<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/askompsi-4136718353.jpg" alt="Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan perusahaan keamanan siber dari Korea Selatan, yakni LSWare Inc. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan perusahaan keamanan siber dari Korea Selatan, yakni LSWare Inc. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan perusahaan keamanan siber dari Korea Selatan, yakni LSWare Inc. Kerja sama ini dilakukan guna mempercepat transformasi digital pemerintah daerah di seluruh Indonesia. "Alhamdulillah, MoU sudah ditandatangani. Kami berharap kerja sama ini dapat segera diimplementasikan untuk mendukung percepatan transformasi digital Pemda, terutama yang berkaitan dengan keamanan siber,&rdquo; kata Ketua ASKOMPSI, Muhammad Faisal, dikutip Kamis (4/12). Faisal menyampaikan penandatangan MoU berlangsung di kantor pusat LSWare, Seoul, Korea Selatan, pada Senin (2/12). Acara ini disaksikan secara daring oleh perwakilan Dinas Kominfo dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia melalui fasilitas Zoom. Faisal, yang juga menjabat Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur itu menjelaskan salah satu fokus utama kerja sama ini adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK Pemda di bidang&nbsp;cyber security. "LSWare akan menyediakan berbagai program seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan lokakarya yang difasilitasi melalui Askompsi," jelas Faisal. Faisal menambahkan, dukungan LSWare juga mencakup kelanjutan program Askompsi Digital Leadership Government Awards (ADLGA) pada tahun 2026, yang menunjukkan komitmen jangka panjang perusahaan. Ia menegaskan dengan SDM yang lebih terampil dan sistem keamanan yang andal, transformasi digital di daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, memastikan data masyarakat tetap terlindungi. Langkah ini, lanjut Faisal sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kapabilitas keamanan siber nasional, yang masih memiliki ruang besar untuk berkembang berdasarkan laporan Global Cybersecurity Index. "Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah menunjukkan minat besar dalam memperkuat keamanan siber, dan kami siap membantu," jelas CEO LSWare Inc., Kim Min Soo. Kim berharap kerja sama strategis ini dapat menghasilkan dampak signifikan, bukan hanya memperkuat pertahanan digital Pemda dari ancaman siber, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya bagi layanan publik. Kolaborasi internasional seperti ini menjadi salah satu kunci untuk mempercepat penguatan ekosistem keamanan siber di Indonesia secara keseluruhan.

Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan LSWare Inc dari Korsel.

Perkuat Digital Security Pemerintah, Askompsi Gandeng Perusahaan Keamanan Siber Korsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/askomsi-3906577721.jpg" alt="Penghargaan ASKOMPSI Digital Leadership Government (ADLG) Award 2025 di Surabaya, Kamis (20/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penghargaan ASKOMPSI Digital Leadership Government (ADLG) Award 2025 di Surabaya, Kamis (20/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Muhammad Faisal menegaskan, peran sentral Sekda dalam mengembangkan transformasi digital di daerah. Hal itu dikatakan dalam penghargaan bergengsi Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Digital Leadership Government (ADLG) Award 2025 di Surabaya, Kamis (20/11). "ADLG Award ini mengapresiasi peran strategis Sekda sebagai koordinator transformasi digital di daerah," jelas Faisal dikutip Antara. Dia menyebut, proses penilaian dilakukan oleh ahli kompeten tanpa intervensi. Program ini juga terus membesar, dari hanya diikuti 76 Sekda di 2022, kini sudah diikuti 207 Sekda se-Indonesia. "Kami bangga. Juara 1 akan diundang ke Korea untuk studi pelaksanaan smart city," kata Faisal. Sebagai informasi, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono meraih penghargaan bergengsi ADLG Award 2025. Dalam penghargaan tersebut, Sekda Kabupaten Sidoarjo juga meraih posisi terbaik pertama kategori Kabupaten dan Sekda Kota Malang merebut posisi terbaik pertama kategori Kota serta Kota Blitar di posisi terbaik ketiga untuk kategori kota. "Penghargaan ini adalah bukti nyata. Transformasi digital di Jawa Timur sudah&nbsp;on the track," kata Sekdaprov Jatim Adhy Karyono usai menerima ADLG Award 2025 di Surabaya. Dia menekankan, digitalisasi bukan lagi sekadar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tapi sudah bergerak menuju Pemerintahan Digital. "Penilaian menyatakan Sekda selaku penanggung jawab sudah menjalankan tugas dengan baik. Pelayanan publik dan administrasi birokrasi Jatim sudah digital dan berdampak," kata dia. Sekda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati meraih Terbaik Pertama Kategori Sekda Kabupaten. Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso meriah Terbaik Pertama Kategori Sekda Kota, serta Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono meraih Terbaik Ketiga Kategori Sekda Kota. &rdquo;Ini cermin indeks digital untuk masyarakat Jatim sudah tinggi," kata Adhy. Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin menyoroti urgensi transformasi. Tingkat penetrasi internet Indonesia 2025 diprediksi naik hingga 80,66 persen. "Ke depan, kita bersiap menuju Pemerintahan Digital. Bedanya, bukan cuma pengakuan pemerintah penyedia layanan, tapi pengakuan dari masyarakat yang menikmati layanan kita," jelas Sherlita. Dia menekankan, Sekda adalah koordinator kunci, memegang peran penting dalam harmonisasi kebijakan, integrasi data, dan kualitas layanan digital. "Keteladanan Sekda adalah kunci keberhasilan implementasi yang efektif. Ini sejalan dengan Perpres 95/2018 tentang SPBE dan Perpres 82/2003 tentang percepatan transformasi digital," ujar Sherlita.

Sekda punya peran sentral dalam mengembangkan transformasi digital di daerah. Sekda menjadi koordinator transformasi digital di daerah

Peran Sentral Sekda dalam Transformasi Digital Pemerintahan di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/Screenshot_2025-09-11-14-58-01-312_comwhatsapp-edit-1852995214.jpg" alt="Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) kembali menggelar Digital Leadership Government Awards 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) kembali menggelar Digital Leadership Government Awards 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Transformasi digital di pemerintahan daerah semakin menjadi perhatian utama. Digitalisasi kini tidak lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, serta daya saing daerah. LipsusBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/016558305/lipsus-otomotif-industri-otomotif-nasional-megap-megap-gaikindo-minta-pemerintah-berikan-stimulus-fiskal">Lipsus Otomotif: Industri Otomotif Nasional Megap-megap, Gaikindo Minta Pemerintah Berikan Stimulus Fiskal</a> Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) kembali menggelar Digital Leadership Government Awards 2025 (ADLGA 2025) yang merupakan ajang penghargaan bagi Sekretaris Daerah (Sekda) berkinerja digital terbaik tingkat nasional. Sosialisasi ADLGA 2025 dilaksanakan secara daring. Acara dibuka langsung oleh Ketua Askompsi Muhammad Faisal, yang juga menjabat Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan webinar bertema &ldquo;Sekretaris Daerah Kunci Keberhasilan Pemerintahan Digital di Daerah&rdquo; yang dibagi dalam tiga regional: Sumatera (Regional I), Jawa-Bali (Regional II), serta Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (Regional III). &ldquo;ADLGA ini jadi motivasi bagi Sekda agar berani jadi provokator digital di daerahnya. Dalam tiga tahun terakhir, setiap tahunnya ada sembilan Sekda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang kami nilai berhasil mendorong perubahan nyata di daerahnya masing-masing,&rdquo; kata Faisal. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Askompsi Eddy Santoso, menambahkan bahwa penghargaan ini sudah rutin digelar sejak 2022. &ldquo;ADLGA adalah ajang pemberian award kepada Sekretaris Daerah berkinerja digital terbaik tingkat nasional. Tahun ini memasuki penyelenggaraan keempat,&rdquo; ujarnya. Proses pendaftaran hingga penilaian berlangsung mulai 1 September hingga 31 Oktober 2025. Para finalis kemudian akan memaparkan program digitalisasi di hadapan Menteri Dalam Negeri pada 3&ndash;7 November 2025. Puncak acara berupa penyerahan penghargaan dijadwalkan pada 19 November 2025 di Surabaya, dengan trofi diserahkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain penghargaan, pemenang tingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga akan mendapat hadiah istimewa berupa kunjungan ke Korea Selatan untuk melihat langsung perkembangan teknologi informasi pemerintahan. Seluruh biaya perjalanan ditanggung oleh Pemerintah Korea Selatan. &ldquo;Khusus kepada dua orang Dewan Pengurus, akan diberangkatkan lebih awal ke Korea Selatan pada Desember 2025. Semua biaya juga ditanggung penuh oleh pemerintah setempat,&rdquo; ujar Eddy. (*)

Digitalisasi kini tidak lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, serta daya saing

Askompsi Gelar ADLGA 2025, Ajang Penghargaan Sekda Berkinerja Digital Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/Foto-utama-157856856.jpg" alt="Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) menggelar Seminar Nasional (Semnas) Seri III di Kota Semarang, Kamis-Jumat (26-27/9/2024). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) menggelar Seminar Nasional (Semnas) Seri III di Kota Semarang, Kamis-Jumat (26-27/9/2024). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) menggelar Seminar Nasional (Semnas) Seri III di Kota Semarang, Kamis-Jumat (26-27/9/2024). Kegiatan tersebut fokus membahas keamanan siber di seluruh wilayah Indonesia. Seminar yang bertema &ldquo;Ayo Kita Perkuat Kedaulatan Ruang Siber Menyongsong Indonesia Emas 2045&rdquo; ini dihadiri oleh Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. Turut hadir Kepala Diskominfo Jateng Riena Retnaningrum, Direktur Eksekutif Askompsi Eddy Santoso, Ketua Askompsi Muhammad Faisal, serta seluruh perwakilan Diskominfo se-Indonesia. Ketua Askompsi Muhammad Faisal menjelaskan, Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi acara karena memiliki indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi. Selain itu, pencapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) juga memuaskan. "Ini kali ketiga kami menggelar Rapat Kerja dan Seminar Nasional. Kami berharap acara ini bisa berbagi pengetahuan terkait ketahanan data informasi, serta meningkatkan kolaborasi antarprovinsi dalam menjaga keamanan siber ke depan," ungkap Faisal usai pembukaan. Faisal juga menekankan pentingnya kesadaran mengenai keamanan informasi di pemerintahan. &ldquo;Jangan sampai menunggu serangan siber baru bertindak. Kita perlu siap dengan tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) untuk menangani isu-isu keamanan data,&rdquo; tambahnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/Foto-ketiga-1858279536.jpg" alt="Di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pemprov Jateng berhasil meraih nilai indeks SPBE tertinggi pada 2023. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pemprov Jateng berhasil meraih nilai indeks SPBE tertinggi pada 2023. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Jawa Tengah menjadi sorotan positif karena telah menerapkan tim CSIRT di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Sekaligus berhasil menunjukkan kemajuan dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023. Menurut Faisal, Askompsi ingin mengambil pelajaran dari kesuksesan Jawa Tengah dalam menerapkan praktik terbaik keamanan siber. Kepala Diskominfo Provinsi Jateng Riena Retnaningrum mengatakan, di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pemprov Jateng berhasil meraih nilai indeks SPBE tertinggi pada 2023. "Sejarah membanggakan ini akan terasa lengkap apabila Rakernas Askompsi Tahun 2024 di Semarang juga bisa membawa hasil yang recommended untuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia," ungkap Riena. Sementara itu, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana berharap Rakornas Askompsi dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah terkait penguatan keamanan siber. "Kami harapkan hasil rakernas ini bisa menjadi solusi proaktif dalam menghadapi tantangan digital ke depan," ujar Nana Sudjana. Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, terutama di era digital saat ini.

Seminar yang bertema “Ayo Kita Perkuat Kedaulatan Ruang Siber Menyongsong Indonesia Emas 2045” ini dihadiri oleh Pj Gubernur Jawa Tengah.

Jateng Jadi Contoh, Askompsi Tekankan Pentingnya CSIRT di Setiap Provinsi

askompsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#askompsi

Berita Terkini

Perkuat Digital Security Pemerintah, Askompsi Gandeng Perusahaan Keamanan Siber Korsel

Peran Sentral Sekda dalam Transformasi Digital Pemerintahan di Daerah

Askompsi Gelar ADLGA 2025, Ajang Penghargaan Sekda Berkinerja Digital Terbaik

Jateng Jadi Contoh, Askompsi Tekankan Pentingnya CSIRT di Setiap Provinsi

Download Aplikasi JawaPos.com