<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/06/Pramono-Anung-dan-Rano-Karno-Dery-Ridwansah-1-2062554969.jpg" alt="Calon gubernur (cagub) nomor urut 3, Pramono Anung merespons pernyataan rivalnya, cagub nomor urut 2 Dharma Pongrekun yang mendoakan dirinya jadi Presiden RI. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon gubernur (cagub) nomor urut 3, Pramono Anung merespons pernyataan rivalnya, cagub nomor urut 2 Dharma Pongrekun yang mendoakan dirinya jadi Presiden RI. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon wakil gubernur nomor urut 3,&nbsp; Rano Karno membenarkan bahwa dirinya sempat membuat kebijakan terkait pembatasan kunjungan masyarakat ke wilayah Badui. Menurutnya, pembatasan kunjungan itu datang dari permintaan masyarakat Badui.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan Rano alias Bang Doel merespons pertanyaan calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun soal adanya penolakan masyarakat Badui dijadikan destinasi wisata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mas Dharma kalau anda bicara soal Badui pasti sudah tahu tentang Seba. Seba itu kunjungan masyarakat Badui ke pemerintah daerah," kata Rano dalam debat kedua Pilkada Jakarta dengan tema 'Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial' di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015244295/rano-karno-ingin-turunkan-biaya-hidup-di-jakarta-pangan-harus-murah-biaya-transportasi-publik-terjangkau">Rano Karno Ingin Turunkan Biaya Hidup di Jakarta: Pangan Harus Murah, Biaya Transportasi Publik Terjangkau</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalua saya menolak enggak mungkin mereka berkunjung, tapi memang saya membatasi, kenapa? Karena permintaan masyarakat Badui itu sendiri," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya soal pembatasan kunjungan, lanjut Rano, masyarakat Badui juga enggan ada pendirian tower BTS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka minta apa? Enggak boleh ada BTS, supaya HP tidak masuk ke kampung mereka. Tapi anak Badui luar punya HP, mereka tidak ingin punya sekolah, tapi mereka berpendidikan, mereka punya sekolah sendiri," ucap Rano.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rano mengakui, masyarakat Badui memang harus berkembang. Namun, ia meyakini masyarakat Badui punya cara sendiri untuk mereka berkembang, dengan tetap menjaga budaya leluhur mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu yang saya jaga waktu itu masyarakat Badui mereka harus berkembang, tapi harus dijaga. Karena populasi berkunjung tiba-tiba mengalami kenaikan, membludak, jadi artinya masyarakat Badui adalah masyarakat yang tidak bisa kita pungkiri mereka mempunyai kebudayaan yang luhur, dan mereka punya kemampuan untuk mengeksplor dirinya sendiri," pungkasnya.</div>

Calon wakil gubernur Rano Karno membenarkan bahwa dirinya sempat membuat kebijakan terkait pembatasan kunjungan masyarakat ke Badui.

Rano Karno Benarkan saat jadi Gubernur Banten Batasi Kunjungan Masyarakat ke Badui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/20/durian-36646374.jpg" alt="Panen buah durian khas Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten menggulirkan perputaran uang hingga miliaran rupiah." width="100%">
<figcaption>Panen buah durian khas Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten menggulirkan perputaran uang hingga miliaran rupiah.</figcaption>
</figure> <div>JawaPos.com - Panen buah durian khas Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten menggulirkan perputaran uang hingga miliaran rupiah sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di daerah ini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kami bisa menyerap tenaga kerja tujuh orang sejak Januari 2024 sampai sekarang masih berlangsung," kata Ade, 50, seorang pedagang durian khas Badui di Jalan Gang Kibun Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Selasa (20/2).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Panen durian khas petani Badui sangat menguntungkan para pedagang, sehingga bisa menopang ekonomi keluarga. Saat ini, hampir di sejumlah ruas jalan di Rangkasbitung dipadati pedagang durian.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Bahkan, dirinya setiap pekan dipasok buah durian dari petani Badui sebanyak 5.000 butir dengan modal Rp 100 juta. "Kami membeli durian Rp 20 ribu per buah baik yang kecil maupun besar," kata Ade.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menurut dia, dirinya bisa meraup keuntungan Rp 20 juta per pekan dan belum dipotong upah pekerja dan sewa kios. Pendapatan berjualan durian itu hanya pada musim panen durian khas masyarakat Badui saja, sedangkan jika tidak musim durian berjualan pisang dan kelapa.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Mereka para pedagang durian di Jalan Gang Kibun Rangkasbitung sekitar 20 orang dan menyerap puluhan tenaga kerja. "Kami di sini pembelinya, selain warga Banten juga dari DKI Jakarta karena lokasinya tidak jauh dengan Stasiun Commuter line,"katanya menjelaskan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Begitu juga Embay, 60, pedagang besar durian khas Badui warga Kabupaten Lebak mengaku dirinya merasa terbantu ekonomi keluarga juga pekerja mulai buruh panggul hingga pengemudi angkutan. Ia menampung ribuan buah durian dari petani Badui dan dipasok ke luar daerah, seperti Bogor, Bekasi, Indramayu, dan Jakarta.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kami sekali memasok buah durian hingga 5.000 butir per hari dengan keuntungan bersih sekitar Rp 8 juta per hari," jelasnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Berdasarkan pantauan, ratusan pedagang buah durian di kawasan pemukiman masyarakat Badui dan pembelinya kebanyakan wisatawan. Selain itu juga pedagang buah durian sepanjang jalan Rangkasbitung-Ciboleger, juga Gunungkencana-Malingping, dan Cipanas-Rangkasbitung dan sekitarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Diperkirakan panen durian Badui itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Lebak mulai petani, penampung, tengkulak, pedagang pengecer hingga buruh pemetik dan buruh panggul.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pemerintah daerah minta masyarakat Badui agar mengembangkan perluasan perkebunan durian guna menjadikan andalan ekonomi petani.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kami meyakini perputaran uang dari hasil panen durian bisa mencapai miliaran rupiah per pekan,"kata Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar.</div>

Ribuan buah durian dari petani Badui dan dipasok ke luar daerah, seperti Bogor, Bekasi, Indramayu, dan Jakarta.

Musim Durian Khas Badui, Pedagang Raup Untung Rp 8-Rp 20 Juta per Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/Badui-3207336076.jpg" alt="Anggota KPPS di TPS 02 Kampung Cipondok, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten melakukan proses penghitungan surat suara menggunakan penerangan senter HP." width="100%">
<figcaption>Anggota KPPS di TPS 02 Kampung Cipondok, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten melakukan proses penghitungan surat suara menggunakan penerangan senter HP.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 02 Kampung Cipondok, Kabupaten Lebak, Banten, menghadapi tantangan tersendiri dalam melakukan penghitungan suara usai pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2). Penghitungan suara tetap dilanjutkan pada hari yang sama meski terpaksa dengan menggunakan penerangan senter dari HP saat malam hari. Ketua Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02, Ati Kurniati, mengatakan hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi anggota KPPS untuk tetap konsentrasi melakukan penghitungan meski hanya menggunakan senter HP dan lilin sebagai alat penerangan. "Kami mengikuti aturan adat dari warga suku Badui terkait tidak boleh adanya penerangan di wilayah Budai. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri," ungkap Ati Kurniati. Meski demikian, pihaknya mengatakan sangat mengapresiasi warga suku Badui yang sangat antusias dalam menyalurkan hak suaranya di TPS. "Warga Badui yang menggunakan hak suara di TPS 02 tercatat 139 jiwa dari total DPT 159 jiwa. Jadi hampir 90 persen telah menggunakan hak suaranya," sebut Ati. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Penghitungan suara tetap dilanjutkan pada hari yang sama meski terpaksa dengan menggunakan penerangan senter dari HP saat malam hari.

Tidak Boleh Ada Listrik Sesuai Aturan Adat, Hitung Suara Pemilu 2024 Gunakan Senter HP, Tantangan Tersendiri Petugas KPPS di Badui 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pesan-suci-di-balik-ritual-seba-badui_m_206503.jpeg" alt="Seba Badui prosesi dimana masyarakat suku Badui baik luar maupun dalam berkumpul memberikan hasil alamnya kepada Bapa gede (Gubernur Banten)" width="100%">
<figcaption>Seba Badui prosesi dimana masyarakat suku Badui baik luar maupun dalam berkumpul memberikan hasil alamnya kepada Bapa gede (Gubernur Banten)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Warga Badui yang tinggal di kawasan tanah hak ulayat adat di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten bebas menggunakan hak politik pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal ini dikatakan&nbsp;pemuka adat Badui yang juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Jaro Saija, saat perayaan Seba di Pendopo Pemkab Lebak, Jumat (28/4) malam. "Kita berharap semua masyarakat adat dapat berpartisipasi untuk menggunakan hak politiknya," kata Jaro Saija, dikutip dari Antara, Sabtu (29/4). <div>Menurut Jaro Saija, masyarakat Badui bebas untuk menggunakan hak politik pada Pemilu 2024, karena tidak ada larangan dari lembaga adat.</div> Mereka warga Badui dibolehkan mengikuti pesta demokrasi itu, sebab memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan amanah. Karena itu, masyarakat Badui pada tahun politik 2024 cukup lega, karena tidak ada larangan adat untuk memilih pasangan calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan calon anggota DPD. "Kita berharap Pemilu 2024 berjalan damai tanpa menimbulkan perpecahan,"katanya menjelaskan. Menurut dia, walaupun masyarakat Badui di kawasan pegunungan kendeng masih kuat terhadap aturan dari lembaga adat. Namun, memiliki kewajiban untuk menyukseskan pemilu agar lancar dan terpilih pemimpin berdasarkan nurani hati masyarakat. Sebab,kata Jaro Saidi, pesta demokrasi ini bagian cinta terhadap Indonesia. "Kami mengajak warga Badui yang masuk dalam DPT wajib mendatangi TPS. Adapun soal pilihan, itu tergantung pada hati nurani masing-masing," kata Jaro Saija. Menurut Saija, masyarakat Badui sejak dahulu sudah melaksanakan pemilu, tetapi pemilihannya itu diwakili perwakilan adat yang duduk di MPR. Sebetulnya, kata dia, pemuka adat melarang warga Badui mengikuti Pemilu karena khawatir menimbulkan perpecahan, salah satu alasannya, bila saja calon kandidat itu tidak terpilih, tentu menimbulkan sakit hati. Dengan demikian, masyarakat Badui sepakat ikut kepada calon kandidat terpilih yang menang atau lunang, kata Saija. Ia mengatakan pihaknya berharap KPU dan pemerintah Kabupaten Lebak lebih maksimal untuk menyosialisasikan pemilu 2024, karena waktunya kurang tinggal setahun lagi. Selama ini, masyarakat Badui mengikuti pemilu dengan syarat tidak ada kampanye juga atribut partai di kawasan hak tanah ulayat Badui. "Kami mendukung pemilu damai dan kondusif karena menjadikan kewajiban untuk memilih calon pemimpin bangsa ini," katanya. Sementara itu,anggota KPU Kabupaten Lebak, Encep Supriyatna, mengatakan, masyarakat Badui akan berpartisipasi mengikuti pesta demokrasi tahun 2024. "Kami akan menyosialisasikan pemilu di kawasan Badui agar mereka memahami dan benar memilihnya," katanya. &nbsp; <div>&nbsp;</div>

"Kita berharap semua masyarakat adat dapat berpartisipasi untuk menggunakan hak politiknya," kata Jaro Saija, dikutip dari Antara

Pemuka Adat Sebut Warga 'Badui Dalam' Bebas Gunakan Hak Politik pada Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220919_171946.jpg" alt="Ilustrasi seorang tim medis Sahabat Relawan Indonesia memberikan vitamin A kepada anak Badui guna mencegah penyebaran penyakit campak. Mansur/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang tim medis Sahabat Relawan Indonesia memberikan vitamin A kepada anak Badui guna mencegah penyebaran penyakit campak. Mansur/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sembilan warga Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, meninggal dunia akibat suspek campak dan tuberkulosis (Tb) sejak satu bulan terakhir.  ”Kesembilan warga Badui yang meninggal dunia itu antara lain tujuh orang suspek campak dan dua orang terputus minum obat Tb,” kata Koordinator Relawan Sahabat Indonesia (SRI) Muhammad Arif Kirdiat seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Lebak, Selasa (20/9).  Dia menjelaskan, SRI melakukan pelacakan kasus terhadap orang yang kontak erat dengan penderita. Pelacakan kasus campak dilakukan dengan menyisir ke kampung-kampung Badui secara door to door atau rumah ke rumah.  ”Tim medis SRI pada hari pertama sebanyak 56 warga di Kampung Batubelah dan Cisadane diberikan vitamin A untuk anak-anak guna mencegah campak. Selain itu juga pemeriksaan kesehatan, termasuk ibu hamil untuk mencegah virus rubella bagi ibu hamil,” ujar Muhammad Arif Kirdiat.  Menurut dia, tim medis SRI juga menyalurkan bantuan susu dan biskuit untuk malnutrisi atau penderita gizi buruk. Selain itu, melakukan pemeriksaan dahak untuk mengetahui positif Tb dan jika positif diwajibkan minum obat selama enam bulan.  ”Kami menargetkan sepekan ke depan bisa melakukan pelacakan di sembilan kampung Badui. Bila perlu sampai malam hari,” ucap Muhammad Arif Kirdiat.  Dia mengatakan, berdasar hasil pengambilan sampel darah yang dilakukan SRI bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pekan lalu dinyatakan enam positif campak. SRI membuka posko pelayanan kesehatan dan melibatkan dokter, bidan, dan perawat.  ”Posko tersebut dipusatkan di Cijahe atau pembatasan dengan kawasan permukiman Badui. Kami berharap dengan membuka posko dan pelacakan untuk mencegah kasus campak dan Tb,” terang Muhammad Arif Kirdiat.  Sementara itu, seorang tokoh Badui di Kampung Cisadane Kemi, 50, mengaku, pada prinsipnya masyarakat Badui mendukung kehadiran SRI untuk membantu pengobatan dan kesehatan. ”Kami menghaturkan terima kasih  karena dilakukan pemeriksaan kesehatan juga pemberian obat gatal-gatal oleh SRI,” tutur Kemi.

Sembilan Warga Badui Meninggal akibat Suspek Campak dan Tb

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/BADUI-MUALAF.jpg" alt="Mengitip Aktivitas Warga Badui Mualaf saat Ramadan Kampung Landeuh, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Lebak, Banten mengisi aktivitas Ramadan dengan mengaji dan mendengarkan tausiyah Ustad. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Mengitip Aktivitas Warga Badui Mualaf saat Ramadan Kampung Landeuh, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Lebak, Banten mengisi aktivitas Ramadan dengan mengaji dan mendengarkan tausiyah Ustad. (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada yang berbeda saat kita memasuki Kampung Landeuh, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Lebak, Banten di Ramadan kali ini. Kampung yang diisi suku Badui yang memilih Islam ini, rutin melaksanakan pengajian mulai membaca Al Quran hingga mendengarkan tausiyah yang disampaikan ustadz.  "Kami merasa tenang setelah memeluk agama Islam, bisa belajar mengaji untuk memperdalam nash Al Quran, tauhid, fiqh dan ibadah shalat lima waktu juga puasa Ramadhan dan shalat teraweh ," kata Kesih Samsiah,40, seorang mualaf warga Badui saat ditemui di kediamanya Kampung Landeuh, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Sabtu (17/5).  Masyarakat Badui mualaf yang tinggal di Kampung Landeuh, Desa Bojong Menteng difasilitasi Yayasan At Taubah BSD Tangerang dengan membangun 45 rumah, namun baru dihuni 35 rumah dengan 120 jiwa.  Mereka tinggal di pemukiman itu sudah tiga tahun terakhir dengan lahan seluas lima hektare, termasuk pembangunan masjid.  Selama Ramadan, warga Badui yang telah memeluk Islam ini lebih memperdalam kajian ilmu agama, disampung anak-anak mereka mendapat bantuan dari yayasan untuk mengenyam pendidikan di sekolah umum dan pondok pesantren.  "Kami di sini bersama kaum ibu-ibu lainnya setiap hari menimba ilmu agama Islam melalui pengajian yang dipandu ustadz itu," katanya menjelaskan.  Menurut dia, dirinya memeluk agama Islam sejak usia 15 tahun bersama kedua orangtuanya dan kini bersama suami bernama Sudin,40, warga Badui yang juga menjadi mualaf.  Saat ini, dirinya memeluk agama Islam berawal orangtuanya tinggal di perumahan yang berada di luar kawasan hak ulayat mayarakat Badui dan menempati bangunan rumah yang menggunakan atap genteng dan tembok.  Penggunaan bangunan perumahan itu tentu bertentangan dengan adat Badui, sehingga orangtuanya sangat keberatan dengan adat tersebut hingga orangtuanya bernama Arman sekeluarga memeluk agama Islam.  "Kami sekarang tinggal di pemukiman Kampung Landeuh dengan orangtua," kata Kesih.  Siti Halimah,50, warga Landeuh Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak mengaku bahwa dirinya juga keturunan dari nenek dan kakeknya asli keturunan suku Badui, namun orangtuanya memeluk agama Islam.  Saat ini, dirinya merasa senang tinggal di perumahan yang dibangun Yayasan At Taubah karena bisa memperdalam ilmu agama Islam melalui pengajian dengan pola metode mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan ustadz maupun kiyai.  Selain itu juga dirinya belajar iqro atau membaca alquran dengan tajwid.  Dalam pengajian yang disampaikan ustadz dan kiai mengajak untuk bertaqwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya.  Disamping itu juga menebar kebaikan, kasih sayang, hidup damai, rukun juga toleransi hingga mencintai Tanag Air sebagi bentuk orang bertaqwa.  Sebab, ciri-ciri orang yang beriman itu wajib beriman kepada Allah Swt dan Rasulnya juga patuh dan taat terhadap pemerintah.  "Kami merasa bersyukur memeluk Islam dan bisa mengikuti pengajian hingga menambah wawasan dan pengetahuan ajaran Islam lebih luas," katanya.  Sementara itu, Yani,35, warga Badui mualaf mengaku dirinya tinggal di pemukiman Kampung Landeuh bersama suami bisa mengikuti pengajian secara langsung dengan belajar membaca Al Quran.  Para ustadz dan kiai menuntun membaca Al Quran dengan baik dan benar. Biasanya, pelaksanaan pengajian untuk kaum ibu-ibu dilaksanakan setiap hari mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB, sedangkan, pengajian untuk kaum bapak-bapak digelar pukul 20.00 WIB sampai 22.00 WIB.  Namun, selama Ramadan pengajian rutin dilaksanakan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Swt.  "Kami dan keluarga merasa bahagia bisa mengikuti pengajian itu, karena Islam ternyata diwajibkan belajar untuk memiliki ilmu pengetahuan," katanya menjelaskan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HaBQin-x1FQ  https://www.youtube.com/watch?v=EpHrWten208  https://www.youtube.com/watch?v=yn-0I9msWbc

Mengitip Aktivitas Warga Badui Mualaf di Kampung Landeuh saat Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-bisa-tanda-tangan-suku-badui-absen-pakai-cap-jempol_m_206481.jpeg" alt="Suku Badui gunakan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan" width="100%">
<figcaption>Suku Badui gunakan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada yang unik ketika proses pendataan Warga Suku Badui yang datang ke GOR Maulana Yusuf di Serang, Banten pada Sabtu, (21/4). Biasanya ketika pendataan orang akan melakukan tanda tangan, namun tidak bagi Suku Badui. Mereka gunakan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan. Pendataan dilakukan untuk mengabsen berapa warga yang akhirnya ikut dalam Seba Badui 2018. Peserta yang berjumlah 1.388 itu didata dan dimintai cap jempol mereka. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya warga Suku Badui ini buta huruf dan tak mengenal menulis atau membaca. "Mereka buta huruf, enggak tahu tanda tangan bagaimana," kata Eka Purwanti dari Dinas Pariwisata Kota Serang sekaligus panitia dalam acara yang bertema Exciting Banten on Seba Baduy 2018. Sebelum melakukan Seba Badui, mereka beristirahat dan berkumpul di GOR Maulana Yusuf Serang, Banten sambil menunggu beberapa warga Suku Badui Dalam yang masih berjalan dari Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Seba adalah upacara penyerahan hasil bumi kepada pemerintah daerah oleh Suku Badui. Hal ini dilakukan rutin setiap tahun agar pemerintah daerah juga ikut lakukan pelestarian alam. Suku Badui akan terus lakukan Seba setiap tahunnya, sebab mereka yakin bahwa jika ini tidak dilakukan, akan ada bencana, seperi longsor dan banjir di bumi manusia ini.

Tak Bisa Tanda Tangan, Suku Badui Absen Pakai Cap Jempol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/permintaan-warga-badui-ke-pemerintah-gunung-jangan-dilebur_m_206443.jpeg" alt="Ribuan warga Badui berjalan kaki mengikuti ritual Seba." width="100%">
<figcaption>Ribuan warga Badui berjalan kaki mengikuti ritual Seba.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses ritual seba yang diikuti warga Badui begitu meriah. Mereka datang dengan membawa beras, gula aren, dan pisang. Aneka hasil bumi itu dipersembahkan kepada bupati Lebak dan Serang serta gubernur Banten. Yang mengantar tak satu-dua orang, tapi ribuan sekaligus. Itulah ritual tahunan Seba <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/21/206398/gubernur-banten-apresiasi-konsistensi-warga-badui-lestarikan-alam" target="_blank">Badui</a> yang rangkaiannya berlangsung sejak Jumat (20/4). Dari Desa Kanekes, kampung mereka, sebanyak 1.688 warga Badui Dalam dan Luar berjalan kaki. Setelah menginap semalam di pendapa Kabupaten Lebak pada Jumat malam, kemarin mereka sampai di Serang. Juga, dengan berjalan kaki. Mereka diistirahatkan dulu di GOR Maulana Yusuf sebelum kemudian diarak sekitar 300 meter ke Alun-Alun Serang. Setelah diterima Gubernur Banten Wahidin Halim, mereka diajak masuk ke alun-alun. Ribuan warga <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/21/206275/demi-ritual-seba-warga-badui-dalam-rela-berjalan-kaki-50-kilometer" target="_blank">Badui</a> itu mendapat tempat terhormat dengan duduk di samping dan belakang gubernur serta jajaran muspida. Lurah Kanekes Jaro Saija mengungkapkan, seba merupakan kewajiban masyarakat <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/21/206279/ritual-seba-suku-badui-akan-arak-arakan-di-alun-alun-serang" target="_blank">Badui</a> yang salah satunya penanda tahun baru. Selain itu, seba dianggap sebagai silaturahmi masyarakat Badui kepada kepala daerah yang mereka sebut Bapa Gede. "Kalau orang Badui itu mau perlindungan dari pemerintah. Gunung jangan dilebur, lebak (tanah) jangan dirusak, sesaka (pusaka) jangan dirobah," kata dia. Orang Badui, kata dia, khawatir terjadi bencana alam, seperti longsor atau gempa, bila alam tidak dijaga.

Permintaan Warga Badui ke Pemerintah: Gunung Jangan Dilebur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/menyelami-budaya-arab-badui-melalui-festival-narakam-haya_m_176887.jpeg" alt="RUTIN: Salah satu atraksi dalam Festival Narakam Haya." width="100%">
<figcaption>RUTIN: Salah satu atraksi dalam Festival Narakam Haya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Pembangunan Provinsi Madinah menyelenggarakan Festival Narakam Haya ke-3 di Markaz Al-Suwaidirah, Madinah, Arab Saudi, pada Rabu-Jumat (6-15/12). Dalam acara itu, pengunjung menyaksikan berbagai kegiatan dan program, serta mengunjungi stand-stand yang turut serta pada Festival ini.  Pelajar Indonesia di Madinah, Imam Khairul Annas memaparkan, Narakam Haya berarti api (semangat) yang siap dan menyala.&nbsp; Itu sebagai bagian tradisi pengormatan masyarakat Badui yang siap menyambut para musafir yang melewati kemahnya. &rsquo;&rsquo;Narakam Haya merupakan salah satu Festival yang diselenggarakan di Provinsi Madinah, selain ratusan festival lain yang diselenggarakan sepanjang tahun di 13 Provinsi di Arab Saudi,&rsquo;&rsquo; paparnya. Gubernur Madinah, YM Pangeran Faisal bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengunjungi Festival ini pada hari pertama. Dia lah meminta agar tempat Festival seluas 100.000 m2 di tengah gurun pasir ini untuk dijadikan tempat permanen sebagai desa budaya. Wakil Gubernur Madinah YM Pangeran Saud bin Khalid bin Faisal bin Abdul Aziz Al Saud hadir ke Festival ini pada Rabu (14/12) untuk memberikan Piala bagi Pemenang Lomba Balap Onta. Sekitar 40 kegiatan yang ada di Festival ini menceritakan kehidupan masyarakat Badui Arab yang tinggal secara nomaden, serta menjadi wisata di musim dingin, dengan memberikan tur safari tradisional serta pameran kerajinan tangan dan produk rumah tangga yang menjadi dampak positif untuk masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Untuk dapat menghadiri Festival ini, Panitia juga bekerjasama dengan Organisasi Transportasi Madinah untuk menyediakan shuttle bus gratis untuk para pengunjung dari 4 Halte di Madinah ke tempat Festival, yang terletak 50 km di Jalan Raya Madinah-Qassim, atau sekitar satu jam perjalanan dari kota Madinah. (*)

Menyelami Budaya Arab Badui melalui Festival Narakam Haya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2689_19689_Miras-Papua.jpg" alt="Demonstrasi warga menolak miras di Mimika." width="100%">
<figcaption>Demonstrasi warga menolak miras di Mimika.</figcaption>
</figure>JawaPos.com--Warga Mimika yang mengatasnamakan diri sebagai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika, menunjukkan keseriusannya dalam memerangi minuman keras (miras). Dalam aksi demonstrasi yang digelar, Kamis (3/9), mereka mengancam akan menutup paksa 28 tempat yang ditengarai sebagai tempat jualan miras. Sebanyak 28 tempat itu lokasinya tersebar di Kota Timika dan sekitarnya. &ldquo;Kami punya data ada 28 tempat penjualan minuman keras. Akan kami tutup tempat itu. Kami tidak segan-segan. Semua tokoh turun, siapa yang ada di balik penjualan miras itu,&rdquo; ujar Ketua Parlemen KNPB wilayah Bomberai, Steven Itlay dalam orasinya. Ia menuding, selama ini penjualan miras dibekingi oleh oknum-oknum tertentu. KNPB juga menilai, pemerintah dan aparat keamanan sengaja membiarkan peredaran miras yang membawa malapetaka di tanah Papua. Semua tempat, bar dan tempat hiburan lainnya menurut mereka dibekingi oleh oknum aparat. &ldquo;Hentikan penjualan minuman keras, hentikan kekerasan terhadap rakyat di tanah Papua. Mari kita sama-sama tuntaskan persoalan Miras ini,&rdquo; ujar pendemo. Aksi massa ini antara lain dipicu oleh insiden penembakan oknum TNI di Koperapoka, Timika, Papua, Jumat (28/8) dinihari. Dalam kejadian itu, ada enam warga yang ditembak, dan dua di antaranya meninggal dunia. Oknum TNI yang menjadi pelaku dikabarkan sedang dipengaruhi miras.(rex/jpg) &nbsp;

Warga Ancam Tutup Paksa 28 Tempat Jualan Miras di Mimika

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badui

Berita Terkini