<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/07/sawah-pacitan-3998200473-1207875566.jpg" alt="SAWAH KERING: Fenomena El Nino berdampak rendahnya curah hujan hingga mengakibatkan kekeringan. (NUR CAHYONO/JAWA POS RADAR PACITAN)" width="100%">
<figcaption>SAWAH KERING: Fenomena El Nino berdampak rendahnya curah hujan hingga mengakibatkan kekeringan. (NUR CAHYONO/JAWA POS RADAR PACITAN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian hasil panen menjadi suatu kendala yang harus dihadapi petani. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) menjadi solusi utama bagi petani Indonesia. Program yang dikelola PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) ini telah berjalan sejak 2015 dan terus mengalami perkembangan demi meningkatkan kesejahteraan petani. Direktur Utama Jasidno Andy Samuel menjelaskan, AUTP dirancang untuk melindungi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama, atau penyakit tanaman. &rdquo;Dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 6 juta per hektare per musim tanam dan premi Rp 180 ribu per hektare, program ini sangat terjangkau berkat subsidi pemerintah sebesar 80 persen. Petani hanya perlu membayar Rp 36 ribu per hektare per musim tanam,&rdquo; Kata Direktur Utama Jasidno Andy Samuel. Hingga tahun lalu, AUTP telah menjangkau jutaan petani di seluruh Indonesia dan memberikan jaring pengaman finansial bagi mereka. Meski telah memberikan manfaat besar, pelaksanaan AUTP masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk rendahnya partisipasi petani. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah berencana melakukan kajian untuk keberlanjutan program AUTP sebagai program wajib (mandatory) agar lebih banyak petani yang dapat mengakses. Selain itu, digitalisasi dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam mempercepat proses pendaftaran dan klaim. &rdquo;Melalui aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP), petani kini dapat mendaftarkan diri serta mengajukan klaim dengan lebih mudah dan transparan,&rdquo; papar Andy Samuel. Dengan keberlanjutan dan peningkatan program AUTP, dia menambahkan, diharapkan kesejahteraan petani semakin meningkat, risiko kerugian dapat diminimalkan, dan ketahanan pangan nasional semakin kuat. &rdquo;Investasi dalam sektor agrifinance seperti ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan masa depan pertanian yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,&rdquo; tandas Andy.

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) menjadi solusi utama bagi petani Indonesia, dirancang untuk melindungi petani dari risiko gagal panen

Inovasi Asuransi Pertanian Selamatkan Petani dari Risiko Gagal Panen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/04/56_merauk-2095594938.jpg" alt="KUNKER: Presiden Prabowo Subianto didampingi Mentan Amran Sulaiman (kiri) saat mencoba langsung alat pertanian modern di Desa Telaga Sari, Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11). (RUSMAN SETPRES)" width="100%">
<figcaption>KUNKER: Presiden Prabowo Subianto didampingi Mentan Amran Sulaiman (kiri) saat mencoba langsung alat pertanian modern di Desa Telaga Sari, Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11). (RUSMAN SETPRES)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan perluasan lahan tani menjadi 4 juta hektar mendapat dukungan sejumlah pihak. Apalagi program perluasan lahan tani juga diperkuat dengan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dimiliki Kementerian Pertanian (Kementan) guna melindungi petani padi dari risiko gagal panen. &ldquo;Asuransi ini memberikan kompensasi finansial kepada petani yang mengalami kerugian akibat bencana alam atau kejadian yang merugikan lainnya, seperti banjir, kekeringan, atau hama. Kementan sedang berupaya untuk menyesuaikan mekanisme asuransi pertanian dengan karakteristik komoditas lain yang berisiko, seperti kedelai dan jagung,&rdquo; ujar ujar Septradi, Anggota Dewan Pembina Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI) di Jalarta, Selasa (12/11). Septradi memaparkan, perluasan lahan tani menjadi 4 juta hektar itu untuk tujuh komoditas penting di antaranya, padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Menurutnya, perluasan lahan tani menjadi 4 juta hektar seperti yang direncanakan Presiden Prabowo harus didukung. Apalagi strategi ekstensifikasi sub sektor tanaman pangan dilakukan dengan mencetak 3 juta hektar sawah baru di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Merauke di Papua Selatan. &ldquo;Selain itu juga di Lampung, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah pendukung produksi komoditas seperti jagung, kedelai dan tebu. Ekspansi lahan ini juga diharapkan bisa mencakup daerah-daerah lain yang secara geografis memiliki kondisi tanah dan iklim yang mendukung untuk pertanian,&rdquo; paparnya. &ldquo;Fokus utama dari ekspansi ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan tujuh komoditas penting,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut Septradi mengatakan, saat ini Kementan juga menyampaikan bahwa program perluasan lahan tani bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat perekonomian desa dan sektor pertanian. Upaya ini tentu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, petani, dan sektor swasta, untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program. &ldquo;Perluasan lahan tani ini juga harus dibarengi dengan kesiapan unsur-unsur pendukung lain seperti bibit, pupuk, dan petani yang menggarap,&rdquo; tandasnya. &ldquo;Untuk memastikan keberhasilan program perluasan lahan tani perlu adanya kesiapan yang matang terhadap berbagai unsur pendukung selain lahan itu sendiri,&rdquo; sambungnya. Sementara terkait faktor cuaca yang kurang menentu dan ekstrim, Septradi menuturkan, perubahan iklim dan cuaca ekstrim memang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sektor pertanian di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian dalam hasil pertanian, termasuk fenomena seperti kekeringan panjang, banjir atau angin topan yang merusak tanaman. &ldquo;Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani melalui asuransi pertanian menjadi penting agar petani dapat mengurangi risiko kerugian akibat kegagalan panen atau kerusakan yang disebabkan oleh cuaca ekstrem,&rdquo; bebernya. Sejalan dengan rencana perluasan lahan tani ini Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia, Andy Samuel menyatakan pihaknya siap untuk mendukung program pemerintah dalam pencanangan swasembada pangan. &ldquo;Jasindo sudah memiliki pengalaman selama beberapa tahun dalam memberikan perlindungan kepada petani padi, bahkan kami juga telah memberikan perlindungan kepada peternak sapi juga,&rdquo; kata Andy saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Andy menambahkan Jasindo juga siap jika pemerintah melalui Kementerian Pertanian meminta Jasindo untuk melindungi komoditas-komoditas lain yang menjadi program pemerintah. &nbsp;

Rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan perluasan lahan tani menjadi 4 juta hektar mendapat dukungan sejumlah pihak.

AMPPI Dukung Rencana Presiden Prabowo Lakukan Perluasan Lahan Tani 4 Juta Hektar dan AUTP untuk Ciptakan Ketahanan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/sawah-puso-2085569188.jpg" alt="Sawah tanaman tani padi seluas 221 hektare mengalami puso alias gagal panen. Sebanyak 41 kelompok tani mengajukan klaim asuransi senilai Rp 1,32 miliar." width="100%">
<figcaption>Sawah tanaman tani padi seluas 221 hektare mengalami puso alias gagal panen. Sebanyak 41 kelompok tani mengajukan klaim asuransi senilai Rp 1,32 miliar.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) berkomitmen untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional melalui skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Komitmen ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya dalam memberikan perlindungan melalui asuransi pertanian. &nbsp; Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema, menegaskan bahwa AUTP adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi petani dan aktivitas pertanian, terutama dalam sektor padi, agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga. "Bagi para petani, AUTP memberikan perlindungan dari risiko gagal panen yang dapat merugikan nilai ekonomi usaha tani padi, sehingga mereka tetap memiliki modal kerja untuk masa tanam berikutnya," tambahnya, dikutip Kamis (19/9). &nbsp; Pemerintah memberikan subsidi premi sebesar 80 persen, sehingga petani hanya perlu membayar Rp 36 ribu per hektare (Ha) dengan nilai pertanggungan mencapai Rp 6 juta per Ha. Manfaat ini semakin terasa ketika 15 Kelompok Tani di Desa Pendolo, Kab. Poso, Sulawesi Tengah menerima pembayaran klaim AUTP secara simbolis dengan nilai total Rp 700 juta, penyerahan ini dilakukan bersama dengan Bupati Morowali Utara, dr. Delis J. Hehi pada Jumat (13/9). &nbsp; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menilai bahwa potensi pengembangan asuransi pertanian di Indonesia masih sangat besar. Menurut data OJK pada 2023, hanya sekitar 400.000 petani yang terlibat dalam program ini, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan di masa depan. &nbsp; Per Agustus 2024, jumlah keikutsertaan AUTP mencapai 252.347 hektare dengan 424.276 petani. Pendapatan premi mencapai Rp 44,84 miliar dengan klaim sebesar Rp 3,17 miliar. Sedangkan pada 2023, partisipasi AUTP mencakup 305.558,12&nbsp;Ha dengan 566.715 petani, dan pendapatan premi sebesar Rp 55 miliar dengan klaim Rp 36 miliar. &nbsp; "Kami menyadari perlunya sosialisasi yang lebih masif agar program ini dapat menjangkau petani di seluruh pelosokIndonesia. Meski demikian, perusahaan yakin bahwa target AUTP tahun ini akan tercapai, sehingga seluruh petani Indonesia terlindungi oleh asuransi,"&nbsp; kata Brellian. &nbsp; Upaya peningkatan dilakukan melalui evaluasi penerapan syarat dan ketentuan, serta memperbaiki distribusi polis dan pembayaran klaim, salah satunya dengan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

AUTP adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi petani dan aktivitas pertanian, terutama dalam sektor padi.

Jasindo Siap Sukseskan Program Pangan Nasional Lewat AUTP, Edukasi Petani Pentingnya Perlindungan dari Risiko Gagal Panen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/sawah-puso-2085569188.jpg" alt="Sawah tanaman tani padi seluas 221 hektare mengalami puso alias gagal panen. Sebanyak 41 kelompok tani mengajukan klaim asuransi senilai Rp 1,32 miliar." width="100%">
<figcaption>Sawah tanaman tani padi seluas 221 hektare mengalami puso alias gagal panen. Sebanyak 41 kelompok tani mengajukan klaim asuransi senilai Rp 1,32 miliar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 41 kelompok tani di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sawahnya mengalami gagal panen atau puso, mengajukan klaim asuransi usaha tani padi (AUTP) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor Tatang Mulyadi menyebutkan bahwa pihaknya sedang memproses klaim yang diajukan para petani. Ia menjelaskan, setiap satu hektare sawah yang mengalami gagal panen dibayar senilai Rp 6 juta oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah. "Yang penting sesuai dengan kriteria, per hektarnya itu Rp 6 juta dari klaim asuransi," jelasnya, Kamis (21/9). Sawah milik 41 kelompok tani yang mengalami puso itu luasnya mencapai 221 hektare tersebar di 11 kecamatan, yakni Cibungbulang, Cileungsi, Citeureup, Gunungputri, Jasinga, Klapanunggal, Nanggung, Pamijahan, Rumpin, Sukamakmur, dan Tenjo. Sementara, Kabid Perlindungan dan Pelayanan Usaha Distanhorbun Kabupaten Bogor Judi Rahmat menjelaskan, pada periode Mei-Agustus 2023 ada seluas 11 ribu hektare sawah yang diasuransikan. "Asuransi tersebut berlaku selama masa tanam hingga panen atau dalam kurun waktu empat bulan," ujarnya. Biaya pendaftaran asuransi tersebut senilai Rp 180 ribu per hektare ditanggung oleh pemerintah. Dengan rincian, 80 persen atau Rp 144 ribu ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan 20 persen atau Rp 36 ribu dari Pemkab Bogor. Judi menjelaskan, syarat dan ketentuan yang perlu dilakukan petani untuk mengasuransikan sawahnya adalah dengan cara mendaftarkan sawah kepada petugas agar dituntun supaya bisa masuk pada Sistem Informasi yang dimiliki Distanhorbun pada saat usia tanam belum mencapai 30 hari. Selama tahun 2023 atau dua kali masa tanam, Pemkab Bogor telah mengasuransikan sebanyak 25 ribu hektare tanaman tani padi.

Sawah milik 41 kelompok tani yang mengalami puso itu luasnya mencapai 221 hektare tersebar di 11 kecamatan.

221 Hektare Sawah di Kabupaten Bogor Gagal Panen, 41 Kelompok Tani Klaim Asuransi Rp 1,32 Miliar

AUTP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#AUTP

Berita Terkini

Inovasi Asuransi Pertanian Selamatkan Petani dari Risiko Gagal Panen

AMPPI Dukung Rencana Presiden Prabowo Lakukan Perluasan Lahan Tani 4 Juta Hektar dan AUTP untuk Ciptakan Ketahanan Pangan

Jasindo Siap Sukseskan Program Pangan Nasional Lewat AUTP, Edukasi Petani Pentingnya Perlindungan dari Risiko Gagal Panen

221 Hektare Sawah di Kabupaten Bogor Gagal Panen, 41 Kelompok Tani Klaim Asuransi Rp 1,32 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com