<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/menimba-air.jpg" alt="Ilustrasi jamban komunal di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamban komunal di Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya terus berupaya menghentikan perilaku masyarakat buang air besar sembarangan (BABS). Salah satunya dengan program pengerjaan jamban sehat yang menyasar rumah yang tidak memiliki jamban, tentu berdampak positif bagi kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, Pemkot Surabaya mengebut pengerjaan jamban demi mencapai target Surabaya bebas BABS. Pembangunan jamban di masyarakat Surabaya dikerjakan sejak awal tahun. &rdquo;Dan, hingga Oktober ini sudah terlaksana sebanyak 6 ribu lebih jamban. Targetnya, pengerjaan jamban selesai sebanyak 8 ribu jamban pada November. Melalui program jambanisasi ini, tentunya untuk menekan risiko penyakit pada kelompok rentan, serta untuk menjaga kebersihan lingkungan,&rdquo; kata Hebi. Tahun ini, di Surabaya, ada 11 ribu pembangunan jamban gratis oleh pemkot. Pengerjaan terbagi dua yakni 8 ribu titik pengerjaan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Surabaya dan 3 ribu oleh Baznas Surabaya. &rdquo;Namun di luar 8 ribu yang sudah terdaftar program jambanisasi itu, masih ada lagi yang mendaftarkan sebanyak 1.500 warga. Dalam prosesnya kami berkoordinasi dengan Dinkes Kota Surabaya, serta pihak kecamatan dan kelurahan,&rdquo; ujar Agus Hebi Djuniantoro.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya terus berupaya hentikan perilaku warga buang air besar sembarangan (BABS) demi kesehatan lingkungan

Pemkot Surabaya Targetkan 8 Ribu Jamban Kelar Bulan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/Untitled00-1401916898.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Surabaya sukses menerima sertifikat Open Defecation Free (ODF) atau terbebas dari perilaku masyarakat buang air besar sembarangan (BABS) pada 16 Maret. Kini Kota Surabaya menuju predikat Kota Sehat 2023. &rdquo;Karena dasarnya harus kita sentuh dulu, sekarang Surabaya sudah 100 persen ODF dan kita sekarang menuju Kota Sehat. Artinya, kita bisa membuktikan kalau Surabaya sudah bebas BABS,&rdquo; kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (4/5). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, berdasar hasil Tim Verifikasi ODF Jawa Timur, Pemkot Surabaya, didorong menuju Kota Sehat 2023. Tim Verifikasi ODF Jawa Timur menyatakan, Kota Surabaya layak sebagai kabupaten/kota ODF yang ke-24 di Provinsi Jawa Timur. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01571379/begini-cara-bupati-sidoarjo-cegah-stunting-dan-babs">Begini Cara Bupati Sidoarjo Cegah Stunting dan BABS</a> &rdquo;Kita gunakan anggaran APBD untuk pengerjaan jamban, serta didukung dengan Baznas Surabaya. Sudah dicek semua dan diakui Tim Verifikasi ODF Jawa Timur. Inilah transparansi program yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan melibatkan masyarakat dengan bergotong royong,&rdquo; jelas Eri. Sebab, menurut dia, penuntasan persoalan bebas BABS di Kota Pahlawan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal itu sebagaimana dengan budaya gotong royong. &rdquo;Insya Allah Surabaya siap menjadi Kota Sehat 2023. Sebab, kita sudah berhasil mengubah perilaku masyarakat agar tidak BABS. Tentunya dengan menekankan pola hidup bersih dan sehat (PHBS),&rdquo; terang Eri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01571616/di-surabaya-ribuan-pelaku-usaha-tumbuh-selama-bulan-puasa">Di Surabaya, Ribuan Pelaku Usaha Tumbuh Selama Bulan Puasa</a>

Surabaya menerima sertifikat Open Defecation Free (ODF) atau terbebas dari perilaku masyarakat buang air besar sembarangan (BABS)

Bebas BABS, Surabaya Raih Kota Sehat 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/WhatsApp-Image-2023-05-03-at-211314-1255462137.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (tiga dari kiri)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (tiga dari kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kesehatan Sidoarjo menyatakan, masih ada 5.827 rumah di Kabupaten Sidoarjo yang belum memiliki jamban. Nah, hari ini, Pemkab Sidoarjo menerima bantuan jamban sehat dari kegiatan mahasiswa Polkesbaya yang melakukan KKN di Kabupaten Sidoarjo. &rdquo;Bantuan 100 jamban sehat ini menjadi salah satu solusi penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo yang diterima melalui kegiatan KKN mahasiswa Poltekkes Kemenkes RI,&rdquo; ucap Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Fenny Apridawati. Kendati masih ada ribuan rumah yang mempunyai jamban, menurut Fenny, Open Defecation Free (ODF) atau buang air besar sembarangan di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami penurunan. Namun, masih ada 5.827 keluarga yang perlu diberikan edukasi agar tidak BABS. Fenny mengungkapkan, semua itu hasil kinerja kader kesehatan maupun kader PPKBD. Penurunannya hampir 800 orang yang sudah tidak BABS dari angka sebelumnya yang mencapai 6.696 keluarga. &rdquo;Kondisi sekarang sudah 5.827 keluarga yang sudah tidak ODF artinya sudah ada penurunan hampir 800 orang yang sudah tidak BABS, ini merupakan hasil keringat bersama-sama sanitarian dan teman-teman kader kesehatan maupun kader PPKBD,&rdquo; ucap Fenny Apridawati. Pemkab Sidoarjo mendapatkan bantuan 100 unit jamban sehat dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya (Polkesbaya). Jamban sehat itu akan disalurkan kepada desa-desa yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo. Di antaranya Desa Wonoayu 9 jamban, Desa Kepadangan 59 jamban, Desa Balongdowo 29 jamban, Desa Sugihwaras 3 jamban. Selain itu, PT Tjiwi Kimia memberikan 5.651 jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi para tenaga kesehatan dan kader kesehatan di Kabupaten Sidoarjo.

Dinas Kesehatan Sidoarjo menyatakan, masih ada 5.827 rumah di yang belum memiliki jamban. Pemkab jalin kerja sama untuk turunkan angka BABS

Waduh, Ribuan Rumah Sidoarjo Belum Punya Jamban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/WhatsApp-Image-2023-05-03-at-210615-2550489440.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bersama para kader kesehatan." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bersama para kader kesehatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Peringatan hari Kartini 2023 di Sidoarjo melibatkan ibu-ibu kader kesehatan. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengajak ibu-ibu kader penggerak kesehatan lebih getol mengampanyekan hidup sehat guna mencegah stunting dan BABS (buang air besar sembarangan). Bupati Muhdlor juga mendorong keterlibatan perusahaan-perusahaan di Sidoarjo berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di tempat kerja masing-masing. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) diharapkan untuk lebih diintensifkan lagi di masyarakat. Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor itu mengapresiasi pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Kontribusi seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sidoarjo. &rdquo;Permasalahan stunting maupun BABS butuh penanganan bersama agar permasalahan tersebut cepat terselesaikan,&rdquo; ujar Ahmad Muhdlor Ali. &rdquo;Untuk itu kami ingin menggugah, membuka semua perusahaan bersama-sama melahirkan generasi-generasi unggul. Kami juga mengajak perusahaan berkontribusi aktif, memberikan perhatian terkait BPJS Ketenagakerjaan bagi kader-kader kesehatan se-Kabupaten Sidoarjo,&rdquo; tambah dia. Gus Muhdlor juga mengimbau perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sidoarjo memberikan perhatian lebih kepada pekerja perempuan yang sedang menyusui. Tiap perusahaan wajib sediakan ruang laktasi. Perusahaan juga diharapkan memberikan waktu bagi pekerja perempuan untuk bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. &rdquo;Hal ini menjadi salah satu komitmen kami untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo,&rdquo; ucap Ahmad Muhdlor Ali.&nbsp; &rdquo;Saya mengimbau perusahaan-perusahaan menyiapkan dan melonggarkan waktu bagi pekerja perempuan untuk bisa memberikan ASI eksklusif dengan menyediakan ruang laktasi sekaligus peralatannya,&rdquo; papar dia. Gus Muhdlor menyampaikan, dari data, hanya 10 persen ibu menyusui yang bisa berikan ASI eksklusif.&nbsp; Selebihnya bayi yang lahir tidak memperoleh ASI eksklusif selama 6 bulan sampai 2 tahun. &rdquo;Padahal menyusui salah satu menjaga kesehatan bagi para ibu. Aktivitas tersebut dapat mencegah kanker payudara,&rdquo; terang Ahmad Muhdlor Ali. Dia meminta peran kader kesehatan memberikan edukasi agar capaian pemberian ASI eksklusif makin meningkat. Selain itu, dia meminta kader kesehatan mengedukasi masyarakat terkait BABS yang menyebabkan bakteri E-coli. &rdquo;Pada semua kader PPKBD pada saat menyampaikan edukasi di bawah diimbau menyampaikan dengan menggunakan bahasa&nbsp; yang mudah dimengerti masyarakat,&rdquo; ujar Ahmad Muhdlor Ali. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Fenny Apridawati menyampaikan, PT Tjiwi Kimia memberi bantuan kepada kader kesehatan berupa keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan selama 3 bulan. Dia menambahkan, apresiasi itu layak diberikan kepada kader-kader kesehatan yang menjadi pejuang menurunkan stunting. Kader kesehatan sosialisasikan pemberian ASI eksklusif kepada seluruh keluarga di Kabupaten Sidoarjo. &rdquo;Kurang lebih terdapat 13.014 kader kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Dari ribuan kader kesehatan itu, yang merangkap PPKBD sekitar 400 orang. Sedangkan kader kesehatan yang merangkap sub PPKBD sejumlah 2.747 orang,&rdquo; papar Fenny Apridawati. &rdquo;PT Tjiwi Kimia memberikan support CSR dengan mengikutsertakan para kader PPKBD dan kader kesehatan ke BPJS Ketenagakerjaan selama 3 bulan,&rdquo; terang Fenny Apridawati.

Bupati Sidoarjo Muhdlor Ali ajak ibu-ibu kader penggerak kesehatan lebih getol mengampanyekan hidup sehat guna mencegah stunting dan BABS

Begini Cara Bupati Sidoarjo Cegah Stunting dan BABS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/FENNY-APRIDAWATI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perilaku warga Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di wilayah Sidoarjo, sejauh ini masih cukup banyak. Dari catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, sedikitnya terdapat 7.015 warga yang belum mempunyai jamban memadai. Data itu hasil verifikasi tentang data akses jamban di setiap kecamatan.  Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sidoarjo Sri Andari mengatakan, memang belum semua warga bisa menjalankan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Berdasarkan data yang dilakukan, Kecamatan Krian menjadi wilayah terbanyak BABS.  Dari 33.254 rumah di Kecamatan Krian, sudah ada sebanyak 1.945 rumah yang memiliki jamban ideal. ‘’Artinya, masih ada 1.345 orang yang belum,’’ ujarnya seperti dilansir Jawa Pos Radar Sidoarjo (16/12).  Meski sudah ada jamban ideal, perilaku warga juga mesti ikut diubah. Menurut Sri Andari, jika tidak diubah maka warga tetap akan tetap BABS. “Mungkin karena masih ada jamban di sungai, itu yang membuat mereka tidak berubah,” katanya.  Sementara itu, Kepala Dinkes Sidoarjo Fenny Apridawati menyatakan, saat ini pihaknya sedang berupaya untuk meningkatkan Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari perilaku BABS. Diakui, sejauh ini perilaku BABS di Sidoarjo masih cukup tinggi. Namun, sebetulnya secara fisik rumah tangga yang mempunyai jamban sehat sudah 97 persen.  Dari sebanyak 353 desa se-Kabupaten Sidoarjo, kondisi desa yang ODF ada 194 desa. Jadi, masih ada 159 desa yang belum ODF. Fenny menjelaskan, perilaku BABS banyak ditemukan di desa dengan septic tank dialirkan ke sungai. Bahkan, masih belum mempunyai jamban sehat sama sekali.  Menurut Fenny, jika di sebuah desa terdapat satu RT atau lebih dengan septic tank masih dialirkan ke sungai atau tidak mempunyai jamban sehat, maka termasuk kategori BABS. ‘’Artinya, mereka masih dikatakan belum ODF,’’ ungkap mantan kepala Dinasker itu.

Warga Kecamatan Krian, Paling Banyak BABS di Kabupaten Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waspadai-bab-berdarah-bisa-jadi-gejala-kanker-usus_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Buang air besar berdarah bisa jadi gejala kanker usus." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Buang air besar berdarah bisa jadi gejala kanker usus.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti mengatakan akan mengecek kembali data 700 ribu orang di DKI yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tahun 2021 yang disampaikan Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.  "Kita cek ulang ya, jadi ODF (Open Defecation Free) itu ada definisinya sendiri yang ditetapkan oleh kemenkes," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (11/10).  Widyastuti menyatakan bahwa pihaknya selama ini selalu bersama stakeholder terkait untuk memastikan agar warga DKI dapat BAB di tempat yang seharusnya.  "Kita selalu bersama dengan perangkat kelurahan memastikan bagaimana warga melakukan buang air dengan benar," jelasnya.  "Tentu kita selalu bekerja sama lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tentang pemenuhan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) dengan baik sesuai standar," sambungnya.  Oleh karena itu, ia mengatakan akan mengecek lebih lanjut data yang disampaikan DPRD DKI terkait jumlah warga yang masih BAB sembarangan dan disebut diambil datanya dari Dinkes DKI.  "Perlu kita cek ulang karena definisinya sangat-sangat apa ya, yang namanya defikasi buang air besar sembarang itu kan seperti apa ya kan? Artinya saat ini kita tahu kebiasaan membuang pampers, itu kan termasuk," tandasnya.  Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak warga Jakarta yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Hal itu jelas membuat soal sanitasi di ibu kota yang tergolong buruk di beberapa wilayah.  Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Thopaz Nugraha Syamsul mengatakan bahwa banyaknya warga yang masih BABS tersebut sama seperti data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta tahun lalu.  "Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021, menyebutkan bahwa masih ada 770 ribu warga Jakarta yang buang air besar sembarangan (BABS) atau open defecation," ujarnya, dikutip Kamis (10/11).  Untuk diketahui, open defecation yang dimaksud artinya kegiatan buang air besar di luar ruangan toilet yang tak memiliki jaringan sanitasi. Lokasinya seperti di sungai atau kali, semak-semak, perkebunan, hutan, parit, hingga jalanan.  Oleh karena itu, Thopaz meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) tambahan untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya. Dengan begitu, PAL Jaya dapat menambah tanki septic atau septic tank komunal di tempat yang masih marak BABS ini.  "Untuk itu, perlu penguatan anggaran pada Perumda PAL Jaya yang dialokasikan dalam penyediaan tangki septik Komunal bagi kawasan pemukiman padat penduduk dan kumuh," pungkasnya.

Data 700 Ribu Warga Masih BAB Sembarangan, Dinkes DKI: Kita Cek Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/paciran-ketambahan-210-jamban-sehat_m_122223.jpeg" alt="MENUJU BEBAS BUANG AIR SEMBARANGAN: Dari kiri, Head of JAPFA Foundation Andi Prasetyo, Dirut PT Jakamitra Imam Utomo, dan Bupati Lamongan Fadeli saat meresmikan secara simbolis 210 jamban sehat Desa Tlogosadang, Kecamatan Paciran, Lamongan." width="100%">
<figcaption>MENUJU BEBAS BUANG AIR SEMBARANGAN: Dari kiri, Head of JAPFA Foundation Andi Prasetyo, Dirut PT Jakamitra Imam Utomo, dan Bupati Lamongan Fadeli saat meresmikan secara simbolis 210 jamban sehat Desa Tlogosadang, Kecamatan Paciran, Lamongan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tinggal sedikit lagi Kabupaten Lamongan bisa merealisasikan target Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tahun 2017. Ini setelah Bupati Lamongan Fadeli pada Kamis (6/4) meresmikan pembangunan 210 jamban sehat di Desa Tlogosadang, Kecamatan Paciran, Lamongan. Saat peresmian secara simbolis tampak Head of JAPFA Foundation Andi Prasetyo, Camat Paciran Fadheli Purwanto, 15 Kepala Desa dari Kecamatan Paciran, kader pendamping desa, kader kesehatan, kader PKK desa, tokoh desa, para ulama, dan tokoh masyarakat. Pembangunan 210 jamban sehat dimulai akhir 2016 lalu dan tersebar di 15 desa. Dengan selesainya pembangunan jamban sehat tersebut, masyarakat Paciran siap menggunakan jamban sehat. Di sela peresmian, bupati mengatakan, masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan terkait usai peresmian jamban sehat. Yakni, mengubah mindset masyarakat yang selama ini tidak memiliki fasilitas jamban dirumahnya. Rata-rata penerima program ODF ini masih merasa sayang kalau jambannya sering-sering digunakan. Dengan selesainya pembangunan 210 jamban sehat oleh JAPFA Foundation, Fadeli optimistis, Kabupaten Lamongan bisa merealisasikan target Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tahun 2017. ''Perangkat daerah semakin giat memberikan sosialisasi tidak hanya terkait penggunaan jamban, namun juga mengajari masyarakat bagaimana melaksanakan pola hidup sehat,'' katanya. Sementara itu, Head of JAPFA Foundation Andi Prasetyo mengatakan bahwa pembangunan jamban sehat merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat peduli terhadap kesehatan lingkungan dengan BAB secara higienis. Selama ini, hal itu di Kabupaten Lamongan minim. Baru 60 persen desa yang memiliki jamban sehat. Hasil survei menunjukkan, kebutuhan jamban sehat di 15 desa Kecamatan Paciran sebanyak 162 unit. Jumlah tersebut sesuai dengan data KK dari BPS Kabupaten Lamongan. ''Kami (JAPFA Foundation) dan PT. Jakamitra Indonesia menambah 48 unit jamban sesuai dengan hasil survei fisik yang dilakukan oleh tim kami di lapangan. Sehingga total pembangunan jamban sehat di Kabupaten Lamongan adalah 210 unit jamban di 15 desa. Ke 15 desa yang dipilih merupakan hasil kesepakatan antara JAPFA Foundation, PT Jakamitra Indonesia dan Bupati Lamongan per tanggal 22 September 2016,'' ujarnya. Pembangunan jamban sehat, lanjut Andi, adalah landasan penting rangkaian pola hidup sehat, baik secara jasmani, rohani dan mindset. Hal ini sesuai dengan pilar kesehatan dari program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan JAPFA Foundation. Program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Paciran ini dilaksanakan di Desa Kemantren, Desa Sidokelar dan Desa Tlogosadang. ''Kami juga menyusun Buku Panduan Hidup Sehat dan gizi Seimbang, Kegiatan Diskusi Kelompok di 3 desa dan penyuluhan pentingnya jamban sehat yang bersinergi dengan program Kabupaten Lamongan atas dukungan JAPFA Foundation dan PT Jakamitra Indonesia,'' paparnya. (dio/sep)

Paciran Ketambahan 210 Jamban Sehat

babs

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#babs

Berita Terkini