<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Novel-Baswedan-Terbaru-Derry.jpg" alt="Penyidik senior KPK Novel Baswedan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior KPK Novel Baswedan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah selama memasuki bulan suci Ramadan hingga momentum Hari Raya Idul Fitri telah melakukan serangkaian kebijakan pelonggaran aktivitas, meski masih dalam situasi pandemi Covid-19. Umat muslim bisa dengan lega menunaikan salat secara berjamaah, bahkan kini membolehkan pergi mudik untuk merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.  Rasa gembira juga tak luput disampaikan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Dia mengucap rasa syukur, ibadah Ramadan kali ini bisa dilakukan dengan khidmat.  "Bagaimana Ramadan sekarang ini ibadah bisa dilakukan bersama-sama, dan itu membangun semangat, membangun keceriaan. Ini kemudian tentunya kita di bulan Ramadan ini ingin menggunakan waktu untuk beribadah semaksimal mungkin, itu kan kita lakukan dengan sungguh-sungguh ketika selesai sampai Idul Fitri tentu menjadi kebahagiaan karena berhasil bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan," kata Novel dihubungi JawaPos.com, Minggu (1/5).  Setelah berpuasa dan beribadah selama Ramadan, umat muslim berbahagia diakhiri dengan perayaan Lebaran. Momentum Lebaran kali ini, masyarakat bisa berkumpul dan bertemu langsung keluarga di kampung halaman.  "Tentu Idul Fitri setelah dua tahun kita sangat terbatas melakukan pertemuan, melakukan perjalanan, alhamdulillah sekarang ini waktunya lebih diberikan kemudahan. Karena covid sudah mulai terkendali, alhamdulillah," ujar Novel.  ASN Polri bidang Pencegahan ini pun mengaku akan pergi mudik ke Sidoarjo, kampung halaman sang istri, Rina Emilda. Dia menyebut, akan pergi mudik sehari setelah Lebaran, agar bisa lebih fokus menjalani ibadah Ramadan.  "Saya mudik setelah Lebaran, Lebaran di sini biar saya bisa optimal ibadah di bulan Ramadan, setelah Lebaran mungkin baru besoknya ke tempat mertua di Sidoarjo," urai Novel bercerita.  Novel tak menampik, momentum Lebaran 2022 kali ini sangat berkesan. Karena selama dua tahun masyarakat dilarang bertemu langsung dengan keluarga di kampung halaman. Menurutnya, hal tersebut merupakan kegembiraan lebih setelah Indonesia bisa mengendalikan pandemi Covid-19.  "Memang Idul Fitri ini bertemu berkumpul keluarga, yang tadinya cukup dengan zoom atau video call, karena ada keterbatasan. Pada dasarnya rencana-rencana bertemu keluarga itu bisa dilaksanakan, itu kegembiraan yang lebih, kesan lebih yang bisa kita rencanakan," ungkap Novel.  Sebagai ASN Polri bidang pencegahan, Novel tak lupa mengingatkan masyarakat untuk tidak berlarut dalam kegembiraan. Dia mengungkapkan, masyarakat tengah dihadapkan masalah ekonomi, dari kenaikan harga-harga bahan pokok.  "Memang kita tahu bahwa seperti sekarang ini dihadapan kita ada masalah ekonomi, itu terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Ada kenaikan harga segala macam, kita memang harus antisipasi," papar Novel.  Namun, melalui pertemuan langsung dengan sanak saudara, hal ini diharapkan bisa membantu keluarga yang dihadapkan dengan permasalahan ekonomi. Karena itu, Novel mengharapkan masyarakat tidak berlebihan dalam bergembira merayakan Lebaran.  "Pada dasarnya kegembiraan itu jangan membuat kita berlebihan, yang membuat kita justru malah lupa, ke depan kita perlu diatur efisiensinya yang dengan begitu semoga kita bisa menata. Jangan sampai kita terlalu, bergimbara kondisi dan lain-lain menjadi lebih sulit," pungkas Novel.

Novel Baswedan Pilih Mudik ke Sidoarjo Sehari Setelah Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/44-mantan-pegawai-KPK-Di-Lantik-Jadi-ASN-POLRI-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah mantan pegawai KPK saat mengikuti pelantikan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Sebanyak 44 mantan pegawai KPK akan mengikuti pelantikan m" width="100%">
<figcaption>Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah mantan pegawai KPK saat mengikuti pelantikan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Sebanyak 44 mantan pegawai KPK akan mengikuti pelantikan m</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Novel Baswedan dan puluhan mantan pegawai KPK ”korban” tes wawasan kebangsaan (TWK) bakal mulai berkantor di Mabes Polri pekan depan. Polri telah menyiapkan beberapa ruangan untuk tempat kerja Novel dkk. Sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Novel cs yang telah resmi menjadi ASN Polri sementara diarahkan untuk berfokus pada kerja pencegahan korupsi.  Novel menjelaskan, pihaknya masih menunggu surat keputusan (SK) Kapolri tentang kerja-kerja mantan pegawai KPK di Polri. Dengan SK tersebut, Novel dkk lantas mulai membuat program yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. ”Nanti fokus pada masalah potensi korupsi pada PEN (pemulihan ekonomi nasional, Red), dana bantuan sosial (bansos), dan dana Covid-19,’’ kata Novel kepada Jawa Pos kemarin (1/1).  Seperti diketahui, alokasi dana PEN, perlindungan sosial, dan anggaran penanggulangan Covid-19 menjadi prioritas pemerintah dalam rentang waktu 2020–2021. Nilainya cukup besar. Untuk PEN, misalnya, pemerintah mengalokasikan total Rp 744,7 triliun per Desember 2021. ”Tentu kalau dananya besar, potensi korupsinya biasanya juga besar,’’ terang mantan penyidik KPK itu.  Meski begitu, Novel mengaku belum tahu lebih jauh arah dan kebijakan Listyo ke depan pasca merekrut 44 mantan pegawai KPK. Novel menyebut, pihaknya sampai saat ini masih menunggu instruksi Kapolri. ”Terkait kami ke arah mana, tentu saya tidak masuk ke sana. Tapi, kebijakan Pak Kapolri saya yakin akan selaras dengan kebijakan presiden,’’ ujarnya.  Seperti diketahui, Novel Baswedan dan puluhan mantan pegawai KPK dilantik menjadi ASN di Polri pada 9 Desember lalu. Bersamaan dengan itu, Polri mengembuskan wacana untuk membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri yang akan dipimpin perwira tinggi Polri bintang dua atau inspektur jenderal (irjen). Bidang kerja Kortas Tipikor itu, antara lain, penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi.

Novel Baswedan dkk Tunggu SK Penugasan dari Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/44-mantan-pegawai-KPK-Di-Lantik-Jadi-ASN-POLRI-Dery-Ridwansah-10-2.jpg" alt="Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah mantan pegawai KPK saat mengikuti pelantikan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Sebanyak 44 mantan pegawai KPK akan mengikuti pelantikan m" width="100%">
<figcaption>Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah mantan pegawai KPK saat mengikuti pelantikan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Sebanyak 44 mantan pegawai KPK akan mengikuti pelantikan m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2021 memang menjadi masa kelam bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Khususnya bagi 57 mantan pegawainya.  Ini karena mereka harus diberhentikan dengan hormat, dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021.  Mereka bahkan dilabel merah, sehingga tidak lulus syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengalihan status ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pasal 1 Angka 6 menyebutkan pegawai KPK adalah ASN.  Sebagai wadah soliditas, barisan 57 eks pegawai KPK mendirikan Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute. Wadah tersebut digaungkan bertepatan puluhan mantan pegawai KPK, keluar dari lembaga antikorupsi pada 30 September 2021.  Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan, IM57+ Institute dibentuk dari rasa keprihatinan. Karena para mantan pegawai KPK yang disingkirkan merupakan orang-orang yang cerdas, bahkan di antaranya mendapat beasiswa dari negara untuk melanjutkan sekolah di luar negeri.  Dia pun menyebut, IM57+ Institute dibentuk sebagai wadah untuk tetap bisa melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Terlebih, 57 mantan pegawai KPK memiliki keahlian yang berbed-beda. Sehingga diharapkan tetap bisa menjadi napas baru dalam melakukan pemberantasan korupsi.  "Kami berharap dengan keahlian, dengan kompetensi dan pengalaman yang kami punya ingin tetap berkontribusi untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi di sektor edukasi, pelatihan dan membuat sesuatu pola-pola tertentu bahkan seperti riset dan lain-lain. Semoga itu semua bisa mendapatkan kebaikan atau upaya-upaya yang baik dalam turut bersama-sama memberikan perhatian terkait dengan isu-isu pemberantasan korupsi," ujar Novel, Rabu (27/10) lalu.  Mereka pun ingin membantah isu yang selama ini menyerang, seperti framing taliban yang disematkan kepada para pegawai KPK yang dinyatakan gagal TWK. Novel tak memungkiri, kerja-kerja pemberantasan korupsi banyak risiko yang harus diterima.  "Kami memastikan ingin hadir, bersama-sama bergerak untuk menjadi lebih kuat ini wujud kecintaan kepada NKRI," papar Novel.  Barisan mantan pegawai KPK itu sempat mendesak Pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri mencabut hasil TWK, karena Ombudsman RI telah menyatakan maladministrasi dan Komnas HAM menyatakan adanya pelanggaran HAM dalam proses hingga pelaksanaanTWK. Tetapi itu tidak diindahkan oleh Firli Bahuri Cs.  Tawaran ASN Polri  Bak gayung bersambut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menawarkan pengangkatan ASN Polri bagi 57 mantan pegawai KPK. Tawaran ini setelah Listyo memginformasikan dan disetujui Presiden Joko Widodo.  Listyo beralasan tujuan dari permohonan menarik pegawai KPK tersebut, untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri khususnya Tipikor. Terlebih, ada tugas-tugas tambahan terkait upaya pencegahan dan upaya lain yang dilakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan strategis yang lain.  Mantan penyelidik KPK, Ronald Paul Sinyal menyampaikan, tawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada 57 pegawai nonaktif KPK membuktikan buruknya asesmen TWK. Dia menegaskan, rekan-rekannya sejatinya lulus menjadi ASN di KPK.  "Kebijakan ini menunjukkan sekaligus mengklarifikasi bahwa ada ketidakberesan dalam tes TWK. Karena kami pun akan direkrut ASN. Artinya kami sebenarnya lulus," ujar Ronald beberapa waktu lalu.  Senada juga disampaikan, mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono yang mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menarik 57 pegawai nonaktif KPK.  "Kami mengapresiasi sikap Bapak Kapolri dalam hal ini, walau masih jauh dari harapan utama kami, kembali memberantas korupsi di KPK. Semoga Bapak Presiden juga menyampaikan kepada publik sikap beliau," ujar Giri.  44 Mantan Pegawai KPK Resmi Jadi ASN Porli Bertepatan Hakordia 2021  Sebanyak 44 mantan pegawai KPK telah resmi dilantik menjadi ASN Polri bertepatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember 2021. Memang tidak semua, dari 57 bekas pegawai KPK mengindahkan tawaran ASN Polri.  Pengangkatan barisan mantan pegawai KPK ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan ASN 57 Mantan Pegawai KPK. Bahkan bertepatan pelantikan tersebut, Polri berencana membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) yang akan dikomandoi oleh jenderal polisi bintang tiga atau Komisaris Jenderal.  Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap menyampaikan, momentum Hakordia menjadi semangat baru kepada rekan-rekannya dalam memberantas korupsi bersama Polri. Dia menyebut, hal ini merupakan panggilan untuk kembali memberantas korupsi, setelah dipecat dari KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen TWK.  "Berharap jadi momentum kami kembali memenuhi panggilan Indonesia untuk mengabdi dalam memberantas korupsi," ungkap Yudi.  Sementara itu, Novel Baswedan bersama 43 rekan lainnya menerima pinangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk diangkat menjadi ASN Polri. Novel bersama rekan-rekannya mempunyai alasan mengapa dirinya mengamini tawaran ASN Polri setelah dipecat dari KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen TWK.  Alasan tersebut, lanjut Novel, karena melihat masifnya praktik korupsi di Indonesia. Terlebih saat ini KPK yang dikomandoi Firli Bahuri dinilai banyak mengalami kemunduran.  Karena itu, Novel bersama sebagian besar rekan-rekannya yang juga dipecat dari KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat TWK tidak menyia-nyiakan tawaran Kapolri tersebut.  "Saat Kapolri memberi kesempatan untuk ikut berkontribusi memberantas korupsi bidang pencegahan, maka saya dan sebagian besar IM57 menerima," pungkas Novel.

Napas Baru Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan Cs jadi ASN Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/novel-dilantik-jokowi.jpg" alt="PINDAH INSTITUSI: Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (kiri) menyalami Novel Baswedan (dua dari kanan) dan mantan pegawai KPK lainnya seusai pelantikan sebagai ASN Polri di Mabes Polri, Jakarta, kemarin (9/12). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PINDAH INSTITUSI: Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (kiri) menyalami Novel Baswedan (dua dari kanan) dan mantan pegawai KPK lainnya seusai pelantikan sebagai ASN Polri di Mabes Polri, Jakarta, kemarin (9/12). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo akan digugat ke Mahkamah Agung (MA) usai merbitkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang pengangkatan 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri. Gugatan dilayangkan karena dianggap Kapolri tidak memiliki kewenangan mengangkat seseorang menjadi ASN.  Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari tidak sepakat terkait gugatan tersebut. Menurutnya, proses pengangkatan 57 eks pegawai KPK sudah melalui mekanisme yang benar, termasuk penerbitan Perpol 15/2021.  "Dalam konteks pengangkatan eks Pegawai KPK kalau Presiden memberikan delegasi ke Kapolri dan kemudian memerintahkan Kapolri berkomunikasi dengan Kemenpan RB dan BKN maka tentu saja itu sudsh sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Feri saat dihubungi, Senin (13/12).  Feri menjelaskan, Presiden memiliki kewenangan mengangkat, memberhentikan dan memindahkan ASN. Dalam pengangkatan 57 eks pegawai KPK ini, Presiden delah mendelegasikan Kapolri untuk melakukan pengangkatan ASN Polri.  "Saya juga merasa janggal kenapa proses yang terang benderang ini berdasarkan delegasi Presiden digugat. Jangan-jangan memang tidak ada yang nyaman dengan eks pegawai KPK dalam upaya pemberantasan korupsi," imbuhnya.  Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas itu menduga ada pihak-pihak lain yang tidak senang atas pelantikan para eks pegawai KPK ini. Karena bisa menambah daya dobrak Polri dalam pemberantasan korupsi.  "Kebijakan Kapolri itu tentu akan banyak yang khawatir jika Polri fokus kepada pemberantasan korupsi, bukan tidak mungkin koruptor tidak nyaman. Tentu saja ada polri baru lahir akan banyak masalah yang terselesaikan," pungkas Feri.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi melantik 44 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri. Pelantikan digelar di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (9/12) sore.  "Selamat bergabung bagi rekan-rekan untuk perkuat jajaran organisasi Polri dalam rangka perkuat komitmen terkait pemberantasan tindak pidana korupsi ini sejalan dengan arahan presiden pada saat pelaksama hakordia tadi pagi," kata Sigit.  Sigit mengaku tidak meragukan kompetensi yang dimiliki oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan. Sigit percaya tenaga mereka akan dibutuhkan dalam upaya penberantasan korupsi.  "Rekam jejak yang saya tidak ragukan lagi saya yakin rekan-rekan akan perkuat organisasi polri dalam rangka lakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana negara kita saat ini sedang hadapi posisi sulit," jelas Sigit.

Novel Dilantik Kapolri Jadi ASN, Pusako Sebut Koruptor Tak Nyaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Kapolri-Jenderal-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN Polri, di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Sebanyak 44 mantan pegawai KPK akan mengikuti pelantikan menjadi Ap" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN Polri, di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Sebanyak 44 mantan pegawai KPK akan mengikuti pelantikan menjadi Ap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik 44 orang eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di institusi Polri. Hal itu dilakukan bertepatan dengan momentum Hari Antikorupsi se-Dunia. Sigit menekankan kepada 44 orang itu untuk ikut berperan aktif memperkuat komitmen pemerintah Indonesia dalam rangka menciptakan budaya antikorupsi dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian.  ''Kita perkuat komitmen dan kebijakan pemerintah dalam rangka menciptakan iklim, budaya, ekosistem antikorupsi. Sehingga iklim investasi, APBN yang digunakan, dan seluruh rangkaian kebijakan dalam rangka mendukung dan mengembalikan pertumbuhan perekonomian Indonesia betul-betul bisa terlaksana dengan baik," kata Sigit di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12).  Mantan Kapolda Banten ini menyebut, kehadiran 44 orang tersebut juga memperkuat organisasi Polri yang terus berkomitmen dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Semangat itu, kata Sigit juga sejalan dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar penegakan hukum. Melainkan, harus menyentuh pada hal yang bersifat fundamental untuk menyelesaikan akar permasalahan.  "Dan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan Hakordia tadi pagi, beliau sampaikan pemberantasan korupsi tidak hanya masalah penegakan hukum. Namun harus lebih menyentuh pada hal yang bersifat fundamental menyelesaikan akar-akar permasalahan. Karena itu sangat penting diperkuat divisi pencegahan dalam pemberantasan korupsi," ujar Sigit.  Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki 44 orang itu, Sigit optimis mereka akan semakin memperkuat institusi Polri dalam rangka pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. "Tentunya dengan kehadiran seluruh rekan-rekan dengan rekam jejak rekan-rekan yang saya tidak ragukan lagi. Saya yakin rekan-rekan akan memperkuat organisasi Polri dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi," ucap Sigit.  Sigit menekankan, saat in  Indonesia sedang menghadapi posisi sulit lantaran harus mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karenanya, Ia menegaskan kepada 44 orang itu untuk bersama-sama mengawal penggunaan APBN agar tepat sasaran dan mengurangi risiko terjadinya kebocoran.  Lebih dalam, Sigit juga meminta kepada mereka untuk sama-sama menciptakan iklim investasi dengan tujuan memberikan kepastian bagi para investor dari dalam maupun luar negeri. "Di Indonesia kita tahu indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dari peringkat 85 menjadi 102. Ini menjadi tantangan kita semua, khususnya Polri untuk perbaiki indeks persepsi korupsi ini. Kami yakin dengan bergabungnya rekan-rekan, bahwa indeks persepsi korupsi akan bisa kita perbaiki," tutur Sigit.  Sigit menyampaikan, dibutuhkan peran dari 44 orang tersebut untuk melakukan perubahan mindset, memberikan pendampingan, melakukan upaya pencegahan, penangkalan dan bila diperlukan ikut membantu melakukan kerjasama hubungan internasional dalam rangka melaksanakan tracing recovery asset.  "Saat ini kita sedang lakukan perubahan terhadap Dittipidkor Bareskrim Polri yang akan kita jadikan Kortas (Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sehingga didalamnya berdiri divisi-divisi lengkap mulai dari pencegahan, kerjasama sampai dengan penindakan," ujar Sigit.  Disisi lain, Sigit memaparkan bahwa, perekrutan 44 eks pegawai KPK ini telah dilakukan secara cermat dan berhati-hati dengan memerhatikan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga ke depan, tidak akan menimbulkan permasalahan hukum. Polri, dipastikan Sigit, telah menyelesaikan proses pengangkatan khusus menjadi pegawai ASN di lingkungan Polri sesuai dengan prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.  Bahkan terkait perekrutan ini, Sigit memastikan, Polri telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan berbagai instansi terkait yaitu Kemensetneg RI, Kemenpan-RB RI, Kemenkum HAM RI, MK, MA, BKN, dan para ahli di bidang administrasi dan tata negara. "Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam proses pengangkatan ini sebagai wujud semangat antikorupsi," tutup Sigit.

Lantik 44 Pegawai Eks KPK, Kapolri: Kita Perkuat Komitmen Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/44-mantan-pegawai-KPK-Di-Lantik-Jadi-ASN-POLRI-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah mantan pegawai KPK saat mengikuti pelantikan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Sebanyak 44 mantan pegawai KPK akan mengikuti pelantikan m" width="100%">
<figcaption>Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah mantan pegawai KPK saat mengikuti pelantikan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Sebanyak 44 mantan pegawai KPK akan mengikuti pelantikan m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi melantik 44 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN Polri. Pelantikan digelar di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (9/12) sore.  "Selamat bergabung bagi rekan-rekan untuk perkuat jajaran organisasi Polri dalam rangka perkuat komitmen terkait pemberantasan tindak pidana korupsi ini sejalan dengan arahan presiden pada saat pelaksama hakordia tadi pagi," kata Sigit.  Sigit mengaku tidak meragukan kompetensi yang dimiliki oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan. Sigit percaya tenaga mereka akan dibutuhkan dalam upaya penberantasan korupsi.  "Rekam jejak yang saya tidak ragukan lagi saya yakin rekan-rekan akan perkuat organisasi polri dalam rangka lakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana negara kita saat ini sedang hadapi posisi sulit," jelas Sigit.  Berikut 44 orang mantan eks pegawai KPK yang resmi dilantik menjadi ASN Polri:  1. M. Praswad Nugraha 2. Ronald Paul Sinyal 3. March Falentino 4. Yudi Purnomo 5. Heryanto Pramusaji 6. Arfin Puspomelistyo 7. Darko 8. Wahyu Ahmat Dwi Haryanto 9. Andi Abdul Rachman Rachim 10. Afief Yulian Miftach 11. Ambarita Damanik 12. Aulia Postiera 13. Herry Nuryanto 14. Chandra Sulistio 15. Harun Al Rasyid 16. Annisa Ramadhani 17. Sugeng Basuki 18. Nurul Huda Suparman 19. Airien Martanni Koesniar 20. Qurotul Aini Mahmuda 21. Rizka Anungnata 22. Erfina Sari 23. Herbert Nababan 24. Muamar Chairil Khadafi 25. Iguh 26. Novariza 27. Farid Andhikas 28. Budi Agung Nugroho 29. Arba'a Achmadin Yudho Sulistyo 30. Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan 31. Panji Prianggoro 32. Adi Prasetyo 33. Andre Dedy Nainggolan 34. Juliandi Tigor Simanjuntak 35. Novel Baswedan 36. Yulia Anastasia Fu'ada 37. Dina Marliana 38. Nita Adi Pangestuti 39. Marina Febriana 40. Waldy Gagantika 41. Hotman Tambunan 42. Candra Septina 43. Faisal 44. Giri Suprapdiono.

Kapolri Resmi Lantik Novel Baswedan Cs jadi ASN Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Hendra-Eka-3.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keteran pers udai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih disimpan ol" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keteran pers udai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih disimpan ol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini (9/12) 44 eks pegawai KPK akan resmi menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri. Mereka bakal ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono menjelaskan, rencananya upacara pengangkatan dilaksanakan pagi ini sekitar pukul 09.00. Setelah pelantikan, eks pegawai KPK itu akan menempuh pendidikan di Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan Polri (Pusdikmin Lemdikpol).  Polri menjamin penempatan 44 orang tersebut. ”Tidak akan keluar dari kompetensinya,” tegasnya. Apalagi, sebelumnya mereka menjalani uji kompetensi untuk mengetahui kemampuan masing-masing. ”Tidak ada hasil lolos atau tidak lolos. (Tapi), memetakan kemampuannya,” jelasnya.  Menurut Rusdi, ada beberapa posisi bagi 44 eks pegawai KPK itu. Di antaranya, penyidik, penyelidik, SDM, dan perencana. Proses nomor induk kepegawaian (NIK) bagi mereka pun sudah disiapkan. ”SDM Polri koordinasi dengan BKN,” tuturnya.  Sebagaimana diberitakan, 57 mantan pegawai KPK mendapat tawaran dari Kapolri untuk menjadi ASN di Polri. Dari jumlah tersebut, 44 orang memutuskan untuk menerima. Selebihnya, 12 orang menolak karena sudah memiliki aktivitas lain dan seorang lagi telah meninggal.  Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman memohon Ketua KPK Firli Bahuri hadir dalam pelantikan 44 eks pegawai KPK hari ini di Bareskrim Polri. ”Kehadiran Bapak Firli sangat bermakna untuk proses islah dan berdamai sebagai insan aparat negara pemberantas korupsi,” ungkapnya.  Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD berencana turut mengisi agenda peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di KPK hari ini. Dia menyampaikan bahwa budaya antikorupsi sangat penting. Apalagi, saat ini pembangunan budaya antikorupsi masih minim.  Mahfud tidak ingin masyarakat Indonesia permisif terhadap korupsi dan menganggap korupsi hal biasa. ”Budaya tidak menimbulkan korupsi dan tidak boleh korupsi itu menjadi budaya,” ungkap dia.  Menurut Mahfud, peringatan Hakordia tahun ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat budaya antikorupsi. ”Mari kita membangun kesadaran di kalangan kita bahwa memberantas korupsi itu jangan hanya takut pada hukum. Karena kalau takut pada hukum itu bisa diakali,” ajaknya.

Mahfud MD: Memberantas Korupsi Itu Jangan Hanya Takut Pada Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/NOVEL-BASWEDAN-BERSAMA-MANTAN-PEGAWAI-KPK-MENGIKUTI-ASESMEN-ASN-POLRI_MIFTAHULHAYAT-6-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengungkapkan, pelantikan 44 eks pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri pada Hari Antikorupsi Sedunia merupakan komitmen dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.  Menurut Dedi, Kapolri ingin secepatnya mengakomodasi dan melantik eks pegawai KPK agar dapat bergabung dengan institusi Polri.  "Sebenarnya karena komitmen dari Bapak Kapolri untuk secepatnya dapat mengakomodasi dan melantik eks pegawai KPK untuk dapat bergabung ke institusi Polri, ternyata bertepatan pada Hari Antikorupsi, 9 Desember," kata Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (9/12) dikutip dari Antara.  Hari ini bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, Polri melantik 44 eks pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri.  Pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji PNS Polri pada tahun 2021 akan dilakukan oleh Asisten SDM Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri Jakarta Selatan.  Setelah dilantik, kata Dedi, sebanyak 44 eks pegawai KPK tersebut selanjutnya akan mengikuti pendidikan di Pusdikmin Bandung.  "Lengkap 44 orang (dilantik), selanjutnya akan mengikuti pendidikan di Pusdikmin Bandung," kata Dedi.  Pengangkatan 44 orang (dari 58 orang tidak lolos TWK) menjadi ASN Polri dengan kepangkatan tersebut berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus dari 57 Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 29 November 2021.  Dalam pertimbangannya, aturan tersebut mengatakan tindakan pengangkatan eks pegawai KPK menjadi ASN Polri sudah dikonsultasikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Agung serta persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).  Aturan tersebut juga mengatur tata cara hingga persyaratan pengangkatan mantan pegawai KPK untuk menjadi pengawai di Polri.  Sejumlah syarat yang tercantum di Pasal 6 adalah para mantan pegawai KPK harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi PNS, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan.  Polri juga diminta untuk mengajukan secara tertulis daftar usulan identifikasi jabatan, serta seleksi kompetensi dari mantan pegawai tersebut.  Disebutkan pula bahwa pengangkatan sebagai ASN Polri pun harus berdasarkan penyesuaian jabatan, pangkat, dan masa kerja.  Ke-44 orang yang memutuskan untuk bergabung dengan ASN Polri adalah Adi Prasetyo, Afief Yulian Miftach, Airien Marttanti Koesniar, Ambarita Damanik, Andi Abdul Rachman Rachim, Andre Dedy Nainggolan, Anissa Rahmadhany, Arba'a Achmadin Yudho Sulistyo, Arfin Puspomelisyto, dan Aulia Postiera.  Selanjutnya Budi Agung Nugroho, Candra Septina, Chandra Sulistio Reksoprodjo, Darko, Dina Marliana Erfina Sari, Faisal, Farid Andhika, Giri Suprapdiono, Harun Al Rasyid, Herbert Nababan, Herry Muryanto, Heryanto, dan Hotman Tambunan.  Berikutnya Iguh Sipurba, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Falentino, Marina Febriana, Muamar Chairil Khadafi, M Praswad Nugraha, Nita Adi Pangestuti, Novariza, Novel Baswedan, Nurul Huda Suparman, Panji Prianggoro, dan Qurotul Aini Mahmudah.  Lainnya, Rizka Anungnata, Ronald Paul Sinyal, Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan, Sugeng Basuki, Wahyu Ahmat Dwi Haryanto, Waldy Gagantika, Yudi Purnomo, dan Yulia Anastasia Fu'ada.  Mereka berasal dari berbagai kedeputian di KPK, baik Kedeputian Penindakan, Kedeputian Pencegahan, Kedeputian Bidang Informasi dan Data, Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Sekretariat Jenderal, dan lainnya.  Sebanyak 12 orang yang memilih untuk tidak bergabung dengan Polri, yaitu Agtaria Adriana, Arien Winiasih, Benydictus Siumlala M.S., Christie Afriani, Damas Widyatmoko, Ita Khoiriyah, Lakso Anindito, Rahmat Reza Masri, Rasamala Aritonang, Rieswin Rachwell, Tri Artining Putri, dan Wisnu Raditya Ferdian.

Alasan Polri Lantik Novel Baswedan Cs pada Hari Antikorupsi Sedunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/NOVEL-BASWEDAN-BERSAMA-MANTAN-PEGAWAI-KPK-MENGIKUTI-ASESMEN-ASN-POLRI_MIFTAHULHAYAT-10-1.jpg" alt="Mantan penyidik KPK Novel Baswedan (kanan) bersama mantan pegawai KPK lainya menunggu kendaraan usai mengikuti uji kompetensi atau asesmen di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/12/2021).Sebanyak 44 mantan pegawai Komi" width="100%">
<figcaption>Mantan penyidik KPK Novel Baswedan (kanan) bersama mantan pegawai KPK lainya menunggu kendaraan usai mengikuti uji kompetensi atau asesmen di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/12/2021).Sebanyak 44 mantan pegawai Komi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 44 orang mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan resmi dilantik menjadi Aparatur Sipil Begara (ASN) Kepolisian Negeri Republik Indonesia (Polri) pada Kamis (9/12) besok. Pelantikan para mantan pegawai KPK itu bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).  Pengangkatan barisan mantan pegawai KPK ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan ASN 57 Mantan Pegawai KPK.  "Benar, kami sudah disampaikan oleh Mabes Polri bahwa besok pelantikan bertepatan dengan hari anti korupsi," kata mantan pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap dikonfirmasi, Rabu (8/12).  Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini berharap, momentum Hakordia menjadi semangat baru kepada rekan-rekannya dalam memberantas korupsi bersama Polri. Dia menyebut, hal ini merupakan panggilan untuk kembali memberantas korupsi, setelah dipecat dari KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).  "Berharap jadi momentum kami kembali memenuhi panggilan Indonesia untuk mengabdi dalam memberantas korupsi," ucap Yudi.  Terpisah, Novel Baswedan bersama 34 rekan lainnya menerima pinangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polri. Novel bersama rekan-rekannya mempunyai alasan mengapa dirinya mengamini tawaran ASN Polri setelah dipecat dari KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).  Alasan tersebut, lanjut Novel, karena melihat masifnya praktik korupsi di Indonesia. Terlebih saat ini KPK yang dikomandoi Firli Bahuri dinilai banyak mengalami kemunduran.  "Prihatin dengan korupsi yang banyak dan masif, ditambah dengan kondisi KPK yang makin tidak dipercaya publik karena Pimpinan KPK bermasalah," kata Novel dalam cuitannya pada akun media sosial Twitter pribadinya.  Karena itu, Novel bersama sebagian besar rekan-rekannya yang juga dipecat dari KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat TWK tidak menyia-nyiakan tawaran Kapolri tersebut.  "Saat Kapolri memberi kesempatan untuk ikut berkontribusi memberantas korupsi bidang pencegahan, maka saya dan sebagian besar IM57 menerima," pungkas Novel.

Momentum Hakordia, Novel Baswedan Cs Besok Dilantik Sebagai ASN Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menerima pinangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polri. Novel mempunyai alasan mengapa dirinya mengamini tawaran setelah dipecat dari KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).  Alasan tersebut, lanjut Novel, karena melihat masifnya praktik korupsi di Indonesia. Terlebih saat ini KPK yang dikomandoi Firli Bahuri dinilai banyak mengalami kemunduran.  "Prihatin dengan korupsi yang banyak dan masif, ditambah dengan kondisi KPK yang makin tidak dipercaya publik karena Pimpinan KPK bermasalah," kata Novel dalam cuitannya pada akun media sosial Twitter pribadinya, Rabu (8/12).  Karena itu, Novel bersama sebagian besar rekan-rekannya yang juga dipecat dari KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat TWK tidak menyia-nyiakan tawaran Kapolri tersebut.  "Saat Kapolri memberi kesempatan untuk ikut berkontribusi memberantas korupsi bidang pencegahan, maka saya dan sebagian besar IM57 menerima," pungkas Novel.  Sebelumnya, Mabes Polri mengangkat 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021.  Tetapi, Mabes Polri mengonfirmasi sebanyak 44 mantan pegawai KPK menerima tawaran menjadi ASN Polri. Kepastian ini didapat setelah 52 orang barisan mantan pegawai KPK mengikuti proses sosialisasi.  "Hasil sosialisasi yang mengisi surat perjanjian dan menyatakan bersedia menjadi ASN Polri sebanyak 44 orang," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Senin (6/12).  Ramadhan menuturkan, saat ini ada 8 orang yang menolak tawaran menjadi ASN Polri. Karena itu, Polri memberikan waktu sampai dengan besok kepada pihak lainnya yang belum memberikan jawaban.  "(Sisanya) menunggu konfirmasi 4 orang. Diberikan batas waktu sampai besok pagi," ungkap Ramadhan menandaskan.

Alasan Ini Novel Baswedan Terima Pinangan jadi ASN Polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#asn polri

Berita Terkini