<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/IMG_3181-692863358.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap dua kasus mafia tanah di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (18/10). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap dua kasus mafia tanah di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (18/10). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Jawa Barat. Potensi kerugian negara dan masyarakat akibat kasus itu lebih dari Rp 3,6 triliun. &rdquo;Alhamdulillah di pengujung masa pengabdian ini, bukan hanya terungkap, tapi juga bisa benar-benar dijelaskan kepada publik bahwa kasus mafia tanah di Bandung khususnya Dago Elos, bisa kita selesaikan,&rdquo; kata AHY seperti dilansir dari Antara usai ungkap kasus pertanahan di Bandung, Jumat (18/10). Menteri AHY menerangkan bahwa tindak pidana pertanahan dilakukan seorang tersangka yang terjadi di wilayah Pacet, Kabupaten Bandung. Modus operandi pemalsuan surat dan penggelapan jasa pengurusan perizinan pembangunan perumahan. &rdquo;Lokasi objek bidang tanah yang menjadi permasalahan ini akan dibangun perumahan sebanyak kurang lebih 264 unit untuk kasus pertama ini dengan kerugian Rp 51 miliar,&rdquo; ujar AHY. Sementara itu, untuk kasus kedua dilakukan dua orang tersangka di wilayah Dago Elos, Kota Bandung. Modus operandi yang digunakan yaitu dengan memalsukan suatu akta otentik. Dua orang tersangka tersebut telah divonis penjara 3,5 tahun. Mereka yakni Muller bersaudara dengan nilai kerugian mencapai Rp 3,6 triliun. &rdquo;Yang ini terus menjadi perhatian luas apa yang diperjuangkan masyarakat kawasan Dago Elos, Kota Bandung. Ini bahkan sejak (tahun) 2016, yang terdampak 2.000 orang, ada 360 sekian kepala keluarga yang mereka berharap keadilan,&rdquo; papar AHY. Selain itu, AHY mengatakan, terdapat 98 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi pada 2024. Dari 98 kasus yang sedang berproses, terdapat 43 kasus yang sudah memasuki penetapan tersangka, baik P-19 (berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi) maupun P-21 (berkas perkara telah lengkap setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum). Adapun khusus yang masuk tahap P-21, kata AHY, terdapat 55 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi dengan jumlah tersangka 165 orang. &rdquo;Luas objek tanah lebih dari 488 hektare dan potensi nilai kerugian ini lebih dari Rp 41 triliun. Total nilai kerugian tersebut meningkat cukup signifikan setelah tiga hari yang lalu kami melakukan pengungkapan tindak pidana pertanahan di Bekasi,&rdquo; terang AHY.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ungkap dua kasus mafia tanah di Jabar. Potensi kerugian akibat kasus itu Rp 3,6 triliun

Menteri AHY Ungkap Dua Kasus Mafia Tanah Senilai Rp 3,6 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/23/IMG-20240623-WA0005-2980168111.jpg" alt="Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono serahkan tiga sertifikat tanah wakaf di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (22/6)." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono serahkan tiga sertifikat tanah wakaf di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (22/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah wakaf. Hal itu ditegaskan melalui penyerahan tiga sertifikat tanah wakaf milik Yayasan Babul Jannatul Firdaus di Masjid Araafiul A'laa, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (22/6).&nbsp; &rdquo;Semangatnya adalah kita urus dengan cepat dan tanpa kita pungut biaya. Karena tanah wakaf memang sangat dinantikan legalitasnya,&rdquo; tegas AHY.&nbsp; Sertifikasi tanah wakaf, kata dia, dapat memberikan rasa aman pada umat beragama dalam menjalankan ibadah. Untuk itu, AHY menginstruksikan jajarannya agar terus menggalakkan sertifikasi bagi tanah-tanah wakaf. Adapun tiga sertifikat yang diserahkan diperuntukkan bagi bangunan Masjid Araafiul A'laa, tempat pendidikan Alquran, dan fasilitas pendukung masjid. Sebelumnya, karena ketidaktahuan adanya risiko muncul konflik di kemudian hari, tanah masjid disertifikatkan atas nama Ketua Yayasan terdahulu. Kemudian, atas kolaborasi antara yayasan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pontianak, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, akhirnya sertifikat Masjid Araafiul A'laa menjadi sertifikat tanah wakaf.&nbsp; &rdquo;Sertifikat yang diserahkan ini berbentuk elektronik, sehingga lebih aman,&rdquo; ungkap AHY. AHY pun mengimbau, seluruh masyarakat, khususnya Pontianak dan Kalimantan Barat segera mengurus sertifikat tanah miliknya. Khususnya, tanah wakaf. Dengan begitu ada kepastian hukum.&nbsp; Sebelumnya, AHY juga menyerahkan sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Kubu Raya. Menurut dia, itu merupakan pertama kali Sertifikat Tanah Elektronik diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat. Dia menyampaikan, sertifikat tanah elektronik itu bisa memberikan rasa aman karena seluruh data pertanahan disimpan dalam bentuk digital. Hal itu juga bisa mempersempit ruang gerak mafia tanah karena sertifikat tidak mungkin lagi dipalsukan. &rdquo;Mengapa kita galakkan ini? Karena dengan sertifikat tanah elektronik harapannya bukan hanya lebih ringkas, karena tidak perlu di-print, tapi juga tidak mudah kalau ada yang menduplikasi, menggandakan, dan memalsukan,&rdquo; ucap AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono pastikan komitmen pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah wakaf

AHY: Kita Urus Sertifikat Tanah dengan Cepat Tanpa Dipungut Biaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/WhatsApp-Image-2023-12-09-at-153641-3793861115.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bersama warga Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidung, pada Jumat (8/12)." width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bersama warga Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidung, pada Jumat (8/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 503 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada 255 perwakilan penerima. Hadi menyerahkan langsung door to door ke sejumlah rumah warga Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, pada Jumat (8/12). Seraya menyerahkan sertipikat, Hadi Tjahjanto menanyakan kegunaan tanah yang disertipikatkan bagi para penerima. Mayoritas warga Desa Tepus memanfaatkan tanah sebagai kebun dan juga dijadikan sebagai tempat penginapan untuk wisatawan. &rdquo;Kebanyakan sertipikat yang saya serahkan ini untuk tegalan atau kebun. Saya lihat di desa ini juga banyak homestay, wisatawan datang di sini, tidur di sini. Saya kira di sini tempat yang bagus, sehingga sertipikat ini bisa digunakan untuk usaha, untuk memperbaiki rumah, kemudian wisatawan datang ke sini. Tentunya perekonomian bisa langsung naik, bisa tumbuh,&rdquo; ungkap Hadi Tjahjanto. Di titik terakhir lokasi penyerahan, Menteri ATR/Kepala BPN meriung bersama warga desa di pinggir tebing. Di bawah rindangnya pohon, dia menanyakan satu per satu kepada masyarakat terkait biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan sertipikat. &rdquo;Masyarakat di sini senang, jujur, saya tanya bayarnya hanya Rp 150.000 per bidang. Jadi sesuai dengan target pemerintah kita memberikan Rp 150.000 sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri,&rdquo; tambah Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto. Lebih lanjut Hadi Tjahjanto mengungkapkan, target pendaftaran tanah di Gunung Kidul sebanyak 842.000 bidang dan sudah tercapai kurang lebih 710.000 bidang. Artinya, 85 persen bidang tanah di Gunung Kidul sudah terdaftar. &rdquo;Sebentar lagi di akhir tahun saya yakin 100 persen semuanya terdaftar," ucap Hadi. &rdquo;Tapi yang paling penting adalah dampak penambahan nilai ekonominya ada Rp 1 triliun untuk Gunung Kidul, ini dari hasil pembagian sertipikat yang di hak tanggungan (dijadikan akses modal ke perbankan) untuk kegiatan ekonomi,&rdquo; terang Hadi Tjahjanto. Tujuan penyerahan sertipikat secara door to door, menurut Menteri ATR/Kepala BPN untuk memastikan jalannya proses sertipikasi tanah sesuai peraturan yang berlaku. &rdquo;Hampir seluruh wilayah saya berikan secara langsung, door to door, baik itu Sumatra, Kalimantan, bahkan Papua. Tujuannya adalah saya ingin mendengarkan secara langsung dari masyarakat bagaimana proses pengurusan sertipikat dengan program PTSL ini, apakah dipersulit atau tidak,&rdquo; ucap Hadi Tjahjanto. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lampri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Suwito beserta jajaran, dan Bupati beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Gunung Kidul.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto serahkan 503 sertipikat tanah hasil program PTSL kepada 255 perwakilan penerima di Kabupaten Gunung Kidul

Meriung Bersama Warga Desa Tepus Gunung Kidul, Hadi Tjahjanto Pastikan Sertifikasi Genjot Ekonomi Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/6-Desember-2023-Kompak-1498862187.jpg" alt="BI dan Kementerian ATR Kerja sama Pengembangan UMKM (muhammadiyah.or.id)" width="100%">
<figcaption>BI dan Kementerian ATR Kerja sama Pengembangan UMKM (muhammadiyah.or.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengembangkan dan memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Deputi Gubernur BI, Juda Agung, menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian ini mencerminkan komitmen dari semangat sinergisitas antara Bank Indonesia dan Kementerian ATR/BPN dalam mendorong kemajuan UMKM sejalan dengan peran strategis mereka dalam perekonomian Indonesia.&nbsp; Perjanjian tersebut melibatkan Deputi Gubernur BI, Juda Agung, dan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana. Dilansir oleh JawaPos.com dari Antaranews Rabu (6/12), tujuan utama dari kerja sama ini adalah mensinergikan tugas, fungsi, dan kewenangan kedua belah pihak dalam kegiatan pengembangan UMKM. Disertai harapan dapat mendorong UMKM agar lebih berdaya saing dan berkontribusi pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Ruang lingkup perjanjian mencakup berbagai aspek, seperti fasilitasi peningkatan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia di bidang pertanahan dan UMKM, melibatkan penelitian, pelatihan, dan penyediaan informasi narasumber. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013443435/umkm-terbaik-tanah-air-siap-unjuk-gigi-di-pasar-global">UMKM Terbaik Tanah Air Siap Unjuk Gigi di Pasar Global</a> Selain itu, kerja sama juga mencakup fasilitasi perluasan akses pasar untuk UMKM melalui sarana pemasaran digital, dengan tujuan memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM. Aspek penting lainnya adalah peningkatan akses pembiayaan untuk UMKM dengan fokus pada literasi keuangan, pengelolaan keuangan, dan dukungan agar UMKM dapat terhubung dengan lembaga keuangan untuk memperoleh tambahan permodalan. Dalam konteks legalitas, Juda Agung menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh UMKM terkait kualitas dan kuantitas produk utama, terutama untuk ekspor. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya aspek legalitas untuk mendukung UMKM dalam naik kelas dan mendorong inovasi, khususnya dalam produk ramah lingkungan dan digitalisasi UMKM. Suyus Windayana dari Kementerian ATR/BPN menambahkan bahwa kementeriannya siap memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan legalitas atas tanah yang mereka miliki, sejalan dengan komitmen tersebut yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Melalui kerja sama ini, diharapkan UMKM dapat mengatasi berbagai tantangan dan memperoleh dukungan yang holistik untuk pertumbuhan dan perkembangannya di Indonesia. ***

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian ATR BPN bekerja sama mengembangkan dan memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Kompak Majukan UMKM, BI dan Kementerian ATR Kerja sama Pengembangan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/WhatsApp-Image-2023-10-05-at-163415-4222376916.jpg" alt="Kuasa hukum penggugat Madsanih Manong menyebut, bukti-bukti yang diberikan BPN cukup janggal pada kasus sengketa lahan di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat yang menyeret Pemprov DKI Jakarta." width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum penggugat Madsanih Manong menyebut, bukti-bukti yang diberikan BPN cukup janggal pada kasus sengketa lahan di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat yang menyeret Pemprov DKI Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kasus sengketa lahan di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat yang menyeret Pemprov DKI Jakarta memasuki tahap kesimpulan. Pada akhir masa persidangan perdata itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat mengajukan bukti baru kepada majelis hakim. Kuasa hukum penggugat Madsanih Manong menyebut, bukti-bukti yang diberikan BPN cukup janggal. Di antaranya mengenai surat pelepasan hak atas tanah Nomor 2 Tahun 1984 dari pemilik pertama yang bernama Satim bin Mian kepada Royanto Kurniawan sebagai direktur PT Tamara Green Garden. &rdquo;Padahal pada 1981 Satim bin Mian telah melakukan penjualan kepada Teppy dengan akta jual beli Nomor 987/12/JB/1981,&rdquo; ujar Madsanih di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bukti lain yang membingungkan, kata Madsanih, adanya surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani Letty Latifah tertanggal 18 Maret 1986. Versi BPN, surat pernyataan itu disaksikan dan diketahui Lurah Pegadungan dengan Nomor 109/1.711.oi/86 dan Nomor 109/1.711.i/86. Namun, setelah ditelusuri, mantan Lurah Pegadungan Kalideres Jakarta Barat yang saat itu menjabat Suhaemi Gaos, tidak mengakui hal tersebut. &rdquo;Berdasar keterangan beliau memang tidak pernah melihat atau menyaksikan surat pernyataan tersebut. Dan anehnya hingga hari ini, data yang ada di Kelurahan Pegadungan Jakarta Barat, pada leter C adalah atas nama Teppy dengan Nomor Surat Keterangan 151/1.711.1,&rdquo; jelas Madsanih. Madsanih mendesak aparat penegak hukum melihat fenomena kasus pertanahan di wilayah Kalideres. Dia mencium dugaan keterlibatan mafia tanah. Sehingga sertifikat HGB Nomor 16007 dan 16008 bisa diterbitkan BPN Jakarta Barat meski berdasar data yuridis tidak sesuai. &rdquo;Karena salah satu syarat membuat sertifikat itu harus ada keterangan dari pihak kelurahan atau PM 1. Dan bukan surat pernyataan seseorang. Ini sangat aneh dan janggal bisa terbitnya Sertifikat SHGB Nomor 16007 dan 16008 yang akhirnya dimiliki Pemprov DKI dan berubah menjadi sertifikat hak pakai,&rdquo; papar Madsanih. Dengan adanya temuan dalam sidang tersebut, menurut dia, jelas terdapat indikasi pidana dan dugaan permainan mafia tanah yang melibatkan beberapa oknum institusi pemerintah. &rdquo;Ini momentum kita untuk lakukan gugatan pidana agar semua oknum yang terlibat bisa dipenjara dan uang APBD bisa diselamatkan. Karena pembelian lahan yang sekarang menjadi Taman Kumbang Sereh ini berasal dari APBD 2017,&rdquo; papar Madsanih. Kasus itu mencuat dari adanya dugaan Pemprov DKI membeli lahannya sendiri oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta seluas 6.312 meter persegi senilai Rp 54.573.800.000. Padahal, lahan tersebut sejatinya merupakan fasos fasum yang seharusnya diserahkan Puri Gardenia II kepada Pemprov DKI. Adapun, nilai proyek pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) pada 2018, Dinas Kehutanan DKI kala itu, sebesar Rp 131.182.150.000 yang kini telah dibangun Taman Kumbang Sereh. Usai persidangan, pihak Pemprov DKI dan BPN Jakarta Barat memilih bungkam atas kasus lahan tersebut.

BPN Jakbar ajukan bukti baru kepada majelis hakim atas kasus sengketa lahan di Pegadungan, Kalideres, yang menyeret Pemprov DKI Jakarta

Polemik Pemprov DKI Diduga Beli Lahan Sendiri di Kalideres, Penggugat: Bukti BPN Janggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG_20221008_212239-1067876750.jpg" alt="Ilustrasi titik Nol IKN Nusantara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi titik Nol IKN Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menerbitkan edaran baru. Yakni menyangkut pertanahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara&nbsp;yang ditetapkan pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. &rdquo;Ada indikasi transaksi jual beli lahan masih dilakukan setelah IKN Nusantara ditetapkan, ujar Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni seperti dilansir dari Antara, Senin (22/5). Dengan adanya indikasi aktivitas transaksi jual beli lahan tersebut, sesuai instruksi kepala negara (presiden), lanjut dia, Kementerian ATR/BPN segera menerbitkan edaran baru menyangkut pertanahan di kawasan IKN Nusantara. &rdquo;Presiden minta tidak ada lagi transaksi jual beli terkait tanah di kawasan IKN Nusantara,&rdquo; tambah Raja Juli Antoni. Kementerian ATR/BPN, lanjut dia, segera menerbitkan edaran baru yang menegaskan setiap terjadi transaksi jual beli tanah di kawasan IKN Indonesia baru tidak akan diakui sebagai alas hak atas lahan bersangkutan. &rdquo;Edaran baru tersebut untuk mencegah terjadi transaksi jual beli lahan di bawah tangan, sehingga mencegah terjadi spekulan yang membuat harga tanah tidak terkendali,&rdquo; terang Raja Juli Antoni. Kementerian ATR/BPN sebelumnya&nbsp;telah menerbitkan edaran yang menyebutkan tidak ada transaksi pengalihan tanah di kawasan IKN Nusantara, untuk mencegah spekulan harga tanah yang tidak terprediksi. Edaran tersebut mengatur pembatasan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah, serta pembatasan penyelenggaraan layanan atau administrasi pertanahan di kawasan IKN Indonesia baru. &rdquo;Surat edaran itu diterbitkan pada 14 Februari 2022, tapi masih ditemukan aktivitas jual beli lahan di kawasan IKN Nusantara,&rdquo; ujar Raja Juli Antoni. Dia mengatakan, tanah di kawasan IKN Nusantara tidak bisa diperjualbelikan&nbsp;dan ATR/BPN tidak mengakui alas hak tanah yang diperjualbelikan di kawasan IKN Nusantara. Lahan atau tanah lokasi IKN Indonesia baru terbagi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), dan kawasan pemerintahan serta kawasan pendukung, pada KIPP sekitar 90 persen adalah kawasan hutan yang dimiliki dan dikuasai negara.

Kementerian ATR/BPN segera terbitkan edaran baru menyangkut pertanahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Kementerian ATR/BPN Terbitkan Edaran Baru Menyangkut Kawasan IKN Indonesia Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-28-at-14.54.58.jpg" alt="Kakanwil Jonahar didampingi Kabid PHP Yannis, Kakantah Banyuwangi Budiono dan Kabag TU Ribut. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kakanwil Jonahar didampingi Kabid PHP Yannis, Kakantah Banyuwangi Budiono dan Kabag TU Ribut. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Jonahar mengimbau masyarakat menggunakan loket layanan prioritas. Layanan itu tersedia di semua kantor pertanahan di Jawa Timur.  Menanggapi demo masyarakat di Kantor Pertanahan Banyuwangi, Jonahar langsung memanggil kepala kantor untuk diklarifikasi. Pihaknya telah meminta klarifikasi terkait demo di Banyuwangi.  ”Pelayanan harus berstandar pada Peraturan Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Pelayanan Pertanahan,” tutur Jonahar.  Apabila ada yang kurang dari persyaratan tersebut, lanjut Jonahar, di lapangan harus dikembalikan kepada bersangkutan melalui surat secara resmi.  ”Kalau memang tidak ada yang kurang harus segera diselesaikan dengan baik. Hal ini saya tekankan kepada Pak Kakan Kabupaten Banyuwangi agar supaya betul-betul dilaksanakan dengan baik,” terang Jonahar.  Dengan begitu, menurut dia, masyarakat bisa mengetahui proses, jangka waktu, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Itu seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan.  ”Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” terang Jonahar.  Dia meminta agar para pemohon datang langsung tanpa kuasa. Dengan mendatangi loket prioritas yang buka setiap hari kerja dan loket pelataran yang buka setiap Sabtu dan Minggu.  ”Tetapi ingat, persyaratan lengkap seperti KTP, KK, dan surat-surat tanah harus berprosedur dan jelas perolehannya. Dengan demikian akan lancar semua. Nanti prosedur kita tempel semua di dinding dengan terbuka biaya-biayanya,” ujar Jonahar, mantan Kakanwil BPN Provinsi Jateng itu.  Terpisah, Kakantah Banyuwangi Budiono mengatakan, apa yang terjadi di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Kakanwil.  ”Semua sudah saya mapping dan seperti yang disarankan Pak Kakanwil, di Banyuwangi ada sekitar 6.000 sampai 7.000 permohonan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada,” papar Budiono.  Menurut dia, semua berkas pertama kali yang masuk dilakukan proses klarifikasi alas hak agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Itu untuk pengurusan sertifikat tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan.  ”Semuanya perlu diklarifikasi,  mau tidak mau masyarakat juga perlu tahu apa proses yang menjadi dengan miliknya. Mulai dari awal dan sampai kita terbitkan sertifikat,” terang Budiono.  ”Namun, ada beberapa yang tidak sesuai dengan alas hak. Itu perlu kita kaji lagi, jangan sampai masyarakat sudah benar, kemudian karena kepengurusan oleh oknum jadi masyarakat yang dirugikan kemudian hari,” tambah Budiono.  Puluhan warga mendatangi kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Banyuwangi, Senin (20/3). Massa yang mengatasnamakan Forum Warga Banyuwangi (FWB) itu mempermasalahkan pelayanan ATR BPN Banyuwangi dan kualitas sertifikat tanah yang telah dikeluarkan.

Kakanwil BPN Jatim Imbau Masyarakat Pakai Loket Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Pembangunan-Shortcut-Mengwitani-Singaraja-010919-fik-51.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan jalan Mengwitani-Singaraja di kawasan Pegayaman, Buleleng, Bali. Fikri Yusuf/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan jalan Mengwitani-Singaraja di kawasan Pegayaman, Buleleng, Bali. Fikri Yusuf/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali I Ketut Sukra Negara mengatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi ditargetkan selesai dan sudah terbayar semua pada 2024.  ”Lahan yang diperlukan untuk pembangunan tol itu seluas 1.133 hektare, yang terbentang dari Gilimanuk sampai Mengwi dengan panjang lebih dari 96 kilometer,” kata Sukra Negara seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Rabu (1/2).  Menurut Sukra, memang bukan perkara yang mudah membebaskan lahan yang begitu luas untuk pembangunan tol itu karena tak hanya menggunakan lahan milik pemerintah daerah, tetapi juga lahan milik masyarakat. Untuk jalur tol di lahan yang dikelola Perusda di daerah Pekutatan-Kabupaten Jembrana, sebagian sudah dibayarkan. Sedangkan yang lain sedang dalam pemasangan patok oleh tim Badan Pertanahan Nasional (BPN).  ”Setelah pemasangan patok selesai, baru akan ada tim BPN untuk melakukan survei untuk persiapan sebelum nanti dilaksanakan penilaian harga oleh tim independen,” ujar Sukra Negara.  Sukra menegaskan, tidak ada pembebanan dana APBD untuk pembebasan lahan Tol Gilimanuk-Mengwi yang menghubungkan kawasan Bali bagian tengah hingga ujung barat Bali tersebut. Anggaran pembebasan lahan berasal dari pihak ketiga atau konsorsium.  Dia menambahkan, tim penilaian harga pada lahan yang dibebaskan untuk proyek tol Gilimanuk-Mengwi itu merupakan tim independen yang terdiri atas berbagai komponen.  ”Tim penilai lahan itu independen. Pemerintah tidak terlibat di dalamnya. Nanti memakai sistem lelang. Siapa pemenangnya, itu yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian,” tutur Sukra.  Penilaian lahan, lanjut dia, meliputi nilai keseluruhan yakni nilai bangunan dan nilai tanah. Harga ditetapkan tim penilai.  Sebelum dilakukan penelitian, juga akan melibatkan masyarakat pemilik tanah, masyarakat diajak berkomunikasi, berdiskusi sehingga terjadi kesepakatan harga.  ”Yang jelas, tidak serta merta harga ditetapkan begitu saja. Tetapi melibatkan masyarakat atau pemilik lahan karena akan dinilai tidak saja tanahnya, tetapi juga nilai bangunannya,” papar Sukra Negara.  Demikian pula bagi masyarakat yang memiliki tempat suci berupa pelinggih atau sanggah itu juga akan dinilai. Termasuk proses upacara dan upakara (sesajen) yang digunakan.  ”Tim independen juga akan melibatkan dari unsur PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) setempat untuk menilai dari sisi upakara berupa ritual dan sesajen yang digunakan sebelumnya untuk penyucian bangunan suci,” terang Sukra.

Pembebasan Lahan Tol Gilimanuk-Mengwi Ditargetkan Selesai 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/properti.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan perumahan sederhana yang banyak diminati konsumen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan perumahan sederhana yang banyak diminati konsumen. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk guna mendorong percepatan proses penyelesaian sertifikat milik debitur serta calon debitur Bank BTN.  Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan kemitraan dalam rangka percepatan persertipikatan rumah untuk rakyat ini dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  Hadi berharap program yang dijalankan bersama BTN dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Termasuk, mencegah timbulnya sengketa dan konflik pertanahan.  “Kerja sama ini dilaksanakan untuk mendukung persertipikatan khususnya bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya, agar mereka bisa tersenyum manis karena selain memiliki rumah, mereka juga memiliki kepastian hukum hak atas tanah,” tutur Hadi dalam keterangannya di Jakarta.  Kemitraan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank BTN dan Kementerian ATR/BPN tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang serta Jasa dan Layanan Perbankan. Dalam kesempatan yang sama, juga ditandatangani dua Perjanjian Kerja Sama terkait lingkup kerja tersebut di Gedung Kementerian ATR/BPN.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah tegas dari Kementerian ATR/BPN dalam memberantas para mafia tanah. Pasalnya, penyediaan rumah rakyat dalam rangka Program Satu Juta Rumah sering terhambat masalah sertifikat. Padahal, di tengah kondisi pandemi dan ancaman pemanasan global, rumah menjadi tempat teraman bagi keluarga.  Dengan kemitraan ini, lanjut Haru, akan mengakselerasi proses penyediaan rumah sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian. “Kemitraan ini akan sangat membantu masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni yang terjamin status hukumnya. Kami sangat berterima kasih atas berbagai langkah dan layanan dari Kementerian ATR/BPN yang mempermudah dalam proses penyelesaian sertifikat di Indonesia,” jelas Haru.  Haru menjelaskan lewat kerja sama ini, pihaknya akan mendaftarkan semua aset berupa tanah milik Bank BTN baik yang telah maupun akan menjadi agunan kredit. Kemudian, Haru menuturkan Kementerian ATR/BPN pun akan memberikan pencegahan dan asistensi dalam penanganan permasalahan tanah milik atau akan menjadi milik Bank BTN.  Bank BTN juga akan memberikan layanan perbankan bagi Kementerian ATR/BPN. Layanan yang diberikan tersebut mulai dari cash management hingga kemudahan memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema menarik khusus karyawan kementerian tersebut.  &nbsp;

BPN Gaet BTN Pecepat Pengurusan Penyelesaian Sertifikasi Rumah Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-06-24-at-5.59.08-PM.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang untuk mempercepat pengurusan perpanjangan hak guna usaha di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.  KPK mendalaminya melalui pemeriksaan 10 orang saksi di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, Selasa (11/10). Pemeriksaan itu bagian dari penyidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan izin hak guna usaha (HGU) di Kanwil BPN Provinsi Riau.  ”Didalami pengetahuannya, antara lain dugaan adanya arahan dari salah satu pejabat di Kanwil BPN Riau yang terkait dengan perkara ini untuk mempercepat pengurusan perpanjangan HGU dari pihak swasta yang telah memberikan sejumlah uang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Rabu (12/10).  Sepuluh orang saksi yang diperiksa itu adalah Kabid Survei dan Pemetaan pada Kanwil Pertanahan Provinsi Riau Dwi Handaka Purnama, Analis Pengukuran dan Pemetaan Kanwil Provinsi Riau Oka Pratama, Kabid Survei Pengukuran Pemetaan Kanwil Provinsi Riau (2016-2019) R. Ahmad Saleh Mandar, Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil Pertanahan Provinsi Riau Umar Fathoni.  Berikutnya, fungsional penata pertanahan muda Kanwil BPN Provinsi Riau Indrie Kartika Dewi, penata pertanahan muda pada Kanwil BPN Provinsi Riau Masrul, PNS pada Kanwil BPN Provinsi Riau Desi Ekawati, pegawai honorer pada bidang penetapan hak dan pendaftaran MHD. Khoiril, administrasi umum pada Kanwil BPN Provinsi Riau Rijal Ariq, PPNPN bidang penetapan hak dan pendaftaran seksi hubungan tanah kumonal dan PPAT pada Kanwil BPN Provinsi Riau Roby Atthariq.  KPK membuka penyidikan baru kasus dugaan suap dalam pengurusan perpanjangan HGU oleh pejabat di Kanwil BPN Provinsi Riau. Penyidikan itu dilakukan untuk menindaklanjuti proses persidangan dan fakta hukum terkait adanya suap dalam perkara terdakwa mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.  KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka. Namun, untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana, dan pasal yang disangkakan akan diumumkan saat penyidikan kasus itu telah cukup.  Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah Kantor Kanwil BPN Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Senin (10/10). Tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti berupa dokumen pengajuan dan perpanjangan HGU yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus.  Andi Putra sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka penerima dalam kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin HGU sawit di Kabupaten Kuansing, Riau. Sedangkan tersangka pemberi adalah Sudarso selaku General Manager PT Adimulia Agrolestari.  Dalam kasus tersebut, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru telah memvonis Andi Putra dengan pidana penjara selama lima tahun dan tujuh bulan ditambah denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.  Atas vonis tersebut, JPU KPK menyatakan upaya hukum banding. Adapun alasan banding, di antaranya terkait tidak dipertimbangkannya soal tuntutan uang pengganti dan pencabutan hak politik terhadap terdakwa Andi Putra.  Sementara itu, Sudarso divonis dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. KPK telah mengeksekusi Sudarso ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, berdasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

KPK Dalami Pemberian Uang untuk Percepat Pengurusan HGU di BPN Riau

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan pertanahan nasional

Berita Terkini