<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Pemulihan-Aset.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemulihan aset dalam penanganan perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam, khususnya yang ditangani oleh bidang tindak pidana umum, baik pada Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun Kejaksaan Negeri (Kejari), dinilai masih minim. Hal ini tidak hanya karena sedikitnya perkara Tinda Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asal dalam sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup yang ditangani penyidik Polri, namun juga karena tidak banyak inisiatif dari jaksa untuk mengarahkan penyidik, agar melakukan penelusuran hingga pemulihan aset dalam rangka memastikan keberhasilan eksekusi pidana pokok maupun pidana tambahan, yang dijatuhkan bagi para terpidana baik perorangan maupun korporasi.  Untuk mengatasi hal ini, sebagai lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (center of criminal justice system), yang bertugas mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, korps adyaksa diminta untuk melakukan pemulihan kerugian yang diderita para korban kejahatan, utamanya dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.  “Pemulihan kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana merupakan wewenang dominus litis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 7 Tahun 2020,” kata Direktur Hukum Yayasan Auriga Nusantara Dr. Roni Saputra, dalam sambutannya, saat membuka Pelatihan Pemulihan Aset Dalam Kejahatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, yang dilakukan lembaganya bersama Badiklat Kejaksaan RI Selasa (27/9)-Jumat (30/9), di Hotel Atria Serpong, Tangerang Selatan.  Mengamini permintaan tersebut, Kepala Badan Diklat Kejagung, Toni T. Spontana, mengatakan Penegakan hukum sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup sangat perlu dilakukan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Hal ini karena pendekatan hukum pidana yang menyasar badan atau individu (in personam), sering kali kurang efektif untuk mengurangi kejahatan. Oleh karena itu, menurutnya, politik penegakan hukum secara global bergeser dari politik in personam (individu atau badan) menuju politik in irem (aset).  “Terlebih pendekatan aset dapat menjadi salah satu upaya dalam menjawab dampak kerusakan lingkungan dari aspek ekonomi,” jelas Toni yang hadir didampingi oleh tuan rumah dari Kejati Banten Leonard Eben Ezer.  Toni menambahkan, pemulihan aset dimaksudkan dengan mempertimbangkan deterrence effect bagi pelaku kejahatan. Dengan mempertimbangkan motivasi pelaku adalah ekonomi, maka sanksi yang bersifat ekonomi menurutnya, perlu diterapkan secara optimal dan proporsional.  “Pendekatan ekonomi dalam upaya penegakan hukum telah diadopsi oleh kejaksaan republik indonesia sebagai pengacara negara maupun sebagai penyidik dan penuntut umum (dalam hal ini penegak hukum). Pada tahun 2014, jaksa agung mengeluarkan peraturan jaksa agung nomor per-027/a/ja/ 10/2014 tentang pedoman pemulihan aset. Perja tersebut kemudian dua kali direvisi melalui peraturan kejaksaan nomor 9 tahun 2019 dan peraturan kejaksaan ri no. 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan jaksa agung nomor per- 027/a/ja/ 10/2014 tentang pedoman pemulihan aset,” jelasnya  Sebagai informasi, Auriga Nusantara bersama Badiklat Kejaksaan RI kembali menggelar Pelatihan Pemulihan Aset Dalam Kejahatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. Kali ini pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi jaksa penuntut umum tersebut, diselenggarakan di Hotel Atria Serpong, mulai tanggal 27-30 September 2022 untuk gelombang pertama. Kegiatan ini merupakan peningkatan kapasitas ketiga, sebelumnya telah dilaksanakan seri pelatihan di Medan pada 25-30 Juli 2022 dan di Bali pada tanggal 22-27 Agustus 2022 dengan tema Penuntutan Pertanggungjawaban Korporasi Dan Penerapan Pidana Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup.  Pelatihan ini dikuti oleh 34 orang Jaksa dari unsur Jampidum dan Jampisus untuk Batch 1 . Para peserta yang hadir berasal dari Kejaksaan Tinggi Wilayah Aceh, Jambi, Lampung, Riau, Sumatera Utara,Sumatera Selatan, Kalimatan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk narasumber, Auriga dan Badiklat menghadirkan para pakar di bidangnya, diantaranya Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum - Hakim Agung Mahkamah Agung, Paku Utama, S.H, LL.M, PhD seorang pakar TPPU, Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Budi Saiful Haris - Analis senior PPATK, Mochamad Praswad Nugraha, S.H., LL.M. - Mantan Penyidik KPK, Asep Kurniawan Cakraputra - PPA Kejaksaan Agung RI, Ariawan Agustiartono, SH. MH. – Mantan Jaksa pada KPK RI, Dr. Yadyn Palebangan, SH., MH. - Koordinator Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Irene Putri, S.H., M.Hum – Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Banu Laksmana – PPA Kejaksaan RI, dan narasumber dari Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional RI.  Auriga berharap melalui Diklat ini, dapat membantu Lembaga kejaksaan dalam mengoperasionalisasikan pedoman pemulihan aset, yang tahapannya dimulai dari penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian asset, demikian Roni menutup sambutannya.

Kejaksaan Diminta Optimal Pulihkan Aset Kasus SDA dan Lingkungan Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nanang-Farid-Syam-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>REPUBLIK Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan yang ke - 77 tahun. Kantor-kantor pemerintah, gedung-gedung swasta berlomba-lomba memasang bendera merah putih dan berbagai pernak pernik perayaan kemerdekaan. Tak terkecuali dengan masyarakat yang bermukim di desa-desa. Di sela kemeriahan HUT RI, wajah-wajah kepala daerah berseliweran memanfaatkan momentum kemerdekaan ini, untuk ‘pasang tampang’ di banner-banner simpang jalan dengan jargon-jargon kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.  Makna kemerdekaan sejatinya tak hanya bebas dari penjajahannya saja. Namun lebih dari itu, sudah seharusnya rakyat Indonesia merdeka dari kemiskinan, mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam.  Namun sayangnya, saat Indonesia menjelang usia yang ke - 77, berdasarkan laporan WALHI dan Auriga yang dirilis pada Senin (15/8), penguasaan sumber daya alam masih dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja. Padahal Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam di kuasai oleh negara, dan mengamanatkan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  Dalam laporan yang dikeluarkan Walhi dan Auriga tersebut, penguasaan sumber daya alam atau konsesi diberikan dalam berbagai bentuk seperti konsesi kayu (HPH), konsesi kebun (HTI), dan konsesi tambang (IUP). Pengusahaan sekaligus penguasaan ini mendapat alokasi lahan yang tidak sedikit. Sejak zaman orde baru saat dipimpin Suharto (1967-1998), BJ.Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati (2001-2004), Susilo Bambang Yudoyono (2004-2014) sampai dengan era Jokowi (2014-sekarang), Presiden SBY merupakan pemberi konsesi terbesar, yakni seluas 23,9 juta hektar. Sedangkan, Jokowi selama delapan tahun berkuasa telah memberikan penguasaan lahan konsesi seluas 11,7 juta hektar, terbanyak untuk sektor tambang. Dari semua presiden, Jokowi selama berkuasa adalah pemberi izin tambang (ke konsesi) terluas yakni, 5,37 juta hektar dari 9,4 juta hektar yang telah dikeluarkan sejak era Suharto.  Pada 2022, penguasaan lahan oleh korporasi untuk konsesi kayu mencapai luas 11 juta hektar yang seluruhnya dimiliki oleh 297 badan usaha yang terkonsolidasi dalam 20 grup usaha. Dengan memperhatikan dan menghitung integrasi horizontal dan vertikal pada sektor ini, maka praktis kebun kayu ini dikuasai oleh grup Sinar Mas dan APRIL. Kedua grup ini menjadi pengendali penguasaan lahan sebesar 3,8 juta hektar atau 61 persen dari seluruh alokasi lahan penguasaan kebun kayu.  Pada sektor logging (HPH atau kini PBPH-HA), dari seluruh perizinan berusaha, konsesi logging korporasi menguasai lahan terbesar (47 persen). Data pada 2022, menunjukkan konsesi logging seluas 19 juta hektar dikuasi oleh 258 badan usaha, 4,3 juta hektar (22 persen) dimiliki oleh 10 grup usaha.  Penguasaan konsesi lahan untuk kebun sawit, melalui beberapa proses pelepasan Kawasan hutan (PKH), penerbitan izin usaha perkebunan (IUP) pada area penggunaan lain.  Hingga April 2022, pelepasan kawasan hutan untuk (perusahaan) kebun sawit mencapai 6 juta hektar. Lebih dari seperempatnya (28 persen) diberikan kepada 10 grup usaha saja. Sedangkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan sawit tercatat mencapai 7,4 juta hektar, seperempatnya dikuasai oleh 10 grup usaha.  Untuk penguasaan lahan sektor tambang, pada Juli 2022 konsesi tambang tercatat seluas 10 juta hektar, lebih dari seperlimanya (21 persen) konsesinya juga dimiliki oleh 10 grup usaha. Perusahaan plat merah milik BUMN melalui PT.Timah dan PT.Antam menguasai hampir sejuta hektar izin pertambangan.  Merujuk tiga sektor tersebut, ternyata penguasaan lintas sektor juga banyak terjadi. Sinar Mas misalnya, menguasai lahan melali konsesi hutan, tambang, sawit, (belum termasuk usaha propertinya) setidaknya grup usaha ini menguasai 3.065.215 hektar lahan. BUMN menguasai 2.060.062 hektar, diikuti APRIL Grup yang menguasai 1.655.117 hektar, KORINDO 919.642 hektar, ASTRA 447.389 hektar, DJARUM 380.697 hektar, BAKRIE 339.321 hektar, HARITA 213.402 hektar, RAJAWALI CORP 188.699 hektar, MITRA JAVA GROUP 160.071 hektar, SAMPOERNA AGRO 157.449 hektar, TRIPUTRA GROUP 134.818 hektar, HASNUR 80.816, TOBA BARA 9.183 hektar. Dari data tersebut betapa luasnya lahan yang diberikan pemerintah dan dikuasai oleh segelintir korporasi saja.  Mari kita lihat perbandingannya dengan wilayah Kelola rakyat (WKR), sebagaimana diterbitkan oleh KLHK berupa Perhutanan sosial, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Desa. Pemerintah Jokowi pernah menjanjikan 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial dan 4,9 juta hektar untuk tanah objek reforma agraria. Hingga saat ini perhutanan sosial tercatat baru 3 juta hektar, termasuk 2,9 juta yang diterbitkan di era Jokowi.  Sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Kedaulatan yang seharusnya dipegang dan dikendalikan oleh rakyat masih mimpi di negeri kaya ini. Kemakmuran yang dijanjikan konstitusi jauh panggang dari pada api. Lihat data berikut, Wilayah Kelola Rakyat versus Wilayah Kelola Korporasi. Dari 53 juta hektar penguasaan dan pengusahaan lahan yang diberikan pemerintah, hanya 2,7 juta hektar yang diperuntukkan bagi rakyat. Sisanya, 94,8 persen diberikan kepada korporasi. Lalu tanah air Indonesia ini sesungguhnya milik siapa?  Kita sebagai rakyat Indonesia pemilik kedaulatan patut waspada dan jangan terkecoh lagi, momentum kemerdekaan kali ini harus kita maknai sebagai pengingat agar peristiwa lima tahunan, baik Pilkada 2023-2024 dan Pilpres 2024 harus mampu memilih pemimpin yang benar-benar pro rakyat dan betul-betul mencintai tanah airnya.  Nanang Farid Syam Team Leader Program pada Auriga Nusantara

INDONESIA - 94,8 % = 77

Auriga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Auriga

Berita Terkini

Kejaksaan Diminta Optimal Pulihkan Aset Kasus SDA dan Lingkungan Hidup

INDONESIA - 94,8 % = 77

Download Aplikasi JawaPos.com