<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/67_pra_2-3085768837.jpg" alt="TETAP BEKERJA: Aktivitas produksi jaket di PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10). Kendati dinyatakan pailit, proses produksi masih berjalan 24 jam. (M IHSAN/JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>TETAP BEKERJA: Aktivitas produksi jaket di PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10). Kendati dinyatakan pailit, proses produksi masih berjalan 24 jam. (M IHSAN/JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa industri tekstil di Indonesia tetap menarik dan diminati oleh para investor. Bahkan, cenderung tetap stabil di tengah berbagai tantangan global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlanga mengatakan, hal itu dibuktikan dengan ketertarikan dan kepercayaan para investor yang terus berdatangan dan menyampaikan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Termasuk investor di sektor industri tekstil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia,&rdquo; kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media usai melakukan pertemuan dengan Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (1/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, pertemuan dengan para penggerak industri tekstil tersebut membahas terkait lokasi industri, ESG compliance, energi hijau yang mendukung operasional industri, dan outlook industri tekstil di Indonesia maupun di pasar global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari Formosa Taiwan Johnny Chen menjelaskan terkait outlook industri tekstil yang menjanjikan dan menyampaikan minat untuk berinvestasi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga mengatakan bahwa Indonesia menyambut baik para investor, termasuk yang berinvestasi dalam sektor industri tekstil di Indonesia. Pada pertemuan tersebut Menko Airlangga juga mendorong API untuk turut berperan bersama pemerintah untuk meningkatkan jumlah investasi di sektor industri tekstil Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah berharap produsen tekstil lokal bisa dilibatkan dalam rantai pasok perusahaan tekstil Taiwan di Indonesia," ungkap Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian kepada awak media Menko Airlangga juga mengatakan bahwa perusahaan Taiwan di Indonesia rata-rata bisnisnya berekspansi. Tidak hanya sebagai negara dengan industri tekstil berbasis polyester dan rayon yang memiliki daya saing kuat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, kata dia, Indonesia juga memiliki energi hijau yang sangat mendukung keberlangsungan pabrik-pabrik tekstil yang dituntut untuk sangat memperhatikan dampak lingkungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sekarang industri tekstil yang high end semuanya meminta ESG compliance. Di dalam ESG compliance itu energinya hijau. Energi hijau kan bisa dari gas, bisa dari hydro, bisa dari solar floating dimana itu di Jawa Barat semuanya tersedia,&rdquo; pungkas Menko Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Pemerintah berharap produsen tekstil lokal bisa dilibatkan dalam rantai pasok perusahaan tekstil Taiwan di Indonesia," ungkap Airlangga.

Di Tengah Tantangan Global, Menko Airlangga Yakin Industri Tekstil di Indonesia Tetap Menarik dan Diminati Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/24/tekstil-pemilu-2723578891.jpg" alt="ILUSTRASI Pedagang tekstil berharap kenaikan omzet dari perhelatan pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pedagang tekstil berharap kenaikan omzet dari perhelatan pemilu 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai bahwa musim pemilu memang akan berpotensi meningkatkan pendapatan industri tekstil. Namun, pengusaha memprediksi euforia tersebut tidak akan dapat maksimal dirasakan mengingat kondisi industri dalam negeri yang cukup tertekan karena produk impor. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menyatakan, tahun politik kali ini berpotensi mendatangkan benefit bagi pelaku industri tekstil. "Meskipun, yang akan terdongkrak penjualannya adalah kategori yang segmented. Misalnya, kaus," ujarnya. Permintaan domestik yang berpotensi terkatrol menjadi harapan pelaku usaha untuk bisa mendorong kinerja tekstil. Sebab, dua tahun terakhir pada momen peningkatan terbesar, yakni Lebaran, dinilai belum cukup memulihkan penjualan. Namun, Danang menyebutkan bahwa kondisi ekspor yang melemah saat ini juga menjadi situasi yang harus dihadapi pelaku usaha. Menurut dia, demand luar negeri belum ada perbaikan yang cukup signifikan mengingat negara-negara pembeli utama tekstil garmen fashion Indonesia sedang mengalami masalah ekonomi. "Seperti Eropa, Amerika, dan beberapa negara di Asia, mereka juga sedang tidak memiliki pertumbuhan yang bagus," ucapnya.&nbsp;(agf/c12/dio)

Menurut Direktur Eksekutif API, Danang, demand luar negeri belum ada perbaikan yang cukup signifikan, karena masalah ekonomi.

Permintaan Luar Negeri Masih Lesu, Pengusaha Tekstil Berharap dari Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/INDUSTRI-TEKSTIL-MULAI-BERGAIRAH_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Suasana di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (2/11/2021)." width="100%">
<figcaption>Suasana di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (2/11/2021).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tekstil dan produk turunan tekstil (TPT) menjadi salah satu industri yang terdampak paling besar terhadap kondisi ekonomi global. Ancaman penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menghantui. Terbaru adalah tidak beroperasinya PT Tuntex Garment Indonesia di Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang mengakibatkan 1.163 karyawannya ter-PHK. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindawardana menyatakan, sektor tekstil memang butuh perubahan masif, baik dari sisi industri maupun regulasi. Dari sisi industri, penggunaan bahan-bahan baku dan energi yang lebih hemat akan bisa menghasilkan output produk yang harganya lebih kompetitif. Baik di pasar domestik maupun pasar ekspor. "Inovasi juga harus dilakukan dari sisi regulasi yang lebih baik. Regulasi ini diciptakan oleh pemerintah," ujar Danang. Menurut dia, industri tekstil memberikan kontribusi signifikan, yakni sekitar 6,33 persen untuk sektor nonmigas secara keseluruhan. "Tapi, riilnya tekstil mengalami begitu banyak kesulitan," bebernya. Danang menambahkan, pembahasan secara internal asosiasi tentang kondisi-kondisi terkini terus bergulir. "Kondisi sekarang ini memang berat sekali. Kami secara berkala terus melaporkannya ke kementerian-kementerian terkait agar bisa mendapatkan kelonggaran tertentu untuk bisa bertahan," ujarnya.&nbsp;(agf/c12/dio)

"Inovasi juga harus dilakukan dari sisi regulasi yang lebih baik. Regulasi ini diciptakan oleh pemerintah," ujar Danang.

Banyak Pabrik Gulung Tikar, Sektor Tekstil Butuh Inovasi Regulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/barang-sitaan-pakaian-bekas-impor-bea-cukai.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyebut volume pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia sepanjang 2022 mencapai 25.808 ton per tahun. Angka ini setara 350 ribu potong pakaian bekas impor per hari.  "Ditotalkan dari 7 negara itu 25.808 ton. Kalau dikonversikan 1 kilogram itu bisa 5 potong baju. Kalau kita bagi itu jatuhnya 70 ton per hari dikalikan 5 pieces per hari 350 ribu potong baju per hari, bisa menggerakkan berapa banyak tenaga kerja," kata Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/3).  Volume pada 2022 tersebut didominasi oleh Malaysia dengan jumlah mencapai 24.544 ton. Sisanya oleh Korea Selatan dan Tiongkok yang masing-masing sebanyak 588 ribu ton dan 358 ribu ton.  Lalu ada Taiwan dengan jumlah 188 ribu ton, Jepang 92 ribu ton, dan Thailand 38 ribu ton. Pada 2021, volume pakaian bekas impor yang masuk lebih banyak, yakni mencapai 27 ribu ton dan pada 2020 berjumlah 24 ribu ton.  Khusus untuk volume pakaian bekas yang masuk ke Indonesia dari Malaysia, disebut Jemmy, terdapat selisih yang sangat besar antara data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statisik (BPS) dengan data yang dimiliki oleh lembaga serupa di Malaysia, yakni Trademaps.  BPS mencatat volume impor pakaian bekas dari Malaysia ke Indonesia hanya 1,65 ton pada 2022. Sedangkan data Trademaps mencatat ekspor Malaysia ke Indonesia mencapai 24.544 ton.  Sehingga terdapat selisih 24.542 ton. Begitu juga dengan data di 2021 dan 2020 yang selisihnya secara berturut-turut mencapai 25.322 ton dan 22.840 ton  "Makanya kenapa disebut ilegal karena di Indonesia tidak terdata, penyelundupan," Jemmy.  Banyaknya jumlah pakaian ilegal yang masuk. membuat API mendukung penuh langkah pemerintah yang melarang impor pakaian bekas.  "Domino efeknya sangat besar. Bilamana pakaian bekas ini bisa distop dan disubstitusi dengan teman-teman UMKM, berapa juta lapangan pekerjaan yang bisa dihasilkan dari penggantian pakaian bekas ilegal," ucapnya.  API juga meminta pemerintah untuk terus menerus melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum atas peraturan impor ilegal. Pemerintah juga diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri terutama UKM untuk berkontribusi menyempurnakan regulasi di sektor TPT.  API juga memastikan bahwa pihaknya siap melakukan substitusi produk yang sebelumnya dijual oleh pedagang pakaian bekas. Termasuk juga membuka kesempatan bekerjasama dengan industri TPT level IKM dan besar untuk memaksimalkan pasar domestik produk-produk garmen.  "Para pedagang UMKM yang sebelumnya bisnis jual beli baju bekas impor, akan difasiltasi dan dibina untuk bekerjasama dengan produsen IKM tekstil dan garmen dalam negeri," tutupnya.

API: Pakaian Bekas yang Masuk ke RI Capai 350 Ribu Potong per Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/tenaga-kerja-indonesia-didominasi-masyarakat-berpendidikan-rendah_m_210574-560x352-1.jpeg" alt="Pekerja disebuah pabrik garmen. Ilustrasi pengusaha minta Kemnaker terbitkan aturan no work no pay. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja disebuah pabrik garmen. Ilustrasi pengusaha minta Kemnaker terbitkan aturan no work no pay. (JawaPos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Restrukturisasi mesin menjadi andalan pemerintah untuk mendorong kinerja industri tekstil dan pengolahan tekstil (TPT). Sebab, program itu bisa meningkatkan efisiensi dan ramah lingkungan sehingga dapat meningkatkan daya saing.  Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ignatius Warsito mengatakan, program restrukturisasi kembali dilaksanakan setelah sebelumnya dimanfaatkan oleh 23 perusahaan pada 2021 dan 2022.  "Program itu terbukti dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk," ujarnya Rabu (29/3).  Kinerja industri TPT pada tahun lalu masih menunjukkan hasil yang baik di tengah tekanan krisis global. Nilai ekspor mencapai USD 13,83 miliar dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 3,65 juta orang.  "Dari sisi PDB, industri TPT mengalami pertumbuhan 9,34 persen dan berkontribusi sebesar 1,03 persen terhadap PDB nasional," tambahnya.  Program restrukturisasi mesin atau peralatan 2023 fokus pada industri penyempurnaan kain dan pencetakan kain. Target keikutsertaan mencapai 13 perusahaan dengan total anggaran sebesar Rp 4,7 miliar.  Dengan anggaran tersebut, akan dilakukan penggantian (reimburse) potongan harga senilai 10 persen dari total investasi mesin/peralatan yang berasal dari impor, atau 25 persen untuk mesin atau peralatan produksi dalam negeri. Perusahaan dapat mengajukan permohonan mulai 24 Maret sampai 30 Juni 2023.  "Perusahaan industri TPT diharapkan dapat memanfaatkan program secara optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk dalam rangka kemajuan perusahaan dan industri tekstil pada umumnya," ucap Warsito.  Sementara itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meyakini bahwa industri TPT nasional masih mempunyai masa depan yang cerah. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyatakan, infrastruktur mesin dan aksesori industri memungkinkan perusahaan untuk melakukan transisi lebih cepat ke industri 4.0 tanpa banyak kerumitan.  "Indonesia saat ini harus mengadopsi dan mempelajari teknik teknologi baru di semua jenis tekstil. Termasuk penggunaan material dan peralatan yang dapat memacu produktivitas tekstil," tuturnya.  Meski menjadi salah satu produsen pakaian jadi yang unggul di dunia, hingga 2021 Indonesia masih belum dapat masuk dalam ranking sepuluh besar produsen TPT dunia. Sebelumnya, pada 2017–2020, Indonesia sempat termasuk negara eksportir pakaian jadi terbesar di dunia.  "Saat ini negara yang paling unggul dalam ekspor TPT, termasuk ekspor produk mesin, didominasi oleh negara-negara Asia. Yakni Tiongkok, Jerman, Bangladesh, Vietnam, dan India," tambahnya.  Dalam konteks Asia maupun dunia, sambung Jemmy, Indonesia dinilai masih harus berjuang mendorong peningkatan daya saing untuk dapat bersaing lebih baik lagi dengan negara-negara pesaing tersebut. "Peningkatan daya saing tersebut dilakukan melalui dorongan perbaikan regulasi serta pembenahan industri," pungkasnya.  TREN PERTUMBUHAN INDUSTRI TPT  Tahun | Pertumbuhan  2018 | 8,73 persen  2019 | 15,35 persen  2020 | -8,88 persen  2021 | 6,08 persen  2022 | 8,08 persen  Diolah dari berbagai sumber

Pemerintah Sediakan Rp 4,7 Miliar untuk Program Restrukturisasi Mesin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230320_113518.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bali meminta keringanan, salah satunya tingkat suku bunga bank. Permintaan dukungan ini disampaikan agar dapat meningkatkan daya saing guna menghadapi impor pakaian bekas.  "Impor pakaian bekas ini mendisrupsi pasar lokal,” kata Ketua API Bali Dolly Suthajaya, di Denpasar, Senin (20/3).  Ia berharap tingkat suku bunga bank untuk industri tekstil ditekan menjadi enam persen, dari bunga saat ini yang dinilai masih tinggi kisaran 11-12 persen. Tingkat bunga bank, kata dia lagi, menjadi salah satu bagian yang membentuk Harga Pokok Produksi (HPP), selain biaya komponen bahan baku, tenaga kerja hingga operasional lain seperti listrik dan transportasi.  Industri tekstil, kata dia, merupakan industri padat karya dengan memberdayakan banyak tenaga kerja, berorientasi ekspor dan mendorong kreativitas. "Baju bekas penuh di pasaran dikhawatirkan menghentikan kreasi dan produksi, juga mematikan industri kreatif di Bali," ujarnya pula.  Di Bali tercatat ada 60 pelaku usaha tekstil yang tergabung dalam asosiasi, dan sebagian di antaranya berskala kecil. Di sisi lain, kata dia lagi, pengusaha tekstil juga melaksanakan kewajiban membayar pajak termasuk membayar bea masuk untuk bahan baku pendukung tekstil dengan tarif yang tinggi, yakni sekitar 32 persen dari total nilai barang.  Belum lagi biaya lain seperti sewa gudang hingga kewajiban untuk karantina. Sedangkan, kata Dolly, impor pakaian bekas sesuai dengan namanya tidak memiliki nilai lagi dan tidak memberikan pemasukan kepada negara khususnya terkait pajak dan bea cukai ketika dibawa masuk ke Indonesia.  "Ekonomi siluman itu tidak jelas pajak impornya, itu harus diberantas atau dikenakan pajak tinggi supaya semua berkontribusi pajak," katanya.  Padahal, kata dia pula, di sejumlah negara tidak menerima impor pakaian bekas karena terkait kesehatan lingkungan. Sehingga, pelaku yang bergerak di sektor pakaian bekas, justru meraup untung meski menjual dengan harga murah atau jauh di bawah HPP.  Di sisi lain, persoalan daya saing juga membuat sebagian produk tekstil Tanah Air justru belum merajai sejumlah pusat perbelanjaan, karena harus bersaing dengan produk dari Vietnam, China, dan Bangladesh. "Mudah-mudahan nanti berhasil diberantas impor pakaian bekas, sehingga industri tekstil dan produk tekstil di Bali bangkit lagi dan semangat lagi berkreasi," katanya lagi.  Pemerintah melarang ekspor pakaian bekas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan impor.

Tak Cuma Thrifting, Industri Tekstil Nasional juga Keluhkan Bunga Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/tenaga-kerja-indonesia-didominasi-masyarakat-berpendidikan-rendah_m_210574-560x352-1.jpeg" alt="Pekerja disebuah pabrik garmen. Ilustrasi pengusaha minta Kemnaker terbitkan aturan no work no pay. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja disebuah pabrik garmen. Ilustrasi pengusaha minta Kemnaker terbitkan aturan no work no pay. (JawaPos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri tekstil kehilangan 50 ribu pekerja pada periode Agustus 2022. Bahkan, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih akan terus menghantui imbas kurangnya daya beli dunia dan domestik Indonesia.  Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Anne Patricia Sutanto mengatakan, guna meminimalkan dampak PHK tahun mendatang pengusaha meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menerbitkan peraturan menteri ketenagakerjaan atau permenaker tentang jam kerja fleksibel atau flexible working hours. Ini dilakukan agar pihaknya bisa memberlakukan asas no work no pay.  Anne yang juga mewakili para pengusaha yang tergabung dalam APINDO, API, APRISINDO serta Asosiasi Garmen yang dimiliki oleh Korea dan Jepang meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk merilis aturan agar perusahaan bisa memberlakukan jam kerja minimal 30 jam seminggu. "Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay saat tidak bekerja," kata Anne dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).  Lebih lanjut, ia juga meminta dukungan kepada Komisi IX DPR RI untuk merestui aturan yang harapannya bisa dikeluarkan menaker. Sehingga perusahaan bisa mengurangi jumlah orang yang terkena PHK.  "Oleh karena itu kami mohon kepada komisi IX untuk mengurangi jumlah orang yang di PHK bisa merestui adanya suatu kebijakan dari kemnaker dalam bentuk permenaker sehingga bisa diterima oleh buyers atau global brands yang selalu menginginkan adanya rules of law dari social compliance dari dunia usaha," ujarnya.  "Kami ingin ini disosialisasikan dalam permenaker dan direstui oleh Komisi IX," imbuhnya.  Pada kesempatan yang sama, Menaker Ida Fauziyah mewanti-wanti pengusaha dan perusahaan untuk tidak melakukan PHK massal pada tahun 2023. Meskipun ada ancaman dampak resesi ekonomi global.  Dalam menghadapi kondisi itu, Ida mengimbau pengusaha untuk menghindari PHK dengan menerapkan beberapa upaya yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004. "Beberapa upaya yang dilakukan untuk menghindarkan dari PHK, antara lain mengurangi upah dan fasilitas tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur. Mengurangi shift, membatasi atau menghapus kerja lembur, mengurangi jam kerja," jelas Ida.  Kemudian, lanjutnya, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu. Lalu, tidak memperpanjang kontrak pekerja yang sudah habis dan memberikan uang pensiun kepada pekerja yang sudah memenuhi syarat.  Dia juga menekankan kepada pengusaha bahwa PHK adalah pilihan terakhir. Artinya, perlu dilakukan beberapa upaya alternatif lebih dulu.  "Ini beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk menekan tidak terjadinya PHK. Sekali lagi ingin saya katakan bahwa PHK benar-benar pilihan terakhir, jika sudah tidak ada pilihan lagi setalah alternatif-alternatif itu dilakukan," ujarnya.  Selain itu, Ida juga menekankan perusahaan untuk melakukan dialog sosial bipatrit sebelum menerapkan upaya-upaya alternatif dalam SE. Ia bahkan mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dan menjelaskan kondisi kepada pekerja.  "Semua alternatif itu dilakukan secara dialog atau bipatrit. Saya kira kalau hubungan industrial itu harmonis, pekerja akan mengerti kondisi perusahaan dan industri tersebut secara terbuka berikan data," tandasnya.

Pelaku Usaha Usul ke Menaker Aturan 'No Work No Pay' untuk Menekan PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/API.jpg" alt="Ketua Asosiasi Pertesktilan Indonesia (API) Jawa Timur (Jatim) Sherlina Kawilarang." width="100%">
<figcaption>Ketua Asosiasi Pertesktilan Indonesia (API) Jawa Timur (Jatim) Sherlina Kawilarang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah tantangan menghadang industri tekstil. Namun, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Timur (Jatim) optimistis kinerja tahun ini tumbuh sampai 25 persen.  Ketua API Jatim Sherlina Kawilarang menyatakan, dunia tekstil sangat dekat dengan kehidupan manusia. Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat butuh tekstil alias kain. Entah dalam wujud pakaian, seprai, handuk, atau yang lain-lain.  "Populasi Indonesia tiap tahun selalu bertambah. Artinya, tekstil masih akan terus tumbuh sampai kapan pun," tuturnya saat ditemui di kantornya, Selasa (21/1).  Target pertumbuhan yang tinggi itu membuat API Jatim harus pandai berstrategi. Agar target tercapai, asosiasi lantas merumuskan langkah-langkah yang proindustri. Salah satu langkah paling penting adalah menyetop impor. Baik yang legal maupun ilegal.  "(Pasar) Tekstil Indonesia sekarang ini tengah digempur produk-produk impor. Terutama dari Tiongkok dan Vietnam," jelas Sherlina.  Dia menengarai derasnya impor yang masuk itu bersumber dari Pusat Logistik Berikat (PLB). Sebab, pengawasan dalam lembaga tersebut lemah. Karena itu, sistemnya sangat mudah disalahgunakan.  Langkah lain yang API Jatim lakukan untuk menggairahkan industri adalah pameran. Seperti industri-industri lainnya, tren penjualan tekstil pun biasanya meningkat lewat ajang ekshibisi.  Tahun ini API Jatim akan menjadi tuan rumah pameran khusus tekstil. Itu bakal menjadi pameran skala nasional pertama yang diselenggarakan di luar Jakarta.  "Rencananya kuartal pertama 2020," kata Sherlina tentang jadwal pameran. Kini API Jatim masih berunding soal detail pameran tersebut.  Bicara tentang kendala, Sherlina langsung menyebut UMK sebagai salah satu faktor penghambat pertumbuhan industri tekstil Jatim. Saat ini empat kabupaten dalam ring satu Jatim mempunyai UMK yang jauh lebih tinggi daripada ring satu Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar).  "Empat kabupaten tersebut adalah kantong-kantong industri. Yakni, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik. Dampaknya, produk tekstil kami kalah bersaing dengan Jateng dan Jabar," keluhnya.  Karena itu, API akan mengajukan beberapa opsi ke Pemprov Jatim terkait dengan UMK. Bagi industri padat karya seperti tekstil, UMK adalah faktor yang sangat penting.  Rencananya, API Jatim usul soal UMK khusus sektor padat karya. Usul lain adalah pemberlakuan UMP (upah minimum provinsi), bukan UMK, dalam industri tekstil.  Selain UMK, kendala lainnya berkaitan dengan proteksi. Sherlina mengusulkan kepada Pemprov Jatim agar anggaran belanja provinsi Jatim juga dibelanjakan ke perusahaan Jatim. Terutama belanja tekstil.  "Walaupun mungkin harga tekstil di Jateng lebih murah, mulai sekarang harus dibiasakan cinta produk-produk dari provinsi di mana kita berdomisili. Kami ingin sekali audiensi dengan gubernur untuk membicarakan itu," terangnya.  AGAR INDUSTRI TEKSTIL BERKEMBANG  Stop impor  Gelar pameran khusus tekstil  Prioritaskan belanja tekstil dari produsen Jatim

API Jatim Ajak Kurangi Impor, Cintai Produk Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ade-sudrajat-API-ANT.jpg" alt="Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11). (Antara Photo)" width="100%">
<figcaption>Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11). (Antara Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kawasan industri tekstil seluas 42 hektare (Ha) disiapkan di Tegal, Jawa Tengah. Kawasan industri khusus tekstil ini dibangun guna meningkatkan daya saing produk tekstil dalam negeri.  "Luasnya diperkirakan 42 hektare dan harganya relatif berdaya saing dibandingkan dengan negara-negara lain," kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11).  Ade mengatakan kawasan tersebut harus saling terintegrasi antara industri hulu dan hilir di sektor tekstil. Kawasan itu memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal yang terpadu.  Dia mengusulkan pembentukan institusi yang akan mengurus pengelolaan limbah secara mandiri. Sehingga perusahaan tekstil dapat melakukan produksi secara efisien.  Dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pengurus API dan Asosiasi Produsen Serat Sintetis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) juga menyampaikan hal-hal pokok lain terkait industri tekstil. Salah satunya yaitu terkait kemudahan perizinan bagi investor asing langsung di sektor tersebut.  Hal berikutnya yakni upaya meningkatkan daya saing industri dalam negeri yang berorientasi ekspor. Dalam pertemuan itu, Presiden membahas tindak lanjut persiapan kawasan 'apparel park' yang akan menjadi tempat bagi industri tekstil Tanah Air.  "Sebuah kawasan dari mulai bahan baku sampai nanti industrinya berada di satu tempat," kata Presiden Jokowi, dilansir dari Antara.  Selain Ade, perwakilan dari industri tekstil yang bertemu Presiden Jokowi yakni Direktur Utama PT Sritex Iwan Lukminto, Wakil Direktur PT Pan Brothers Anne Patricia Sutanto, Direktur Utama PT Rayon Utama Mandiri Purnomo, Wakil Direktur PT Busana Apparel Marisa Manimanen, Direktur Utama PT Mulai Kniting Hanan Supangkat, Direktur Utama PT Jaya Perkasa Garment Bintoro Dibyoseputro, dan Direktur Utama PT Adikencana Mahkotabuana Joy Citradewi.  Kemudian Ketua Umum APSyFI atau Presiden Direktur PT Asia Pacific Fiber Ravi Shankar, Sekretaris Jenderal APSyFI Redma Gita Wirawasta, Direktur PT Polyfun Canggih Sinatra Arti Ardi, Presiden Direktur Indorama Grup S.P Lohia, dan Direktur PT Asia Pacific Rayon Basrie Kamba juga turut dalam pertemuan itu.

Kerek Daya Saing, 42 Hektare Kawasan Industri Disiapkan di Tegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Asosiasi Pertekstilan Indonesia

Berita Terkini