<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/IMG-20240822-WA0047-818805192.jpg" alt="Kursi-kursi kosong saat sidang paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kursi-kursi kosong saat sidang paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; DPR RI memutuskan menunda pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada, yang semua terjadwal untuk disahkan dalam rapat paripurna hari ini, Kamis (22/8). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklaim, akan melihat aspirasi rakyat sebelum kembali mengesahkan RUU Pilkada. "Nanti kita akan lihat perkembangannya. Ya kita akan rapatkan dan kita DPR itu adalah lembaga perwakilan dari rakyat, dan tentunya juga akan melihat aspirasi dari rakyat," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8). Dasco belum menjelaskan lebih jauh, apakah RUU Pilkada itu akan disahkan sebelum batas akhir pendaftaran calon kepala daerah ke KPU pada 27 Agustus 2024. "Kita akan lihat mekanisme juga yang berlaku, apakah nanti mau diadakan Rapim dan Bamus, karena itu ada aturannya. Saya belum bisa jawab. Kita akan lihat lagi ya dalam beberapa saat," ucap Dasco. Menurut Dasco, pihaknya akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) sebelum kembali menjadwalkan pengesahan RUU Pilkada. Mengingat, rapat paripurna hari ini ditunda lantaran tidak memenuhi kuorum. Pengambilan keputusan dan rapat paripurna di DPR harus memenuhi syarat minimal kehadiran anggota DPR. Namun, dari total anggota DPR sebanyak 560 anggota, yang hadir secara fisik pada rapat paripurna hari ini hanya 86 anggota.&nbsp; "Kalau sidang hari ini kita tunda, kita ada mekanisme nanti kan harus dirapimkan lagi, dirumuskan lagi. Pada hari ini, kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada sehingga pada hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan," ucap Dasco. Munculnya penolakan RUU Pilkada lantaran DPR RI tidak mengindahkan hadirnya putusan Mahkmah Konstitusi (MK) nomor 60 dan 70 yang dibacakan Selasa (20/8). Dalam putusan nomor 60,&nbsp;MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik. Dari 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pemilu menjadi sama dengan syarat pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan. Yakni antara 6,5 sampai 10 persen dari total suara sah pemilu, menyesuaikan dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah terkait. Sementara, dalam putusan nomor 70, MK menegaskan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun Ketika mendaftarkan diri sebagai pasangan calon. Namun, Baleg DPR menyiasati keputusan MK tersebut dengan merumuskan ambang batas 6,5 sampai 10 persen suara sah dalam RUU Pilkada hanya berlaku bagi partai politik non-kursi di DPRD.&nbsp; Baleg juga menentukan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Hal itu sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklaim akan melihat aspirasi rakyat sebelum kembali mengesahkan RUU Pilkada.

Pengesahan RUU Pilkada di DPR yang Abaikan Putusan MK Ditunda, Sufmi Dasco: Kita akan Melihat Aspirasi Rakyat   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pkb-gelar-akpolbang-untuk-bekal-calon-kepala-daerah_m_179271.jpeg" alt="Ilustrasi: PKB" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PKB</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pada 2023, anggota Fraksi PKB DPR RI kembali menunjukkan komitmen untuk melayani rakyat Indonesia. Mereka bekerja keras untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam ranah ekonomi dan keuangan, Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Fraksi PKB terlibat aktif dalam mengawal berbagai aspek yang memengaruhi perekonomian Indonesia. Tidak hanya mengamati pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keseluruhan kondisi, tetapi juga turut mengawal masalah-masalah yang bersinggungan dengan kebijakan harga bahan baku, seperti tempe, sebagai produk khas Indonesia. &rdquo;Fraksi PKB juga menyoroti urgensi penguatan hukum dalam industri perkoperasian yang masih memiliki celah hukum yang rawan dimanfaatkan oleh oknum,&rdquo; ujar Cucun Ahmad Syamsurijal. Fokus Fraksi PKB, lanjut dia, juga terhadap inklusi keuangan, dengan perhatian khusus pada kelompok yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan, edukasi tentang perbankan, dan kemudahan akses keuangan untuk semua lapisan masyarakat. &rdquo;Fraksi PKB mengajukan perlunya perubahan dan penguatan melalui RUU Koperasi baru, karena adanya kelemahan pengawasan yang terdapat dalam UU Koperasi No 25 Tahun 1992,&rdquo; terang Cucun Ahmad Syamsurijal. Perhatian Fraksi PKB terhadap UMKM menurut dia, tecermin dalam dorongan untuk terus melakukan digitalisasi demi meningkatkan daya saing produk lokal. Tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga melakukan pendekatan terhadap regulasi melalui optimalisasi penerapan UU PPSK dan UU HPP. Terkait dengan infrastruktur, menurut Cucun, Fraksi PKB memfokuskan perhatian pada beberapa aspek kunci yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Salah satunya mendorong program revitalisasi pasar rakyat. &rdquo;Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik tetapi juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat,&rdquo; ujar Cucun Ahmad Syamsurijal. Aspek lain yang tak kalah penting bagi Fraksi PKB, kata dia, adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat ditingkatkan, mencegah kenaikan tiba-tiba harga kebutuhan pokok, dan memberikan jaminan ketersediaan pangan untuk masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur, menurut Cucun Ahmad Syamsurijal, Fraksi PKB konsisten mengawasi dan mendorong peningkatan aspek infrastruktur yang berdampak langsung pada kehidupan warga negara. &rdquo;Dalam menjalankan tugas, FPKB DPR RI telah menunjukkan komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat serta melindungi hak-hak masyarakat. Salah satu fokus utama kami adalah memperjuangkan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,&rdquo; ucap Cucun Ahmad Syamsurijal. Fraksi PKB mendorong pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di daerah-daerah terpencil, memungkinkan akses masyarakat ke pusat ekonomi dan layanan publik. Tak hanya itu, FPKB DPR RI juga menekankan pentingnya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan. &rdquo;Ini bertujuan mengangkat kualitas pendidikan di Indonesia, menyiapkan generasi muda yang lebih unggul di masa depan,&rdquo; ucap Cucun Ahmad Syamsurijal. Sedangkan anggaran untuk sektor kesehatan, menurut Cucun, bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. &rdquo;Selain upaya meningkatkan kesejahteraan umum, FPKB DPR RI juga vokal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal, termasuk masyarakat adat, buruh, dan petani,&rdquo; papar Cucun Ahmad Syamsurijal. Cucun mengatakan, Fraksi PKB DPR RI juga berperan aktif dalam memperkuat fondasi hukum dan demokrasi di Indonesia, menjadikan transparansi serta akuntabilitas sebagai pilar utama dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Menurut Fraksi PKB, penting adanya kebebasan berekspresi, terutama terkait isu-isu sensitif yang masih memengaruhi masyarakat, seperti kekerasan terhadap perempuan. &rdquo;FPKB DPR RI menegaskan pentingnya memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti KPK dan Ombudsman RI. Langkah ini sebagai upaya pencegahan korupsi serta penyalahgunaan wewenang, yang menjadi tantangan nyata dalam mengokohkan fondasi demokrasi,&rdquo; ucap Cucun Ahmad Syamsurijal.

Fraksi PKB DPR RI menunjukkan komitmen melayani rakyat, bekerja keras memperjuangkan aspirasi rakyat, di bidang ekonomi, sosial, politik

Fraksi PKB DPR RI Perjuangkan Aspirasi Rakyat di Semua Aspek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Adi-wiryatama-brimob.jpg" alt="Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama. DPRD Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama. DPRD Bali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali untuk sementara tidak menerima aspirasi dalam bentuk keramaian terhitung 10-20 November. Kebijakan itu sebagai salah upaya menjaga situasi politik tetap kondusif menjelang puncak Presidensi G20.  ”Termasuk apapun itu, baik (aspirasi) adat, apapun, karena itu rentan memancing. Apalagi yang anarkis, saya titip Brimob sikat saja kalau ada yang mengacaukan kantor DPRD ini,” kata Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Kamis (10/11).  Menurut dia, keamanan rentan dengan situasi politik karena jika keamanan kacau, politik juga hancur. Oleh karena itu, bersama unsur pimpinan lain, DPRD Bali mufakat untuk tidak menerima aspirasi dalam bentuk keramaian hingga 20 November.  ”Jika aspirasi ingin melibatkan massa, dipersilakan setelah 20 November,” tutur Adi Wiryatama.  DPRD Bali, lanjut dia, memang rumah rakyat. Hanya tidak elok juga jika kemudian penyampaian aspirasi sengaja memilih waktu ketika anggota dewan tidak ada di tempat.  Misalnya janji datang pukul 10.00, namun datang pukul 14.00 wita. ”Lalu datang gamelan baleganjur, bilang bahwa DPRD sepi tidak ada siapa, mereka foto-foto,” ujar Adi Wiryatama.  Dia mengatakan, tindakan seperti itu dinilai meremehkan dewan. ”Tidak boleh dicoreng hal kecil berupa demo. Saya titip jaga juga itu ke rekan-rekan Brimob jaga rumah rakyat yang juga rumah politik ini,” kata Adi Wiryatama, mantan Bupati Tabanan itu.  Saat berbincang dengan sebagian korps baret biru yang dipimpin AKP Wayan D. W. Regama itu, Adi menitip pesan agar mereka menjaga hajatan Presidensi G20 dengan optimal.  ”Bila sukses, tentu akan berimbas kepada pengakuan dan nama baik Bali sebagai daerah yang aman dikunjungi. Kesuksesan itu bergantung dari tingkat keamanan rekan-rekan aparat, termasuk Brimob,” ucap Adi Wiryatama.  Adi menyilakan Brimob menggunakan fasilitas di DPRD Bali untuk bertugas dengan baik menjaga Presidensi G20 Indonesia. ”Dasarnya adalah keamanan, kalau tercoreng sedikit berarti kita gagal. Kita tidak mau gagal, keamanan harga mati, harga mutlak,” tegas Adi Wiryatama.  Selain itu, Adi Wiryatama berharap Presidensi G20 aman dan lancar demi menjaga harkat-martabat bangsa di mata dunia.

DPRD Bali Sementara Tak Terima Aspirasi Jelang Presidensi G20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220111-WA0022.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya harus mau turun ke lapangan, guna menyerap aspirasi masyarakat. Hal itu bisa dijadikan bahan evaluasi atau acuan untuk mewujudkan Korps Bhayangkara yang semakin dipercaya serta dicintai oleh warga.  "Datang ke masyarakat dengarkan apa yang mereka inginkan. Bila perlu kumpul masyarakat tingkat Polsek, Polres, Polda. Sehingga tahu apa yang harus ditingkatkan. Akan muncul trust dari masyarakat," kata Sigit dalam pengarahannya di Polda Lampung, Selasa (11/1).  Dalam hal ini, instruksi dan arahan yang diberikan bukan hanya harus dijalankan oleh Polda Lampung. Melainkan, seluruh Polda dan personel kepolisian dimanapun harus melakukan hal tersebut.  Demi semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat, mantan Kapolda Banten itu meminta pelayanan publik harus terus ditingkatkan menjadi jauh lebih baik. Sigit tak ingin mendengar adanya pelayanan yang tidak sesuai harapan masyarakat.  Sigit menyebut, dalam semangat Polri yang Presisi, pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh adanya perbedaan, dilakukan dengan cepat, ramah dan humanis. Dengan begitu, kepolisian akan mendapatkan doa dan apresiasi dari warga yang mana itu akan berdampak pada organisasi Polri secara keseluruhan.  "Layani dengan cepat pengaduan. Sehingga masyarakat mengetahui kita melakukan respons apa yang mereka keluhkan. Cek apakah itu berjalan atau belum. Karena ini tidak mudah. Mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan," imbuhnya.  Semua upaya tersebut, menurut Sigit, harus dikomandoi dengan sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan pengawasan sistem yang ketat untuk menghindari adanya penyimpangan oknum kepolisian yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan.  "Ini butuh suatu kepemimpinan, pengawasan sistem yang ketat. Kita tak ingin anggota kita selama ini telah bekerja keras kemudian ada masalah hanya gara-gara kita tak memberikan bimbingan. Sehingga salah jalan terpengaruh lingkungan salah terus menjadi korban. Apalagi pelanggaran itu dilakukan bersama dan terorganisir," pungkas Sigit.

Tingkatkan Pelayanan, Kapolri: Polisi Harus Dengarkan Aspirasi Rakyat

aspirasi rakyat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aspirasi rakyat

Berita Terkini

Pengesahan RUU Pilkada di DPR yang Abaikan Putusan MK Ditunda, Sufmi Dasco: Kita akan Melihat Aspirasi Rakyat

Fraksi PKB DPR RI Perjuangkan Aspirasi Rakyat di Semua Aspek

DPRD Bali Sementara Tak Terima Aspirasi Jelang Presidensi G20

Tingkatkan Pelayanan, Kapolri: Polisi Harus Dengarkan Aspirasi Rakyat

Download Aplikasi JawaPos.com