<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/313-Vaksin-Dengue-3705981863.jpg" alt="Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa PAPDI Sukamto Koesnoe (kiri) dan Ketua Umum Pengurus Besar PABDI Sally A. Nasution (kanan) / sumber: Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa PAPDI Sukamto Koesnoe (kiri) dan Ketua Umum Pengurus Besar PABDI Sally A. Nasution (kanan) / sumber: Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Profesor Samsuridjal Djauzi, seorang Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyatakan bahwa vaksin dengue dapat diberikan dalam dua dosis. Pemberian dosis ini dapat diberikan pada mereka yang berusia enam tahun hingga 45 tahun sebagai langkah pencegahan demam berdarah. Penjelasan ini disampaikan dalam acara peluncuran Rekomendasi Jadwal Imunisasi Dewasa tahun 2023 dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) di Jakarta pada Senin (18/12). Dikutip dari Antara pada Senin (18/12), Profesor Samsuridjal menyebutkan bahwa interval antara pemberian dosis pertama dan kedua adalah tiga bulan. Setelah itu, pemberian vaksin ulangan setelah empat tahun belum diperlukan karena tingkat antibodi masih tinggi. Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa PAPDI, Dr. Sukamto Koesnoe, menjelaskan bahwa batasan usia 45 tahun untuk pemberian vaksin didasarkan pada tinjauan dari Badan POM. Ia menegaskan bahwa PAPDI mematuhi rekomendasi dan izin edar dari Badan POM untuk menjaga konsistensi dengan kebijakan pemerintah. Vaksin dengue tidak dianjurkan untuk wanita hamil, menyusui, dan kelompok dengan imunodefisiensi seperti HIV atau gangguan imun lainnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013606388/tak-hanya-orang-dewasa-pencegahan-dbd-juga-perlu-diajarkan-sejak-usia-anak">Tak Hanya Orang Dewasa, Pencegahan DBD Juga Perlu Diajarkan Sejak Usia Anak</a> Sukamto merujuk pada studi jangka panjang yang menunjukkan bahwa vaksin dengue dapat mencegah keparahan dan tingkat rawat inap hingga 84 persen. Serta memberikan perlindungan keseluruhan terhadap demam berdarah dengan gejala hingga 61 persen. PAPDI berharap bahwa rekomendasi jadwal imunisasi baru, termasuk penggunaan vaksin dengue, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi untuk perlindungan diri. Mereka mengajak masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan perlindungan melalui vaksinasi. Terutama dalam situasi musim hujan di mana kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) cenderung meningkat. Sukamto menekankan bahwa semua orang berisiko terkena demam berdarah tanpa memandang usia, lokasi tinggal, atau gaya hidup. &nbsp;***

Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyatakan bahwa vaksin dengue dapat diberikan dalam dua dosis.

Vaksinasi Pencegahan DBD dapat Dilakukan dalam Dua Dosis, Siapa Saja yang Bisa Menerima?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/bpom-bentuk-tim-gabungan-obat-ilegal-tembus-puluhan-miliar-rupiah_m_157859.jpeg" alt="Kepala BPOM Penny K Lukito." width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM Penny K Lukito.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tak menampik maraknya penyalahgunaan obat-obatan tertentu maupun peredaran obat ilegal di Indonesia.&nbsp; Sebelum kejadian luar biasa di Kendari, Sulawesi Tenggara mencuat dan menelan puluhan korban, BPOM sebelumnya telah melakukan serangkaian kegiatan intensifikasi pengawasan dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan dan peredaran obat ilegal.&nbsp; Kepala BPOM Penny K Lukito menyatakan, masalah peredaran obat ilegal ini merupakan isu serius karena berdampak bisa merusak generasi penerus bangsa. Seluruh komponen bangsa harus bergerak bersama dan berkomitmen untul mengatasi permasalahan tersebut.&nbsp; "Untuk itu, BPOM bersama Polri, BNN, dan instansi terkait lainnya telah sepakat untuk berkomitmen membentuk Tim Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan Obat (ANPPO). Yang akan bekerja tidak hanya pada aspek penindakan, namun juga pencegahannya," kata Penny dalam konferensi pers di Kantor BPOM RI, Jakarta, Senin (18/9).&nbsp; Penny pun memaparkan serangkaian kegiatan yang pernah dilakukan lembaganya terkait penyalahgunaan dan peredaran obat ilegal. Antara lain, pada Januari 2014 ditemukan bahan baku ilegal Carisoprodol sebanyak 195 tong seberat 4.875 kilogram di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.&nbsp; Kemudian pada September 2016 ditemukan 42 juta tablet ilegal yaitu Carnophen, Trihexyphenidyl (THP), Tramadol, dan Dekstometorfan di Balaraja, Banten.&nbsp; "Tablet ilegal ini sudah dimusnahkan sebanyak 60 truk. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut memiliki nilai keenomian sekitar Rp 30 miliar," ujar Penny.&nbsp; Selanjutnya Operasi Terpadu Pemberantasan Obat-obatan Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin,Mataram, Denpasar, Makassar, Serang, dan Palangkaraya pada 17 Juli hingga 21 Juli 2017.&nbsp; Menurut Penny, dari hasil OOT tersebut, ditemukan masih adanya peredaran di toko obat, kosmetik, dan toko kelontong sejumlah 13 item dengan total nilai keekonomian mencapai Rp 3,1 miliar.&nbsp; Lalu pada Operasi Gabungan Nasional pada awal September 2017 ditemukan 12 juta butir obat ilegal yang sering disalahgunakan yaitu THP, Tramadol, dan Seledryl dengan nilai keenomian mencapai Rp 43,6 miliar di Banjarmasin.&nbsp; "Temuan ini hasil operasi gabungan nasional pemberantasan obat dan makanan ilegal yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Banjarmasin bekerjasama dengan Tim Khusus Bekantan Polda Kalsel," paparnya.&nbsp; Balai Besar POM di Makassar juga menemukan 29.000 tablet PCC yang merupakan tindak pidana di bidang obat. BPOM mengambil langkah tegas dengan merekomendasikan pencabutan izin sarana ke Kemenkes.&nbsp; "Berdasarkan hasil tersebut, masih perlu dilakukan peningkatan pengawasan yang lebih komprehensif," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Polda Sulawesi Tenggara menangkap sembilan orang diduga sebagai pengedar obat ilegal jenis Parasetamol, Cafein, dan Carisoprodol (CC) yang menyebabkan 60 lebih korban dilarikan ke rumah sakit jiwa. Lima di antaranya adalah apoteker di sebuah rumah sakit. Sembilan orang tersebut dijerat dengan Pasal 197 juncto Pasal&nbsp;106 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.&nbsp; Dari kesembilan tersangka, polisi menyita 5.227 butir obat. Hingga saat ini, polisi menggali motif tersangka mengedarkan obat-obatan tersebut dan cara mendistribusikannya.

BPOM Bentuk Tim Gabungan, Obat ilegal Tembus Puluhan Miliar Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74889_94221_BPOM-jpnn2.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berkomitmen menghadapi segala tantangan dan hadapan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan.&nbsp; Dua hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sepanjang 2016, masih banyak ditemukan pelanggaran makanan dan obat ilegal yang merugikan konsumen. Badan POM menargetkan akan memperkuat pengawasan obat dan makanan berbasis digital sebagai langkah cepat di tahun 2017. Selain itu, Badan POM juga melakukan pembentukan Badan POM di daerah serta mengedukasi masyarakat dalam mewaspadai peredaran obat ilegal. Sebagai contoh dalam mencegah dan mengawasi obat palsu dilakukan dengan pengecekan hologram. Sampai dengan November 2016, totak produk makanan dan obat ilegal yang dimusnahkan yaitu sebanyak 54.050 item dengan nilai ekonomi Rp 84,17 miliar. Pemusnahan dilakukan 14 kali selama tahun 2016. Berbagai strategi penguatan Badan POM dikedepankan menuju kemandirian pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Dalam pengawasan obat dan makanan terdapat dua aspek besar yang perlu ditekankan yaitu kemandirian pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.&nbsp; &quot;Optimalisasi sistem pengawasan yang sudah ada, perkuatan organisasi, dasar hukum, dan revitalisasi sistem pengawasan perlu dimaksimalkan agar penyimpangan bisa terdeteksi dan dicegah sedini mungkin. Apabila ditemukan bukti dapat ditindak dengan sanksi yang memberikan efek jera,&quot; kata Kepala Badan POM Penny K Lukito dalam keterangan tertulis Humas Badan POM, Selasa (3/1). Badan POM mencatat tahun 2016 terdapat 169 perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan. Sebagian besar perkara didominasi oleh Obat Tradisional Tanpa Izin Edar sebanyak 45 perkara. Total temuan obat dan makanan ilegal hingga November 2016 mencapai Rp 209,62 miliar. Sepanjang 2016 Badan POM jug fokus pada pengawasan peredaran obat kadaluarsa. &quot;Perkara di bidang obat dan makanan merupakan kejahatan kemanusiaan karena merusak masa depan dan menyasar orang lemah,&quot; tukas Penny. &nbsp;(cr1/JPG)

Begini Catatan BPOM Soal Obat dan Makanan Ilegal Sepanjang 2016

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74864_94196_BPOM-jpnn2.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI akan memperketat pengawasan obat dan makanan termasuk pemberantasan obat dan makanan ilegal. &nbsp;Pengawasan akan dilakukan dengan melibatkan peran aktif pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Berbagai perjanjian kerjasama telah diformalkan antara lain dengan kepolisian, Kejaksaan Agung, pemerintah daerah. Selain itu, BPOM juga menjalin kerja sama dengan &nbsp;pemerintah negara sahabat seperti Kazakhstan dan Ukraina. Kepala Badan POM Penny K Lukito mengatakan &nbsp;penggalangan kerja sama dilakukan dengan melakukan investigasi dan penyelidikan pelanggaran obat dan makanan. Selama 100 hari kerjanya, Penny telah melakukan beberapa kali investigasi dan menemukan sarana produksi maupun distribusi obat dan makanan ilegal. Hingga November 2016, &nbsp;nilai keekonomian produk ilegal yang ditemukan mencapai Rp 209.615 miliar. &quot;Kami juga melakukan percepatan untuk deregulasi pelayanan registrasi dalam rangka mempercepat waktu pelayanan melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi sehingga pelayanan dapat dilakukan secara online,&quot; kata Penny dalam keterangan tertulis Humas Badan POM, Selasa (3/1). Badan POM meluncurkan beberapa sistem online untuk memberi kemudahan pelaku usaha dalam memasarkan produk obat dan makanannya. Sistem yang diluncurkan antara lain e-registrasi obat baru untuk pendaftaran produk obat baru, e-SKE (Surat Keterangan Ekspor Pangan), serta PPUK (Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik) Satu Pintu.&nbsp; &quot;Fokus kami lainnya percepatan waktu layanan publik antara lain percepatan Registrasi Obat Tradisional (OT) dan suplemen makanan untuk tujuan ekspor online dari 30 hari kerja menjadi 3 hari kerja,&quot; tegas Penny. Selain itu dilakukan pula percepatan notifikasi parfum dari 14 hari kerja menjadi 3 hari kerja. Dalam waktu dekat pihaknya juga memperluas kewenangan pengawasan hingga tingkat kabupaten kota. Dalam waktu dekat juga akan dibentuk Deputi Bidang Kewaspadaan dan Penindakan yang akan lebih mengoptimalkan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Badan POM. &quot;Kami juga melakukan terobosan pengawasan berbasis digital yang akan memudahkan masyarakat memperoleh akses data dan informasi tentang obat dan makanan,&quot; jelas Penny. (cr1/JPG)

Perkuat Kerja Sama Kelembagaan, BPOM Perketat Pengawas Obat dan Makanan

badan pom

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan pom

Berita Terkini

Vaksinasi Pencegahan DBD dapat Dilakukan dalam Dua Dosis, Siapa Saja yang Bisa Menerima?

BPOM Bentuk Tim Gabungan, Obat ilegal Tembus Puluhan Miliar Rupiah

Begini Catatan BPOM Soal Obat dan Makanan Ilegal Sepanjang 2016

Perkuat Kerja Sama Kelembagaan, BPOM Perketat Pengawas Obat dan Makanan

Download Aplikasi JawaPos.com