<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ombudsman-sesalkan-pengusiran-disabilitas-di-masjid-raya-sumbar_m_.jpg" alt="Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) tengah mendalami laporan dugaan maladministrasi dalam pengusulan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat. &nbsp; Seorang tenaga harian lepas (THL) atau honorer dipindahkan dari instansi awal bertugas sebelum ada pengusulan nama. Sehingga, THL yang bernama Qorry Syuhada urung diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK. Padahal Qorry sudah mengabdi di lingkungan Pemkab Solok sudah 10 tahun. &nbsp; Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi mengungkapkan, pihaknya menerima laporan pada Juli 2025. Sejak itu pihaknya telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Solok.&nbsp; &ldquo;Qorry ini dipindahkan dari Dinas Koperindag Kabupaten Solok di Koto Baru, Kecamatan Kubung ke Kecamatan Pantai Cermin. Jaraknya sekitar 2,5 jam sekali jalan atau sekitar 5 jam pulang-pergi. Ini yang menimbulkan kejanggalan,&rdquo; kata Adel kepada wartawan, Kamis (21/8).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016433243/para-istri-yang-baru-jadi-pppk-sebelum-ajukan-gugatan-cerai-disarankan-berkonsultasi-ke-kua">Para Istri yang Baru Jadi PPPK, Sebelum Ajukan Gugatan Cerai Disarankan Berkonsultasi ke KUA</a> Dalam penelusurannya, Ombudsman menemukan adanya kejanggalan terkait pemindahan honorer tersebut. Menurut aturan, kata Adel, THL biasanya dikontrak di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu dan tidak bisa dipindahkan sembarangan. Namun, Adel belum dapat merincikan kejanggalan apa saja yang ditemukan dalam penelusuran persoalan tersebut.&nbsp; Hingga kini Ombudsman Sumbar telah memanggil sejumlah pejabat Pemkab Solok untuk dimintai keterangan. Mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok Medison, Kepala Dinas Koperindag Ahpi Gusti, kepala BKPSDM, hingga pihak terkait lainnya. &nbsp; &ldquo;Ada aspek keadilan yang masih kami pertanyakan. Sampai saat ini Qorry tetap masuk kerja, meski tidak lagi menerima gaji karena tidak dikontrak lagi,&rdquo; ujar Adel.&nbsp; Dalam laporannya di Ombudsman Sumbar, Qori menyebut adanya &ldquo;orang kuat&rdquo; di balik pemindahan dirinya sebagai tenaga honorer. Meski begitu, Ombudsman masih melakukan investigasi hal tersebut. &ldquo;Kami sedang mendalami motifnya, kenapa hal ini bisa terjadi,&rdquo; tambahnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016425987/fenomena-banyak-perempuan-gugat-cerai-suami-pasca-terima-sk-pengangkatan-pppk-bkn-cari-tahu-alasannya">Fenomena Banyak Perempuan Gugat Cerai Suami Pasca Terima SK Pengangkatan PPPK, BKN Cari Tahu Alasannya</a> Saat dimintai keterangan oleh Ombudsman Sumbar, pihak Dinas Koperindag Kabupaten Solok beralasan memindahkan Qory karena kelebihan tenaga. Kemudian, dilaporkan ke pihak BKPSDM hingga diputuskan untuk memindahkan tenaga honorer itu ke Kecamatan Pantai Cermin. Namun setelah dicek, Camat Pantai Cermin justru menyatakan membutuhkan tenaga PNS atau PPPK, bukan honorer.&nbsp; &ldquo;Alasan normatif yang disampaikan hanya soal kelebihan tenaga. Padahal, ketika dikonfirmasi ke Camat Pantai Cermin, yang dibutuhkan adalah ASN atau PPPK,&rdquo; jelas Adel.&nbsp; Akibat pemindahan tersebut, Qorry dinyatakan tidak aktif lagi bekerja, karena kontraknya tidak diperpanjang oleh Dinas Koperindag. Situasi ini membuat namanya tidak diusulkan untuk ikut seleksi PPPK 2025.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/016421810/kabar-baik-17-ribu-guru-honorer-di-jatim-diusulkan-jadi-pppk-paruh-waktu-formasi-2025">Kabar Baik! 17 Ribu Guru Honorer di Jatim Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu Formasi 2025</a> Ombudsman Sumbar menegaskan pihaknya masih melakukan verifikasi lapangan, karena kasus itu sudah lintas organisasi di Pemkab Solok.&nbsp; Saat ini dari temuan lapangan dan investigasi, Ombudsman sedang menguji apakah benar Dinas Koperindag Kabupaten Solok memang kelebihan pegawai sehingga harus memindahkan Qorry. Kemudian, apakah hanyak Kecamatan Pantai Cermin yang kekurangan pegawai. Padahal, banyak OPD lain dan Kecamatan yang jaraknya lebih dekat.&nbsp; "Dari aspek keadilan, kenapa sejauh itu dipindahkan? Itu tidak adil, rasanya keterlaluan. Dia hanya honorer, gaji cuma Rp 1,5 juta dan perempuan pula," katanya.&nbsp; &ldquo;Kami meminta Bupati Solok sebagai pembina kepegawaian serius menangani persoalan ini agar tidak merugikan hak tenaga honorer yang sudah mengabdi 10 tahun,&rdquo; kata Adel lagi.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016327512/suami-tidak-berpenghasilan-belasan-guru-pppk-di-blitar-ajukan-gugatan-cerai">Suami Tidak Berpenghasilan, Belasan Guru PPPK di Blitar Ajukan Gugatan Cerai </a> Untuk diketahui, Qorry Syuhada merupakan tenaga honorer yang sudah masuk kategori R3 atau peserta non-ASN yang terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia sebelumnya belum lulus seleksi PPPK 2024, tetapi namanya masih tercatat dalam daftar tunggu untuk diangkat sebagai PPPK. Saat berita ini diterbitkan, JawaPos.com sudah meminta konfirmasi kepada Sekda Kabupaten Solok Medison. Namun, pesan permintaan konfirmasi belum mendapat balasan.&nbsp;

Ombudsman Sumbar mencium dugaan kejanggalan dalam pengusulan ASN PPPK di Kabupaten Solok. Tenaga honorer yang sudah 10 tahun mengabdi.

Ombudsman Sumbar Ungkap Dugaan Kejanggalan Pengusulan PPPK di Kabupaten Solok, Bermula dari Pemindahan Tenaga Honorer ke Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/PNS-1863394161.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengumuman kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak serentak. Di sebagian instansi, hasil untuk formasi tenaga kesehatan sudah siap diumumkan. Namun, untuk PPPK guru, perlu tambahan waktu sebelum disampaikan hasilnya. Informasi terbaru proses seleksi PPPK 2023 itu disampaikan Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nanang Subandi. Jadwal pengumuman tidak serentak lantaran ada instansi yang menerapkan seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT). &rdquo;Pelaksanaan SKTT itu dijadwalkan mulai 15 November sampai 6 Desember,&rdquo; katanya kemarin (16/12). Nanang menyatakan, secara umum, proses seleksi bagi pelamar PPPK pada rekrutmen calon ASN tahun anggaran 2023 kini memasuki tahap pengumuman hasil kelulusan. Data BKN hingga Jumat (15/12) pukul 17.20 menyebutkan, hasil PPPK formasi tenaga kesehatan sudah diumumkan 64 instansi. Total, ada 573 instansi yang membuka seleksi PPPK formasi tenaga kesehatan. Instansi yang sudah siap mengumumkan kelulusan PPPK formasi tenaga kesehatan itu, antara lain, Pemprov Jawa Timur, Pemkab Tulungagung, dan Pemkab Kediri. Untuk instansi pusat, ada Kementerian Kominfo, Polri, dan Kemendagri yang sudah siap mengumumkan kelulusan PPPK tenaga kesehatan. Kemudian, ada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemenko Polhukam. Hasil PPPK formasi teknis sudah diumumkan 56 di antara 482 instansi yang membuka formasi tersebut. Untuk instansi pusat, ada Kementerian Kominfo, Bawaslu, BPKP, Setjen Komnas HAM, dan BP2MI. Kemudian, ada Badan Pangan Nasional, Polri, Kemenkop UKM, Perpusnas, LAN, Kemendagri, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Setjen DPD. Sementara itu, instansi daerah yang siap mengumumkan kelulusan PPPK formasi tenaga teknis, antara lain, Pemprov Jawa Timur, Pemkab Tulungagung, Pemkab Trenggalek, dan Pemkot Blitar. Kemudian, Pemprov Maluku Utara. Lebih lanjut, Nanang menuturkan, instansi yang telah menerima hasil kelulusan PPPK tenaga kesehatan dan PPPK teknis dapat segera mengumumkan kelulusan para peserta seleksinya. Selain itu, pelamar PPPK dapat mengecek hasil kelulusannya melalui login di akun portal SSCASN setelah diumumkan instansi bersangkutan. Dia menjelaskan, sejatinya pengumuman kelulusan PPPK disampaikan sejak 6 Desember. Namun, sampai saat ini, masih jauh lebih banyak yang belum mengumumkan. Masyarakat diminta untuk mencari informasi lewat kanal resmi sehingga tidak sampai menjadi korban kejahatan dengan modus penipuan kelulusan PPPK. Nanang juga memberikan penjelasan soal pengumuman kelulusan PPPK formasi guru. Menurut dia, hasil kelulusan PPPK guru saat ini masih diolah. &rdquo;Direncanakan diumumkan selambatnya pada 22 Desember 2023,&rdquo; tuturnya. Pengumuman kelulusan PPPK formasi guru butuh waktu lantaran perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap beberapa elemen data. Misalnya, hasil seleksi manajerial dan sosiokultural bagi peserta kategori P1. Serta, hasil seleksi kompetensi teknis tambahan dan afirmasi sertifikat pendidik (serdik). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013446147/mulai-2024-rekrutmen-cpns-pppk-digelar-3-bulan-sekali-fokus-pada-guru-dan-nakes">Mulai 2024, Rekrutmen CPNS-PPPK Digelar 3 Bulan Sekali, Fokus pada Guru dan Nakes</a> Sebagaimana diketahui, tahun ini pemerintah membuka cukup banyak lowongan ASN kategori PPPK. Jumlahnya mencapai 989 ribu. Untuk formasi PPPK guru instansi pusat, ada 12 ribu kursi. Kemudian, 580.202 kursi untuk formasi PPPK guru instansi daerah. Untuk formasi tenaga kesehatan di instansi pusat, ada 12.719 kursi dan instansi daerah 327.542 kursi. Lalu, tenaga teknis di instansi daerah sebanyak 35 ribu kursi. (wan/c14/fal)

Pengumuman kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak serentak. Hasil untuk formasi tenaga kesehatan sudah.

Pengumuman Kelulusan ASN PPPK Tak Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Sekolah-2-1.jpg" alt="ILUSTRASI: Guru honorer mengajar siswa." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Guru honorer mengajar siswa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani menyampaikan sejumlah capaian pembinaan guru dari beragam aspek. Dari aspek status kepegawaian, misalnya, saat ini lebih dari setengah juta guru honorer telah diangkat menjadi ASN PPPK. Nunuk menjelaskan, pembinaan guru merupakan bagian dari ekosistem pendidikan dalam program Merdeka Belajar yang sudah masuk episode ke-26. &rsquo;&rsquo;Kami ingin profesi guru menjadi lebih bermartabat, terhormat, dan membanggakan,&rsquo;&rsquo; katanya dalam forum Temu Ilmiah Nasional Guru (TING) XV secara virtual kemarin (18/11). Dia menjelaskan, ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan guru sebagai profesi yang bermartabat, terhormat, dan membanggakan. Antara lain, terkait dengan status kepegawaiannya. Nunuk mengatakan, saat ini lebih dari 500 ribu guru honorer sudah diangkat menjadi ASN PPPK. Pengangkatan itu akan terus berlanjut sesuai dengan dibukanya formasi rekrutmen ASN oleh Kementerian PAN-RB. Menurut dia, saat ini adalah momen menyambut Hari Guru yang diperingati setiap 25 November. Nunuk menjelaskan, upaya lain yang mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas guru dalam ekosistem Merdeka Belajar adalah lewat pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan. PPG atau sertifikasi guru tidak hanya diperuntukkan guru yang sudah mengajar atau disebut PPG dalam jabatan. Tetapi, juga untuk mahasiswa atau calon guru. Mereka akan dididik selama setahun atau 12 bulan. Selama mengikuti proses PPG prajabatan itu, calon guru tidak hanya mendapatkan materi soal pengajaran. Tetapi, juga ada materi kepemimpinan dan pendampingan oleh mentor. &rsquo;&rsquo;Harapannya, setelah lulus, mereka siap menjadi guru sekaligus teladan dalam proses pembelajaran di kelas,&rsquo;&rsquo; paparnya. Nunuk mengatakan, saat ini ada sekitar 15 ribu calon guru yang mengikuti PPG prajabatan. Dia menjelaskan, sesuai dengan filosofi Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah upaya mencetak anak-anak menjadi manusia yang berbeda. &rsquo;&rsquo;Di antaranya adalah manusia yang mampu hidup secara mandiri lahir dan batin,&rsquo;&rsquo; katanya. Melalui Merdeka Belajar, pemerintah menciptakan ekosistem pendidikan yang mencetak anak-anak jadi warga yang baik. Dia menegaskan, program Merdeka Belajar tidak hanya memikirkan masa sekarang. Lebih dari itu, anak-anak yang kelak menjadi penentu arah masa depan bangsa Indonesia. Dia terus mengajak kepada generasi muda yang memiliki panggilan jiwa untuk menjadi guru ikut bergabung ambil bagian tersebut. (wan/c6/oni) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013296908/pemprov-sulsel-janji-segera-bayarkan-gaji-pppk">Pemprov Sulsel Janji Segera Bayarkan Gaji PPPK </a> --- CAPAIAN PEMBINAAN GURU <ul> <li>500 ribu lebih guru honorer sudah menjadi ASN PPPK.</li> <li>210 ribu lebih guru mendapatkan sertifikat PPG dalam jabatan.</li> <li>15 ribu lebih calon guru mendapatkan sertifikat PPG prajabatan.</li> <li>50 ribuan guru penggerak angkatan I&ndash;VII.</li> <li>43 ribuan calon guru penggerak (masih proses pendidikan) angkatan VIII&ndash;IX.</li> <li>2 juta guru mengunduh dan login pada platform Merdeka Mengajar.</li> <li>1,4 juta guru mengikuti pelatihan mandiri.</li> </ul> Catatan <ul> <li>Hasil pembinaan guru sepanjang program Merdeka Belajar hingga episode ke-26</li> </ul> Sumber: Ditjen GTK Kemendikbudristek

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani menyampaikan sejumlah capaian pembinaan guru dari beragam aspek.

Setengah Juta Lebih Guru Honorer Sudah Jadi ASN PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/11/WhatsApp-Image-2023-11-11-at-083223-2369847660.jpeg" alt="Dirjen GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) berjudul &ldquo;Praktik Baik Pengangkatan Guru Honorer menjadi ASN PPK&quot;. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dirjen GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) berjudul &ldquo;Praktik Baik Pengangkatan Guru Honorer menjadi ASN PPK&quot;. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejak 2019, pemerintah terus berupaya menuntaskan permasalahan kejelasan status dan kesejahteraan guru-guru honorer yang telah menahun. Seleksi guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) yang dilaksanakan sejak 2021 menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang capaiannya terus ditingkatkan. &ldquo;Saat ini pemerintah tengah berupaya agar seluruh rombongan belajar dan mata pelajaran di sekolah negeri diampu oleh guru ASN. Target rekrutmen guru ASN PPPK dari tahun 2020 adalah 1 juta guru, dan diharapkan hingga nanti tahun 2024, 1 juta guru honorer itu dapat terangkat (menjadi ASN) semua,&rdquo; disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) berjudul &ldquo;Praktik Baik Pengangkatan Guru Honorer menjadi ASN PPPK&rdquo; pada Kamis, (9/11). Nunuk menjelaskan bahwa guru honorer yang telah diangkat menjadi guru ASN PPPK sejak tahun 2021 berjumlah 544.000 orang. Pada tahun 2023 masih berlangsung proses seleksi guru ASN PPPK sehingga nantinya akan ada tambahan sebanyak 296.000 orang guru ASN PPPK baru. &ldquo;Dengan demikian, jumlah guru yang diangkat menjadi ASN PPPK nanti sudah mencapai lebih dari 800 ribu orang,&rdquo; ungkapnya. Dirjen GTK juga menjelaskan bahwa Kemendikbudristek memiliki visi untuk menjadikan guru sebagai profesi terhormat, bermartabat, dan membanggakan. &ldquo;Untuk mewujudkannya, kami melakukan berbagai upaya seperti koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang masuk ke dalam panitia seleksi nasional (panselnas) untuk merumuskan kebijakan seleksi guru ASN PPPK setiap tahun,&rdquo; katanya. Selain itu, bersama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Kemendikbudristek secara intensif mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), khususnya untuk menyosialisasikan kebijakan dan mendorong pemda agar mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan yang sudah dihitung. Kemudian, Kemendikbudristek juga memastikan pelaksanaan seleksi berjalan dengan baik dan turut membantu memberikan data pendukung untuk Kementerian Keuangan agar bisa merumuskan kebijakan pembiayaan guru PPPK, termasuk membantu penyiapan guru mengikuti seleksi dengan memberikan pelatihan mandiri atau online menggunakan learning management system. Dalam webinar tersebut hadir tiga narasumber lain, yakni Sekretaris Daerah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Umbu Ngadu Ndamu; guru SDN 3 Tekad Tanggamus, Lampung, Guru ASN PPPK 2021, Avisa Apvif Kusuma; dan guru SMP Negeri Nuba Arat,Sikka, NTT, Guru ASN PPPK 2022, Yulius Edison Dara. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumba Timur, NTT, Umbu Ngadu Ndamu menjelaskan bahwa total guru ASN PPPK di daerahnya berjumlah 1.230 orang. &ldquo;Rinciannya adalah tahun 2020 ada 3 orang, tahun 2021 tahap 1 ada 78 orang, tahap 2 ada 50 orang, tahun 2022 dengan total yang lulus 1.099 orang,&rdquo; ungkapnya. Umbu menambahkan bahwa tahun ini daerahnya mendapat 532 formasi, namun guru honorer yang lolos ke tahap seleksi administrasi hanya 264 orang. Atas dasar hal itu, diperlukan upaya maksimal dari pihak pemerintah daerah agar para calon ASN PPPK bisa lolos ke tahapan-tahapan berikutnya. &ldquo;Beberapa contoh upaya yang dilakukan sebagai pemerintah daerah, misalnya dinas pendidikan, melakukan sosialisasi kepada guru honorer tentang kelengkapan atau persyaratan menjadi guru ASN PPPK, serta memperjuangkan kesejahteraan guru honorer khususnya yang sudah mengabdi selama puluhan tahun,&rdquo; kata Umbu. Pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Kemendikbudristek untuk menuntaskan permasalahan guru honorer yang telah terjadi bertahun-tahun. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, program ini disambut baik oleh para guru. Adanya perubahan status guru dari honorer ke ASN PPPK sehingga membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru, yang meliputi gaji dan tunjangan profesi. Perubahan status tersebut akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. ASN PPPK 2022, SMP Negeri Nuba Arat, Sikka, NTT, Yulius Edison Dara, menjelaskan bahwa pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK adalah program yang sangat dibutuhkan dan memberikan banyak manfaat bagi para guru. Saat ini ia mengaku bersyukur telah mendapatkan jaminan ekonomi untuk keluarga. Selain itu, ia juga telah mendapatkan tunjangan profesi, dapat terus mengembangkan keprofesiannya seperti mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. &ldquo;Ketika ekonomi guru meningkat, maka semangat mengajar pun menjadi lebih meningkat dan murid mendapatkan hak belajar yang lebih berkualitas,&rdquo; ungkap Yulius. Dampak serupa dirasakan pula oleh guru ASN PPPK 2021, SDN 3 Tekad Tanggamus, Lampung, Avisa Apvif Kusuma. &ldquo;Dengan menjadi ASN PPPK, saya merasakan dampak positif yang signifikan, yakni meningkatnya status dan kesejahteraan ekonomi, membuka akses yang lebih besar ke program-program pelatihan dan sertifikasi untuk peningkatan kompetensi pribadi, serta mendapatkan rasa aman dalam menjalani karier,&rdquo; ujarnya gembira. Berdasarkan pengalamannya, Avisa mengemukakan beberapa tips agar lolos dalam proses rekrutmen guru ASN PPPK, yakni memastikan semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan akurat agar lolos dalam seleksi dokumen. Selanjutnya, aktif mencari informasi terkait persyaratan dan tahap-tahap seleksi, mempersiapkan diri secara mendalam untuk menghadapi ujian, berdiskusi dengan rekan-rekan yang juga mengikuti rekrutmen, dan mencari referensi yang relevan dengan jurusan. &ldquo;Selain persiapan teknis, tidak lupa untuk selalu berdoa,&rdquo; katanya.

Seleksi guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi salah satu program unggulan Kemendikbudristek.

Kemendikbudristek Optimistis 1 Juta Guru ASN PPPK Segera Tercapai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IPUK-07-B.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><h3>Pemerintah Kembangkan Mal Pelayanan Publik Berbasis Digital</h3> JawaPos.com – Pengurusan perizinan bakal makin mudah. Sebab, pemerintah akan mengembangkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/mal-pelayanan-publik/">mal pelayanan publik</a> (MPP) berbasis digital. Dengan aplikasi itu, pemohon izin tidak perlu lagi datang ke gedung MPP. Cukup menggunakan ponsel yang telah terinstal aplikasi MPP. Rencana pemerintah mengembangkan MPP berbasis digital tersebut dibahas dalam rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Istana Wakil Presiden kemarin (12/1). Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku ketua KPRBN mengatakan, rapat itu membahas percepatan pembentukan MPP berbasis digital. MPP yang ada saat ini, jelas dia, masih konvensional. Menggabungkan layanan-layanan perizinan dalam satu gedung atau satu tempat. Masyarakat atau pemohon perizinan tetap harus datang ke lokasi MPP. Ma’ruf mengungkapkan, sampai Desember 2022 sudah berdiri 103 MPP di kabupaten/kota. Jumlah tersebut setara dengan 20 persen dari target MPP yang diperlukan di Indonesia. ”Pekerjaan rumah kita menyisakan 80 persen sisanya atau 411 MPP yang harus kita buat,” katanya. Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menerangkan, target pemerintah 100 persen MPP terbangun di 2024 nanti. Ma’ruf menambahkan, target tahun ini membangun sekitar 150 MPP baru. Kemudian sisanya selesai dibangun pada 2024. Sambil menuntaskan target pembangunan MPP tersebut, pemerintah juga mendorong lahirnya MPP berbasis digital. Dengan adanya MPP berbasis digital, diharapkan juga mempercepat target pembangunan MPP yang selama ini konvensional. Jadi, fungsi dari MPP digital tidak hanya memudahkan masyarakat mengurus perizinan secara online atau digital. Tetapi juga mempercepat pertumbuhan MPP-MPP baru. Ma’ruf menuturkan, MPP berbasis digital nanti harus terintegrasi secara nasional. Namun, secara kelembagaan, MPP berada di bawah kewenangan pemerintah daerah setempat. Sistem MPP berbasis digital yang terintegrasi diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif. Ma’ruf menegaskan, MPP berbasis digital nanti harus berbasis platform digital. Kemudian memiliki standardisasi pelayanan, integrasi proses bisnis layanan, sentralisasi sistem data, satu kali input, serta menjaga privasi dan keamanan data masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah harus dapat diakses dari berbagai channel elektronik. Ma’ruf menegaskan bahwa pembangunan MPP berbasis digital itu harus bisa diakselerasi dalam waktu kurang dari dua tahun ke depan. Menteri PAN-RB <a href="https://www.jawapos.com/tag/abdullah-azwar-anas/">Abdullah Azwar Anas</a> memberikan penjelasan lebih detail soal keberadaan MPP berbasis digital tersebut. Dia menyatakan, secara umum, keberadaan MPP meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di daerah. Mantan bupati Banyuwangi itu menerangkan, MPP ke depan bukan hanya integrasi pelayanan dalam satu gedung. Tetapi, sesuai dengan arahan wakil presiden, MPP yang sudah ada maupun yang baru nanti harus berbasis digital. Azwar menceritakan, yang berlaku saat ini, masyarakat harus mengisi data berulang-ulang. Kemudian, masyarakat harus membuat banyak akun. Sebab, satu layanan meminta satu akun tersendiri. ”Ke depan (MPP) yang digital masyarakat hanya cukup sekali input data. Kemudian, masyarakat hanya butuh satu akun,” katanya. Dan yang paling penting, masyarakat bisa mengakses layanan publik di mana pun dan kapan pun. Dari berbagai jenis perangkat. Meskipun baru digencarkan tahun ini, terang Azwar, sudah ada sejumlah daerah yang menginisiasi MPP berbasis digital. Di antaranya adalah Kabupaten Banyuwangi, Sumedang, dan Pekanbaru. ”Ini akan kita copy paste dengan sistem semacam super apps,” jelasnya. Dengan demikian, berbekal perangkat ponsel saja, masyarakat sudah bisa mengakses pelayanan yang selama ini harus datang ke MPP secara fisik. Azwar menjelaskan, pada Februari depan sudah ada MPP yang berbasis digital yang dijalankan sebagai percontohan. Kemudian pada Mei depan dijalankan secara lebih luas. <h3>ASN PPPK Tetap Bisa Ajukan KPR</h3> Pada kesempatan itu, Menteri Azwar Anas menjawab pertanyaan soal kecenderungan pemerintah yang gencar merekrut ASN kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dia menegaskan bahwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/asn-pppk/">ASN PPPK</a> sama dengan ASN PNS. ”Cuma, dia (ASN PPPK) tidak punya hak pensiun saja,” ucapnya. Sementara hak lain, termasuk untuk mengakses layanan kredit, tetap bisa. Sebab, PPPK sejatinya secara resmi adalah pegawai pemerintah. Meskipun statusnya kontrak dengan durasi tertentu, masa kerjanya bisa panjang seperti PNS. Adanya durasi kontrak itu hanya untuk acuan penilaian kinerja. Selain itu, kontrak kerja bagi ASN PPPK berangkat dari semangat awal untuk memberikan kesempatan kepada profesi atau keahlian tertentu. ”Sebenarnya PPPK dulu untuk menjembatani orang hebat. Misalnya yang dari luar, tapi dia tidak mau jadi PNS,” terangnya. Maka, disiapkan skema ASN PPPK dengan durasi kontrak kerja sekian tahun. Meskipun statusnya pegawai kontrak, pendaftar rekrutmen ASN PPPK sangat tinggi. ”Antrenya luar biasa,” ungkap Azwar. Dia mengatakan, pada periode 2022–2023, pemerintah menggunakan formasi ASN PPPK untuk menuntaskan kebutuhan dasar di sektor pendidikan dan tenaga kesehatan. Azwar juga menjelaskan soal isu adanya tawaran pensiun dini bagi para ASN. ”(Tawaran, Red) pensiun dini tidak ada,” tegasnya. Tetapi, bagi ASN, khususnya PNS yang mengusulkan pensiun dini, sudah disiapkan aturannya. ASN PNS yang ingin pensiun dini dipersilakan. ASN PNS yang sudah memenuhi masa kerja tertentu dan mengajukan pensiun dini tetap mendapatkan hak pensiunan. Sebaliknya, jika belum memenuhi masa waktu tertentu, tidak mendapatkan hak pensiunan.

Urus Perizinan Bisa lewat Ponsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/NUNGKI-KEMENDIKBUD.jpg" alt="Ilustrasi seorang guru tengah melakukan aktivitas belaja mengajar di sebuah sekolah tingkat SLTA." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang guru tengah melakukan aktivitas belaja mengajar di sebuah sekolah tingkat SLTA.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dukungan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) terhadap proses seleksi guru aparatur sipil negara melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-PPPK) terus mengalir. Keberadaan guru PPPK dinilai sebagai jalan keluar bagi peningkatan kesejahteraan guru honorer sekaligus memperbaiki ketimpangan kualitas pendidikan di daerah.  Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur menegaskan akan mendukung penuh pemenuhan kebutuhan guru PPPK. Program ini diyakini mampu menjadi jembatan bagi penciptaan anak-anak berkualitas yang kelak menjadi pemimpin bangsa.  Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan guru sangat dibutuhkan untuk mendidik calon-calon pemimpin masa depan. Sayangnya, saat ini terjadi kekurangan jumlah guru termasuk di Kota Surabaya. “Ketika jumlah guru ini kurang maka untuk menciptakan anak-anak bangsa akan terkendala, karena itulah di pemerintahan kota surabaya untuk pemenuhan kebutuhan guru kami melakukan melalui PPPK,” tegas Eri di Surabaya.  Ia pun berharap pemenuhan kebutuhan guru PPPK akan bermanfaat bagi semua khususnya Kota Surabaya. Berdasarkan Pengumuman Pemerintah Kota Surabaya Nomor 810 Tahun 2022, tahun ini jumlah kebutuhan guru PPPK yang dibuka di wilayah tersebut mencapai 1.513 formasi. Sebelumnya, Walikota Surabaya juga telah mengangkat 883 guru PPPK hasil seleksi tahun 2021.  Dukungan terhadap Program Guru PPPK juga datang dari pemda lain. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan 1.750 Guru PPPK hasil seleksi 2021 tahap 2 tahun 2021 pada Hari Guru Nasional 25 November mendatang. Sebelumnya, sebanyak 1.669 guru PPPK hasil seleksi 2021 tahap 1 telah menerima SK pengangkatan.  Pemerintah Papua Barat juga akan segera mengangkat 1.261 guru PPPK yang lulus seleksi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat, Barnabas Dowansiba menyatakan kekurangan guru merupakan masalah penting. Sebab, untuk membangun pendidikan yang berkualitas di Papua Barat membutuhkan keterlibatan dan peran aktif para guru.  “Kalau tidak ada guru maka sama saja maka tidak mungkin kita wujudkan generasi bangsa yang berkualitas, tidak mungkin satu guru mengajar ke semua anak,” tegas Dowansiba.  Beberapa bulan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat juga mengangkat 1.742 guru PPPK hasil seleksi tahun 2021. Bupati Sukabumi, Marwan Hamami meminta guru PPPK bekerja profesional untuk mencerdaskan anak. Ia juga menyatakan akan kembali mengusulkan formasi guru untuk mengikuti seleksi tahun 2022.  Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat, dari total kebutuhan lebih dari 1 juta formasi tahun 2021, terdapat 506.252 formasi guru PPPK yang diajukan Pemda. Proses seleksi tahun 2021 diikuti oleh 925.637 pelamar. Dari jumlah pelamar tersebut, sebanyak 293.860 guru lulus dan mendapatkan formasi, 193.954 guru lulus namun tidak dapat formasi, dan 437.823 pelamar tidak lulus.  Tahun 2022, pemerintah kembali membuka seleksi guru PPPK dengan total kebutuhan 781.844 formasi. Hingga Oktober 2022, Pemda baru mengusulkan sebanyak 40,9 persen dari kebutuhan formasi yang ditetapkan. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan pemda adalah anggaran penggajian.  Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menyatakan Kemenkeu akan menyiapkan anggaran untuk ASN PPPK sebesar Rp 25,74 triliun pada tahun 2023. Adapun pemerintah menargetkan pengangkatan tenaga kerja sebanyak 1,3 juta formasi PPPK pada tahun ini dan tahun depan yang meliputi guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Penggajian PPPK pada 2023 terbagi atas klaster provinsi dan klaster kabupaten/kota.  “Penggajian formasi PPPK ini selalu menjadi perhatian kita semua bagaimana kita menyelesaikan masalah PPPK di daerah,” ujar Astera saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, September lalu.

Pemda Ramai-ramai Dukung Program Guru PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/JKT-PTM-100-persen-DKI-Jakarta-Salman-Toyibi-11-2880.jpg" alt="Sejumlah murid mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Labu 01, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di seluruh" width="100%">
<figcaption>Sejumlah murid mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Labu 01, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di seluruh</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah daerah didorong untuk menambah formasi pada seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-PPPK) Tahun 2022. Sebab, pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk menggaji para guru yang lulus seleksi tahun ini melalui Dana Alokasi Umum (DAU).  Pengamat pendidikan Ina Liem mengatakan, dengan tersedianya anggaran yang berasal dari DAU, pemda didorong menambah formasi ASN PPPK 2022. “Sudah jelas kebutuhan ada (formasi),"kata Ina saat dihubungi wartawan.  Menurut Ina, selama ini kualitas pendidikan di Indonesia lambat berkembang karena berbagai masalah, salah satunya pengajuan formasi ASN PPPK 2022 oleh pemda. Apabila permasalahan ini tidak diselesaikan, maka sangat sulit untuk meningkatkan kualitas pendidikan. “Kalau berharap pemda tergerak dengan sukarela mungkin sulit, jadi memang harus diatur dengan peraturan yang tegas,” ungkapnya.  Berdasarkan data yang telah dipublikasikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), kebutuhan formasi tahun 2022 mencapai 781.844 guru. Hanya saja pemda baru mengajukan formasi sekitar 40,9% dari total kebutuhan atau 319.618 guru. Padahal, dari seleksi ASN PPPK 2021 lalu, masih menyisakan 193.954 guru yang belum mendapatkan formasi.  Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menjelaskan dari 193.954 guru, terdapat kebutuhan pendidik sekitar 169.078 orang. “Berdasarkan perhitungan kami, mereka dibutuhkan. Dari 169.078 guru, sebanyak 127.186 orang sudah tersedia formasi dan penempatannya. Jadi ini sudah aman,” ujar Nunuk.  Namun, dari 169.078 guru yang dibutuhkan tersebut, sekitar 41.892 pendidik belum mendapatkan formasi. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekosongan guru di sekolah-sekolah. Menurut Nunuk, permasalahan tersebut dapat diselesaikan jika pemerintah daerah membuka formasi untuk seleksi tahun ini. “Sebenarnya ini potensi dapat penempatan jika Pemda buka sesuai kebutuhan,” ujarnya.  Sebagai contoh, Kabupaten Brebes memiliki pelamar prioritas 1 sebanyak 587 guru. Awalnya, ketersediaan formasi di Kabupaten Brebes mencapai 538. Namun, pada 2 November 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes membatalkan usulan formasi tersebut. Dengan demikian, 538 formasi pelamar prioritas 1 kehilangan kesempatan penempatan ASN PPPK tahun 2022. Terbaru, Pemkab Brebes resmi kembali membuka 1.285 formasi bagi guru ASN PPPK setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Negara pada 8 November 2022.  Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, juga sepakat untuk mendorong pemda di seluruh Indonesia meningkatkan jumlah formasi ASN-PPPK 2022. Sebab, pemerintah pusat sudah menentukan kebutuhan formasi mencapai 781.844 guru.  “Persoalan ini ada di daerah yang harus diselesaikan pemda. Jadi perlu endorse daerah untuk tambah formasi karena dari pusat sudah ada kebutuhan,” kata Andreas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum lama ini.

Pacu Kualitas Pendidikan, Pemda Didorong Tambah Formasi ASN PPPK 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/PPPK-JAWA-POS-COM.jpg" alt="Ilustrasi tahapan seleksi PPPK. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahapan seleksi PPPK. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim berkomitmen memperjuangkan formasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja <a href="https://www.jawapos.com/tag/pppk/">(PPPK)</a>. Pemerintah akan mengejar target 1 juta ASN PPPK.  Nadiem mengatakan, pada periode pendaftaran 2021 masih tersisa formasi tahap III. Sisa tersebut akan digabungkan dengan formasi baru tahun 2022.  “<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendikbudristek/">Kemendikbudristek</a> memperjuangkan perubahan terpenting, yaitu agar para guru yang sudah lulus ambang batas (passing grade) seleksi tahun 2021 agar diprioritaskan mendapatkan formasi. Serta agar pemerintah pusat dapat mengajukan formasi guru <a href="https://www.jawapos.com/tag/pppk/">PPPK</a> untuk meminimalisir isu terkait formasi di daerah,” kata Nadiem kepada wartawan, Jumat (15/4).  Nadiem berharap target yang telah ditetapkan untuk mencapai 1 juta ASN PPPK dapat terpenuhi. Terutama agar formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah (pemda) bisa semakin banyak.  "Dengan demikian dapat terjadi percepatan penuntasan pemenuhan kebutuhan satu juta guru <a href="https://www.jawapos.com/tag/asn-pppk/">ASN PPPK</a> serta mencegah terjadinya lebih banyak pergeseran antar guru di sekolah induk," jelasnya.  Diketahui, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendikbudristek/">Kemendikbudristek</a> kembali membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode 2022. Total formasi yang dibuka sebanyak 758.018 orang.  Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah (pemda) baru mengusulkan sebanyak 17,3 persen atau 131.239 formasi, termasuk Guru Agama, Guru Seni Budaya, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), dan Guru Kelas TK.  Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Iwan Syahril mengatakan, pihaknya bersama-sama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Kemenkeu dan Kemendagri akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Diharapkan usulan formasi bisa ditambah.  “Saat ini sedang menunggu terbitnya aturan mekanisme baru seleksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/pppk/">PPPK</a> untuk kita sosialisasikan dan koordinasikan dengan seluruh pemda sesegera mungkin. Ini kami lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada tahun 2021 dan tidak terjadi lagi pada 2022 sehingga proses rekrutmennya menjadi lebih baik,” ujar Iwan kepada wartawan, Rabu (13/4).  Salah satu penyempurnaannya, kata Iwan adalah formasi untuk tahap ketiga pada 2021 tetap ada, dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Sehingga total formasi yang tersedia tahun 2022 sebesar 970.410.

ASN PPPK yang Lulus Passing Grade Diprioritaskan Masuk Formasi 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PTM-Surabaya-4.jpg" alt="TAAT PROKES: Siswa sedang mendengarkan penjelasan guru saat pelaksanaan PTM terbatas di SMPN 1 Surabaya. Dinkes Kota Surabaya melakukan uji usap secara berkala untuk mendeteksi potensi persebaran Covid-19 pada siswa dan guru. Sedangkan dispendik meminta s" width="100%">
<figcaption>TAAT PROKES: Siswa sedang mendengarkan penjelasan guru saat pelaksanaan PTM terbatas di SMPN 1 Surabaya. Dinkes Kota Surabaya melakukan uji usap secara berkala untuk mendeteksi potensi persebaran Covid-19 pada siswa dan guru. Sedangkan dispendik meminta s</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat sebanyak 293.860 guru telah dinyatakan lulus seleksi dan memperoleh formasi. Sejumlah pemerintah daerah yang telah menyelesaikan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru tahap I yang diseleksi 2021 lalu.  Sejumlah tenaga pendidik mengapresiasi program tersebut. Abdul Basit Pateda selaku Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Pagiri Barat, Sulawesi Tengah, mengatakan, adanya rekrutmen ASN PPPK telah membuka peluang dan harapan jenjang karier bagi para guru. Terutama mereka yang sudah tidak bisa mengikuti Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) karena ketentuan persyaratan usia.  “Saya sangat bersyukur dengan adanya rekrutmen ini. Guru-guru yang sudah dan tidak memenuhi syarat CPNS bisa mengikuti ASN PPPK,” kata Abdul kepada wartawan, Senin (11/4).  Menurut Abdul, rekrutmen ASN PPPK memihak bagi para guru di Indonesia. Program ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk mendapatkan satu juta guru mengingat jumlah tenaga pendidik di Indonesia belum memadai.  “ASN PPPK secara umum membantu tenaga guru maupun non-guru. Ini memang rekrumen yang memihak kepada guru-guru di seluruh Indonesia,” jelasnya.  Sementara itu, Nurul Hayati sebagai guru SD Negeri 1 Kuta Makmur, Aceh Utara mengatakan, ASN PPPK ini kesempatan terbaik bagi guru – guru yang sudah tidak bisa mengikuti CPNS. Dia pun menyarankan kepada guru-guru honorer lainnya untuk mengikuti program ini.  “Memang sangat bermanfaat, karena kalau kami yang usianya sudah tua-tua gak bisa ikut PNS lagi. Jadi, ASN PPPK ini solusinya,” ucap Nurul.  Sebelumnya, sebanyak 106 pemerintah daerah (Pemda) telah menyelesaikan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru tahap I yang diseleksi tahun 2021. Jumlah ini tercatat sampai 23 Maret 2022 dan diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa waktu ke depan.  Penyelesaian nomor induk pegawai merupakan salah satu tahapan dari rangkaian program rekrutmen satu juta guru PPPK tahun 2021. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat sebanyak 293.860 guru telah dinyatakan lulus seleksi dan memperoleh formasi sehingga berhak memperoleh nomor induk.  Program seleksi guru PPPK merupakan salah satu upaya Kemendikbudristek bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara serta Pemerintah Daerah untuk menghasilkan guru-guru terbaik. Salah satu tujuan seleksi ini adalah memenuhi kebutuhan guru di Indonesia. Jumlah guru ASN saat ini masih jauh di bawah standar.  Program ini memberikan beberapa manfaat kepada para guru. Pertama, perubahan status dari honorer menjadi ASN PPPK. Kedua, jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru, yang meliputi gaji pokok golongan IX atau setara IIIA PNS sebesar Rp 2.966.500 ditambah berbagai tunjangan.  Dengan perubahan status tersebut, mereka juga dapat mengikuti program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Peningkatan kompetensi sangat penting dalam jaminan ekonomi, karier jangka panjang, serta kualitas pengajaran yang diterima oleh pelajar Indonesia.

Program PPPK Dianggap Membantu Guru yang Tak Bisa Daftar CPNS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ASN PPPK

Berita Terkini