<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/gapki-3326943573.jpg" alt="Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono. (Dinda Juwita/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono. (Dinda Juwita/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan penurunan tarif pungutan ekspor kelapa sawit disambut baik oleh kalangan industri. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono optimistis kebijakan itu akan bisa memberikan dorongan pada industri sawit domestik yang saat ini tertekan. Penurunan pungutan tarif ekspor kelapa sawit dari 11 persen menjadi 7,5 persen disebut Eddy cukup ideal. Kendati begitu, dia berharap akan ada penurunan tarif lebih lanjut. "Memang terus terang kita berharap bisa turun lagi (tarifnya), tetapi kan kita juga melihat bahwa pemerintah juga membutuhkan dana untuk peremajaan sawit rakyat (PSR). Kalau minta turun lagi, maka (dikhawatirkan justru) akan ada problem lagi," ujarnya pada Sosialisasi Implementasi Ketentuan Terkait Ekspor dan Pungutan Ekspor atas Komoditas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World, Surabaya, Kamis (21/11). Upaya PSR menjadi krusial dalam industri sawit dalam negeri. Sebab, PSR dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit, serta menjaga keberlanjutan usaha perkebunan. PSR membantu petani memperbaharui perkebunan dengan benih kelapa sawit yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, produktivitas lahan tidak perlu ditingkatkan dengan membuka lahan baru. "Bagaimana mau PSR kalau nanti dananya berkurang? Jadi, kita bersyukur sudah ada penurunan tarif pungutan ekspor di angka yang sekarang ini," katanya. Seperti diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan III mencapai 4,9 persen. Sementara produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian dan perkebunan tumbuh sebesar 1,69 persen. Sementara, sektor industri pengolahan non-migas sebesar 4,23 persen. Komoditas kelapa sawit menjadi salah satu motor penggerak pada kedua sektor tersebut.

"Memang terus terang kita berharap (tarif) bisa turun lagi. Tetapi kan, kita juga melihat bahwa pemerintah juga membutuhkan dana untuk PSR."

GAPKI Sambut Baik Penurunan Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit

<div id="m#msg-f:1787602743804172199" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/biodiesel-2084157550.jpg" alt="Biodiesel." width="100%">
<figcaption>Biodiesel.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) lakukan kerja sama dengan PT Indo Raya Tenaga (IRT) untuk memasok Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar nonsubsidi B35 untuk operasional pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 di Suralaya, Cilegon, Banten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya menyampaikan selamat kepada PT IRT atas proyek PLTU Jawa 9 &amp; 10 dan menyampaikan harapan semoga proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kerja sama ini merupakan kebanggaan bagi Pertamina Patra Niaga dapat menjadi provider solusi energi pada salah satu proyek PLTU terbesar Indonesia. Pertamina Patra Niaga berkomitmen dalam penyediaan serta pelayanan pengirimannya," kata Maya Kusmaya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Maya Kusmaya berharap Pertamina Patra Niaga juga bisa menjajaki kerja sama untuk skema carbon offset. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pemerintah telah menetapkan regulasi terkait pajak karbon untuk PLTU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen untuk menjadi decarbonization partner bagi mitra kami melalui natural based solution yang dimiliki Pertamina Group," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Executive GM Regional JBB&nbsp; Deny Djukardi mengatakan, pembangunan PLTU di Suralaya ini nantinya akan menjadi salah satu PLTU dengan kapasitas terbesar yaitu 2 x 1.000 MW. Di lokasi pembangunan PLTU ini terdapat dua tangki timbun dengan kapasitas 750 Kiloliter (KL) yang nantinya akan disuplai oleh Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013027589/fwi-proyeksikan-deforestasi-hutan-alam-dari-transisi-energi-capai-465-juta-hektare">FWI Proyeksikan Deforestasi Hutan Alam dari Transisi Energi Capai 4,65 Juta Hektare</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deny menjelaskan, kebutuhan BBM dalam pembangunan PLTU ini mencapai 33 juta liter atau 2 juta liter perbulan selama 1,5 tahun ke depan. Pertamina Patra Niaga memastikan produk Bio-solar B35 yang merupakan campuran 35 persen minyak sawit dan 65 persen solar merupakan salah satu yang produk terbaik Pertamina untuk mendukung pembangunan PLTU ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Titik pengiriman atau supply point Pertamina untuk pengiriman BBM pembangunan PLTU Suralaya yaitu dari Fuel Terminal Tanjung Gerem, Cilegon. Titik supply kurang dari 15 kilo meter (KM) ke titik pasokan (supply point), sehingga diharapkan tidak ada kendala dalam pengiriman,&rdquo; jelas Deny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Area Manager Communication, Relation &amp; CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan mengatakan, bahwa kerjasama dengan PT IRT ini juga sejalan dengan program Pertamina yaitu Pertamina One Stop Solution.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terlebih pembangunan PLTU ini juga merupakan Proyek Strategis Nasional yang mana Pertamina Patra Niaga akan berkomitmen penuh terhadap kualitas produk,&nbsp; proses penyediaan hingga penyaluran sampai dengan supply point," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Pembangunan PLTU di Suralaya ini nantinya akan menjadi salah satu PLTU dengan kapasitas terbesar yaitu 2 x 1.000 MW.

Pertamina Teken Kontrak Suplai Bio-Solar B35 untuk PLTU Jawa 9 dan 10 di Banten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Menko-Airlangga-Hartarto-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) soal biodiesel B35 yang menjadi sebab langkanya minyak goreng di pasaran. Menurut Airlangga, kehadiran B35 merupakan solusi untuk menangani lemahnya demand atau permintaan akibat kondisi pasar di Eropa.  Dalam hal ini, ia memastikan bahwa Crude Palm Oil (CPO) yang digunakan untuk B35 tidak mengganggu jatah untuk dalam negeri. "Ini (biodiesel B35) adalah untuk menangani lemahnya demand tentu berkurangnya demand akibat adanya gerakan-gerakan di Eropa, maka tentu kita mengantisipasi dengan peningkatan demand dalam negeri dan ini suplai di dalam negeri tidak terganggu," kata Airlangga kepada awak media di Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (31/1).  Dalam hal ini ia memastikan, bahwa seluruh produsen CPO dalam program B35 akan menjamin suplai di dalam negeri tidak terganggu. Ini ditunjukkan dengan komitmen para produsen yang akan menyuplai Domestic Market Obligation (DMO) atau suplai CPO di dalam negeri sebesar 450 ribu ton per bulan, naik dari sebelumnya sekita 350 ribu ton per bulan.  Selain itu, ia juga berharap dengan melonjaknya permintaan B35 dari sekitar 9 juta kilo liter (KL) menjadi 13,15 juta KL dapat mendorong petani dan stakeholder kelapa sawit di dalam negeri untuk terus berproduksi.  Terlebih, kata politisi Golkar ini, ada sebanyak 16 juta orang yang kerja di sektor sawit. Lebih lanjut, ia mengatakan akan terus akan mendalami permasalahan terkait pendistribusian CPO terutama untuk minyak goreng.  Hal ini penting dilakukan karena guna menjaga ketersediaan minyak menjelang hari besar keagamaan. "Ini yang tentunya akan didalami, dan masalah-masalah distribusi itu yang perlu terus dimonitor terutama menjelang hari besar keagamaan," tandasnya.  Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menjelaskan alasan MinyaKita mulai langka dan sulit didapat di pasaran. Diantaranya, karena saat ini minyak tersebut mulai digemari masyarakat dan disebabkan oleh suplai minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) Indonesia digunakan untuk biodiesel B35.  "Kedua, kita kemarin menambah, B20 menjadi B35, B20 itu menyedot 2 juta CPO, untuk mengubah dari menjadi B20 itu (butuh) 9 juta, diubah menjadi B35 itu menjadi 3 juta. Jadi, perlunya 12 juta, menyedot lagi itu. Jadi, ada dua sebab itu," ujar Mendag.

Airlangga Sanggah Pernyataan Zulhas soal B35 Penyebab MinyaKita Langka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230131_112152.jpg" alt="Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud. (NURUL FITRIANA)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud. (NURUL FITRIANA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan menerapkan bahan bakar nabati (BBN) B35 atau BBM Solar 35 persen mulai besok, 1 Februari 2023. Selama penerapan ini, B35 yang akan disalurkan sebanyak 13,15 juta kiloliter (KL).  Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, penerapan B35 ini dilakukan berawal dari kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani sawit. Selain itu, didasarkan pada keberhasilan uji jalan biodiesel di tahun-tahun sebelumnya.  "Mandatori B35 diawali dengan kerja sama baik, hal ini tecermin dari uji jalan pada tahun 2022 lalu. Penyaluran biodiesel B35 diperkirakan sebanyak 13,5 juta kiloliter," kata Musdhalifah dalam sambutannya di acara Energy Corner Special B35 Implementation di Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (31/1).  Untuk diketahui, B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Dalam B35 berisi kandungan 65 persen jenis solar dan 35 persen lainnya, yakni minyak kelapa sawit.  Lebih lanjut, mantan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko ini, menjelaskan program B35 bisa berjalan karena pemerintah memiliki dana yang dikumpulkan melalui Badan Pengelola Dan Perekebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ini sejalan dengan tugas pokok BPDPKS yang salah satunya menghimpun pungutan ekspor sawit.  Kemudian, melakukan pengelolaan dan dan menyalirkan kembali ke sektor kelapa sawit. Musdhalifah memastikan, dalam pelaksanaannya BPDPKS bekerja sesuai arahan komite dengan prinsip kehati-hatian.  Ia menyebut, manfaat lebih jauh dari penerapan B35 ini yaitu bisa mendukung pembukaan lapangan kerja baru. "Penurunan emisi gas rumah kaca, menghemat devisa, energi biru dan memberi ruang bagi masyarakat untuk menghirup udara lebih baik daripada energi fosil," jelasnya.  Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan mulai 1 Februari 2023 pemerintah akan mulai menggunakan bahan bakar nabati (BBN).  Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan implementasi B35 ini dilakukan untuk mengurangi impor BBM dan lonjakan harga minyak dunia.  Adapun penerapannya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal EBTKE Nomor: 10.E/EK.05/DJE/2022/ Disebutkan guna meningkatkan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan, salah satunya dengan mandatori campuran biodiesel untuk BBM solar 35 persen atau B35 mulai 1 Februari tahun 2023.  Sementara itu, perlu diketahui program mandatori biodiesel sudah mulai diimplementasikan pada tahun 2008. Saat itu diterapkan dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5 persen.  Lalu pada 2010, keberhasilan program mandatori membuat kadar biodiesel secara bertahap ditingkatkan hingga 7,5 persen rentang waktu 2008 sampai dengan 2010. Sementara sejak April 2015 persentase biodiesel kembali ditingkatkan dari 10 persen menjadi 15 persen.  Selanjutnya tanggal 1 Januari 2016, ditingkatkan lagi hingga 20 persen atau B20. Pada tahun 2020, sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015, maka persentase biodiesel ditingkatkan menjadi B30. Kemudian tahun 2023, biodiesel yang digunakan dengan kandungan 35 persen, yakni B35.

Dimulai 1 Februari, Pemerintah Salurkan 13,15 Juta KL Biodiesel B35

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#B35

Berita Terkini

GAPKI Sambut Baik Penurunan Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit

Pertamina Teken Kontrak Suplai Bio-Solar B35 untuk PLTU Jawa 9 dan 10 di Banten

Airlangga Sanggah Pernyataan Zulhas soal B35 Penyebab MinyaKita Langka

Dimulai 1 Februari, Pemerintah Salurkan 13,15 Juta KL Biodiesel B35

Download Aplikasi JawaPos.com