<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/libur-nataru-522912693.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir saat menyapa warga yang hendak liburan Nataru di salah satu bandara. (dok. Humas Kementerian BUMN)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir saat menyapa warga yang hendak liburan Nataru di salah satu bandara. (dok. Humas Kementerian BUMN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam upaya mendukung program 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, Kementerian BUMN terus melanjutkan dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan badan strategis dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Tak kurang dari 16 kementerian dan enam badan strategis dilibatkan Kementerian BUMN untuk mendukung misi yang terangkum dalam Asta Cita pemeritahan Prabowo-Gibran demi mencapai visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'. Langkah kolaboratif ini diinisiasi Kementerian BUMN untuk mempercepat berbagai program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari hilirisasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan. "Kolaborasi lintas kementerian dan badan ini menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dalam waktu kurang dari 100 hari, kita telah menunjukkan langkah nyata dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan," ujar Menteri BUMN Erick Thohir, dikutip Selasa (22/1). Dalam kurun waktu 100 hari tersebut, sejumlah kerja kolaborasi lintas kementerian dan badan mampu dilakukan Kementerian BUMN. Untuk mendukung hilirisasi dan penguatan nilai tambah dalam negeri, Kementerian BUMN melakukan kerja sama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM serta Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk mempercepat hilirisasi komoditas strategis. Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi antar-kementerian serta salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian cita-cita Presiden Prabowo dalam hal penghiliran dan ketahanan energi. Hilirisasi ini juga bertujuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi. Penghiliran juga berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta mendukung kemandirian bangsa, terutama melalui swasembada energi. Sejumlah perusahaan BUMN pun berkontribusi dalam proses penghiliran melalui perusahaan-perusahaan seperti MIND ID untuk hilirisasi minerba, PTPN untuk hilirisasi perkebunan, Perhutani untuk kehutanan, serta Pertamina dan PLN untuk ketahanan energi nasional. Penguatan infrastruktur transportasi dan energi juga menjadi sektor yang diperhatikan Kementerian BUMN dalam tiga bulan terakhir. Bersinergi dengan Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, dan Menteri ESDM, Kementerian BUMN terus mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dan energi. Hal serupa juga dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang sepakat untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur strategis yang bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintahan. Infrastruktur juga memainkan peran vital dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi serta mendukung hilirisasi. Dengan infrastruktur yang baik, biaya logistik di pelabuhan, bandara, jalan tol, ataupun jalan-jalan di daerah bisa ditekan semaksimal mungkin. Sinergi dengan Kementerian PU difokuskan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis, seperti kawasan ekonomi dan lumbung produksi. Kawasan-kawasan ini harus didukung dengan infrastruktur yang optimal agar bisa menjadi penopang swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi yang berkelanjutan. Sementara itu, terkait pelayanan masyarakat Kementerian BUMN bersama Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pariwisata telah memastikan harga tiket transportasi, terutama jelang Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat terjangkau masyarakat. Dengan melakukan intervensi langsung pada perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di sektor transportasi, beberapa terobosan mampu dijalankan. Mulai dari penambahan 503 rute perjalanan kereta api yang dilakukan PT KAI untuk melayani peningkatan kebutuhan penumpang selama periode Nataru 2024, hingga penurunan harga tiket pesawat serta penambahan rute penerbangan yang dilakukan dua maskapai perusahaan BUMN, Garuda Indonesia dan Citilink. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/mbg-erick-imam-1180707869.jpg" alt="Kementerian BUMN turut mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. (Imam Husen/BUMN)" width="100%">
<figcaption>Kementerian BUMN turut mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. (Imam Husen/BUMN)</figcaption>
</figure> Pesan untuk terus berorientasi dan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai arahan Presiden Prabowo juga mendorong Kementerian BUMN berkolaborasi dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Kemenko Pangan, dan Kementerian Pertanian untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, di tengah ancaman inflasi global. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, di akhir tahun 2024, stok beras nasional mencapai 1,8 juta ton, sementara Bulog telah menyerap 1,2 juta ton beras petani pada 2024. Inflasi pangan juga terjaga di level rendah, hanya 1,68 persen (yoy) pada Desember 2024, jauh di bawah rata-rata inflasi negara tetangga di ASEAN. Tak hanya itu, Kementerian BUMN melalui Bulog dan RNI juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan Kepala Badan Gizi Nasional. Sejauh ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 1 juta anak-anak dan kelompok rentan di 10 provinsi prioritas. Program ini juga memanfaatkan produk UMKM lokal dan menciptakan lebih dari 50.000 lapangan kerja baru di sektor pangan. Upaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat mendorong Kementerian BUMN melalukan sinkronisasi program UMKM dan industri kreatif dengan Kementerian UMKM. Tercatat, hingga Januari 2025, lebih dari 1,2 juta UMKM telah mendapatkan akses pembiayaan dari Bank-bank BUMN, dengan total penyaluran kredit mencapai Rp 13,5 triliun. Program pembinaan ini juga mencakup pendampingan bisnis, digitalisasi UMKM, serta promosi produk UMKM ke pasar global melalui platform e-commerce seperti PaDi UMKM. Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi sektor yang menjadi prioritas. Bekerjasama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), Kementerian BUMN telah mengadopsi kebijakan untuk memastikan kesetaraan gender di lingkungan kerja. Saat ini, 25 persen posisi manajerial di BUMN telah diisi oleh perempuan, dengan target peningkatan menjadi 30 persen pada 2025. Selain itu, program perlindungan anak telah dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas ramah anak di lingkungan BUMN. Kerja sama lintas kementerian dan badan strategis yang dijalankan Kementerian BUMN dalam 100 hari kerja Kabinet Merah Putih ini menjadi bukti nyata akan kolaborasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan visi Asta Cita Pemerintah Prabowo-Gibran. Program-program yang telah berjalan tidak hanya berdampak pada pencapaian target pembangunan nasional, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. "Melalui sinergi lintas sektor, kami optimistis Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing global. Gotong royong adalah fondasi utama kita menuju Indonesia Emas 2045," pungkas&nbsp;Erick.

"Kolaborasi lintas kementerian dan badan ini menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks," katanya

Capaian 100 Hari Kerja: Kementerian BUMN Perkuat Sinergi dengan 16 Kementerian dan Enam Badan, Dukung Asta Cita Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/28/tembakau-rokok-2307587567.jpg" alt="ILUSTRASI UMKM sektor tembakau. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI UMKM sektor tembakau. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Eric Hermawan mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) industri rokok di Pamekasan, Madura, Jawa Timur untuk melakukan ekspor. Dengan begitu, ada penambahan nilai dan bisa meningkatkan perekonomian pelaku usaha dan negara. "Salah satu value added (nilai tambah) yang bisa dilakukan adalah inovasi tembakau untuk produksi cerutu, mengingat tembakau Madura itu berkualitas," katanya, dikutip Sabtu (28/12). Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI (Madura) ini juga mendorong peningkatan ekonomi bagi para petani tembakau dan UMKM produk tembakau dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan daerah. Pihaknya akan mendorong agar industri hasil tembakau berkembang di Madura, supaya masyarakat sejahtera. "Hal itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dalam meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri," katanya. Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Pamekasan, Samukrah meminta Presiden Prabowo berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui kebijakan memajukan pertanian tembakau di tanah air. Hal itu, lanjutnya, mengingat banyak regulasi yang dibebankan pada sektor pertembakauan di Tanah Air. Salah satunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 tentang tarif Harga Jual Eceran (HJE) rokok sebesar 10,07 persen&nbsp;yang akan berlaku Januari 2025. Kemudian, rencana pengenaan PPN 12 persen yang kemungkinan akan dikenakan juga pada rokok, serta kebijakan fiskal dan non fiskal yang membebani industri hasil tembakau nasional yang akan berdampak pula pada kelangsungan hidup petani tembakau. "Kami berharap Presiden melindungi ekosistem pertembakauan yang merupakan soko guru ekonomi kerakyatan, sehingga cita-cita mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional mewujud," katanya. Secara terpisah Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), M. Jusrianto menyatakan terdapat empat hal mendasar untuk melindungi industri hasil kretek nasional sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Pertama, industri kretek memiliki mata rantai dari hulu hingga hilir yang menanggung nafkah pekerja sebanyak 5,98 juta pekerja. Kedua, industri kretek memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) hingga 90 persen terutama petani tembakau dan cengkeh dalam negeri. Ketiga, Cukai Hasil Tembakau (CHT) menyumbang 10 persen dari penerimaan negara. Tahun 2023, CHT mencapai sebesar 213,4 triliun rupiah belum termasuk PPN, PPH dan pajak daerah. Terakhir, 89 persen dari seluruh pekerja di sektor pengolahan tembakau adalah pekerja perempuan, yang mayoritas adalah lulusan SD/SMP.

"Salah satu value added yang bisa dilakukan adalah inovasi tembakau untuk produksi cerutu, mengingat tembakau Madura itu berkualitas".

Legislator Dorong UMKM Industri Rokok Perluas Pasar, Inovasi ke Cerutu dan Ekspor ke Mancanegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/19/pabrik-fakfak-2658537552.jpg" alt="Peresmian pembanguan pabrik pupuk PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) di Fakfak, Papua Barat. (dok. Pupuk Kaltim)" width="100%">
<figcaption>Peresmian pembanguan pabrik pupuk PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) di Fakfak, Papua Barat. (dok. Pupuk Kaltim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim)&nbsp;merealisasikan pembangunan pabrik pupuk&nbsp;di Fakfak, Papua Barat.&nbsp;Pabrik memproduksi amonia dan urea, dirancang untuk memenuhi kebutuhan pupuk di kawasan timur Indonesia serta memperkuat pasokan pupuk nasional secara keseluruhan. Pembangunan pabrik pupuk menjadi upaya perseroan mendukung target swasembada pangan dan mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu juga menjadi upaya strategis dalam mendukung program pemerintah baru yang akan membangun kawasan food estate di Papua. Direktur Utama Pupuk Kaltim, Budi Wahju Soesilo mengungkapkan bahwa proyek ini memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mendukung produktivitas pertanian Indonesia, ketika nanti beroperasi penuh. "Proyek ini akan meningkatkan pasokan pupuk urea hingga 1,15 juta ton dan amonia 825 ribu ton per tahun. Dengan nilai investasi lebih dari USD 1 miliar, kapasitas produksi ini mampu memenuhi hingga 80 persen kebutuhan pupuk nasional, yang setara dengan 4,5 hingga 5 juta ton," ujar Soesilo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/10). Kehadiran pabrik amonia dan urea di Fakfak juga diharapkan dapat mendukung upaya swasembada pangan yang menjadi salah satu visi dalam Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Soesilo menyebut, proyek ini juga sejalan dengan program lumbung pangan nasional yang direncanakan akan dipindahkan ke Merauke, Papua. "Dengan lokasi pabrik yang strategis, berdekatan dengan Merauke, biaya distribusi logistik dapat ditekan, memberikan efisiensi dalam penyediaan pupuk untuk program tersebut," tambah Soesilo. Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Ekonomi Daerah Keterlibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat selalu menjadi prioritas Pupuk Kaltim sejak awal rencana pembangunan pabrik digagas. Karena kehadiran kawasan industri ini memang sejak awal diproyeksikan dapat memberi kontribusi positif pada peningkatan ekonomi Indonesia Timur serta pemberdayaan masyarakat setempat. Pada tataran masyarakat adat, Pupuk Kaltim telah melakukan serangkaian upacara adat untuk memastikan seluruh proses persiapan yang dilakukan tetap dalam koridor melindungi hak masyarakat hukum adat. Pada waktu yang bersamaan, Pupuk Kaltim juga telah melakukan berbagai inisiasi pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan ekonomi lokal. Salah satunya dengan menggagas berdirinya program Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR) di Fakfak sejak 2023. Pupuk Kaltim bersinergi dengan Institut Pertanian Bogor University (IPB University) untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat Fakfak di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. Sebanyak 48 lulusan pertama dari SPR Fakfak juga telah diwisuda pada Juni 2024 lalu dan siap mengamalkan ilmunya di kehidupan bermasyarakat. "Kami berkomitmen agar manfaat dari investasi besar ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, dan berbagai program pemberdayaan komunitas," lanjut Soesilo. Investasi pembangunan kawasan industri pupuk yang direncanakan akan berdiri di lahan seluas 500 hektare (Ha) ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Kawasan ini akan menjadi pusat industri yang dapat mendukung berbagai sektor ekonomi lain, seperti logistik, perdagangan, dan layanan jasa di wilayah tersebut. Dengan berbagai inisiatif pemberdayaan dan dukungan infrastruktur yang dilakukan, Pupuk Kaltim berupaya untuk terus mendorong pengembangan ekonomi daerah dan memastikan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. "Pengembangan kawasan industri ini bukan hanya tentang membangun pabrik, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Fakfak dan sekitarnya. Kami ingin memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari proyek ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,"&nbsp;pungkas Soesilo.

"Kapasitas produksi ini mampu memenuhi hingga 80 persen kebutuhan pupuk nasional, yang setara dengan 4,5 hingga 5 juta ton," kata Soesilo.

Pupuk Kaltim Kucurkan USD 1 Miliar Bangun Pabrik di Fakfak, Kapasitasnya Capai 80 Persen Kebutuhan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/london-marathon-827021785.jpeg" alt="Anggota Komisi XI DPR Misbakhun saat mengikuti London Marathon di Inggris." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR Misbakhun saat mengikuti London Marathon di Inggris.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu perhatian dalam hal pemeriksaan atas penggunaan uang negara. Hal itu diperlukan agar hasil pemeriksaan BPK berdampak bagi upaya mencapai tujuan negara. &ldquo;Saya mau menyampaikan soal kesimpulan dan rekomendasi. BPK RI memerlukan perhatian dan dorongan agar pemeriksaan dan rekomendasinya punya dampak sesuai tujuan bernegara,&rdquo; kata Misbakhun saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon anggota BPK RI di DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8). Legislator Partai Golkar itu&nbsp;juga menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang. Menurut dia, Asta Cita perlu disinggung karena masa tugas anggota BPK ke depan beririsan dengan periode pemerintahan Prabowo-Gibran. Misbakhun menguraikan delapan program Prabowo-Gibran dalam Asta Cita. Antara lain, penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender, dan pembangunan dari desa. Lalu peningkatan UMKM, mendorong daya beli, perwujudan swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Juga mendorong sains, ekonomi hijau, ekonomi biru, hingga hilirisasi. Menurut Misbakhun, sudah selayaknya pemeriksaan BPK sejalan dengan program yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, ia menawarkan pemeriksaan yang bersifat tematik. Selain itu, Misbakhun juga memaparkan tentang pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) untuk mengiringi pemeriksaan tematik. Dia meyakini, hasil pemeriksaan DTT bersifat strategis, responsif, dan tanggap akan keadaan yang bakal terjadi. &ldquo;Pemeriksaan tematiknya akan berupa rekomendasi pembangunan nasional. Kemudian hasil pemeriksaannya itu berupa strategi, komprehensif, antisipatif, dan responsif,&rdquo; pungkasnya.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjalani fit and proper test calon anggota BPK RI, singgung Asta Cita Prabowo-Gibran.

Jalani Fit and Proper Test Calon Anggota BPK, Misbakhun Singgung Asta Cita Prabowo-Gibran

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/Jubir-PSI-Putu-2850653924.jpeg" alt="Juru Bicara (Jubir) muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Putu Yoga Saputra, menyebut penyiapan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi suatu keharusan." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara (Jubir) muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Putu Yoga Saputra, menyebut penyiapan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi suatu keharusan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Juru Bicara (Jubir) muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Putu Yoga Saputra, menyebut penyiapan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi suatu keharusan. Menurutnya, hal tersebut merupakan dasar utama menuju tujuan besar hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia. "Hari ini sudah menjadi kebutuhan kita untuk fokus meningkatkan kualitas SDM. Karena itu adalah dasar untuk menuju masa depan yang membutuhkan kualitas untuk membuat inovasi dan menguasai teknologi, termasuk hilirisasi dan industrialisasi," papar Yoga dalam acara Bincang Santai Politik yang diselenggarakan relawan Semeton Prabowo, di Anora Coffee, Jakarta Timur, Rabu (20/12). Mantan Presidium Pimpinan (PP) KMHDI yang baru bergabung ke PSI itu menyebut persoalan SDM sudah tertuang dengan jelas dalam program utama partai yang identik dengan anak muda dan bunga mawar itu. "Hal tersebut (peningkatan SDM) sudah terdeklarasi dalam 9 porgam PSI poin 3, karena generasi yang berkualitas adalah modal dasar untuk mencapai apa yang disebut kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan," jelasnya. Yoga kemudian menyoroti perihal seringnya terjadi disintegrasi antara jurusan dengan kebutuhan dunia kerja terutama soal industri masa kini. Menurutnya penting untuk menciptakan formulasi yang tepat untuk mempertemukan dua hal tersebut. "Kami di PSI memandang dan tentunya mendorong strategi meningkatkan kualitas SDM dan tetap mengintegrasikannya dalam dunia usaha dan industri. Karena sering kali kebutuhan industri dan kemajuan, apalagi hilirisasi belum dapat dipenuhi dengan kapasitas lulusan kita, belum ketemu meet and matchnya," ungkapnya. &nbsp;"Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan membangun politeknik dengan jurusan spesifik dengan kebutuhan masa depan sesuai dengan visi PSI. Hulunisasi di SDM untuk mendukung hilirisasi, agar SDM indonesia terserap dengan baik," tambahnya. Pemuda asal Sulawesi Selatan (Sulsel) itu menyebutkan terdapat kesamaan antara visi-misi dalam Asta Cita Prabowo-Gibran dengan tujuan PSI. Yoga mengatakan partainya yang tegak lurus dengan Jokowi meyakini misi tersebut akan terwujud oleh Prabowo-Gibran. "Sebagai partai yang tegak lurus dengan kepemimpinan dan ideologi Pak Jokowi, yakin misi tersebut akan tercapai. Dan juga itu terbukti sejalan dengan asta cita prabowo gibran yang kita ketahui sebagai penerus bapak jokowi," pungkasnya.

Persoalan SDM sudah tertuang dengan jelas dalam program utama partai yang identik dengan anak muda dan bunga mawar itu.

Soal Kualitas SDM, Yoga Sebut Ada Kesaman Asta Cita Prabowo-Gibran dengan Tujuan PSI