<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/WhatsApp-Image-2025-01-03-at-155310-600617908.jpg" alt="Anggota Komisi C DPRD Jakarta August Hamonangan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD Jakarta August Hamonangan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi C DPRD Jakarta August Hamonangan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah PAM Jaya memasang Cybel Meter atau Smart Meter guna meningkatkan akurasi tekanan air. Pemasangan teknologi itu akan berdampak positif bagi 20 ribu hingga 40 ribu pelanggan, terutama dalam meningkatkan kualitas distribusi air. &rdquo;Jika pemasangan Cybel Meter sudah sesuai dengan yang pernah disampaikan PAM Jaya kepada Komisi C, kami sangat mendukung. Namun, sebelum itu harus ada sosialisasi kepada masyarakat agar warga tahu manfaatnya,&rdquo; ujar August di Jakarta. August menekankan pentingnya sosialisasi yang masif kepada warga sebelum implementasi program. Komunikasi yang baik akan memastikan masyarakat memahami manfaat teknologi tersebut dan mendukung upaya perbaikan layanan yang dilakukan PAM Jaya. &rdquo;Jangan sampai kurangnya sosialisasi justru membuat langkah baik ini dianggap negatif atau malah dianggap kurang memberi dampak,&rdquo; tambah August Hamonangan. Lebih lanjut, August menyebutkan bahwa pemasangan Cybel Meter adalah bentuk kepedulian PAM Jaya dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi distribusi air. Sekaligus upaya nyata untuk memperbaiki kualitas layanan air bersih kepada warga Jakarta. &rdquo;Kami mendukung penuh program ini. Dengan pemasangan Cybel Meter, warga sebagai konsumen bisa merasakan langsung perbaikan layanan dari PAM Jaya,&rdquo; tandas August Hamonangan. DPRD Jakarta berharap teknologi Smart Meter dapat segera diimplementasikan secara merata dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan terkait tekanan dan kebocoran air yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat. Perumda PAM Jaya mengambil langkah inovatif untuk memperkuat kualitas layanan air bersih di Jakarta melalui pemasangan Cybel Meter untuk penerapan Smart Water Meter berbasis LoRaWan. Perangkat itu akan menggantikan metode konvensional dalam pembacaan meter air pelanggan. Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menyatakan, inovasi smart meter adalah langkah signifikan dalam upaya mereka meningkatkan layanan air bersih di Jakarta. Dengan teknologi itu, pelanggan akan merasakan manfaat nyata, seperti akurasi lebih tinggi dalam pencatatan penggunaan air dan kemudahan pembacaan meter secara real-time tanpa harus mengganggu privasi mereka. &rdquo;Program ini menghadirkan solusi cerdas, di mana meter air pelanggan akan dilengkapi dengan modul komunikasi tanpa kabel, yang dapat membaca konsumsi air secara otomatis dan real-time, tanpa biaya tambahan bagi pelanggan,&rdquo; ujar Arief Nasrudin dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Komisi C DPRD Jakarta dukung penuh terhadap langkah PAM Jaya memasang Cybel Meter atau Smart Meter guna meningkatkan akurasi tekanan air

Komisi C DPRD Jakarta Dukung Penuh Pemasangan Cybel Meter Guna Akurasi Tekanan Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lahan-dp-rp-0-bekas-proyek-mangkrak-sandi-tanah-clean-and-clear_m_182915.jpeg" alt="Rumah DP nol rupiah" width="100%">
<figcaption>Rumah DP nol rupiah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi D DPRD DKI August Hamonangan menyebutkan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni rumah dengan uang muka (DP/down payment) nol rupiah kurang diminati masyarakat. "Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta repot dengan urusan rumah DP nol rupiah yang sebenarnya bisa dianggap gagal serta kurang diminati warga DKI," kata August saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (7/9). August mengatakan DPRKP juga tidak memiliki program prioritas yang fokus dalam hal penanganan perumahan dan permukiman di wilayah Jakarta. Menurut dia, program kolaborasi antara warga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (CAP/Community Action Plan) dan realisasi kegiatan di lokasi, berupa kegiatan sosial, ekonomi dan pembangunan fisik di lingkungan (CIP/Colaborative Implementation Program) masih belum sempurna pelaksanaannya. Terkadang, lanjut dia, program CAP dalam pelaksanaannya (CIP) malah berbenturan serta menghambat tindak lanjut terhadap aduan masyarakat. "Misalnya, ketika warga mengadukan masih banyak terjadi genangan air sehingga perlu segera dilakukan pelebaran saluran air," tuturnya. Dia melihat saat warga mengadukan masalah air, jajaran Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengaku tidak bisa mengerjakan dengan alasan terkait dengan program CAP-CIP tersebut. Hal ini pun membuatnya juga menyoroti adanya ambruknya atap Rusunawa Marunda yang dianggap sebagai bentuk dari ketidakseriusan DPRKP dalam upaya perawatan rusunawa di Jakarta. "Ini nyata kurangnya keseriusan DPRKP terhadap perawatan rusun yang harusnya menjadi prioritas DPRKP alih-alih fokus pada program DP nol rupiah," ucapnya. Dengan demikian, dia meminta respons cepat Pemprov DKI khususnya DPRKP untuk merevitalisasi bangunan rusun yang sudah tidak layak dan dikhawatirkan dapat mencelakai penghuninya. "Tidak hanya revitalisasi, tapi DPRKP perlu merelokasi warga yang bangunannya akan dibetulkan oleh dinas agar proses berjalan baik dan lancar," tegasnya. Sementara itu, Dinas Perumahan DKI Jakarta melakukan monitoring terhadap dugaan penyewaan rumah DP nol rupiah di Menara Samawa Jalan H Naman No 54 RT 1/RW 15 Pondok Kelapa, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Staf Pengelola Rusun Samawa, Musri ketika ditemui di Ruang Marketing Galery Rusun Samawa, Pondok Kelapa, Kamis, mengatakan, dua orang petugas Perumahan DKI Jakarta telah mendatangi Rusun Menara Samawa pada Rabu (21/6) guna menggali informasi akurat terkait dugaan penyewaan unit Rusun itu. "Sudah kami sampaikan ke dinas perumahan selaku wewenang dalam monitoring dari unit Menara Samawa ini. Saat ini sedang ditindaklanjuti oleh pihak dinas perumahan," kata Musri. Dinas perumahan, kata dia, juga sudah meminta bukti pembayaran terduga penghuni yang menyewakan hunian, yakni iuran pemeliharaan lingkungan (IPL), PAM, penggunaan listrik, serta air ke pihak pengelola.

August mengatakan DPRKP juga tidak memiliki program prioritas yang fokus dalam hal penanganan perumahan dan permukiman di wilayah Jakarta.

Anggota DPRD DKI Sebut Rumah DP Nol Rupiah Kurang Diminati Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/JIS-4283222243.png" alt="Jakarta International Stadium (JIS) yang rumputnya akan diganti karena disebut tidak sesuai standar FIFA." width="100%">
<figcaption>Jakarta International Stadium (JIS) yang rumputnya akan diganti karena disebut tidak sesuai standar FIFA.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang menghabiskan dana sekitar Rp 4,5 triliun dianggap sangat mengecewakan. Sebab, dibangun tanpa perencanaan matang. Hingga saat ini, JIS menjadi polemik karena pembangunannya dianggap tidak memenuhi standar FIFA. Mengingat, Indonesia secara resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 pada November-Desember 2023. Karena itu, August Hamonangan meminta agar pembangunan JIS di era Gubernur Anies Baswedan itu harus diaudit. Bahkan dalam anggaran pembangunan stadion di Jakarta Utara itu menggunakan dana utang ketika Covid-19. &rdquo;Kelayakan JIS harus diaudit, sebaiknya terbuka atas kritik dan legowo untuk perbaikan demi kepentingan bersama para penggemar dan pencinta bola tanah air, khususnya DKI Jakarta,&rdquo; kata August Hamonangan, Minggu (9/7). Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah pusat, PSSI, dan tim infrastructure safety and security untuk tetap independen dalam melakukan pengecekan dan penilaian terhadap kelayakan Jakarta Internasional Stadium (JIS) sebagai salah satu home base penyelenggaraan Piala Dunia U-17 pada November. &rdquo;Menyerahkan pada pemerintah pada PUPR, dan tim Infrastructure Safety and Security PSSI serta pihak independen,&rdquo; ucap August Hamonangan. August Hamongan menyatakan, untuk membangun stadion JIS membutuhkan dana yang tidak sedikit itu tampaknya bermasalah. &rdquo;Hal ini terlihat dari banyak kekurangan, seperti rumput yang tidak berstandar FIFA, akses parkir yang tidak memadai, akses transportasi umum yang terbatas hingga akses bus pemain ke stadion yang kependekan,&rdquo; ujar August Hamonangan. Dijelaskan August, Stadion JIS diketahui belum memenuhi beberapa syarat standardisasi FIFA. Pasalnya jika saat JIS diuji perwakilan FIFA dan tidak lolos akan merugikan Indonesia sebagai tuan rumah, perlu dilakukan langkah audit terhadap pembangunan JIS. &rdquo;JIS yang tidak sesuai standar FIFA, selayaknya mendapatkan perhatian untuk segera diperbaiki. Jika tidak segera diperbaiki dan berakibat tidak lolosnya JIS yang tidak sesuai standar FIFA dan berakhir diaudit, justru akan merugikan para pencinta sepak bola khususnya pencinta bola di DKI Jakarta,&rdquo; jelas August Hamonangan. Lanjut August, publik harus mendukung pemerintah dan PSSI untuk merenovasi JIS demi kepentingan nasional, apalagi olahraga itu sendiri dimanfaatkan sebagai sarana untuk hubungan diplomatik, sosial, dan politik. &rdquo;Olahraga memberikan kontribusi yang signifikan untuk membangun hubungan yang terus menguat antar negara, federasi olahraga dan atlet yang membantu mendukung perdamaian dunia, seperti penyelenggaraan Piala Dunia FIFA,&rdquo; ungkap August Hamonangan. Oleh sebab itu, sebagai wakil rakyat asal DKI Jakarta, August Hamonangan mendukung penuh langkah pemerintah dan PSSI demi kelancaran dan nama baik bangsa Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17. &rdquo;Jika hal ini terjadi mengenai pemenuhan kesiapan dalam hal batas waktu, hingga syarat-syarat yang diberikan FIFA tidak dipenuhi PSSI dan Indonesia sendiri sebagai sebuah negara. Akan merugikan insan pencinta bola Indonesia dan khususnya DKI Jakarta,&rdquo; tegas August Hamonangan. &rdquo;Stadion JIS masih perlu memperbaiki fasilitas pendukung, seperti area drop off tim dan sirkulasi aktivitas saat pertandingan. Hasil inspeksi juga mendapatkan perimeter tribune yang perlu dikaji ulang, pagar perimeter di bawah concourse barat tidak kokoh, dan sarana prasarana pendukung seperti kantong parkir, transportasi umum, dan jalan akses menuju stadion belum sesuai standar,&rdquo; ucap August Hamonangan.

Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, pembangunan JIS sangat mengecewakan karena dibangun tanpa perencanaan yang matang

Politikus PSI Kritik Pembangunan JIS Tanpa Perencanaan Matang