<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/19/JKT_Perizinan-Impor_MIFTAHUL-HAYAT-12-2528459947.jpeg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ketiga kiri) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (kedua kiri) saat melepas truk kontainer yang berisi barang impor usai memberikan sosialisasi te" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ketiga kiri) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (kedua kiri) saat melepas truk kontainer yang berisi barang impor usai memberikan sosialisasi te</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah kembali melakukan relaksasi aturan impor. Hal tersebut merupakan respons atas kendala dan hambatan terkait dengan proses importasi barang. Aturan itu terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 jo 3 Tahun 2024 jo 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Rilis permendag juga diikuti dengan dikeluarkannya keputusan menteri keuangan yang menetapkan kembali daftar barang yang terkena larangan pembatasan impor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan, pengetatan impor dan penambahan persyaratan perizinan impor berupa pertimbangan teknis telah menimbulkan hambatan pada proses perizinan impor. Juga mengakibatkan terjadinya penumpukan kontainer di sejumlah pelabuhan utama, termasuk Pelabuhan Tanjung Priok. Hingga saat ini paling tidak terdapat 17.304 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok karena belum dapat mengajukan dokumen impor serta belum diterbitkan persetujuan impor dan pertimbangan teknis. &rdquo;Dengan arahan Pak Presiden untuk menyelesaikan permasalahan perizinan impor itu telah diterbitkan Permendag 8 Tahun 2024 dan hari ini (kemarin, Red) diharapkan akibat dari permendag itu kontainer yang tertumpuk 17 ribu ini bisa segera diselesaikan,&rdquo; ujar Airlangga di sela-sela peninjauan langsung pemberlakuan kebijakan relaksasi impor di Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kemarin (18/5). Airlangga menjelaskan, Permendag 8/2024 yang mulai diberlakukan 17 Mei 2024 memuat sejumlah pokok kebijakan. Di antaranya, relaksasi perizinan impor terhadap tujuh kelompok barang yang sebelumnya dilakukan pengetatan impor seperti elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesori, kosmetik, dan perbekalan rumah tangga, tas, hingga katup. Di hari yang sama, kebijakan relaksasi impor tersebut diikuti dengan pengeluaran (release) untuk beberapa kelompok komoditas yang telah memenuhi ketentuan relaksasi perizinan impor yang dipersyaratkan dalam Permendag 8/2024. Antara lain berupa produk besi baja, tekstil, tas, dan elektronik. Komoditas tersebut diimpor oleh sepuluh perusahaan dan telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok sejak 10 Mei 2024. Didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, pada kesempatan itu Airlangga juga melihat secara langsung simbolis pengeluaran barang dari lima kontainer. &rdquo;Kami dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyambut gembira perubahan Permendag 36 Tahun 2024 menjadi Permendag 8 Tahun 2024 yang menyederhanakan proses persyaratan untuk pelepasan kontainer tersebut, dengan tadi perubahan persyaratan menjadi hanya laporan surveyor,&ldquo; ujar Sri Mulyani. Dia mengungkapkan, tercatat 17.304 kontainer tertahan di Tanjung Priok. Penumpukan juga terjadi di Tanjung Perak, Surabaya, dengan jumlah yang tercatat sebanyak 9.111 kontainer tertahan sejak aturan Permendag 36/2023 tentang larangan pembatasan barang impor diterbitkan. &rdquo;Penahanan kontainer itu lantas menghambat kegiatan ekonomi, salah satunya industri manufaktur, akibat pasokan bahan baku tertahan,&rdquo; ujarnya. Menko Airlangga memerinci, lima kontainer yang dikeluarkan tersebut adalah 4 kontainer dari PT Denso Indonesia yang telah memiliki laporan surveyor sehingga telah memenuhi ketentuan Permendag 8/2024 dan 1 kontainer dari PT Pandu Equator Prima yang secara langsung telah memenuhi ketentuan Permendag 8/2024 karena berstatus mitra utama kepabeanan (mita). &rdquo;Kami menegaskan agar kementerian/lembaga terkait ikut mendukung upaya percepatan penyelesaian permasalahan perizinan impor tersebut. Seperti mendorong percepatan penerbitan persetujuan impor dan percepatan penyelesaian pertimbangan teknis,&rdquo; tandasnya. (agf/c9/fal)

Pemerintah kembali melakukan relaksasi aturan impor. Hal tersebut merupakan respons atas kendala dan hambatan terkait dengan importasi.

Hambat Kegiatan Ekonomi, Pemerintah Revisi Lagi Aturan Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/IMG-20240517-WA0058-3926414783.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, Jumat (18/5)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, Jumat (18/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah telah kembali merevisi aturan barang impor yang berlaku di Tanah Air. Hal ini ditandai dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang secara efektif berlaku pada hari ini, Jumat, 17 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dalam hal ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan Ad Interim, mengumumkan Permendag terbaru yang merupakan revisi atas Permendag 36/2023 juncto 3/2024 juncto 7/2024 per tanggal 10 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alasan diterbitkannya aturan ini untuk menyelesaikan kedua permasalahan terkait masuknya barang impor. Yakni, kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Per sore ini telah diterbitkan dan telah diundangkan Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang yang sebelumnya diperketat dalam Permendag 36/2023 juncto 7/2024. Relaksasi itu berlaku untuk elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, dan katup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, untuk komoditas seperti obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan perbekalan rumah tangga,&nbsp; maupun katup hanya perlu mengurus laporan surveyor (LS) impor, tanpa perlu adanya persetujuan impor (PI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadinya, komoditas yang di dalam permendag tersebut dikembalikan ke Permendag 25 yaitu hanya perlu laporan daripada survei (LS) terhadap empat komoditas tersebut," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlangga menyebut, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dapat diberlakukan untuk barang impor tertahan. Sehingga, dia berharap pemberlakuan Permendag terbaru ini akan mempercepat distribusi masuk barang impor yang masih tertahan di sejumlah pelabuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya barang yang sudah mempunyai perizinan impor dan mempunyai pertek, namun barangnya belum seluruhnya dibebaskan, atau belum semuanya masuk wilayah, masih tertahan di pelabuhan, nah ini bisa langsung berproses," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, bagi para pelaku usaha terkait yang belum mempunyai persetujuan impor pada saat barangnya sudah masuk di pelabuhan untuk kembali mengajukan persetujuan impor melalui mekanisme berlaku. Dalam hal ini bisa diurus melalui Kementerian Perdagangan atau melalui Kementerian Perindustrian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, melalui aturan baru ini, segala kiriman impor yang nonkomersial. Seperti kebutuhan pribadi lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau bisa juga peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permendag baru juga mengatur barang-barang yang nonkomersial atau bukan barang dagangan, atau personal use seperti kebutuhan pribadi, ini dikeluarkan dari pengaturan diatur melalui Permenkeu atau Dirjen Bea Cukai," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Permendag 8/2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang yang sebelumnya diperketat dalam Permendag 36/2023 juncto 7/2024.

Pemerintah Revisi Lagi Aturan Barang Impor, Berikut Dua Pertimbangannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/disharmoni.jpg" alt="TERKENDALA IZIN: Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika (kanan) mengecek produk impor hortikultura yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, kemarin (19/9). (AGUS DWI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERKENDALA IZIN: Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika (kanan) mengecek produk impor hortikultura yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, kemarin (19/9). (AGUS DWI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Potensi kerugian akibat disharmoni kebijakan impor hortikultura terus meluas. Ombudsman RI (ORI) mencatat, para pengusaha importir yang terjebak aturan itu diperkirakan menanggung potensi kerugian lebih dari Rp 100 miliar per kemarin (19/9). Selain harus menanggung biaya listrik dan demurrage (overtime) di pelabuhan, potensi itu muncul akibat turunnya nilai barang.  ORI mencatat ada lebih dari 400 kontainer yang terdampak disharmoni aturan impor. Ratusan peti kemas itu tersebar di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan. Jumlah tersebut bertambah dua kali lipat dibanding laporan pekan lalu. ”Yang menanggung kerugian ini jelas pengusaha,” kata anggota ORI Yeka Hendra Fatika saat sidak di Pelabuhan Tanjung Priok kemarin.  Pekan lalu ORI menerima laporan dari para importir terkait produk impor hortikultura yang tertahan akibat tidak memiliki dokumen rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH). Barang yang ditahan Badan Karantina Pertanian itu, antara lain, anggur, kelengkeng, lemon, cabai kering, dan jeruk mandarin.  Hasil pemeriksaan ORI, penahanan itu terjadi akibat disharmoni aturan di pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Para importir tersebut mengaku sudah mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kemendag tanpa mensyaratkan RIPH. Sementara itu, Karantina Pertanian di bawah Kementan menerapkan syarat RIPH ketika impor hortikultura tiba di pelabuhan.  Di sisi lain, Kepala Karantina Pertanian Tanjung Priok Hasrul mengakui pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran hanya sebagai petugas operasional. ”Kami serahkan sepenuhnya ke pusat (Kementan, Red) karena pusat yang membuat regulasi,” terangnya.

Akibat Disharmoni Aturan Impor, Pengusaha Rugi Rp 100 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/keluhkan-aturan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kinerja bisnis kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersendat. Karena itu, Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak berharap pemerintah tidak menerbitkan peraturan yang memberatkan dunia usaha selama pandemi Covid-19. Dengan demikian, bisnis kepelabuhanan bisa bangkit lagi.  Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ALFI Jatim Henky Pratoko mengatakan bahwa pandemi telah mengakibatkan seluruh aktivitas ekonomi di dalam negeri tersendat. Tidak terkecuali bisnis kepelabuhanan di lingkungan Tanjung Perak Surabaya.  "Agar aktivitas bisnis dapat kembali bangkit, pemerintah kami harap bisa memberikan toleransi yang tinggi pada dunia usaha dengan mengedepankan pelayanan. Bukan penegakan peraturan belaka," jelasnya Kamis (13/8).  Dia mengungkapkan bahwa ada beberapa peraturan yang selama ini masih menyulitkan pengusaha. Salah satunya, tentang persetujuan impor (PI).  "Ini cukup menyulitkan pelaku impor karena untuk memperolehnya rumit dan lama," tuturnya. Hal tersebut otomatis berdampak pada kurangnya pasokan bahan baku industri. Alhasil, ada proses produksi yang distop.  "Padahal, kita tahu ketergantungan bahan baku di Indonesia sangat tinggi. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada impor bahan baku besi dan baja, tetapi juga impor bahan baku tekstil serta pakan ternak," katanya lagi.  Menurut Henky, perlu ada insentif dan relaksasi biaya untuk pelaku logistik di Jatim selama masa pemulihan usaha di era adaptasi kebiasaan baru ini. "Insentif dan relaksasi penting untuk memancing pengusaha agar kembali bergairah".  Henky juga mengungkapkan perlunya menertibkan lagi instansi pemerintah yang terkait dalam tata laksana ekspor-impor untuk memasukkan larangan dan pembatasan (lartas) ke sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang menjadi mandatory pelaksanaannya. Sebab, beberapa kebijakan kementerian mengenai lartas ternyata belum dimasukkan sistem INSW.  Henky juga mengkritisi mudahnya izin berusaha yang diberikan kepada Pelindo III oleh Kementerian BUMN untuk melakukan investasi usaha yang bukan core business-nya. Contohnya, pengadaan atau penambahan armada truk dan trailer.  https://www.youtube.com/watch?v=c1FKJKGDsI4

Aturan Persetujuan Impor Menyulitkan Saat Pandemi

aturan impor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aturan impor

Berita Terkini

Hambat Kegiatan Ekonomi, Pemerintah Revisi Lagi Aturan Impor

Pemerintah Revisi Lagi Aturan Barang Impor, Berikut Dua Pertimbangannya

Akibat Disharmoni Aturan Impor, Pengusaha Rugi Rp 100 M

Aturan Persetujuan Impor Menyulitkan Saat Pandemi

Download Aplikasi JawaPos.com