<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/badrul-munir-676870448.png" alt="Badrul Munir" width="100%">
<figcaption>Badrul Munir</figcaption>
</figure> ETIKA&nbsp;dan organisasi profesi bagi tenaga kesehatan (nakes) sangat penting saat menjalankan profesinya. Hal itu disebabkan, selain sebagai marwah profesi, terdapat hubungan spesifik dan unik antara pasien dan nakes. Pasien begitu tinggi memberikan kepercayaan dan wewenang kepada nakes dalam proses pengobatannya, dan setiap pasien memiliki keunikan khusus dalam setiap penyakitnya meski diagnosis penyakit sama gejala bisa berbeda sehingga pengobatannya pun tidak sama persis antarpasien. Sehingga perkembangan kedokteran seluruh dunia saat ini mengarah ke pendekatan proses diagnosis dan terapi berbasis individu. Pola pengobatan berbasis individu seperti ini, bila tidak dibentengi dengan etika profesi kesehatan yang tinggi dan ketat, akan mudah disalahgunakan oleh oknum tenaga kesehatan untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mengorbankan pasien dan hukum positif di Indonesia tidak akan mampu menyentuh seluruhnya karena seribu satu alasan bisa dijadikan alibi bagi oknum dokter/nakes untuk membenarkan prosedur diagnosis dan terapi individunya. Hanya dengan etika para nakes itu bisa dikontrol dan masyarakat Indonesia terlindungi masalah kesehatannya dari hal-hal yang dilakukan oknum tenaga kesehatan. Dan, yang paling bisa menjaga etika profesi adalah organisasi profesi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan lainnya, yang terbukti relatif mampu memberi perlindungan kepada rakyat. Sebagai bukti paling akhir, selama pandemi Covid-19, organisasi dan anggota profesi kesehatanlah yang berdiri paling depan berjuang melawan pandemi ini, tenaga kesehatan di bawah organisasi profesi masing-masing mengobarkan semangat berjuang demi kemanusiaan. Karena belum ada anggaran dari pemerintah yang tersedia, semua organisasi profesi kesehatan mendorong anggotanya untuk membantu pengadaan alat pelindung diri (APD) di saat pemerintah belum mampu memberikan APD. Bahkan, banyak nakes berani memberikan pertolongan tanpa APD yang memadai sehingga banyak terinfeksi bahkan gugur saat perang melawan pandemi. Terdapat 2.087 tenaga kesehatan gugur sebagai pahlawan Covid-19 dan dari jumlah tersebut, yang terbanyak adalah dokter, yakni 751 jiwa (35,9 persen). Bahkan, di puncak pandemi, jumlah dokter Indonesia yang meninggal karena Covid-19 tertinggi se-Asia dan peringkat ketiga sedunia. Dan, selama program vaksin, tenaga kesehatan bersama elemen bangsa lain menjadi kunci utama keberhasilan tingginya cakupan vaksinasi Indonesia di seluruh dunia. Sampai 2022, Indonesia mampu memvaksinasi 166,65 juta sasaran dan cakupan terbanyak ke-4 seluruh dunia. Selama pandemi, organisasi profesi kesehatan terus berkomunikasi dengan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan nasional untuk meredam pandemi sesuai dengan perkembangan Covid-19 yang sangat dinamis. Maka, dikeluarkanlah kebijakan nasional seperti protokol kesehatan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPMK). Protokol diagnosis dan terapi Covid-19 untuk nakes dan lainnya. semuanya tidak bisa lepas dari peran organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Polemik Namun, fakta menunjukkan, setelah badai pandemi Covid-19 mereda, pemerintah saat ini berusaha akan mereduksi peran mulia organisasi profesi kesehatan dalam RUU Kesehatan. Di dalam RUU ini, organisasi profesi kesehatan tidak disebut namanya secara eksplisit dan nama organisasi IDI, PDGI, PPNI, dan lainnya hanya akan ditaruh di perundangan di bawahnya (peraturan pemerintah atau keputusan presiden). Dan, yang menyakitkan di dalam draf RUU Kesehatan, pemerintah berkeinginan memecah. Pemerintah juga berusaha mendegradasi pengawasan anggota organisasi profesi, termasuk pengawasan etika profesi lewat pengambilalihan pengurusan surat tanda registrasi (STR) dan menghilangkan peran organisasi profesi dalam pengurusan surat izin praktik (SIP) dalam RUU Kesehatan. Upaya seperti itu sangat berbahaya karena: menjadikan organisasi profesi di bawah kendali kekuasaan (eksekutif) akan menghancurkan independensi dan sangat mudah intervensi politik. Akibatnya, penjaga etika akan longgar bahkan hilang. Maka, rakyat Indonesia akan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa pengawasan profesi dan sangat membahayakan bagi keselamatan pasien (baca rakyat). Bisa diibaratkan, memberikan tenaga kesehatan ke masyarakat tanpa garansi tentang kompetensinya sangat berbahaya bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Aspiratif dan Kolaboratif Maka, pembuat RUU (pemerintah dan DPR) harus lebih aspiratif dan kolaboratif sebelum meneruskan pembahasan RUU Kesehatan ini. Proses penjaringan aspirasi dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang sudah dilaksanakan hendaknya ditindaklanjuti secara serius dan konkret dengan uji akademik agar pasal-pasal dalam RUU Kesehatan benar-benar sesuai dengan kepentingan nasional. Belajar dari polemik UU sebelumnya seperti UU Cipta kerja, UU KPK, dan UU IKN yang akhirnya banyak bermasalah, alangkah bijaknya bila pemerintah dan DPR menjalankan proses legislatif nasional dengan transparan, hati-hati, aspiratif, jujur, dan berdasar kajian akademik yang mendalam serta berorientasi kepada kepentingan nasional. Petuah bijak &rsquo;&rsquo;Jangan sekali-kali kamu merobohkan sebuah pagar, sampai kamu paham secara pasti alasan mengapa pagar itu harus dibangun&rdquo; memberikan pesan bahwa proses pergantian apa pun, apalagi RUU Kesehatan, harus didasari pada kajian akademik, filosofi, bahkan budaya yang sangat matang. Ada baiknya pemerintah dan DPR menelaah lagi daftar isian masalah (DIM) RUU Kesehatan yang banyak bermasalah, dan lebih banyak lagi menampung aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia agar RUU Kesehatan ini menjadi UU Kesehatan yang baik, lengkap, demi kepentingan nasional. <hr /> *)&nbsp;BADRUL MUNIR,&nbsp;Dosen Neurologi FK Universitas Brawijaya- wakil ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (Perdosni) Cabang Malang Raya

Etika dan organisasi profesi bagi tenaga kesehatan sangat penting saat menjalankan profesinya. Hal itu disebabkan sebagai marwah profesi.

Organisasi Profesi dan RUU Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/badrul-munir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>ANAK pejabat yang tersandung kasus kriminal, hukum, dan etika terus bermunculan dalam beberapa bulan terakhir di negeri ini. Kasus yang kini mendapat perhatian luas adalah penganiayaan oleh Mario Dandy, anak pejabat pajak Kementerian Keuangan. Dalam perjalanannya, harta kekayaan orang tuanya bermasalah dan ditindaklanjuti aparat penegak hukum.  Sebelumnya ada berita anak pejabat daerah di Sumatera yang tertangkap berbuat asusila di mobil dinas DPRD orang tuanya. Anak pejabat yang masih remaja itu dari hasil pemeriksaan dalam pengaruh narkoba. Dia mencemarkan nama baik orang tuanya.  Ada kebiasaan oknum anak pejabat memamerkan harta kekayaan (flexing) dan gaya hidup yang sangat hedonistis di media sosial. Akhirnya memunculkan kecurigaan sumber kekayaan orang tua (pejabat ASN) yang tidak sesuai antara gaji ASN dan gaya hidup keluarganya.  Banyaknya kasus anak pejabat yang berperilaku negatif dari orang tuanya yang terindikasi korupsi menjadi pertanyaan di masyarakat. Apakah penghasilan yang tidak halal dari orang tuanya membentuk perilaku anak turunannya? Mengapa anak pejabat yang korupsi banyak tersangkut masalah hukum, kriminal, dan etika?  Semua agama pasti menganjurkan untuk memberi makanan kepada keluarga dengan makanan yang halal dan baik. Dan ternyata, ilmu neurobehaviour membuktikan pentingnya nutrisi yang halal dalam membentuk perilaku manusia. Makanan yang kita makan pada umumnya terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak serta mikronutrien lainnya. Apabila makanan diserap dalam tubuh, akan dimetabolisme dan digunakan sebagai zat sumber energi, zat pembangun, zat pengatur, dan lainnya.  Perilaku manusia dikendalikan otak manusia. Sebab, pusat pengendalian perilaku manusia di bagian otak lobus frontalis, parietalis, temporalis, dan oksipitalis sistem limbik, hipokampus, serta lainnya. Ada keterlibatan miliaran sel otak (neuron) dan komunikasi antarsel otak yang melibatkan ion listrik neurotransmitter dan lainnya. Penelitian terbaru dan penemuan alat radiologi canggih seperti MR spectroscopy fungsional makin menguatkan pusat perilaku di otak manusia.  Dampak Negatif  Nutrisi yang tidak halal dan tidak baik bisa disebabkan zatnya dan cara mendapatkannya. Tidak halal dan tidak baik karena zatnya seperti mengandung alkohol, narkoba, dan nutrisi haram lainnya akan mengganggu dan akhirnya merusak mekanisme kerja otak, terutama otak yang mengatur perilaku. Sebab, zat itu akan mengubah struktur dan komposisi neurotransmitter (zat kimia otak) sehingga menurunkan fungsi inhibisi (GABA) di pusat berpikir, yakni lobus frontalis, parietalis, hipokampus, amigdala, dan lainnya.  Akibatnya, proses berpikir orang yang mengonsumsi zat haram menjadi tidak sempurna dan sering terjadi perilaku amoral (pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lainnya) serta tindak kriminal (pembunuhan, tindak kekerasan, dan lainnya). Selain itu, sering terjadi kecelakaan/kecelakaan lalu lintas fatal akibat hilangnya fungsi koordinasi dan keseimbangan karena menurunnya kerja sistem vestibuler dan propioseptik.  Penelitian lain menunjukkan pengurangan volume otak pada peminum alkohol dibanding bukan peminum alkohol. Dan yang menarik, banyak pengurangan, baik yang makromolekuler maupun mikromolekuler, terjadi di gray matter dan white matter. Gray matter merupakan bagian otak yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya karena di sana tempat fungsi luhur manusia (high cortical function) seperti berbahasa, berpikir, memutuskan, menciptakan sesuatu, dan lainnya (Remi Daviet, 2022).  Sedangkan nutrisi tidak halal karena cara mendapatkannya seperti korupsi, mencuri, menipu, manipulasi, dan lainnya (walau zatnya halal) dijelaskan zat makanan tersebut memengaruhi kerja otak, khususnya untuk berpikir dan berperilaku. Glukosa sebagai sumber energi utama untuk metabolisme otak dan satu mol glukosa akan menghasilkan 38 ATP (adenosine triphosphate).  Bila glukosa berasal dari makanan yang tidak halal (cara mendapatkannya), ATP-nya juga tidak halal. Maka, semua metabolisme otak (ATP juga berfungsi signaling antarsel otak), terutama otak untuk berpikir dan perilaku, disokong ATP tidak halal. Kondisi seperti itu menyebabkan otak akan sulit digunakan untuk berpikir kebaikan, sulit berzikir, dan berat untuk beribadah. Dan sebaliknya, otak cenderung berpikir dan berperilaku yang menjurus ke kemaksiatan dan kemungkaran akibat dari ATP yang tidak halal tersebut. Walau belum ada penelitian secara khusus tentang itu, secara teori ini sangat kuat benang merahnya.  Perubahan Genetik  Protein adalah zat pembangun karena tersusun dari beberapa asam amino yang penting dalam proses pembelahan sel (mitosis). Bila asam amino tidak halal, sel yang terbelah menjadi ”sel tidak halal”, termasuk struktur genetik dalam rangkaian deoxyribonucleic acid (DNA)-nya di dalam sel tidak halal.  Sedangkan DNA membawa pesan genetik ke anak turunannya. Sehingga apabila DNA tidak halal, anaknya sulit menjadi anak saleh/salihah walau dia tumbuh sehat, hebat, cerdas, dan berprestasi. Namun, pada umumnya perilaku anak jauh dari nilai agama bila protein/asam amino bersumber dari makanan tidak halal. Dan masih banyak lagi dampak makanan tidak halal terhadap perilaku manusia.  Karena itu, perlu ditekankan untuk selalu memberikan makanan halal dan baik kepada keluarga kita. Baik halal zatnya maupun halal cara mendapatkannya, terutama bagi pejabat harus lebih berhati-hati dalam menjalankan amanat. Jangan sampai menyelewengkan uang rakyat, apalagi kemudian memamerkan kekayaannya di media sosial. Apalagi kemudian berbuat masalah seperti melakukan kekerasan, melanggar hukum, dan melanggar etika seperti yang sedang viral saat ini. (*)  <hr />  *) BADRUL MUNIR, Dokter Spesialis Saraf RS Saiful Anwar/FK Universitas Brawijaya Malang

Korupsi Pejabat dan Perilaku Anaknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/badrul-munir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MENINGGALNYA suporter sepak bola akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sangat memilukan dan memalukan. Memilukan karena jumlah korban yang sangat banyak. Menurut beberapa sumber, sudah lebih dari 127 korban tewas dan ratusan luka-luka. Memalukan karena nyawa anak bangsa terbuang percuma lantaran kejadian yang sebenarnya bisa diantisipasi.  Padahal, untuk menyelamatkan satu saja nyawa anak bangsa, seluruh upaya dan tenaga dikerahkan oleh negara. Misalnya saat Covid-19 menyerang Indonesia. Bila pasien terinfeksi Covid-19 stadium sedang atau berat dan harus dirawat di rumah sakit (RS) serta masuk ICU, tenaga kesehatan dikerahkan untuk menyelamatkan satu nyawa saja.  Biaya yang dibutuhkan juga sangat tinggi. Rerata biaya pasien Covid-19 yang dirawat di RS Rp 100–200 juta. Bahkan bisa menembus Rp 1 miliar bila komplikasi berat dan harus dirawat di ICU dalam jangka panjang. <h3>Hipoksia Massal</h3> Beberapa informasi menyebutkan, penyebab kematian banyaknya suporter itu adalah kekurangan oksigen (hipoksia) saat penonton berdesakan keluar dari stadion lantaran ada kerusuhan. Hal tersebut disebabkan pintu keluar yang sempit, namun dilalui banyak penonton dalam waktu yang bersamaan. Mereka keluar untuk menyelamatkan diri dari kerusuhan. Walaupun dugaan itu masih perlu dibuktikan dengan pemeriksaan forensik, namun hipoksia sebagai penyebab kematian, secara logika ini sangat mungkin terjadi.  Otak merupakan organ yang sangat penting karena otaklah yang mengatur organ penting lainnya seperti paru-paru (untuk bernapas), jantung (untuk memompa darah), ginjal, liver, dan organ penting lainnya. Dan otak sangat membutuhkan oksigen dan gula yang dibawa oleh darah. Walaupun berat otak hanya 2 persen dari berat badan tubuh, otak membutuhkan sekitar 20 persen darah yang dipompa oleh jantung.  Apabila otak kekurangan oksigen, kerja otak menurun karena metabolismenya terganggu, ditandai dengan menurunnya cetusan listrik di sel otak. Dan apabila dalam jangka panjang kekurangan oksigen itu terjadi, kerusakan akan semakin meluas dan mengenai struktur penting, yakni pusat kesadaran.  Pusat kesadaran manusia dibagi menjadi dua bagian, yakni pencetus dan pengembang kesadaran. Pencetus kesadaran adalah bagian otak yang menimbulkan impuls listrik untuk dipancarkan ke semua bagian otak guna ditangkap bagian otak lainnya yang disebut dengan ascending reticular activating system (ARAS).  Setelah adanya pencetus listrik dari ARAS, akan ditangkap oleh bagian otak yang berfungsi sebagai pengembang kesadaran yang disebut korteks serebri. Bila ada gangguan kerja bagian otak ini seperti kekurangan oksigen atau glukosa darah, baik di daerah pencetus kesadaran (ARAS) maupun di pengembang (korteks), akan menyebabkan metabolisme menurun dan kerusakan sel otak yang mengakibatkan penurunan kesadaran dan kematian.  Kerumunan massa yang banyak di ruangan yang tertutup atau sempit itu sangat menyebabkan kekurangan oksigen yang masuk ke otak. Itulah yang menyebabkan penurunan kesadaran dan pingsan. Lantas jatuh dan kemudian terinjak suporter lainnya sehingga terjadi korban yang begitu banyak. <h3>Pelajaran Pahit</h3> Tragedi di Stadion Kanjuruhan ini menjadi pelajaran pahit bagi kita semua. Tidak bermaksud mencari pihak yang disalahkan, namun perlu mengidentifikasi sumber kerusuhan ini. Baik dari suporter maupun penyelenggara (panitia liga, keamanan, dan lainnya). Kecintaan berlebihan (fanatik) ke kesebelasan bisa menjadi sesuatu yang positif. Namun, banyak hal negatif. Misalnya bila jiwa sportivitas belum terbentuk sehingga kalau kesebelasannya kalah, akan marah secara kolektif dan kemudian timbul amuk massa.  Amuk massa juga bisa dipengaruhi latar belakang para suporter yang selama ini sudah terimpit masalah hidup berat dalam keseharian. Seperti beban ekonomi akibat kenaikan harga BBM, banyaknya pengangguran akibat sempitnya lapangan pekerjaan, dan beban hidup lainnya. Bila merata di seluruh penonton, itu sangat mudah disulut oleh hal-hal yang kecil seperti kekalahan kesebelasannya.  Penyelenggara pertandingan harus mempersiapkan sebaik mungkin. Mulai dari membuat dan mempersiapkan protokol jalur evakuasi darurat bila ada kerusuhan. Termasuk pintu keluar yang layak dan menjamin sirkulasi udara yang mencegah terjadinya hipoksia. Juga perlu simulasi massal untuk mengantisipasi kejadian extraordinary seperti bencana alam, gempa, dan tsunami. Termasuk kerusuhan massal akibat olahraga sepak bola.  Pola pendekatan pengamanan dari aparat keamanan juga harus dievaluasi total. Pendekatan kekerasan yang sering ditunjukkan aparat keamanan sering kali menyebabkan sikap tidak simpatik terhadap kepolisian. Apalagi, citra kepolisian Indonesia sedang disorot akibat kasus yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kasus Sambo dan konsorsium judi online yang terus dibicarakan warganet selama lebih dari tiga bulan tentunya memberikan persepsi negatif terhadap kepolisian. Sehingga upaya pengamanan yang bertujuan baik dilawan dan terjadilah kerusuhan yang memalukan ini.  Memalukan karena ini terjadi di saat bangsa kita sedang berusaha bangkit dari keterpurukan akibat badai Covid-19. Kegiatan masyarakat sudah mulai berjalan. Event olahraga, termasuk kompetisi sepak bola Liga Indonesia yang sudah berjalan dua bulan, tercoreng oleh tragedi ini.  Tragedi ini tentunya akan merusak citra Indonesia di mata dunia, khususnya di dunia sepak bola. Kerusuhan ini menurut beberapa sumber merupakan tragedi terburuk kedua setelah kerusuhan di Peru pada 1964 yang menewaskan 328 orang. Dan akan menjadi penilaian dari FIFA terhadap PSSI yang dalam beberapa tahun terakhir sudah membaik peringkatnya. Semoga tragedi ini menjadi yang terakhir dalam sepak bola Indonesia. Dan semoga segera bangkit serta memperbaiki diri untuk meraih prestasi demi nama basik bangsa dan negara. (*)  <hr />  *) BADRUL MUNIR, Dokter neurologi RS Saiful Anwar/FK Universitas Brawijaya Malang

Hipoksia dalam Tragedi Memilukan di Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/badrul-munir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KEMATIAN Brigadir Joshua (BJ) yang kemudian diduga kuat akibat pembunuhan berencana seolah-olah menguak kebohongan yang sering dilakukan oknum pejabat tinggi negeri ini. Yang memprihatinkan dalam kasus kematian BJ ini, kebohongan yang dilakukan nyaris sempurna dan hampir berhasil mengelabui jutaan penduduk Indonesia walaupun akhirnya terkuak karena kuatnya desakan banyak pihak.  Yang menyedihkan, rekayasa kebohongan ini dilakukan oknum perwira tinggi dan didukung banyak oknum kepolisian yang seharusnya bertindak sebagai penegak hukum di negeri ini. Kondisi tersebut tentunya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang dalam beberapa tahun terakhir berupaya memperbaiki citranya.  Kita memberi apresiasi langkah Kapolri yang cukup baik menangani kasus ini. Namun, masyarakat masih menunggu upaya pengungkapan secara transparan, tuntas, dan cepat. Termasuk mengungkap motif pembunuhan sadis ini agar kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum (Polri) bisa tetap terjaga. <h3>Pusat Bohong</h3> Menurut ahli neurologi, pusat bohong pada manusia dikendalikan di bagian otak yang bernama prefrontal cortex (PC) dan anterior cingulate cortex (ACC). Hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan MRI fungsional saat seseorang berbohong, bagian otak inilah yang aktif. Yang menarik, para peneliti menyebutkan, bila seseorang terbiasa berbohong, akan mengubah struktur dan fungsi bagian otak. Salah satu yang berubah adalah amigdala.  Amigdala adalah bagian otak yang berhubungan dengan emosi dan perilaku. Beberapa penelitian menyebutkan, amigdala pada orang yang terbiasa berbohong akan berubah fungsi dan strukturnya. Sehingga para pembohong akan cenderung mencetuskan perilaku antisosial dan amoral. Hal ini disebabkan makin menurunnya kerja zat kimia otak yang bersifat inhibisi/pencegahan terhadap perilaku yang buruk tersebut.  Selain itu, sesungguhnya berbohong merugikan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Sebab, pusat berbohong (PC dan ACC) berhubungan langsung dengan sistem saraf otonom (hipofise, hipotalamus, brain stem) yang mengatur kerja organ penting tubuh manusia seperti jantung, paru, ginjal, dan liver. Akibatnya, bila seseorang berbohong, akan diikuti dengan perubahan sistem saraf otonom seperti tekanan darah naik turun, nadi berdetak cepat dan tidak teratur, keringat disekresi, dan napas tidak teratur. Kondisi ini sangat tidak baik bagi kesehatan karena akan memengaruhi sel endotel sehingga mudah terjadi disfungsi endotel dan meningkatkan kadar gula darah yang berpotensi terjadi penyakit stroke, serangan jantung, sakit ginjal, dan lainnya.  Perubahan saraf otonom akibat berbohong tersebut bisa dideteksi dan dianalisis dengan sebuah alat yang dikenal dengan alat pendeteksi kebohongan (lie detector). Namun sayang, alat itu akan sulit bekerja maksimal untuk para pembohong yang sudah terbiasa berbohong. Sebab, pusat bohong di otaknya (PC dan ACC) mampu mengendalikan pusat saraf otonom sehingga kebohongan yang dilakukan berjalan lancar dan sedikit memengaruhi kerja jantung, kelenjar keringat, dan lainnya. Lingkungan sekitarnya yang penuh kebohongan akan membuat pusat bohong (PC dan ACC) membuat sirkuit-sinaps kebohongan permanen dan akhirnya kebohongan menjadi kebiasaan dalam keseharian. <h3>Kebohongan Berkala</h3> Berbicara tentang kebohongan, sesungguhnya di negeri ini kebohongan seolah-olah sudah menjadi kebiasaan. Baik kebohongan yang dilakukan pejabat maupun rakyat biasa. Namun, ada perbedaan perlakuan antara kebohongan yang dilakukan rakyat dan pejabat. Bila rakyat kecil berbohong atau menyebar hoaks di media sosial, pedang hukum akan bekerja secara cepat dan sering berakhir dalam penjara akibat kebohongannya. Apalagi rakyat yang dipersepsikan sebagai oposisi penguasa.  Namun, apabila kebohongan dilakukan para elite politik dan penguasa, pedang hukum menjadi tumpul dan seluruh rakyat diminta memaklumi. Maka, mereka tidak hanya aman dari jerat hukum, tetapi juga akan mengulang kebohongan lain di waktu yang akan datang.  Kebohongan penguasa itu di antaranya saat mereka masih berkampanye untuk menduduki kursi lembaga eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jejak digital masih tersimpan bagaimana janji manis mereka saat kampanye untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, menjunjung tinggi kedaulatan ekonomi, menegakkan supremasi hukum, menindak tegas korupsi dengan memperkuat KPK, menghentikan impor pangan untuk kesejahteraan petani dan rakyat kecil, serta masih banyak janji lainnya. Namun, saat ini semua berbanding terbalik alias berbohong.  Ketidakjujuran atau kebohongan dalam proses legislasi lebih menakutkan lagi. Karena mereka yang mempunyai wewenang membuat undang-undang (UU). Mereka seharusnya membuat UU yang ditujukan untuk kepentingan rakyat, namun sering kali dibelokkan untuk kepentingan pribadi/kelompok dan kepentingan oligarki yang mendanai pencalonannya. Akibatnya, kita mendapatkan produk UU yang banyak bermasalah seperti UU Cipta Kerja, UU KPK, dan UU Pemilu.  Perhelatan politik 2024 sudah mulai terasa dengan dimulainya pendaftaran peserta pemilu dan deklarasi calon presiden 2024. Apakah mereka akan menyebar janji bohong lagi kepada kita, ratusan juta penduduk Indonesia? Biarlah waktu yang menilainya.  Momentum perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus ini, tentunya kita berharap bangsa ini terbebas dari kebohongan yang dilakukan secara berkala dalam setiap ajang pilpres, pileg, pilkada, dan lainnya. Para pahlawan pejuang kemerdekaan negeri ini akan menangis manakala melihat generasi penerus bangsa saat ini hidup dengan penuh kebohongan. Dan mereka menganggap kebohongan sebagai hal yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 akan sulit tercapai bila penyelenggara negara masih memelihara kebohongan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Maka, sudah saatnya bangsa kita merdeka dari kebohongan. Dirgahayu RI yang berulang tahun ke-77. (*)  <hr />  *) BADRUL MUNIR, Dokter Neurologi RS Saiful Anwar/Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang

Merdeka dari Kebohongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/badrul-munir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>RENCANA DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang berisi usulan memberi cuti melahirkan selama 6 bulan menarik didiskusikan. Hal ini bukan hanya lebih panjang dari cuti sebelumnya, yakni 3 bulan (UU Nomor 2003). Namun, juga ada usulan untuk tetap memberikan hak penuh kepada yang cuti.  Kondisi tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra. Apalagi, banyak pihak yang merasa dirugikan dengan RUU itu. Dan juga ada beberapa pihak yang mencurigai adanya kepentingan politik untuk mendapatkan simpati publik menyongsong perhelatan politik 2024.  Sesungguhnya memberikan cuti melahirkan 6 bulan bahkan lebih panjang sudah banyak dilakukan oleh beberapa negara maju. Bukan hanya cuti melahirkan, beberapa negara juga memberikan cuti hamil yang cukup panjang. Yang unik, beberapa negara masih memberikan pilihan untuk memperpanjang cuti melahirkan setelah masa cuti. Dan yang menarik, ada beberapa negara seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia yang memberikan cuti bagi suami yang istrinya melahirkan dengan mendapat hak-hak penuh sebagai karyawan. <h3>Sinaptogenesis</h3> Menurut para ahli neurosains, masa emas pertumbuhan anak (golden periode) sangat ditentukan dalam 1.000 hari pertama kehidupan bayi. Yakni mulai kehamilan, kelahiran, hingga masa bayi. Periode tersebut harus benar-benar dimanfaatkan oleh calon orang tua agar tumbuh kembang si buah hatinya optimal. Sebab, bila sudah terlewati, tidak akan bisa terulang lagi.  Saat bayi lahir, ukuran otak hanya 25 persen dari ukuran otak orang dewasa. Namun akan meningkat dua kali lipat dalam satu tahun pertama. Saat baru lahir, di otak bayi didapat 100 miliar sel otak dan 50 triliun sinaps. Perlu diketahui, setiap satu sel otak memiliki 2.500 sinaps yang akan berkembang dengan cepat dengan proses neurogenesis dan sinaptogenesis.  Sinaps adalah hubungan antarsel neuron yang dihubungkan oleh beberapa zat kimia otak (neurotransmiter), aktivitas listrik yang diperantarai oleh natrium, kalium, kalsium, dan lainnya. Jumlah sinaps ini menentukan kualitas otak bayi. Semakin banyak dan kompleks sinapsnya, semakin bagus kualitas otak bayi. Begitu juga sebaliknya. Dan perkembangan ini yang disebut sinaptogenesis terjadi optimal saat bayi lahir sampai usia 5 tahun. Sehingga stimulus sangat penting pada periode ini.  Stimulus untuk tumbuh kembang otak ini sangat penting. Terutama stimulus dari lingkungan terdekatnya. Karena pada dua tahun pertama kelahirannya lebih dominan perkembangan saraf sensorik dan motorik (sensorimotoric). Maka, stimulus untuk fase ini sangat penting sesuai tahapan dengan perkembangan pancaindra bayi yang dimulai dengan indra pendengar, penglihat, peraba, dan lainnya.  Memberikan stimulus ini akan lebih sempurna bila diberikan oleh orang yang paling dekat dan paling mencintai bayi, yakni ibu dan bapak dari bayi tersebut. Maka, sudah selayaknya negara memberikan kesempatan kepada orang tua bayi untuk memberi stimulus positif agar kelak menjadi generasi bangsa yang berkualitas sebagai calon penerus pembangunan bangsa.  Dalam sinaptogenesis di 3 bulan awal kehidupan bayi, ada bagian otak yang sangat penting untuk pembentukan kecerdasan dan mental bayi karena di bagian otak yang bernama hipokampus dan sistem limbik berkembang sangat cepat. Stimulus pada fase ini sangat dibutuhkan dan wajib diberikan selama 3 bulan awal ini. Dan ini membutuhkan kontak erat antara orang tua dan bayinya agar fase ini bisa optimal dalam tumbuh kembang otak bayi.  Sentuhan, belaian, suara, dan dekapan ibunya sangat penting untuk kecerdasan dan tumbuh kembang emosi bayi. Hal ini dikarenakan sinaps di daerah tersebut akan berkembang sangat cepat dan menjangkau banyak sel otak. Sehingga terbentuk jaringan (network) yang baik pada hipokampus untuk fungsi kecerdasan dan sistem limbik untuk perkembangan emosi-mental bayi. Bersamaan dengan itu, akan terjadi juga tumbuh kembang sinaps di bagian otak lain. Seperti bagian untuk motorik dan sensorik untuk penglihatan dan pendengaran dan gerakan bayi yang semuanya membutuhkan stimulus dan nutrisi optimal. <h3>Generasi Berkualitas</h3> Maka, memberi cuti melahirkan selama 6 bulan sangat baik untuk optimalisasi sinaptogenesis dalam rangka tumbuh kembang otak bayi. Namun, yang perlu ditekankan kepada ibu yang melahirkan untuk benar-benar memberi stimulus yang dibutuhkan bayi selama golden periode tersebut. Sehingga perlu juga dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak itu untuk menambah pasal-pasal yang memastikan selama cuti tersebut diwajibkan memberikan stimulus optimal kepada buah hatinya. Tujuannya, pemberian cuti itu bisa memberikan kontribusi maksimal bagi bayi yang kelak akan menjadi generasi penerus kita.  Untuk itu, penyusunan RUU ini perlu melibatkan lebih banyak masukan dari masyarakat. Termasuk pihak swasta dan pengusaha yang pada umumnya merasa keberatan karena berkurangnya jam kerja. Sehingga produktivitas relatif menurun bila cuti terlalu lama. Belum lagi adanya kecenderungan perusahaan untuk tidak akan menerima karyawan perempuan. Karena pasti banyak mengambil cuti melahirkan dan cenderung memilih karyawan laki-laki.  Hal ini perlu agar RUU bila disahkan benar-benar memberi payung hukum untuk pembentukan generasi penerus bangsa agar lebih berkualitas. Sebab, berdasar data, sumber daya manusia Indonesia saat ini masih di posisi rendah. Hal ini berkenaan dengan permasalahan klasik, yakni keterbatasan pemenuhan gizi saat bayi tumbuh kembang sehingga muncul stunting. Walaupun sudah diperangi sejak dulu, saat ini angka bayi stunting masih tinggi.  Banyak faktor yang harus diselesaikan secara komprehensif. Bukan hanya faktor kesehatan. Ada juga faktor ketahanan pangan, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Semuanya akan bisa dipecahkan bila ada payung hukum berupa UU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mencetak generasi bangsa yang berkualitas. (*)  <hr />  *) BADRUL MUNIR, Dosen dan Dokter Neurologi FK Universitas Brawijaya/RS Saiful Anwar Malang

RUU Kesejahteraan Ibu-Anak dan Otak Bayi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/badrul-munir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PADA tahun 1950 ilmuwan James Olds dan Peter Milner menemukan area bahagia di otak yang diberi nama nucleus accumbens dan ventral striatum. Ilmuwan itu menunjukkan, bila daerah tersebut aktif yang ditandai dengan adanya aktivitas listrik, seseorang akan merasakan bahagia. Begitu juga sebaliknya, bila daerah itu tidak aktif, seseorang akan terlihat sedih atau depresi. Penelitian tersebut kemudian dikuatkan dengan penemuan zat kimia otak (neurotransmiter) yang berhubungan dengan rasa bahagia antara lain dopami, ensefalin, endorfin, morfin endogenus, dan serotonin (Kringelbach M.L., 2010).  Dalam perkembangan selanjutnya, teknologi kedokteran telah berhasil mendeteksi pola kerja otak, termasuk pola kerja pusat bahagia. Caranya dengan mendeteksi kadar neurotransmiternya dengan menggunakan alat radiologi canggih yang bernama MRI fungsional. Dengan pemeriksaan ini akan terdeteksi seseorang sedang dalam kondisi bahagia, sedih, bahkan depresi. <h3>Sirkuit Sedekah</h3> Ada sebuah penelitian yang menarik tentang pengaruh berbagi untuk sesama (sedekah) terhadap rasa bahagia dengan menggunakan MRI fungsional untuk melihat aktivitas pusat bahagia di otak. Studi itu meneliti subjek yang diberi uang dalam jumlah cukup banyak dan selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama uang untuk kebutuhan diri sendiri, sedangkan kelompok kedua uang digunakan untuk membantu orang lain (sedekah).  Terhadap kedua kelompok kemudian dilakukan dua kali pemeriksaan pemindaian otak dengan MRI fungsional untuk melihat kerja otak mereka. Hasil penelitian menunjukkan, semua subjek saat mendapat uang dalam jumlah banyak merasa bahagia. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya aktivitas pusat bahagia di otak yang menggambarkan banyaknya sekresi neurotransmiternya.  Namun, pada pemeriksaan MRI kedua, ada perbedaan yang bermakna, di mana kelompok yang membelanjakan uang untuk membantu orang lain didapat lagi aktivitas otak pusat bahagia jauh lebih tinggi dibanding kelompok subjek yang membelanjakan uang untuk keperluan diri sendiri. Bahkan, rerata aktivitas listrik saat membantu sesama lebih tinggi daripada saat pertama kali mendapatkan uang. Dari penelitian itu kemudian disimpulkan, salah satu cara untuk mendapatkan rasa bahagia adalah sering berbagi ke sesama manusia/sedekah (Park et al., 2017).  Salah satu amalan yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Banyak sekali hadis Nabi Muhammad SAW yang mendidik umatnya agar lebih banyak lagi bersedekah. Tidak hanya memerintahkan, Nabi SAW sendiri memberi contoh kebiasaan bersedekah di bulan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/">Ramadan</a> yang diibaratkan seperti angin yang mengalir karena begitu sering dan banyaknya sedekah Nabi.  Ternyata membiasakan sedekah di bulan puasa bila ditinjau dari teori neuroplastisitas sangat konstruktif. Neuroplastisitas adalah proses pembentukan sirkuit anatomi dan fungsi sel otak (neuron) sesuai dengan stimulus yang masuk ke dalam otak. Dan proses neuroplastisitas sangat bergantung pada stimulus yang masuk ke dalam otak. Bila stimulus baik, neuroplastisitas akan positif, begitu juga sebaliknya.  Membiasakan bersedekah selama bulan puasa menjadi stimulus positif untuk neuroplastisitas yang akan membentuk jutaan sinaps (tempat komunikasi antarsel otak) sehingga terbentuklah ”sinaps sedekah”. Bila sinaps ini terus terbentuk setiap hari karena rajin membiasakan bersedekah, sinaps sedekah akan bersifat permanen dan seseorang akan otomatis terbiasa bersedekah setiap harinya walaupun di luar <a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/">Ramadan</a>. Bahkan, bila seseorang tidak bersedekah, otak akan ”protes” karena sinaps permanen akan mengirim sinyal ke otak lain agar segera bersedekah. Maka, efek jangka panjang dari proses ini membahagiakan dan menyehatkan.  Menyehatkan karena efek neurotransmiter bahagia akan memengaruhi kerja saraf otak lainnya. Khususnya saraf otonom sehingga kerjanya agar lebih stabil yang memberi dampak saraf simpatis dan parasimpatis bekerja dengan baik dan berimbang. Akibatnya, akan berpengaruh positif terhadap kerja semua organ penting tubuh seperti tekanan darah tidak mudah naik turun, irama dan kerja jantung lebih teratur dan optimal, fungsi ginjal baik, yang kesemuanya mencegah kelainan disfungsi sel pembuluh darah yang merupakan cikal bakal dari penyakit berbahaya seperti stroke, jantung koroner, gagal ginjal, dan lainnya. <h3>Mengentaskan Kemiskinan</h3> Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2021 berkisar 9,7 persen atau 26,50 juta. Walaupun sudah menurun dibanding tahun sebelumnya, adanya pandemi Covid-19 yang menyerang dunia, termasuk Indonesia, selama lebih dari dua tahun menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia diperkirakan bertambah 2,7 juta jiwa lagi.  Sementara data dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyebutkan, potensi zakat di Indonesia tahun 2020 sangat besar, yakni Rp 227 triliun. Namun sayang, realisasi pengumpulan dan penyalurannya baru sekitar 27,5 persen atau Rp 71 triliun. Walaupun demikian, ada hal positif dari upaya badan amil zakat, infak, dan sedekah, baik yang dikelola pemerintah maupun ormas keagamaan, menunjukkan peningkatan pengumpulan dan penyalurannya dari tahun ke tahun. Sehingga semakin banyak membantu mengentaskan kemiskinan.  Pengelolaan dan pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dalam bentuk bantuan usaha produktif atau beasiswa untuk keluarga miskin. Merupakan terobosan cerdas untuk memutus rantai siklus kemiskinan sehingga bisa hidup lebih sejahtera.  Bulan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/">Ramadan</a> memberikan banyak kesempatan dan stimulus kepada kita untuk lebih banyak membiasakan bersedekah. Baik sedekah wajib seperti zakat fitrah dan mal maupun sedekah sunah seperti infak, hadiah, dan wakaf dengan pahalanya yang berlipat ganda. Selain itu, akan memberikan dampak positif bagi tubuh kita, yakni membuat bahagia dan sehat. Bukan hanya sehat secara individu, tapi juga sehat secara sosial karena akan mengurangi kemiskinan saudara kita. Mari perbanyak sedekah di bulan puasa. (*)  <hr />  *) BADRUL MUNIR, Dokter dan dosen neurologi FK Universitas Brawijaya/RS Saiful Anwar Malang, penulis buku ”Puasa dan Otak Manusia”

Puasa, Sedekah, dan Bahagia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/badrul-munir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>YANG membedakan varian Omicron dengan varian sebelumnya adalah adanya mutasi susunan asam amino di reseptor spike protein. Reseptor tersebut berhubungan dengan kemampuan virus untuk berikatan dengan sel tubuh manusia melalui reseptor angiotensin converting enzyme 2 (ACE2). ACE2 banyak didapat di sel tubuh manusia, khususnya di saluran pernapasan.  Mutasi ini terjadi sebanyak 30 susunan asam amino dan yang mengkhawatirkan adalah 15 mutasi tersebut terjadi di bagian yang sangat penting untuk berikatan dengan sel yang diberi nama receptor binding domain (RBD). Sehingga sejak ditemukan di Afrika pada November tahun lalu, WHO segera memasukkan Omicron dalam varian of concerns karena berhubungan dengan tiga hal. Yakni kecepatan penularan, berpotensi menurunkan efektivitas vaksin, dan tingginya potensi reinfeksi bagi orang yang pernah terpapar SARS-CoV-2 sebelumnya (Suresh Kumar, 2021).  Dalam hal kecepatan penularan, varian Omicron sangat cepat dibanding varian sebelumnya. Data WHO sampai akhir Januari 2022 (dua bulan setelah Omicron), didapat 772 ribu kasus Omicron yang tersebar di 127 negara. Kondisi ini lebih cepat dari varian sebelumnya (Alpha, Delta, dan Gamma) karena terjadi kenaikan eksponensial sebesar 70 persen per pekan dibandingkan varian sebelumnya yang membutuhkan beberapa bulan untuk mencapai hal yang sama.  Sedangkan potensi menurunkan efektivitas vaksin didapatkan dari penelitian bahwa Omicron tiga kali lebih berpotensi terjadinya infeksi ulang pada orang yang belum divaksin atau vaksin dua kali tanpa booster. Sehingga sangat disarankan untuk memberikan vaksin booster (vaksin ketiga), terutama untuk orang dengan komorbid seperti usia tua atau berpenyakit tertentu.  Yang ”melegakan”, derajat keparahan varian Omicron lebih rendah daripada varian Delta. Menurut penelitian Centers for Disease Control and Prevention (CDC), didapatkan pada pasien Omicron lebih rendah 53 persen untuk opname, lebih rendah 74 persen membutuhkan perawatan ICU, dan risiko kematian menurun 91 persen dibandingkan varian Delta (Rochelle Walensky 2022).  Di Indonesia awal Februari 2022 telah tercatat pasien Covid-19 sebanyak 2.980 varian Omicron yang menyebar di banyak provinsi. Namun, hasil sequences sebagian masih menunjukkan varian Delta. Artinya, ada beberapa varian lain yang masih menyebar di masyarakat bersamaan dengan varian Omicron. Kondisi ini akan mempersulit pemetaan karena gejala klinis hampir sama. <h3>Biaya Penanganan</h3> Salah satu hal yang memberatkan penanganan Covid-19 adalah besarnya biaya penanganan pandemi ini. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, biaya langsung untuk menangani kasus Covid-19 di seluruh dunia tahun 2021 menyentuh angka USD 11 triliun atau Rp 158.400 triliun.  Sedangkan pemerintah Indonesia di tahun 2021 lalu telah menganggarkan lebih dari Rp 744,75 triliun untuk penanganan langsung pandemi di negeri ini. Sebagai informasi, tambahan biaya untuk membayar tagihan rawat inap saja bagi rumah sakit se-Indonesia yang merawat Covid telah menghabiskan dana Rp 94 triliun. Padahal, sebagian tagihan rumah sakit tersebut belum terbayar dan akan dibebankan di anggaran APBN tahun 2022.  Vaksinasi nasional juga menghabiskan anggaran yang cukup banyak. Menurut sebuah sumber, anggaran untuk impor vaksin Covid di tahun 2021 lebih dari Rp 58 triliun. Langkah impor vaksin ini harus diambil untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia agar segera terbentuk imunitas semesta (herd immunity). Hasilnya cukup memuaskan. Di awal tahun 2022 ini, sudah lebih dari 77,7 persen penduduk Indonesia telah mendapat dosis pertama dan 54,8 persen dosis kedua.  Namun, dengan adanya gelombang ketiga yang saat ini didominasi varian Omicron dengan tingkat penularan yang sangat tinggi, tentunya harus ditangani secara cepat. Konsekuensinya, makin banyak dana yang harus dialokasikan di APBN. Sedangkan kita tahu, salah satu sumber APBN sebagian didapat dari utang luar negeri yang semakin lama semakin meningkat, yang mencapai Rp 6.625,43 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 40,84 persen. Sehingga mendapat kritik para ahli ekonomi tentang besarnya risiko utang bila terjadi guncangan ekonomi dunia. <h3>Percepat Vaksin Merah Putih</h3> Maka, cara terbaik yang dapat dilakukan bangsa kita dalam pencegahan Covid-19 sekaligus menekan biaya penanganannya adalah cara klasik. Yakni selalu meningkatkan disiplin protokol kesehatan dan percepatan imunisasi. Peningkatan kedisiplinan perlu digerakkan lagi karena penurunan kasus dalam 3–4 bulan lalu telah terlenakan dan merasa seolah Indonesia sudah bebas dari pandemi.  Sebenarnya kita tetap bisa berjalan seirama dengan pola persebaran Covid-19 yang sangat dinamis. Protokol kesehatan, terutama pemakaian masker saja, bila dilakukan secara disiplin, tidak hanya bisa mengurangi penularan penyakit. Tapi juga bisa menurunkan pengeluaran dana bangsa kita karena tidak terpakai untuk pembiayaan langsung.  Sedangkan pemberian vaksin booster ketiga berharap dipenuhi dari vaksin produksi dalam negeri sehingga bisa menekan keluarnya devisa negeri ini karena impor. Kita bisa memahami proses pembuatan vaksin Covid-19 ini sangat rumit. Karena tidak hanya harus dimulai dari nol, yakni membuat platform sendiri pada vaksin sebelumnya/selain Covid-19, kita bisa mendapat lisensi dari luar negeri dan tinggal memproduksinya. Hal lain, uji klinis yang harus diberikan kepada relawan yang belum divaksin di saat sebagian besar penduduk Indonesia sudah divaksin menjadi tantangan tersendiri.  Tantangan produksi vaksin lainnya adalah berubahnya lembaga penelitian terkemuka yang berkecimpung di bidang Covid-19 yang telah digabung menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Apalagi, ketua Dewan Pengarah BRIN adalah ketua partai politik penguasa tanpa reputasi riset akademik yang memadai sehingga menjadi sasaran kritik di awal berdirinya BRIN. Itu yang harus dijawab dengan kerja nyata. Salah satunya adalah mempercepat produksi Vaksin Merah Putih lebih cepat dari rencana semula. (*)  <hr />  *) BADRUL MUNIR, Dosen neurologi FK Universitas Brawijaya, dokter di RS Saiful Anwar Malang

Omicron dan Tantangan Vaksin Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/badrul-munir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>HARI Raya Idul Fitri sangat identik dengan saling memaafkan dan halalbihalal. Ini dimaksudkan untuk melengkapi hari kemenangan setelah puasa sebulan dengan meminta rida dan meridakan kesalahan orang lain sehingga kualitas ketakwaan semakin meningkat.  Keinginan meminta maaf dan bersilaturahmi inilah yang mendorong tradisi mudik. Bahkan, pandemi Covid-19 yang menjadi dasar pelarangan mudik secara nasional tidak menyurutkan warga untuk saling memaafkan. Mereka tetap bersilaturahmi dengan keluarga, kerabat, teman, dan handai tolan dengan memanfaatkan teknologi. Penggunaan media sosial dan fasilitas seperti video call dan Zoom menjadi pengganti silaturahmi secara langsung dalam rangka ingin saling memaafkan.  Di sisi lain, memaafkan ternyata sangat baik untuk kesehatan kita. Beberapa penelitian telah membuktikannya. Antara lain, penelitian yang dipublikasikan di Journal of Health Psychology 2016 yang melihat hubungan antara kondisi stres-depresi dan sikap memaafkan. Didapatkan hasil bahwa orang yang pendendam dan sulit memaafkan berpotensi mempunyai kesehatan fisik dan mental yang buruk. Sedangkan orang yang mudah memberi maaf, baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri, berpotensi menjadi pribadi menarik, kuat menghadapi stres, dan terhindar dari gangguan mental (Loren Toussaint, 2016).  Penelitian lain memetakan dan membandingkan fungsi kerja otak pada diri pemaaf dan pendendam dengan memanfaatkan alat radiologi canggih berupa MRI. Hasilnya sangat menarik. Pada pribadi pemaaf, kerja bagian otak yang disebut dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) lebih dominan dibandingkan pendendam. Fungsi utama DLPFC ini adalah area kognisi. Artinya, seorang pemaaf lebih mampu mengaktifkan pikiran, analisis, dan kecerdasannya dibandingkan pendendam sehingga lebih arif dan bijaksana.  Sedangkan pribadi pendendam lebih aktif di bagian otak medial temporal gyrus (MTG) yang dominan dalam hal emosi dan perasaan negatif sehingga mudah tersinggung dan tidak bisa berpikir rasional (Journal of Frontier in Human Neuroscience 2013).  Dominasi kerja otak pemaaf di daerah otak yang mengatur kognisi dibandingkan area emosi akan menstimulus disekresinya zat kimia otak (neurotransmitter) yang sifatnya menenangkan dan membahagiakan seperti serotonin, endorfin, dan morfin endogen. Hasil akhirnya akan meningkatkan daya tahan tubuh dan harapan hidup lebih panjang.  Selain itu, pada diri pemaaf didapatkan kerja otak otonom (saraf simpatis-parasimpatis) yang lebih baik dan lebih stabil dibandingkan kerja otak pada diri pendendam. Kondisi ini akan mengakibatkan kerja jantung-pembuluh darah lebih stabil. Tekanan darah tidak naik turun secara drastis dan akhirnya tidak terjadi gangguan fungsi sel dinding pembuluh darah (disfungsi endotel) yang merupakan awal mula dan berpotensi terjadinya penyakit berbahaya seperti stroke, serangan jantung, dan sakit ginjal.  Pada diri pemaaf juga didapatkan kondisi yang lebih tahan terhadap stimulus nyeri dibandingkan pendendam. Hal ini disebabkan kerja sistem yang meredam nyeri di daerah otak bernama hipotalamus lebih efektif dan mampu menahan (inhibisi) stimulus nyeri. Sehingga orang yang mudah memaafkan memiliki ambang nyeri yang tinggi. Dan ini sangat baik bagi kesehatannya. Baik kesehatan jasmani maupun rohani serta kesehatan sosialnya.  Saling Memaafkan Nasional  Bangsa kita perlu digerakkan untuk saling memaafkan secara nasional. Ini sangat penting guna mengurangi, bahkan mengakhiri, perpecahan yang sangat terasa sampai saat ini. Harus diakui, residu perhelatan politik (utamanya Pilpres dan Pileg 2019) masih terasa dan belum bisa hilang. Perwujudannya begitu nyata di media sosial. Masih ada penyebutan-penyebutan negatif terhadap kelompok tertentu seperti cebong dan kadrun. Isu-isu sensitif lainnya juga begitu mudah memicu perpecahan. Padahal, saat terpilih menjadi presiden, Jokowi telah mengajak masyarakat mengakhiri istilah-istilah negatif semacam itu.  Saling memaafkan harus dimulai dengan kelapangan hati untuk mengakui kesalahan sendiri dan memberi maaf kepada kesalahan orang lain. Lalu diikuti dengan sikap saling menyapa dan menjaga silaturahmi dengan menggunakan bahasa santun dan menyejukkan. Ini akan lebih baik bila dimulai dari para pemimpin dan tokoh nasional agar bisa diteladani oleh masyarakat luas karena tingginya budaya paternalis yang menjadikan pemimpin, baik formal maupun nonformal, sebagai idola dan teladannya.  Memberi kritik dan koreksi kepada penguasa sebaiknya didasari semangat memperbaiki. Selain itu, dilakukan dengan bahasa yang santun, tidak provokatif, bukan mengejek, apalagi menjatuhkan. Sedangkan pemegang kekuasaan juga harus terbuka dan lapang dada menerima kritik dari masyarakat, sekeras dan sepedas apa pun kritik itu. Ini dibutuhkan agar arah perjalanan bangsa tidak melenceng. Pengalaman rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya jatuh akibat sikap antikritik. Butuh waktu lama untuk memperbaiki dampaknya, baik secara politik maupun ekonomi.  Harus diingat bahwa kritik adalah nutrisi demokrasi. Ia sangat diperlukan dan tidak boleh hilang atau dihilangkan. Membungkam para kritikus dengan menjerat hukum memakai berbagai undang-undang (UU ITE dan lainnya) atau menggunakan pendengung (buzzer) pada awalnya seolah baik untuk kestabilan pemerintahan. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya sungguh amat buruk.  Kuatnya kekuasaan saat ini bisa jadi sesuatu yang baik untuk menjalankan pemerintahan. Namun juga bisa menjadi berbahaya bilamana tidak ada yang berani mengoreksi dan meluruskan akibat ancaman tuntutan hukum atau gempuran buzzer yang mematikan iklim demokrasi. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, indeks demokrasi Indonesia terus menurun berdasar penilaian lembaga demokrasi internasional.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/16/05/2021/kongsi-pecah-bisnis-mlm-macet-modal-rp-35-m-hilang/">Kongsi Pecah, Bisnis MLM Macet, Modal Rp 3,5 M Hilang</a>  Akhirnya, Lebaran ini sangat baik untuk saling memaafkan antar sesama anak bangsa. Karena tidak hanya menyehatkan diri secara pribadi, namun juga menyehatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)  <hr />  *) Badrul Munir, Dosen Neurologi FK Universitas Brawijaya-RS Saiful Anwar Malang

Sehat dengan Memaafkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/badrul-munir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SAAT ini disiplin mematuhi protokol kesehatan merupakan satu-satunya cara untuk mencegah persebaran Covid-19. Sebab, sampai saat ini antivirus Covid-19 belum ditemukan dan pembuatan vaksin masih berada dalam proses uji klinis. Setidaknya akhir tahun atau awal tahun depan vaksin baru bisa diproduksi masal. Itu pun bila hasil uji klinis tahap III berhasil.  Namun sayang, realitas pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat sangat memprihatinkan. Kesadaran mereka untuk menjalankan protokol kesehatan (memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lainnya) sangat rendah. Bahkan, mereka bisa dikatakan abai. Hal itu terlihat dari beberapa penelitian yang menunjukkan, lebih dari 85 persen masyarakat abai protokol kesehatan di tempat umum.  Rendahnya kesadaran akan protokol kesehatan tidak hanya menyebabkan semakin banyaknya pasien yang terinfeksi Covid-19, tetapi juga tingginya laju penularan dan kematian akibat Covid-19. Laju penularan yang diukur dengan positive rate menunjukkan angka 13 persen (standar WHO di bawah 5 persen) dan rerata fatality rate sebesar 4,7 persen, bahkan pernah menyentuh 8,6 persen (rerata dunia 3,7 persen). Kondisi seperti itu menjadikan Indonesia dikategorikan negara yang kurang berhasil dalam pengendalian Covid-19.  Tiga Faktor  Rendahnya kepatuhan menjalankan protokol kesehatan dapat dibagi menjadi tiga faktor, yakni faktor masyarakat, pemerintah, dan pola komunikasi. Faktor masyarakat disebabkan salahnya persepsi dan pengetahuan tentang Covid-19 sehingga memunculkan sikap yang cenderung abai terhadap infeksi Covid-19.  Sampai saat ini banyak warga yang yakin bahwa Covid-19 tidak akan menulari dirinya atau risiko rendah tertular. Hal itu disebabkan pengetahuan dan pemahaman tentang Covid-19 lebih banyak didapatkan dari informasi yang tidak valid, bahkan menyesatkan, yang berasal dari media sosial tanpa literasi yang memadai. Akibatnya, banyak yang tidak melengkapi diri dengan alat pelindung diri (APD) dan cenderung abai menjalankan protokol kesehatan.  Sedangkan faktor pemerintah disebabkan ketidakmampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyosialisasikan secara masif dan berkesinambungan pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat. Hal itu terjadi karena pola komunikasi yang kurang dan cenderung menggunakan pendekatan formal serta kekuasaan. Juga, belum melibatkan tokoh informal yang ada di masyarakat. Pola pendekatan kekuasaan dan hukum dengan menerapkan denda kepada pelanggar protokol kesehatan tidak akan mampu memberikan hasil maksimal bila tanpa perbaikan pola komunikasi kepada masyarakat.  Pola komunikasi yang selama ini kurang baik. Banyak pejabat tinggi yang memberikan pernyataan (statement) tentang Covid-19 tanpa kompetensi yang mereka miliki dan cenderung disalahpersepsikan oleh masyarakat karena selama ini sering terjadi informasi yang simpang siur, bahkan bertentangan antara pejabat satu dan lainnya (misinformasi dan disharmonisasi) yang mengaburkan hakikat pencegahan Covid-19.  Efek lanjut misinformasi dan disharmoni informasi menyebabkan pemahaman masyarakat tentang Covid-19 tidak utuh, bahkan salah, sehingga akhirnya memengaruhi cara berpikir dan bersikap dalam menghadapi pandemi Covid-19 di negeri ini. Belum lagi banyak hoaks yang menyebar secara deras di media sosial sehingga memengaruhi perilaku dan sikap masyarakat terhadap prosedur kesehatan  Ada beberapa pernyataan yang salah, tapi diingat secara kuat di masyarakat. Antara lain, virus korona akan mati pada cuaca panas dan empon-empon bisa mengobati Covid-19. Juga ada kalung anti-Covid-19. Bahkan, sering mengklaim penelitian uji klinis yang belum valid hasilnya tapi sudah diumumkan kepada masyarakat dengan bahasa yang jauh dari bahasa ilmiah dan cenderung membuat salah persepsi bagi masyarakat awam.  Teladan  Hal lain adalah kurangnya teladan dari para pemimpin negeri ini dalam kepatuhan protokol kesehatan. Tingginya sifat paternalistis di masyarakat Indonesia menjadikan mereka cenderung meniru apa yang dilihat dari para pemimpin, termasuk melihat pemimpin dalam menjalani protokol kesehatan.  Namun, kita sering diperlihatkan sikap pemimpin negeri ini yang terkesan kurang patuh menaati protokol. Misalnya, berbicara dengan tidak menggunakan masker, berkumpul dengan tidak memperhatikan jarak, bahkan berfoto bersama tanpa kaidah protokol kesehatan yang lantas menyebar di masyarakat. Akibatnya, masyarakat akan salah mengartikan protokol kesehatan yang dianut para pemimpin negeri ini. Memang ada penjelasan bahwa mereka hanya membuka masker saat berfoto, tapi masyarakat pada umumnya tidak berpikir ke arah sana dan hanya melihat akhirnya -yang menunjukkan betapa longgarnya protokol kesehatan yang dilakukan pemimpin negeri ini. Sebaiknya para pemimpin meniru pejabat luar negeri yang sangat ketat menjalankan protokol kesehatan saat beraktivitas, baik saat disorot media maupun tidak, dan mengirim pesan ke rakyat tentang pentingnya kepatuhan menjalankan protokol kesehatan.  Beberapa rencana pengumpulan massa yang akan dilakukan oleh pemimpin pusat maupun daerah sebaiknya perlu dihindari. Sebab, justru itu akan menambah masalah baru yang tidak hanya berpotensi menambah klaster penularan, tapi juga menyebabkan masyarakat makin abai terhadap protokol kesehatan di masa yang akan datang.  Saat ini juga diperlukan kearifan pemimpin untuk tidak membuat kebijakan kontroversial yang berpotensi protes keras dan unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat. Untuk beberapa RUU yang kontroversial seperti RUU Omnibus Law dan RUU HIP, sebaiknya ditunda dulu pembahasannya sampai wabah ini berakhir.  Pemaksaan RUU bermasalah untuk segera diselesaikan menyebabkan terjadinya gelombang unjuk rasa yang besar dan berpotensi melanggar protokol kesehatan. Beberapa aksi unjuk rasa memperlihatkan betapa protokol kesehatan sangat tidak dipatuhi dan berpotensi menyebabkan terbentuknya klaster baru. Klaster baru saat ini banyak terbentuk dan pada umumnya disebabkan abai protokol kesehatan. Akibatnya, banyak pasien yang datang untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang sebenarnya sudah penuh dan tidak mampu lagi melayani dengan berbagai akibatnya.  Maka, sudah sepatutnya semua elemen bangsa bersatu untuk bersama-sama menaati protokol kesehatan sambil berharap produksi vaksin segera bisa dimulai awal tahun depan. Walaupun sudah ada vaksin, menaati protokol kesehatan tetap merupakan cara yang terbaik dan dibutuhkan untuk memutus rantai persebaran Covid-19. Juga, pemimpin negeri ini harus berada terdepan untuk memberikan teladan kepada rakyatnya. (*)  <hr />  *) Badrul Munir, Dosen neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya/RS SAIFUL ANWAR MALANG  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vlmhiZkKN1M

Urgensi Teladan Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/badrul-munir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>RENCANA pemerintah memproduksi kalung anti penularan Covid-19 secara masal untuk melawan pandemi menjadi sebuah ironi bagi negara sebesar Indonesia. Bahkan bisa dibilang menunjukkan ketidakwarasan pemimpin negeri ini.  Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan. Pertama, belum ada bukti ilmiah secara klinis bahwa kalung tersebut bisa mengobati pasien Covid-19. Sudah menjadi prinsip utama pengobatan saat ini bahwa pengobatan modern harus berbasis ilmiah kedokteran (evidence based medicine).  Menentukan sebuah metode pengobatan harus melalui tahap uji klinis yang sangat ketat dan membutuhkan waktu lama. Setidaknya ada empat tahap uji klinis sebuah obat sebelum resmi dipakai di masyarakat. Yakni, penelitian laboratoris (uji preklinis), penelitian uji toksisitas (pada orang sehat dengan protokol sangat ketat), penelitian klinis uji khasiat pada pasien dengan persyaratan yang sangat ketat, serta penelitian dampak ikutan pasca pemakaian (pasca pemasaran). Setelah semua berhasil, baru obat itu bisa didaftarkan ke otoritas terkait untuk mendapat izin pemakaian di masyarakat luas.  Menurut informasi, kalung antikorona tersebut berisi ekstrak kayu putih (eucalyptus) yang dalam penelitian laboratoris memang bisa mengurangi pertumbuhan virus di media kultur. Namun, informasi lain menunjukkan bukan hanya virus SARS-CoV-2 yang dihambat, melainkan juga banyak virus lain. Dan, ini wajar dalam penelitian laboratoris, banyak agen yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme karena memang agen tersebut memengaruhi media kultur. Tetapi, tidak berarti langsung potong kompas disimpulkan bahwa agen itu bisa menjadi obat pada manusia karena harus dilanjutkan dengan penelitian uji klinis berikutnya, yakni penelitian tahap II sampai tahap IV.  Kebiasaan potong kompas dalam penelitian ilmiah kedokteran itu sering kali dilakukan di negeri ini sehingga membodohi masyarakat. Sebelumnya, masyarakat juga memborong rempah-rempah sebagai obat antikorona pada awal tahun ini hanya karena ada berita bahwa rempah-rempah juga bisa menekan pertumbuhan virus (bukan korona). Namun, masyarakat sudah menganggap bahwa obat korona sudah ditemukan di Indonesia.  Kasus penelitian kayu bajakah yang diklaim bisa mengobati kanker menyebabkan banyak orang merambah hutan untuk mencari kayu itu demi mengobati kankernya. Ini sebuah ironi, seharusnya kekayaan fitofarmasi yang luar biasa di Indonesia dikembangkan secara terarah dan sistematis berbasis kaidah ilmiah, tapi dibelokkan menjadi pseudosains oleh para pemimpin negeri ini.  Kedua, produksi kalung antikorona dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. Logika awam menyebutkan produk-produk obat dan farmasi seharusnya berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mempunyai perangkat kerja sama dengan lembaga penelitian terkemuka dan perusahaan yang bergerak di bidang kefarmasian.  Walaupun Kementerian Pertanian mempunyai badan penelitian, ranah mereka di penelitian pertanian dan bukan penelitian uji klinis kesehatan manusia.  Hal itu seolah menambah ironi yang berjalan di negeri ini. Tugas pokok dan wewenang saat ini saling tumpang-tindih, bahkan saling serobot. Sebagai contoh nyata, penanganan pandemi Covid-19 yang seharusnya di bawah komando menteri kesehatan saat ini diambil alih gugus tugas yang diketuai petinggi intelijen negara. Akibatnya, pertimbangan pengambilan keputusan bukan berdasar pada kaidah kesehatan, melainkan lebih banyak bidang lain di luar kesehatan seperti keamanan, ekonomi, bahkan politik.  Penanganan Covid-19 di masyarakat lebih mengedepankan sektor ekonomi, keamanan, sosial, bahkan politik daripada pertimbangan kesehatan. Hasilnya pun bisa kita rasakan bahwa pola penanganan tidak berjalan secara sistematis dan berjalan sendiri. Dampaknya, angka pertumbuhan kasus Covid-19 semakin hari semakin menanjak pada saat banyak negara lain yang mulai menunjukkan keberhasilannya dalam mengendalikan persebaran berdasar kaidah kesehatan sebagai landasan utama pengambilan keputusan.  Sudah saatnya kita menata lagi peran dan fungsi masing-masing. Kementerian Pertanian seharusnya berfokus pada masalah produksi pangan agar kita tidak terus-menerus mengimpor beras lagi. Sebuah ironi negeri agraris yang subur seperti Indonesia ini harus mengimpor bahan makanan pokok yang seharusnya melimpah bila dikelola dengan baik dan ini menjadi tugas utama Kementerian Pertanian.  Masalah penemuan obat antivirus biarlah dikerjakan lembaga lain yang memang bertugas di sana. Saya yakin saat ini masih berjalan penelitian di negeri ini untuk memberikan pengobatan terbaik bagi masyarakat. Kita mesti belajar dari negara maju dengan peradaban tinggi yang selalu berkorelasi dengan penguasaan ilmu dan teknologi. Keberhasilan beberapa negara maju dalam menekan persebaran Covid-19 juga dengan pertimbangan ilmiah kedokteran dan kesehatan masyarakat tentunya berdasar pada pola pikir ilmiah, bukan pola pikir semi-ilmiah (pseudosains).  Dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin kita lebih senang berpikir pseudosains dan tidak fokus. Para pemimpin mudah sekali mengeluarkan pendapat tentang Covid-19 di luar kompetensinya. Yakni, mengupas ilmu epidemiologi dan kedokteran dasar tanpa latar belakang pendidikan kesehatan. Yang menyedihkan, mereka mendapat bisikan dari para ahli yang berpikir secara pseudosains sehingga menambah keruwetan tata laksana penanggulangan Covid-19 ini.  Keruwetan bertambah manakala tidak ada koordinasi yang baik antarlembaga, baik pusat maupun daerah, sehingga pola penganggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Buktinya, anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang sebesar Rp 677 triliun sampai saat ini hanya sedikit yang tersalurkan. Itu mengundang amarah Presiden Jokowi.  Semoga bangsa ini masih bisa menjaga kewarasan dalam menanggulangi Covid-19. Memang Covid-19 adalah penyakit baru yang membuat semua orang harus belajar dan menyesuaikan diri. Namun, dalam belajar seharusnya kita semakin cerdas dan waras, dana untuk memproduksi kalung anti penularan Covid-19 dialihkan untuk dana penelitian vaksin korona di negeri ini atau disalurkan untuk para pejuang Covid-19 di garis depan yang telah gugur dalam penanggulangan penyakit mematikan tersebut. (*)  <hr />  *) Badrul Munir, Neurologis, dosen Fakultas Kedokteran Unibraw, anggota Satgas Covid-19 RS Saiful Anwar Malang  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5gAOtre8hV0  https://www.youtube.com/watch?v=oG127OxtQ6Y  https://www.youtube.com/watch?v=6xFtXGz8724

Merawat Kewarasan Melawan Covid-19

badrul munir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badrul munir

Berita Terkini