Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/18/1000363321-4094657471.jpg" alt="Ilustrasi animasi umat muslim Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (GusDur.Net) " /> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2026 kembali memunculkan perbedaan awal puasa di Indonesia. Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan pada Rabu (18/2) sementara Nahdlatul Ulama pada Kamis (19/2) yang berdasarkan metode rukyat. Perbedaan ini berakar pada pendekatan metodologis dan kriteria penetapan kalender Hijriah yang digunakan masing-masing organisasi. Berikut 5 alasan utama yang menjelaskan perbedaan awal mulai puasa Ramadhan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, seperti dikutip pada laman SMA Muhammdiyah 2 Bobotsari pada Rabu (18/2). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015705472/hilal-penentu-awal-puasa-ramadan-2025-tidak-terlihat-di-jombang">Hilal Penentu Awal Puasa Ramadan 2025 Tidak Terlihat di Jombang</a> <ol> <li style="font-weight: 400;">Perbedaan Metode Penetapan (Hisab dan Rukyat)</li> </ol> Muhammadiyah menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomi sebagai dasar penentuan awal bulan Hijriah. Metode ini mengandalkan data ilmiah terkait posisi bulan dan matahari tanpa menunggu visibilitas hilal secara langsung. Sementara itu, Nahdlatul Ulama menggunakan metode rukyat, yakni pengamatan hilal secara langsung di lapangan. Dalam metode rukyat, hilal harus memungkinkan untuk terlihat secara fisik di wilayah Indonesia. Perbedaan pendekatan dasar ini menjadi faktor utama munculnya perbedaan awal Ramadan. <ol start="2"> <li style="font-weight: 400;">Penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)</li> </ol> Mulai 1447 Hijriah, Muhammadiyah menerapkan sistem Kalender Hijriah Global Tunggal. Prinsip sistem ini adalah satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Jika di salah satu wilayah bumi kriteria astronomi terpenuhi, maka seluruh dunia dianggap telah memasuki bulan baru. Nahdlatul Ulama tidak menggunakan prinsip global tersebut dan tetap berpegang pada hasil rukyat di wilayah Indonesia. Akibatnya, ketika kriteria terpenuhi di luar negeri tetapi belum terlihat di Indonesia, terjadi perbedaan penetapan tanggal. <ol start="3"> <li style="font-weight: 400;">Pemenuhan Kriteria Astronomis di Wilayah Barat Bumi</li> </ol> Pada 17 Februari 2026, secara astronomis ijtimak terjadi pada pukul 12.01 UTC. Muhammadiyah menetapkan kriteria tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat. Kriteria tersebut terpenuhi di wilayah barat bumi, termasuk Alaska dan sebagian Amerika Utara. Berdasarkan prinsip global, Muhammadiyah menetapkan malam itu sudah masuk Ramadan. Sementara Nahdlatul Ulama tetap menunggu kemungkinan terlihatnya hilal di Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. <ol start="4"> <li style="font-weight: 400;">Perbedaan Konsep Wilayah Hukum (Matla&rsquo;)</li> </ol> Muhammadiyah menerapkan konsep kesatuan matla&rsquo; global dalam sistem kalendernya. Artinya, hasil pemenuhan kriteria di satu wilayah bumi berlaku bagi seluruh dunia. Sebaliknya, Nahdlatul Ulama menggunakan konsep matla&rsquo; lokal atau regional yang mempertimbangkan batas geografis Indonesia. Jika hilal belum memenuhi kriteria visibilitas di Indonesia, maka bulan baru belum dimulai. Perbedaan konsep wilayah hukum ini memperkuat potensi perbedaan awal puasa. <ol start="5"> <li style="font-weight: 400;">Perbedaan Pendekatan terhadap Kepastian dan Keseragaman</li> </ol> Muhammadiyah menilai hisab memberikan kepastian jadwal jauh hari sebelumnya. Kepastian ini dianggap penting untuk kemudahan perencanaan ibadah dan administrasi. Nahdlatul Ulama memandang rukyat sebagai bentuk kehati-hatian dan mengikuti praktik tradisional yang telah lama dijalankan. Organisasi ini menekankan pentingnya kemungkinan terlihatnya hilal secara faktual. Perbedaan filosofi antara kepastian perhitungan dan konfirmasi visual inilah yang menjadi alasan terakhir perbedaan awal Ramadan.

Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2026 kembali memunculkan perbedaan awal puasa di Indonesia.

5 Alasan Perbedaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Menetapkan Awal Puasa Ramadan 1447 Hijriah

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/MASJID-ISTIQLAL-DIBIKA-SAAT-RAMADHAN_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Umat muslim melaksanakan solat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (10/4/2021). Masjid Istiqlal akan dibuka saat bulan Ramadan dengan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan jamaah sebanyak dua ribu jamaah. Namun mereka tidak mengadakan buka puasa dan " /> JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan ibadah selama bulan puasa.  Misalnya, salat Tarawih, tadarus, dan lainnya. Seluruhnya bisa dilaksanakan di masjid atau musala di daerah dengan zona penularan Covid-19 kuning (rendah) dan hijau (tidak terdampak).  Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menuturkan, umat Islam bisa menggunakan patokan zonasi yang dibuat gugus tugas pusat atau daerah masing-masing. ”Zonasi berbasis kecamatan, bahkan tingkat RT dan RW,” katanya kemarin (11/4).  Jika gugus tugas menentukan sebuah kecamatan, kelurahan, sampai RT dan RW masuk kategori kuning atau hijau, umat Islam dapat menjalankan ibadah Tarawih berjamaah di masjid atau musala. Juga, bisa menjalankan salat sunah Witir, tadarus, serta malam iktikaf pada pengujung bulan puasa.  Kamaruddin mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan saat mengikuti kegiatan salat wajib atau salat Tarawih di masjid atau musala. Mulai jaga jarak, rajin cuci tangan, hingga memakai masker. Para takmir masjid juga diminta menegakkan protokol kesehatan secara disiplin.  Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan, daerah yang masuk zona merah sebaiknya melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan di rumah masing-masing. Dia menjelaskan, pemerintah tahun ini memperbolehkan salat Tarawih berjamaah di masjid dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. ”Namun, untuk wilayah yang masih berada di zona merah, dianjurkan tetap beribadah di rumah,” ujarnya.  Ma’ruf menyatakan, beribadah di rumah untuk wilayah yang masih berstatus zona merah merupakan bagian dari rukhsah atau keringanan. Tujuannya, menghindari potensi penularan Covid-19.  Dia menegaskan, hukum ibadah berjamaah di masjid pada bulan puasa seperti Tarawih atau tadarus adalah sunah. Hukum menjaga diri dari penularan penyakit atau bahaya itu wajib. Karena itu, dia meminta umat Islam memprioritaskan upaya menekan penularan Covid-19.  Sementara itu, hingga kemarin pemerintah belum memutuskan awal Ramadan. Sebab, pemerintah masih menunggu sidang isbat yang diadakan Kemenag nanti malam. Sidang isbat itu memadukan metode hisab dengan rukyatul hilal untuk menetapkan 1 Ramadan. Secara hisab, sudah bisa diketahui bahwa 1 Ramadan jatuh pada besok, 13 April. Seperti yang menjadi acuan Muhammadiyah.  Metode rukyatul hilal masih harus menunggu pengamatan langsung posisi hilal. Kemenag sudah menetapkan 86 titik pemantauan hilal yang tersebar di 34 provinsi. Di Jawa Timur, cukup banyak titik pemantauan hilal. Yaitu, mencapai 25 lokasi. Di antaranya, di Pantai Tanjung Kodok, Lamongan; Bukit Banyuurip, Tuban; dan Bukit Condrodipo, Gresik.  Pantauan Kebutuhan Pangan  Kementerian Pertanian (Kementan) sudah mengantisipasi potensi melonjaknya permintaan kebutuhan bahan pangan menjelang Ramadan. Mereka menjalankan gelar pangan murah di tingkat pusat maupun provinsi sejak akhir Maret.  Operasi pangan murah itu dilaksanakan Pasar Mitra Tani (PMT) atau Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang dibentuk Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan. Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi menjelaskan, kebutuhan pangan mengalami peningkatan menjelang bulan puasa. ”Berbeda-beda untuk setiap komoditasnya,” katanya. Meski begitu, gelar pangan murah tetap dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan aman dan terkendali.  Dia menegaskan, sampai Mei atau setelah Lebaran nanti, stok sebelas komoditas pangan pokok masih aman. Sebelas komoditas tersebut adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Karena itu, dia berharap masyarakat tenang menjalankan ibadah puasa.  Program gelar pangan murah dilakukan untuk menstabilkan harga cabai rawit di wilayah Jabodetabek. Pada 8–30 Maret lalu, diselenggarakan gelar pangan murah di 57 titik di wilayah Jabodetabek. Kemudian, operasi pangan murah dilanjutkan sampai 12 April atau hari ini secara khusus di 25 titik di Jakarta, Depok, dan Bogor. Cabai rawit dijual dengan harga khusus, yakni Rp 32 ribu per kilogram.  Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pasokan ikan juga aman. Namun, sejumlah ikan tertentu mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Ramadan. Yaitu, cakalang, kembung, dan tongkol.  Menteri KKP Wahyu Trenggono mengungkapkan, kenaikan harga komoditas ikan tersebut dipicu permintaan yang meningkat. Kendati demikian, kenaikan harga tidak akan berlangsung lama. Harga ikan dipastikan kembali normal pada minggu kedua Ramadan.  ”Rata-rata kenaikan harganya hanya berkisar 5–10 persen dari harga normal. Ya, tidak jauh berbeda lah dengan kondisi bulan puasa tahun lalu,” jelas Wahyu. Sebaliknya, harga komoditas bandeng dan tuna terbilang stabil.  Dia telah menyusun berbagai rencana untuk menjaga kestabilan pasokan ikan. Sekaligus mengantisipasi tingginya harga ikan selama Ramadan hingga Lebaran tahun ini.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jxipjuqj_EY

Awal Puasa Ditetapkan Pemerintah Malam Ini

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sah-1-ramadan-jatuh-pada-17-mei-2018_m_212845.jpeg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin" /> JawaPos.com - Setelah melewati sidang isbat, akhirnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 17 Mei 2018. Sidang isbat melibatkan sejumlah pihak terkait. "Maka dengan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/15/212821/pemantauan-di-95-lokasi-jadi-penentu-1-ramadan" target="_blank">1 Ramadan</a> jatuh pada hari Kamis 17 Mei 2018. Itulah kesimpulan rapat sidang isbat yang diikuti oleh seluruh ormas-ormas Islam Indonesia juga sejumlah duta besar dan perwakilan negara sahabat," ungkap Lukman Hakim Saifuddin di Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/5). Penetapan keputusan itu berdasar pada posisi hilal di Indonesia masih di bawah ufuk atau belum terlihat. Pertimbangan lain berpatokan atas kesaksian Rukyatul Hilal di 32 provinsi tidak juga melihat hilal. "Pertama terkait posisi hilal dinyatakan bahwa posisi hilal di Indonesia masih di bawah ufuk. Kedua dari pelaku rukyatul hilal yang tersebar di 95 titik tanah air. Sampai sidang isbat tadi kita menerima 32 rukyatul hilal, mereka tidak satupun yang berhasil melihat hilal," lanjut Lukman. Sebagaimana ketentuan yang dipegang Kemenag, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka bulan Sya'ban digenapkan atau disempurnakan dengan cara istigmal menjadi 30 hari. Atas keputusan itu Lukman menyampaikan selamat menjalan ibadah puasa bagi umat Islam. Dan semoga amal ibadah tersebut dapat membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Atas nama pemerintah saya sampaikan selamat menjalan puasa 1439 hijriah. Mudah-mudahan keputusan ini membawa berkah bagi kita," pungkas Lukman.

Sah! 1 Ramadan Jatuh Pada 17 Mei 2018

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/muhammadiyah-tetapkan-1-ramadan-17-mei-awal-puasa-berpotensi-serentak_m_195811.jpeg" alt="Masjid Istiqlal: 1 Ramadan di Indonesia berpotensi serentak pada 2018." /> JawaPos.com - Muhammadiyah menetapkan awal bulan puasa atau 1 Ramadan 1439 H/2018 M jatuh pada 17 Mei. Sedangkan Lebaran atau Idul Fitri ditetapkan pada 15 Juni. Penetapan oleh Muhammadiyah dengan metodologi hisab itu tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 01/MLM/I.0/E/2018 tertanggal 9 Maret dan diteken Ketua Umum Haedar Nashir. Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 17 Mei lantaran tinggi bulan saat matahari terbenam pada 15 Mei ma&Acirc;&shy;sih di bawah ufuk (minus 0,2 derajat). Dengan demikian, hilal masih belum tampak. Meski nanti dilakukan pengamatan langsung (rukyat), hilal atau bulan muda tetap tidak akan teramati. Karena posisi hilal tidak bisa diamati, jumlah hari pada bulan Syakban digenapkan (diistikmalkan) menjadi 30 hari. Sementara itu, dalam hisab 1 Syawal diketahui tinggi bulan pada 14 Juni sudah mencapai 7 derajat lebih di atas ufuk. Dengan demikian, hilal bakal terlihat saat diamati. Karena hilal sudah wujud, diputuskan 1 Syawal jatuh pada 15 Juni. Sedangkan Idul Adha atau 10 Zulhijah ditetapkan jatuh pada 22 Agustus. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin menyatakan, tahun ini penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijah bakal serentak. "Di Indonesia, sampai 2021, awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah akan serentak," katanya. Hasil analisis Thomas menyebutkan, penetapan tanggal-tanggal penting pada kalender Islam itu serentak karena ter&shy;bantu posisi bulan. Perbedaan baru muncul pada 2022.&nbsp;

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 17 Mei, Awal Puasa Berpotensi Serentak