<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/kolase-foto-surat-permohonan-dukungan-satlantas-polres-boyolali-ke-pengusaha-beserta-petugas-yang-diduga-mengantarkan-istimewa-9cupf.webp" alt="Kolase foto surat &quot;Permohonan Dukungan&quot; Satlantas Polres Boyolali ke pengusaha beserta petugas yang diduga mengantarkan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kolase foto surat "Permohonan Dukungan" Satlantas Polres Boyolali ke pengusaha beserta petugas yang diduga mengantarkan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Beredar sebuah surat berkop Polres Boyolali yang berisikan meminta "partisipasi dan dukungan" untuk Operasi Ketupat Candi 2026. Surat bernomor B/44/II/SIP.1./2026/Lantas tersebut memicu kritik tajam karena dinilai tidak etis, apalagi diterbitkan menjelang momentum Lebaran di saat beban operasional pengusaha sedang tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Kasatlantas Polres Boyolali, AKP Tri Affandi, akhirnya buka suara. Ia mengaku tidak mengetahui adanya surat yang mencatut namanya tersebut dan menyebutnya sebagai inisiatif pribadi bawahannya, Kanit Kamsel Ipda Nanang.
"Saya konfirmasi ke si Kanit Kamsel itu, itu atas inisiatif Kanit Kamsel membuat surat itu untuk di mana dikirim ke pabrik mana gitu. Lho kok saya kok malah ndak (tau) ini," ujar AKP Tri Affandi kepada JawaPos.com.
Ia menambahkan bahwa dirinya merasa kecolongan karena tidak ada koordinasi sebelumnya terkait pengiriman surat permohonan dukungan tersebut.
"Kok gak koordinasi sama saya, maksudnya itu kan membawa nama saya kasarnya kan gitu," tambahnya.
Guna meredam kegaduhan, AKP Tri Affandi berencana mendatangi langsung pihak pabrik yang menerima surat tersebut untuk memberikan penjelasan dan memohon maaf secara langsung.
"Besok (hari ini, RED) saya sowan ke mana ke yang dikirim suratnya itu sama si Nanang itu. Tak sowan ke sanalah saya tak minta maaf kalau ada ini to, ada kejadian kayak itu to," tegasnya.
Terkait motif di balik surat tersebut, ia belum bisa memastikan apakah mengarah pada permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) atau bantuan fisik untuk pos pengamanan. Menurutnya, bahasa dalam surat tersebut memang tidak eksplisit menyebutkan nominal atau bentuk bantuan tertentu.
Nasib Kanit Kamsel di Tangan Kapolres
Terkait sanksi bagi anggotanya yang membuat inisiatif tanpa izin tersebut, Kasatlantas menyatakan akan segera menghadap Kapolres Boyolali untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Petunjuknya seperti apa beliau gitu," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Surat bernomor B/44/II/SIP.1./2026/Lantas tertanggal 24 Februari 2026 tersebut ditujukan kepada Direktur PT MMR dan ditandatangani Kasatlantas Polres Boyolali AKP Tri Afandi.&nbsp;
Surat yang diserahkan langsung oleh petugas kepolisian pada Selasa (3/3), dinilai tidak etis karena diterbitkan menjelang momentum Lebaran, di saat para pengusaha sedang terhimpit beban operasional yang berat.
Agus Pratiknyo, Pengusaha Angkutan Barang PT MMR sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), secara terbuka meminta evaluasi atas kebijakan tersebut.&nbsp;
Menurut Agus, meski surat tersebut tidak secara gamblang meminta Tunjangan Hari Raya (THR), namun pemilihan waktu dan bahasanya sangat rawan disalahpahami.
"Terlepas dari tidak adanya kalimat yang secara eksplisit meminta bantuan Tunjangan Hari Raya (THR), penerbitan surat tersebut pada momentum menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026 sangat tidak tepat dan berpotensi menimbulkan salah persepsi di tengah pelaku usaha," katanya.
Keresahan para pengusaha bukan tanpa alasan. Pada Lebaran 2026 ini, kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi selama kurang lebih 17 hari, mulai 13 Maret hingga 29 Maret 2026, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) pengaturan lalu lintas.
Kondisi ini menciptakan hantaman finansial ganda bagi pengusaha truk. Di satu sisi pendapatan berhenti total, namun di sisi lain mereka wajib membayar gaji karyawan, THR, hingga cicilan kendaraan yang tetap berjalan.
"Frasa 'permohonan partisipasi dan dukungan' dalam konteks menjelang Lebaran memiliki sensitivitas sosial yang tinggi. Aparatur pemerintah seyogianya menjaga kehati-hatian agar tidak muncul kesan adanya permintaan kontribusi kepada pelaku usaha," katanya.
&nbsp;

Kasatlantas Polres Boyolali klarifikasi soal surat partisipasi Operasi Ketupat ke pengusaha. Sebut inisiatif anak buah tanpa izin dan siap minta maaf

Geger Polisi Kirim Surat 'Minta Partisipasi' Operasi Ketupat ke Pengusaha, Kasatlantas Boyolali Buka Suara: Itu Inisiatif Anak Buah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/dkOe86fPabtJfMIjMnjJwIU2rtTm2SRXLoRsVQHk-1-2540186847.jpg" alt="Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kota Surabaya, Kamis (19/6/2025). (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kota Surabaya, Kamis (19/6/2025). (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Surabaya mengusulkan optimalisasi Terminal Osowilangon (TOW). Kawasan di wilayah barat Surabaya itu diusulkan tidak hanya sebagai zona parkir truk, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai kantor bagi perusahaan freight forwarding. Ketua DPC Aptrindo Surabaya I Wayan Sumadita menyampaikan, TOW saat ini banyak lahan kosong yang tidak difungsikan optimal. &ldquo;Kami sudah survei langsung ke lapangan. Beberapa area bahkan sudah mulai dipakai truk-truk untuk antrean masuk gudang sekitar TOW. Tapi masih belum banyak,&rdquo; ujarnya Sabtu (21/6). Menurut Wayan, kebutuhan terbesar di kawasan tersebut adalah parkir truk kontainer yang hendak masuk pelabuhan. Karena masuk pelabuhan itu mahal. Kalau ada tempat parkir dulu, biayanya bisa ditekan. Selain itu, TOW bisa juga ditawarkan sebagai lokasi kantor baru bagi perusahaan freight forwarding. Banyak kantor freight forwarding masih di tengah kota. Seperti Basuki Rahmat dan Mayjen Sungkono. Padahal operasional mereka lebih dekat ke pelabuhan barat. Namun, dia mengakui ada beberapa tantangan. Salah satunya soal akses. &ldquo;Kalau lewat Tol Romokalisari itu sering macet karena jembatan sempit. Lalu biaya solar dan tol juga jadi pertimbangan. Makanya mereka masih lebih pilih kantor di Peneleh karena lebih dekat akses tol,&rdquo; terang Wayan. Soal bangunan, dia menyebut ruang di TOW belum cocok untuk gudang. Bangunannya kecil-kecil. Tidak layak untuk tempat penyimpanan barang. Tapi kalau dipakai kantor head office atau parkiran truk sangat mungkin. Usulan itu, sudah dikomunikasikan secara lisan dengan pihak Dinas Perhubungan dan DPMPTSP. Pihaknya sudah survei bersama. Hamya saja, saat itu masih tahap penjajakan. Belum ada kontrak resmi. Namun, ada juga wacana untuk bisa dikontrak dalam beberapa tahun. Menanggapi itu, Koordinator Penanaman Modal DPMPTSP Surabaya Hefli Syarifuddin memastikan pihaknya akan mengundang seluruh asosiasi pelaku usaha, termasuk Aptrindo, untuk membahas optimalisasi TOW secara lebih terarah. &ldquo;Kami akan duduk bersama dengan Kadin, Organda, PHRI, dan asosiasi lainnya. Masukan dari pelaku usaha sangat kami butuhkan agar rencana ini tepat guna,&rdquo; tegas Hefli.(omy)

Aptrindo Surabaya mengusulkan Terminal Osowilangon tidak hanya sebagai zona parkir truk, tetapi juga sebagai kantor freight forwarding.

Tekan Biaya Operasional, Aptrindo Usul Terminal Osowilangun Jadi Parkir Truk dan Kantor Freight Forwarding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/pelabuhan3.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas truk logistik di Pelabuhan Tanjung Perak. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas truk logistik di Pelabuhan Tanjung Perak. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com ‒ Keberadaan truk yang parkir di jalur menuju pelabuhan dikeluhkan pengendara. Parkir liar tidak hanya disebabkan indisipliner sopir, tapi juga ruang transit di kawasan pelabuhan yang masih kurang.  Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kota Surabaya mencatat, sehari ada 2.000 truk yang memerlukan tempat transit di pelabuhan. Tidak semuanya tertampung. Sebab, saat ini ruang transit hanya bisa mengakomodasi sekitar seribu truk per hari.  ’’Memang masih kurang. Perlu penambahan ruang transit lagi,” kata Ketua Aptrindo Kota Surabaya Putra Lingga Rabu (29/12). Menurut dia, pengelola pelabuhan sebenarnya telah berupaya menambah fasilitas parkir. Namun, ketersediaan lahan memang kurang.  Lingga menjelaskan bahwa kurangnya ruang transit di pelabuhan berdampak pada gangguan lalu lintas di jalur menuju pelabuhan. Banyak parkir liar di jalan raya. Keberadaan truk sering kali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.  Menurut Lingga, saat ini perlu adanya penertiban terkait ruang transit. Fasilitas itu seharusnya hanya bisa dimanfaatkan untuk menunggu dokumen sebelum masuk kapal. ’’Kenyataannya, banyak dimanfaatkan sopir untuk bermalam. Ini tidak dibenarkan,” jelas Lingga.  Dia tak menampik bahwa saat ini memang masih banyak perusahaan angkutan yang tak memiliki cukup garasi. Truk diparkir di pinggir jalan. Selain kecelakaan, keberadaan angkutan memicu kemacetan.  Terkait ruang transit di pelabuhan, Lingga menyebut pemerintah dan pengusaha perlu meniru Singapura dan Hongkong. Ruang transit di negara tersebut juga tak banyak. Namun, seluruh sistem di pelabuhan telah terintegrasi secara online. Dengan begitu, pengemudi atau pengusaha angkutan bisa memantau jadwal kapal dan mengatur waktu agar tidak transit di pelabuhan.

Kebutuhan Mencapai 2.000 Kendaraan Per Hari, Ruang Transit Kurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/truk-pelabuhan.jpg" alt="MEMBERATKAN: Pengusaha meminta aturan sopir truk menjalani tes Covid-19 maksimal 14 hari sebelum keberangkatan dikaji ulang. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MEMBERATKAN: Pengusaha meminta aturan sopir truk menjalani tes Covid-19 maksimal 14 hari sebelum keberangkatan dikaji ulang. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah mengeluarkan aturan anyar terkait pengemudi angkutan logistik. Sopir truk diwajibkan menjalani vaksinasi dua kali dan membawa hasil negatif tes Covid-19 sebelum melakukan perjalanan. Karena memberatkan, pengusaha meminta aturan itu dikaji ulang.  Kebijakan untuk para sopir logistik tersebut mulai diterapkan di sejumlah daerah. Setiap pengemudi yang membawa angkutan barang wajib sudah divaksin dua kali. Mereka juga diwajibkan menjalani tes Covid-19 maksimal 14 hari sebelum keberangkatan.  Ketua DPC Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kota Surabaya Putra Lingga menjelaskan bahwa pengusaha mendukung aturan terkait vaksinasi. Namun, mereka berkeberatan adanya syarat tes Covid-19 untuk sopir. ’’Keluhan sopir sudah disampaikan. Kami juga merasa keberatan,” ujar Lingga.  Dia mengatakan bahwa kewajiban tes akan mendorong pengeluaran perusahaan. Seharusnya aturan itu tak diluncurkan saat sektor logistik belum pulih. ’’Kami masih berupaya bangkit pascapandemi. Keuangan belum teratur,” tambah Lingga.  Menurut dia, kewajiban tes Covid-19 bisa berdampak pada sektor logistik. Ada sejumlah sopir yang mengurangi aktivitas gara-gara menghindari tes. Dampaknya, pengiriman barang ke sejumlah daerah berpotensi terganggu.  Ketua Organda Pelabuhan Tanjung Perak Kody Lamahayu menambahkan, seluruh sopir sudah divaksin. Dengan begitu, aturan vaksinasi tidak menjadi kendala dalam pengiriman barang. ’’Kalau soal tes, kami juga berkeberatan. Perlu biaya lagi,” jelasnya.  Dia mengatakan bahwa dampak kebijakan itu cukup besar. Sehari ada tujuh ribu truk yang masuk ke pelabuhan. Adapun jumlah kernet dan sopirnya mencapai 14 ribu orang.

Pengusaha Truk Dukung Vaksinasi, tapi Keberatan Tes Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/truk-antri-spbu.jpg" alt="SAMPAI KAPAN?: Truk trailer mengantre solar di SPBU Jalan Ikan Dorang, Surabaya, Jumat (15/11). (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SAMPAI KAPAN?: Truk trailer mengantre solar di SPBU Jalan Ikan Dorang, Surabaya, Jumat (15/11). (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak sulitnya mencari solar bersubsidi kian meluas. Di Surabaya, misalnya, banyak angkutan yang telat masuk Pelabuhan Tanjung Perak gara-gara bahan bakar langka. Banyaknya truk yang ketinggalan kapal menghambat arus pengiriman barang.  Ketua Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Perak Kody Lamahayu menjelaskan, ada beberapa jenis barang yang pengirimannya sedikit terlambat. Contohnya sembako, besi, dan kayu. ”Kebanyakan diangkut ke Kalimantan dan Sulawesi,” katanya.  Kelangkaan solar, menurut Kody, membuat pengusaha angkutan yang beroperasi di kawasan pelabuhan kelimpungan. Sebagian terpaksa meliburkan armadanya. Mereka mengaku tidak mampu membeli bahan bakar jenis dexlite yang lebih mahal dua kali lipat. ”Pekan depan kami akan rapat. Jika masih langka, kami akan berhenti beroperasi,” ucap Kody. Dia mengungkapkan, banyak pemilik angkutan yang kena tegur pengguna jasa gara-gara barang yang dikirimnya molor.  Ketua DPC Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Surabaya Putra Lingga membeberkan, dalam sehari truk bisa mengangkut barang dua kali. Setelah solar langka, kendaraan hanya bisa sekali melakukan perjalanan. ”Ruginya rata-rata Rp 500 ribu sehari,” katanya. Menurut Putra, saat ini ada 1.600 anggota Aptrindo Surabaya. Jika dijumlahkan, total kerugian mencapai Rp 800 juta dalam sehari. ”Namun, perlu ditegaskan, saat ini kami masih memutuskan untuk jalan. Tidak ada stop operasi,” tambah dia.  Hal senada diungkapkan Sekjen Aptrindo Jatim Eddo Adrian Wijaya. Dia mengaku tidak pernah diberi perincian mengenai berapa solar yang bisa didistribusikan hingga akhir tahun. Karena tidak ada sosialisasi, sebagian besar pengusaha menolak pembatasan solar. Ketika saat ini stok solar menipis, mereka ingin ada komunikasi yang transparan, baik dari pemerintah maupun Pertamina.  ”Karena kami ini, mau enggak mau, harus menaikkan tarif pengiriman barang 40 sampai 60 persen. Harga dexlite kan mahal lebih dari 100 persennya solar,” ujarnya. Padahal, rata-rata klien menolak kenaikan tarif tersebut. Sementara pengusaha truk tidak memiliki solusi lain selain menaikkan tarif pengiriman barang.  Eddo mengingatkan pemerintah agar memikirkan risiko inflasi yang timbul akibat menipisnya persediaan solar. Sebab, banyak pengiriman logistik yang tertunda, pembayaran sopir yang lebih mahal, dan pengeluaran untuk membeli dexlite yang membuat pengusaha tekor. Pengiriman barang untuk ekspor juga tertunda. Akibatnya, harga barang semakin mahal. ”Ya artinya tidak hanya pengaruh ke kenaikan harga barang untuk domestik, tapi barang yang mau diekspor juga jadi lebih mahal. Belum lagi pengiriman barang ke luar negeri terlambat. Nanti bisa inflasi dan barang ekspor kita tidak bisa bersaing di pasaran,” jelasnya.  Akibat Pengurangan Kuota  Kosongnya stok solar bersubsidi di SPBU-SPBU telah menghambat aktivitas masyarakat dan pelaku bisnis. Kelangkaan solar tersebut ditengarai sebagai buntut lebih rendahnya kuota solar bersubsidi tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu. Ditambah dugaan tidak optimalnya kontrol konsumsi dan distribusi.  ”Hampir bisa diprediksi (kelangkaan solar, Red). Memang kuota tahun ini lebih rendah daripada tahun lalu. Padahal, seharusnya kuota tahun ini ditambah karena asumsi pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman kepada Jawa Pos kemarin (15/11).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Solar-SPBU-habis.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Petugas SPBU Gunung Gedangan, Kota Mojokerto, bersantai karena stok solar kosong. (Sofan Kurniawan/Jawa Pos Radar Mojokerto)  Mengenai alasan lebih rendahnya kuota tahun ini daripada tahun lalu, Kyatmaja yang sebelumnya berdiskusi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan bahwa anggaran 2019 tidak mencukupi. Karena itu, kuota solar bersubsidi diturunkan dari 15,6 juta kiloliter tahun lalu menjadi 14,5 juta kiloliter tahun ini.  ”Angka tersebut sedari awal sudah disinyalir kurang. Kami mengkhawatirkan November dan Desember tersendat. Ternyata, benar-benar terjadi di lapangan,” ungkapnya.  Di samping masalah kuota tersebut, Kyat menyoroti kontrol distribusi dan konsumsi solar bersubsidi di lapangan. Pada kesempatan sebelumnya, Pertamina sempat menyinggung solar bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Dia berpendapat, memang ada berbagai kejanggalan di sejumlah titik kelangkaan solar.  ”Pertamina pernah membeberkan bahwa ada dua daerah yang konsumsi solar subsidinya lebih tinggi daripada Pulau Jawa. Yaitu, Riau dan Kaltim. Ini kan aneh,” katanya.  Sebab, jumlah penduduk Jawa jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Riau dan Kaltim. Selain itu, dua daerah tersebut didominasi sektor CPO (crude palm oil) dan pertambangan yang armada truknya tidak boleh menggunakan solar bersubsidi.  Secara regulasi, memang ada kendaraan-kendaraan yang dibatasi untuk menggunakan solar bersubsidi. Antara lain, kendaraan pengangkut hasil perkebunan (perkebunan besar), kehutanan, dan pertambangan dengan roda lebih dari enam, baik dalam kondisi bermuatan maupun kosong. Selanjutnya, larangan penggunaan solar bersubsidi juga diberlakukan pada mobil tangki BBM, CPO, dump truck, truk trailer, serta truk molen (pengangkut semen).  Aptrindo sudah mendapat laporan dari anggota di tiga daerah yang mengeluhkan kesulitan mendapatkan solar. Tiga daerah yang dimaksud adalah Banten, Surabaya, dan Jambi. Menurut Kyat, tak ada pilihan selain menunggu distribusi kembali normal. Pihaknya kini menginventarisasi daerah mana saja yang kesulitan solar untuk kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat.  Di pihak lain, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menduga kelangkaan itu memang terjadi by design. Pertamina sengaja mengendalikan volume distribusi. Terutama untuk solar. ”Solar disubsidi dengan kuota tertentu. Saya duga kuotanya sudah mau habis. Jadi, peredarannya harus dikendalikan supaya subsidinya tidak membengkak,” ulasnya.  Dalam subsidi tersebut, Pertamina memiliki perhitungan soal interval kuota yang harus diberikan. Sementara saat ini kuota itu diduga sudah melebihi ambang batas. ”Makanya dikendalikan. Terlebih, akhir tahun kan masih 1,5 bulan lagi,” ucapnya.  Karena dikhawatirkan bikin rugi dan berpengaruh ke keuangan internal, diambil langkah tersebut. Dengan begitu, diharapkan pengguna beralih ke Pertamina dex atau lainnya yang harganya lebih mahal.  Sementara itu, Pertamina tak memberikan jawaban saat dimintai konfirmasi oleh Jawa Pos. VP Corporate Communications Pertamina Fajriyah Usman hanya memberikan keterangan resmi yang berisi pernyataan bahwa Pertamina akan memastikan ketersediaan solar bersubsidi di SPBU untuk mencukupi kebutuhan konsumen.  ”Untuk menjaga keandalan distribusi ke masyarakat, Pertamina menambah sekitar 20 persen suplai solar untuk memastikan pemerataan penyaluran dan percepatan distribusi,” ujar Fajriyah kemarin.

Pengusaha Truk Keluhkan Kelangkaan Solar, Sehari Tekor Rp 800 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/terlalu-mahal-pengusaha-minta-tarif-tol-trans-jawa-turun-20-persen_m_.jpg" alt="Ilustrasi Tol Trans Jawa." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tol Trans Jawa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif Tol Trans Jawa yang&nbsp;terlalu mahal menuai kritik dari para pengusaha logistik. Kondisi itu dinilai menjadi inefisiensi bagi para pelaku usaha. Di sisi lain, konsumen juga menjadi ikut terdampak. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencatat total tarif Kendaraan Golongan V (truk dengan lima gandar atau lebih) dari Jakarta-Surabaya senilai Rp 1.382.500.&nbsp; Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Nofrisel berharap pemerintah bisa menurunkan tarif Tol Trans Jawa hingga 20 persen. Sehingga, nantinya penurunan tarif itu bisa memberi dampak positif "Kalau dari perspektif Aptrindo, semua barang itu kan akan ke darat. Mau dikirim lewat udara, laut, kereta api tetap aja yang menerima barang kan di darat. Jadi kita cost kita itu berkontribusi 39 persen dari total logistik itu untuk darat, jadi kalau kita bisa menurunkan atau menaikkan tarif yang berimplikasi pada darat makan pengaruhnya akan besar sekali.&nbsp;Cepat sekali," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/2). Di sisi lain, lanjut Nofrisel, integrasi transportasi juga masih menjadi kendala bagi pelaku usaha. Menurutnya, integrasi itu sangat berperan penting terhadap komponen biaya logistik. Kereta api misalnya, saat ini masih belum bisa terhubung langsung ke bandara. Hanya bandara Kualanamu di Medan saja yang sudah terhubung. Selain itu, truk barang juga belum bisa langsung terhubung dengan kereta api pengangkut kargo. Hal ini kemdian dinilai perlu diperbaiki oleh pemerintah. "Sehingga perlu diurus lagi. Jadi lack (kekurangan) untuk terjadinya intermoda transportation system masih ada," tandasnya.

Terlalu Mahal, Pengusaha Minta Tarif Tol Trans Jawa Turun 20 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dibilang-mahal-ini-kata-pengusaha-soal-tarif-trans-jawa_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusaha logistik mengeluhkan tarif Tol Trans Jawa yang mahal. Mereka menilai tarif itu bakal menjadi beban kepada konsumen. Sebab harga barang menjadi mahal.&nbsp; Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Nofrisel mengatakan, para pengusaha mempertimbangkan dampak struktur biaya logistik terhadap tarif Tol Trans Jawa.&nbsp; "Sebenarnya bukan kemahalan, Kita mebacanya bukan rate tarifnya, tapi kita membacanya bahwa penerapan tarif&nbsp; itu berpengaruh terhadap struktur cost kita dari sisi pengusaha truk," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/2) "Dengan komponen seperti itu maka kita merasakan adanya implikasi cost yang naik di struktur cost, jadi memanage nya itu enggak bisa, karena kita merasa komponen toll itu kan cukup signifikan terhadap struktur cost kita," sambungnya. Oleh sebab itu, Nofrisal berharap pemerintah bisa mengkaji kembali terkait penetapan tarif Tol Trans Jawa. Jika tidak, pihaknya tidak bisa memungkiri jika banyak truk yang beralih ke Jalur Pantura. "Jadi kalaupun kita mencoba untuk membangun tol dimana-mana tapi tidak diikuti dengan ketersediaan barang, pada akhirnya kan bukan tolnya saja yang penting tapi barang yang dibawa ada enggak. Begitu barang terbatas, barangnya kurang, maka kerasa sekali bahwa struktur cost darat itu, tol itu masih mahal," tandasnya. Sebagai informasi, data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencatat total tarif Kendaraan Golongan V (truk dengan lima gandar atau lebih) dari Jakarta-Surabaya senilai Rp 1.382.500. Jumlah tersebut mencakup seluruh ruas tol dari Jakarta hingga Surabaya. Dibawah ini rincian tarifnya : Jakarta-Cikampek: Rp 13.000 Cikopo-Palimanan: Rp 306.000 Palimanan-Kanci: Rp 32.000 Kanci-Pejagan: Rp 58.000 Pejagan-Pemalang: Rp 115.000 Pemalang-Batang: Rp 78.000&nbsp; Batang-Semarang: Rp 150.000 Semarang-Solo: Rp 115.500 Solo-Ngawi: Rp 150.000 Ngawi-Kertosono: Rp 176.000 Kertosono-Mojokerto: Rp 138.000 Mojokerto-Surabaya: Rp 51.000&nbsp; &nbsp;

Dibilang Mahal, Ini Kata Pengusaha Soal Tarif Trans Jawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/kemenhub-deklarasikan-truk-pelopor-keselamatan-berlalulintas-di-koja_m_115858.jpeg" alt="Kampanye pelopor keselamatan berlalu lintas" width="100%">
<figcaption>Kampanye pelopor keselamatan berlalu lintas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), serta Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) mendeklarasikan truk pelopor keselamatan berlalu lintas. Ini sebagai salah satu wujud upaya menekan tingginya jumlah kecelakaan yang diketahui sering melibatkan armada truk. Deklarasi ini dilakukan pada Senin (13/3) ini dan di acara itu dihadiri sejumlah pejabat dari Kemenhub yang salah satunya Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar dan para pengusaha truk dan logistik serta sejumlah sopir truk. Kegiatan itu dilakukan di lingkungan Terminal Peti Kemas (TPK), Koja, Jakarta Utara. Selain dihadiri pejabat dari Kemenhub, di sana juga hadir Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Anysah, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, serta AKBP Roberthus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana. Deklarasi ini ditandai dengan ditekannya tombol sirine bersamaan dengan diterbangkannya sejumlah balon gas berwarna -warni dekat dengan dua unit truk di belakang panggung acara. Pudji lantas menempelkan satu stiker berlogo truk pelopor keselamatan berlalulintas, dan satu stiker lain yang bertuliskan nomor kode dan barcode. "Diharapkan agar para sopir juga paham akan kedisiplinan dalam berlalulintas, dan juga deklarasi ini dapat menguntungkan semua pihak bagi pengusaha dan regulator, sopir, dan juga para masyarakat setempat," kata dia, Senin(13/3). Sementara, Direktur Utama JICT, Riza Erivan menerangkan, truk-truk logistik di Pelabuhan Tanjung Priok berjumlah lebih dari 10.000 unit. Menurutnya, terhitung sekitar 5.000-6.000 unit truk pengangkut barang serta logistik itu keluar masuk pelabuhan atau di TPK Koja. Dia juga berkata, pihak Aptrindo bersama pihak Telkom telah memberikan sistem aplikasi database SIAB atau Sistem Informasi Angkutan Barang. Dalam database SIAB, telah terisi dengan data identitas sopir truk, barang, pengusaha truk, serta data kendaraan, dengan secara detail dan terverifikasi. "Jadi ada sensor ID yang dikembangkan oleh Aptrindo dengan SIAB. Setidaknya itu adanya SIAB itu, pengusaha barang atau truk tersebut bisa memonitoring keluar masuk truk dari dan ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok maupun TPK Koja," terang dia. Menurut dia juga, sistem baru itu diharapkan dapat lebih baik lagi pelayanannya. "Kemudian, sistemnya ini cukup realtime terhadap lalu lintas truk dan pengemudinya itu sendiri," tukas dia. (elf/JPG)

Kemenhub Deklarasikan Truk Pelopor Keselamatan Berlalulintas di Koja