<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Menko-Airlangga-Hartarto-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penerapan biodiesel B35 akan menghemat devisa negara hingga USD 10,75 miliar. Selain itu, penggunaan B35 juga disebut bakal memberi nilai tambah industri sawit sebesar Rp 16,76 triliun.  "Kebijakan B35 juga diperkirakan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2. Sebagai negara berkembang, Indonesia tentu mendorong energi hijau yang terjangkau," kata Airlangga dalamacara Energy Corner Special B35 Implementation di Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (31/1).  Ia menjelaskan, program pencampuran minyak sawit dan solar ini sudah dimulai sejak 2006 yang dilanjutkan dengan presentase pencampuran biodiesel 2,5 persen. Lalu meningkat menjadi 20 persen pada 2012 dan menjadi 30 persen pada 2020.  Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa B30 berkontribusi besar dalam capaian 36 persen realisasi Energi Baru Terbarukan (EBT) pada 2021. Oleh sebab keberhasilan tersebut, Indonesia punya inisiatif dalam program B35.  Lebih lanjut, Airlangga juga memastikan progam B35 tidak menganggu pasokan CPO untuk minyak konsumsi. Ini ditunjukkan dengan komitmen para produsen yang akan menyuplai Domestic Market Obligation (DMO) atau suplai CPO di dalam negeri sebesar 450 ribu ton per bulan, naik dari sebelumnya sekita 350 ribu ton per bulan.  "Ini (biodiesel B35) adalah untuk menangani lemahnya demand tentu berkurangnya demand akibat adanya gerakan-gerakan di Eropa, maka tentu kita mengantisipasi dengan peningkatan demand dalam negeri dan ini suplai di dalam negeri tidak terganggu," ujarnya.  Pada kesempatan yang sama, pemerintah akan menerapkan bahan bakar nabati (BBN) B35 atau BBM Solar 35 persen mulai besok, 1 Februari 2023. Selama penerapan ini, B35 yang akan disalurkan sebanyak 13,15 juta kiloliter (KL).  Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, penerapan B35 ini dilakukan berawal dari kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani sawit. Selain itu, didasarkan pada keberhasilan uji jalan biodiesel pada tahun-tahun sebelumnya.  "Mandatori B35 diawali dengan kerja sama baik, hal ini tecermin dari uji jalan pada tahun 2022 lalu. Penyaluran biodiesel B35 diperkirakan sebanyak 13,5 juta kiloliter," kata Musdhalifah.  Untuk diketahui, B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Dalam B35 berisi kandungan 65 persen jenis solar dan 35 persen lainnya, yakni minyak kelapa sawit.

Airlangga Sebut Penerapan Biodiesel B35 Bakal Hemat Devisa USD 10,75 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230131_112152.jpg" alt="Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud. (NURUL FITRIANA)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud. (NURUL FITRIANA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan menerapkan bahan bakar nabati (BBN) B35 atau BBM Solar 35 persen mulai besok, 1 Februari 2023. Selama penerapan ini, B35 yang akan disalurkan sebanyak 13,15 juta kiloliter (KL).  Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, penerapan B35 ini dilakukan berawal dari kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani sawit. Selain itu, didasarkan pada keberhasilan uji jalan biodiesel di tahun-tahun sebelumnya.  "Mandatori B35 diawali dengan kerja sama baik, hal ini tecermin dari uji jalan pada tahun 2022 lalu. Penyaluran biodiesel B35 diperkirakan sebanyak 13,5 juta kiloliter," kata Musdhalifah dalam sambutannya di acara Energy Corner Special B35 Implementation di Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (31/1).  Untuk diketahui, B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Dalam B35 berisi kandungan 65 persen jenis solar dan 35 persen lainnya, yakni minyak kelapa sawit.  Lebih lanjut, mantan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko ini, menjelaskan program B35 bisa berjalan karena pemerintah memiliki dana yang dikumpulkan melalui Badan Pengelola Dan Perekebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ini sejalan dengan tugas pokok BPDPKS yang salah satunya menghimpun pungutan ekspor sawit.  Kemudian, melakukan pengelolaan dan dan menyalirkan kembali ke sektor kelapa sawit. Musdhalifah memastikan, dalam pelaksanaannya BPDPKS bekerja sesuai arahan komite dengan prinsip kehati-hatian.  Ia menyebut, manfaat lebih jauh dari penerapan B35 ini yaitu bisa mendukung pembukaan lapangan kerja baru. "Penurunan emisi gas rumah kaca, menghemat devisa, energi biru dan memberi ruang bagi masyarakat untuk menghirup udara lebih baik daripada energi fosil," jelasnya.  Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan mulai 1 Februari 2023 pemerintah akan mulai menggunakan bahan bakar nabati (BBN).  Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan implementasi B35 ini dilakukan untuk mengurangi impor BBM dan lonjakan harga minyak dunia.  Adapun penerapannya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal EBTKE Nomor: 10.E/EK.05/DJE/2022/ Disebutkan guna meningkatkan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan, salah satunya dengan mandatori campuran biodiesel untuk BBM solar 35 persen atau B35 mulai 1 Februari tahun 2023.  Sementara itu, perlu diketahui program mandatori biodiesel sudah mulai diimplementasikan pada tahun 2008. Saat itu diterapkan dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5 persen.  Lalu pada 2010, keberhasilan program mandatori membuat kadar biodiesel secara bertahap ditingkatkan hingga 7,5 persen rentang waktu 2008 sampai dengan 2010. Sementara sejak April 2015 persentase biodiesel kembali ditingkatkan dari 10 persen menjadi 15 persen.  Selanjutnya tanggal 1 Januari 2016, ditingkatkan lagi hingga 20 persen atau B20. Pada tahun 2020, sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015, maka persentase biodiesel ditingkatkan menjadi B30. Kemudian tahun 2023, biodiesel yang digunakan dengan kandungan 35 persen, yakni B35.

Dimulai 1 Februari, Pemerintah Salurkan 13,15 Juta KL Biodiesel B35

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/image-9.jpg" alt="Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Industri bioetanol tebu oleh PT Energi Agro Nusantara (Enero) Mojokerto diresmikan Presiden Joko Widodo, Jumat (4/11). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis hal itu menjadi upaya strategis pengembangan bahan bakar nabati (BBN) di Jawa Timur.  ”Pengembangan bioetanol tebu ini salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dengan mengembangkan sumber-sumber energi alternatif lain. Untuk itu, Pemprov Jatim terus berupaya meningkatkan pemanfaatan EBT guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi bagi masyarakat,” kata Khofifah.  Pengembangan itu juga sejalan dengan langkah Pemprov Jatim dalam mengembangkan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) demi mewujudkan ketahanan energi nasional.  ”Hal ini juga selaras dengan komitmen Pemprov Jatim untuk mengakselerasi dan mendukung sepenuhnya program transisi energi. Yakni dengan meningkatkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), yang bertumpu pada kekayaan potensi sumber daya EBT di Jatim,” terang Khofifah.  Dia menjelaskan, Jawa Timur saat ini merupakan produsen etanol terbesar di Indonesia. Jatim memiliki beberapa perusahaan penghasil bioetanol dengan total produksi sebesar 110.000 KL pada 2020. Salah satunya yakni PT Energi Agro Nusantara (Enero) dengan total produksi bioetanol sebesar 34.874 KL pada 5 tahun terakhir.  ”Bahan baku utamanya dari bioetanol ini adalah tebu yang diperoleh dari Perkebunan PTPN dan Tebu Rakyat,” ujar Khofifah.  Jawa Timur, lanjut Khofifah, memiliki potensi dan sumber daya yang besar dalam mendukung program kebijakan pemerintah mandatory pemanfaatan bioetanol E5 hingga E20 pada 2025. Hal itu karena produk etanol (fuel grade) yang diproduksi PT Enero memiliki multiplier effect terhadap ketahanan pangan khususnya sektor pertanian tebu dan industri gula.  ”Dengan peningkatan permintaan bahan baku Etanol dari molases (tetes tebu) sebagai produk samping industri gula, ini akan berdampak pada peningkatan penyediaan tanaman tebu yang artinya juga mengharuskan peningkatan produksi gula. Dan pasar dari bioetanol ini sangat jelas karena merupakan bahan baku campuran untuk menghasilkan pertamax,” kata Khofifah.  Khofifah berharap ketersediaan bahan baku dan sarana prasarana itu dapat terus ditingkatkan sebagai upaya pengembangan bioethanol. ”Hal ini tentunya membutuhkan dukungan stakeholder terkait untuk mengatasi ketersediaan bahan baku dan keberlanjutan suplai bahan baku bioethanol,” terang Khofifah.  Kekayaan potensi EBT di Jawa Timur sendiri tidak kurang dari 25.542 MW yang terdiri dari PLTA, PLTB, PLTSA/Bm, PLTS, PLTP, Gelombang laut dan bioenergi. Khusus bioenergi di Jatim diperkirakan memiliki kontribusi cadangan energi sebesar 3.420 MW.  Besarnya cadangan Bioenergi tersebut berasal dari sumber daya ternak, biomassa, sampah serta dari pengolahan produk pertanian (tetes tebu) yang menghasilkan etanol. Serta perkebunan kelapa sawit/jarak yang menghasilkan bodiesel untuk substitusi bahan bakar di sektor transportasi.  Program biodiesel (B30) sendiri telah diinjeksikan Kementerian BUMN ke dalam distribusi bahan bakar bersubsidi (bosolar) melalui PT Pertamina Patraniaga MOR V di Jawa Timur. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi, ketahanan pangan, serta menjadi fondasi tumbuhnya perekonomian Jawa Timur.  Kemudian dari sisi transisi energi menuju energi ramah lingkungan, konsumsi biodiesel pada sektor transportasi juga telah berkontribusi terhadap pencapaian bauran energi di Jawa Timur sebesar 604.773,6 KL atau setara dengan sebesar 803,48 MW jika dikonversikan ke dalam energi listrik. Sejalan dengan program bioetanol (B5) yang juga akan diinternalisasikan ke dalam bahan bakar pertamax tentunya akan mendorong berkembangnya energi ramah lingkungan ke depan.

Industri Bioetanol di Jatim Diresmikan Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ARIFIN-TASRIF-RAKA-DENY.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mendorong percepatan implementasi energi baru terbarukan (EBT) demi pencapaian target bauran energi EBT 23 persen di 2025 dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yaitu melakukan substitusi energi primer dan final dengan teknologi eksisting. Setelah sukses dengan program Mandatori B30 utuk sektor transportasi darat, saat ini pemanfaatan bahan bakar nabati telah berhasil diuji coba untuk sektor transportasi udara.  Pemanfaatan bahan bakar nabati dilakukan melalui sinergi penelitian antara Pertamina Research &amp; Technology Innovation (Pertamina RTI) dan Pusat dalam pengembangan katalis Merah Putih untuk mengkonversi minyak inti sawit menjadi bahan baku bioavtur pada tahun 2012.  Selanjutnya kerja sama diperluas bersama PT KPI (Kilang Pertamina Internasional) untuk melakukan uji produksi co-processing skala industri di Refinery Unit (RU) IV Cilacap untuk mengolah campuran RBDPKO (Refined, Bleached, and Deodorized Palm Kernel Oil) dan kerosin menggunakan katalis merah putih, sebagai salah satu inovasi karya terbaik anak bangsa.  Menteri ESDM Arifin mengungkapkan, keberhasilan ini akan menjadi tahap awal dalam peningkatan kontribusi bioavtur di sektor transportasi udara dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.  “Semua keberhasilan ini dimulai dari ambisi, kepercayaan diri dan keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, tentunya kita tidak akan berhenti dan berpuas diri di tahapan ini, penelitian dan pengembangan akan terus dilakukan untuk nantinya dapat menghasilkan produk J100 dan penggunaan bioavtur dilakukan pada seluruh maskapai Indonesia, dan bahkan mancanegara,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (6/10).  Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa konsep triple helix yang merupakan kolaborasi antara Perguruan Tinggi, industri dan Pemerintah telah dilaksanakan secara baik dalam kegiatan uji terbang menggunakan bioavtur. Sehingga ke depan, momentum ini menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berbasis riset dan inovasi.  Menurutnya, keberhasilan uji terbang bioavtur ini telah memberikan kepercayaan tinggi terhadap kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya domestik, khususnya minyak sawit, untuk dimanfaatkan sebagai upaya membangun kemandirian energi nasional.  “Hal ini akan berdampak pada pengurangan ketergantungan energi dari impor, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.  Menurutnya, agar hal ini dapat terealisasikan, keekonomian Bioavtur J2.4 harus terpenuhi dengan memanfaatkan segala fasilitas yang telah diberikan oleh Pemerintah, baik terkait perpajakan seperti super tax deduction untuk riset maupun insentif non fiskal.  “Dengan perkiraan konsumsi avtur harian sekitar 14 ribu KL, maka potensi pasar bioavtur J2.4 akan mencapai sekitar Rp 1,1 Triliun pertahunnya. Tentunya akan menjadi pangsa pasar yang besar bagi pengembangan industri sawit nasional,” pungkasnya.

Uji Coba Bioavtur Lancar, Pemerintah: Bisa Tekan Ketergantungan Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BUAH-SAWIT-PANEN2-KALTIM-POST-29072019.jpg" alt="Ilustrasi panen buah kepala sawit" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi panen buah kepala sawit</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berkomitmen mendukung penuh pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Pengembangan BBN cair berbahan dasar minyak sawit ini memiliki manfaat besar dalam ketahanan energi nasional.  “Sebagai bagian dari ekosistem sawit nasional, kami mendukung pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) cair berbahan dasar sawit karena manfaatnya sangat banyak bagi masyarakat Indonesia,” ujar Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Edi Wibowo saat berbicara sebagai keynote speaker dalam Webminar ‘Strategi dan Peluang Mengelola BBN Berbasis Biohidrokarbon Untuk Kemaslahatan Bangsa’ di Jakarta, Rabu (14/10).  Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Parulian Tumanggor, yang turut berpartisipasi sebagai salah satu pembicara, menyatakan bahwa penggunaan biodiesel di Indonesia sudah berjalan sejak tahun 2006. Menurutnya, bio diesel kini jadi salah satu pilihan energi alternatif, karena Indonesia telah menjadi net importir minyak mentah, serta berlimpahnya produk kelapa sawit Indonesia.  “Kita harus bersyukur sebagai produsen CPO terbesar di dunia, karena tidak semua negara bisa menanam sawit," ujar Tumanggor.  Pemanfaatan bio diesel, menurut Tumanggor, juga tidak lepas dari adanya tuntutan penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana disepakatai dalam Protokol Kyoto. Di lain pihak, produksi sawit di Indonesia juga merupakan potensi yang besar dalam mewujudkan ketahanan energi.  “Sawit bisa kita gunakan menjadi energi nasional, selain sangat efektif menuntaskan kemiskinan melalui sawit ini. Inilah alasan kuat mengapa biodiesel perlu diimplementasikan di Indonesia,” tuturnya.  Untuk itu, Tumanggor menyampaikan penghargaan atas peran Presiden RI, Joko Widodo serta seluruh jajarannya atas komitmennya mencanangkan B30, B40, hingga B100.  Terkait kualitas biodiesel, Tumanggor mengatakan masyarakat atau pengguna tidak perlu khawatir. "Kualitas B30 sudah teruji dengan cukup baik," tandas Tumanggor.  Dia menuturkan bahwa APROBI yang kini beranggotakan 19 perusahaansebagai produsen biofuel membeli CPO dari perusahaan dan petani untuk diproduksi menjadi FAME yang kemudian dicampurkan dengan solar. Produk akhir ini yang dikirimkan ke station-station yang sudah ditentukan oleh Kementerian ESDM dan PT Pertamina.  Tumanggor menyebut itu agar tidak ada kesimpangsiuran di tengah-tengah masyarakat seakan-akan produsen ini mengeruk uang yang begitu besar dari uang BPDP. "Sekali lagi, perusahaan ini hanya sebagai tukang jahit mendapatkan biaya proses produksi sekitar USD 90 per ton. Dan yang didapatkan oleh APROBI ini bukan dari APBN, tetapi dari BPDPKS yang dihimpun dari dana para eksportir sawit,” tegas Tumanggor.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sVh8jqVYV74&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Efektif Tekan Impor Minyak Mentah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/BIODIESEL-FEDRIK3-1.jpg" alt="petugas menunjukkan sampel bahan bakar B30 saat peluncuran uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di halaman Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Uji jalan kendaraan berbahan bakar campuran biodiesel 30 persen pada b" width="100%">
<figcaption>petugas menunjukkan sampel bahan bakar B30 saat peluncuran uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di halaman Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Uji jalan kendaraan berbahan bakar campuran biodiesel 30 persen pada b</figcaption>
</figure><div>JawaPos.com – Pelaku industri kendaraan komersial menyatakan kesiapannya mengimplementasikan program biodiesel B30 yang diujicobakan pada sejumlah kendaraan. Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian (KTB) Duljatmono mengungkapkan bahwa solar dengan campuran minyak nabati cukup baik dipakai pada mesin diesel Mitsubishi Fuso berdasar hasil uji coba B20.  ’’Soal kotor atau tidaknya bergantung penggunaan, penyimpanan, dan daerah operasional. Bukan soal pengolahannya. Untuk mengantisipasi, PT KTB menambahkan double filter pada truk produksi terbaru kita,” ujar Duljatmono seperti dikutip Jawa Pos, Sabtu (15/6).  Dia menegaskan, saat ini semua model baru yang diproduksi siap menenggak solar B20. PT KTB pun bersiap untuk menggunakan solar B30 yang direncanakan mulai berlaku tahun depan. Selain Mitsubishi Fuso, pabrikan kendaraan komersial lain dari Jepang, yakni Hino, siap ikut implementasi aturan pemerintah.  ’’Untuk saat ini, kami pelajari tesnya sampai Oktober 2019. Setelah itu baru kami putuskan penambahan atau pengubahan spesifikasi kendaraan yang bersifat minor change,’’ jelas Direktur Penjualan dan Promosi PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) Santiko Wardoyo.  Berkaca dari aturan B20, saat itu Hino harus menambah filter tambahan bagi kendaraan. Karena umur satu filter yang biasanya dapat tahan 20 ribu kilometer (km), jadi berkurang menjadi 10 ribu km. ’’Sekarang tinggal diperhatikan pencampurannya (B30) agar bahan bakar yang dihasilkan sempurna,’’ bebernya.  Santiko berharap ada dampak tidak langsung dari penerapan program biodiesel bagi industri otomotif. Misalnya, dengan konsumsi minyak kelapa sawit atau CPO yang meningkat, ekonomi Indonesia bisa lebih baik. ’’Bila sektor ekonomi membaik, nantinya bisa meningkatkan permintaan industri otomotif,’’ pungkasnya.  Sebelumnya, Kementerian Perindustrian menyatakan sudah menyosialisasikan persiapan uji coba B30 kepada seluruh pelaku industri. Khusus untuk industri otomotif, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah meyakinkan bahwa penggunaan bahan bakar B30 tidak akan membuat performa maupun akselerasi kendaraan turun. Selain itu, perawatan mesin tidak memakan biaya tambahan yang besar.  Konsumsi biodiesel dalam penggunaan B30 ini ditargetkan meningkat hingga mencapai 6,9 juta kiloliter pada 2025. Saat ini implementasi baru diperluas untuk B20 yang pada 2018 konsumsi biodieselnya mencapai 3,8 juta kiloliter. ’’Kita tunggu B20 sampai optimal, karena beberapa distribusi B20 kan masih terbatas,’’ ujar Airlangga.  Uji coba telah dilakukan pada beragam jenis kendaraan dengan menempuh jarak 40 ribu dan 50 ribu kilometer selama empat bulan hingga September 2019. ”Uji coba penggunaan B30 ini tidak hanya dilaksanakan pada kendaraan darat bermesin diesel. Dalam waktu dekat, pengujian sejenis juga akan dilakukan pada kereta api, angkutan laut, dan alat berat di pertambangan,” urainya.  Program tersebut diharapkan menghemat devisa, mengurangi ketergantungan impor BBM, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri kelapa sawit.</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>

Bakal Ubah Spesifikasi Kendaraan, Industri Otomotif Sambut B30

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bahan-bakar-nabati-akan-dikembangkan-di-riau_m_.jpg" alt="Pertamina, RNI, PTPN III dan Pemprov Riau, akan bekerjasama dalam penyediaan bahan baku crude palm oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) dan Bio Ethanol, di Pekanbaru, Riau, Selasa (19/3)." width="100%">
<figcaption>Pertamina, RNI, PTPN III dan Pemprov Riau, akan bekerjasama dalam penyediaan bahan baku crude palm oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) dan Bio Ethanol, di Pekanbaru, Riau, Selasa (19/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertamina, RNI dan PTPN III akan menjalin kerjasama dalam penyediaan bahan baku crude palm oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) dan Bio Ethanol. Tujuannya, untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. Salah satunya bahan bakar nabati. Kerjasama ini, ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati; Direktur Utama RNI, B Didik Prasetyo; dan Direktur Utama PTPN III, Dolly P Pulungan di Pekanbaru, Riau, Selasa (19/3). Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menjelaskan, dari kesepakatan ini, semua pihak akan bekerjasama menjajaki rencana pasokan bahan baku nabati dari kebun kelapa sawit. "Hasil pengolahan kelapa sawit tersebut akan dimanfaatkan oleh Pertamina untuk diolah lebih lanjut menjadi bahan bakar nabati. Bagi plasma PTPN dan petani kelapa sawit, program ini diharapkan mampu meningkatkan serapan produk CPO sehingga dapat membantu menstabilkan harga TBS (Tandan Buah Segar) di tingkat petani," kata dia, Selasa (19/3) sore. Hal ini juga mendorong percepatan peremajaan tanaman kelapa sawit plasma. Sehingga, pasokan bahan baku bagi pengembangan bahan bakar nabati ini dapat terjamin kedepannya. Sementara itu, bagi RNI sinergi ini merupakan bagian dari upaya untuk melakukan hilirisasi produk CPO dari kebun kelapa sawit yang dikelola oleh anak perusahaan RNI Group, yaitu PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Laras Astra Kartika. Ini juga sebagai upaya untuk memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi. "Ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dan peningkatan produktivitas produk turunan kelapa sawit, baik dalam lingkup RNI Group maupun secara nasional," tuturnya. Nantinya, RNI melalui anak perusahaan yang bergerak di bidang industri gula yaitu PT PG Rajawali I dan PTPN Group melalui PT Enero, juga akan memasok molases. Itu akan diolah bersama Pertamina menjadi Bioethanol Fuel Grade dengan kapasitas 60.000 kilo liter per tahun. Molases ini, merupakan produk sampingan yang dihasilkan dari produk pengolahan tebu. Pemanfaatannya untuk diolah sebagai energi baru dan terbarukan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. &ldquo;Ini merupakan bentuk sinergi antar BUMN untuk menunjukkan komitmen kami menyediakan energi dari sumberdaya dalam negeri yang baru dan terbarukan sehingga menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah yang menetapkan target energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025,&rdquo; sebutnya. Pemanfaatan bahan bakar yang ramah lingkungan ini, sudah diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Pemerintah menetapkan mandatori Program B20 dimana BBM (jenis Solar) yang dijual harus mengandung setidaknya 20% Biodiesel. Lebih lanjut Fajriyah menuturkan, pasokan bahan baku ini akan diperlukan seiring dengan program perusahaan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Saat ini Pertamina telah berhasil melakukan uji coba Coprocessing mengolah RBDPO (Refined Bleached And Deodorized Palm Oil) dengan Minyak Fosil secara bersamaan menghasilkan Green Fuels di Kilang Pengolahan, antara lain Coprocessing Green Gasoline di RU III Plaju pada Desember 2018 dengan campuran sampai dengan 7.5% RBDPO menghasilkan Green Gasoline, Green LPG dan Green Propylene. Serta di RU II Dumai pada bulan ini sedang terus dilakukan uji coba Coprocessing Green Diesel yang menghasilkan Green Diesel dengan campuran RBDPO sampai dengan 12.5%. Ke depan akan dilanjutkan uji coba di Kilang RU IV Cilacap dan RU VI Balongan untuk Coprocessing Green Gasoline dan Green Avtur. Rencananya, Pertamina juga telah menggandeng perusahaan energi asal Italia, ENI untuk menjajaki kerjasama dalam pengembangan kilang di Plaju yang dapat memproduksi bahan bakar nabati dengan bahan baku CPO.

Bahan Bakar Nabati akan Dikembangkan di Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berjalan-2-minggu-pertamina-sebut-69-terminal-bbm-sudah-salurkan-b20_m_.jpg" alt="Ilustrasi produk campuran solar dengan komponen minyak sawit (CPO)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi produk campuran solar dengan komponen minyak sawit (CPO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) terus mengintensifkan monitoring implementasi mandatori Biodiesel 20 persen (B20). Sejak program ini dicanangkan Kementerian Perekonomian pada 31 Agustus 2018, sejumlah langkah telah dilakukan Pertamina untuk mendorong pencampuran FAME (Fatty Acid Methyl Eter) baik untuk Bahan Bakar PSO (Public Service Obligations/Subsidi) dan Non PSO. Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo menyatakan hingga tanggal 14 September 2018, Pertamina telah menggunakan FAME sebagai bahan campuran solar pada kisaran 159.988 KL atau sekitar 39 persen dari alokasi bulanan. Jumlah tersebut terdiri dari FAME untuk PSO sebesar 116.422 KL dan FAME untuk NPSO 43.566 KL. Gandhi menambahkan Pertamina juga telah melakukan berbagai kemajuan, bergerak cepat mengkonsolidasikan 112 Terminal BBM Pertamina segera menyalurkan perluasan B20, di sektor PSO dan Non PSO. &ldquo;Awal September lalu kami baru siap menyalurkan 60 TBBM, dan alhamdulillah hingga 14 September kemarin, sudah ada tambahan 9 TBBM lagi sehingga menjadi 69 TBBM yang menyalurkan B20," jelas Gandhi dalam keterangan resmi, Minggu (16/9). Tambahan 9 Terminal BBM tersebut, katanya, berasal dari TBBM Cepu, Cilacap, Palopo, Bima, Reo, Kolaka, Tual, Badas dan Ketapang,&rdquo; Monitoring pelaksanaan B20 utk Badan Usaha Migas juga menjadi perhatian Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto yang turut serta dalam peninjauan implementasi B20 di TBBM Tanjung Uban. "Dalam pemantauan kami perluasan B20 yang dicapai Pertamina sudah 80 persen, akhir September optimis bisa 100 persen,"kata Djoko Siswanto. Gandhi berharap implementasi B20 yang dicapai Pertamina bisa menjadi pemicu bagi badan usaha lainnya dalam mendorong penerapan green energy. Diproyeksikan hingg pekan ke-2 September ada tambahan 10 Terminal BBM lagi yang akan menyalurkan B20. &ldquo;Kami estimasikan pada akhir September realisasi penyaluran akan bertambah lagi, karena supply FAME dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) akan masuk ke Terminal BBM Utama sehingga 32 TBBM lainnya dapat menyalurkan B20 juga untuk semua sektor,&rdquo;pungkasnya.

Berjalan 2 Minggu, Pertamina Sebut 69 Terminal BBM Sudah Salurkan B20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/60-terminal-pertamina-siap-salurkan-b20_m_.jpg" alt="Ilustrasi Biodiesel B20" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Biodiesel B20</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Usai kebijakan mandatory Biodesel 20 persen (B20) diimplementasikan sejak hari ini, PT Pertamina (Persero) menyatakan 112 Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) telah siap menyalurkan B20 kepada pengguna akhir. Kesiapan tersebut sebagai bentuk kontribusi Pertamina dalam menjalankan kebijakan pemerintah.&nbsp; Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, sejak 1 September 2018, tidak akan ada lagi produk B0 di pasaran, dan keseluruhannya berganti dengan B20.&nbsp; &ldquo;Apabila Badan Usaha BBM tidak melakukan pencampuran, dan Badan Usaha BBN tidak dapat memberikan suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp. 6.000 perliter," kata Darmin.&nbsp; Dia menjelaskan, produk B20 nantinya hanya untuk Pertadex atau Diesel Premium. Beberapa pengecualian dapat diberlakukan terutama terhadap Pembangkit Listrik yang menggunakan turbine aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), dan lain-lain. Terhadap pengecualian tersebut digunakan B0. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan dari keseluruhan TBBM yang dimiliki perusahaan, saat ini sebanyak 60 terminal sudah menyalurkan B20 bersubsidi, sementara 52 lainnya belum bisa menyalurkan B20 karena belum ada pasokan FAME dari Badan Usaha yang memproduksi Bahan Bakar Nabati (BBN).&nbsp;&nbsp; &ldquo;Untuk mendorong peningkatan jumlah pengguna bahan bakar biodiesel yang ramah lingkungan ini, kami sudah siap dan seluruh fasilitas Pertamina sudah siap 100 persen untuk mencampur dan menyalurkan biodiesel sebagai implementasi kebijakan mandatori B20,&rdquo; tuturnya. &ldquo;Bila seluruh fasilitas BBM ini telah menerima pasokan FAME, maka potensi penambahan penyaluran B20 akan dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga Pertamina juga akan berkontribusi untuk mempercepat pelaksanaan peta jalan bauran energi nasional,&rdquo; jelasnya. Berdasarkan data Pertamina, sebanyak 60 Terminal BBM yang telah menyalurkan B20 Pertamina mencatat sejumlah TBBM dengan penyaluran tertinggi seperti TBBM Jakarta Group, TBBM Kotabaru Group, TBBM Surabaya dan TBBM Balikpapan.

60 Terminal Pertamina Siap Salurkan B20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/esdm-lanjutkan-ujicoba-aplikasi-b-30-untuk-transportasi-darat_m_175523.jpeg" alt="Presiden Jokowi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Wamen ESDM Arcandra Tahar" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Wamen ESDM Arcandra Tahar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Melanjutkan kajian yang telah dilakukan pada 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali akan melakukan uji coba Biodiesel-20 (B-20) pada kereta api dan studi awal penggunaan Biodiesel-30 (B-30) untuk transportasi darat selain kereta api pada 2018 mendatang. Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan bahwa saat ini kajian B-30 akan memasuki uji awal di lapangan. "Kajiannya sudah selesai, namun demikian ada tes lapangan juga ini sekarang sedang persiapkan di lapangannya, akan dicoba pada transportasi darat selain kereta api," ujarnya di Belitung, Sabtu (16/12). Dia menjelaskan, butuh waktu dalam masa peralihan dari B-20 menuju B-30. Disamping itu, uji coba terus dilakukan agar kedepannya penerapan B-30 pada transportasi darat tidak menemui kendala. Lebih lanjut ia mengungkapkan, implementasi B-30 menunggu terselesaikannya kendala yang ada di B-20. "Kita masih akan menguji B-20 untuk kereta api, akan dibuktikan apakah B-20 comply dengan sistem kereta api sekarang," jelasnya. Mengamini hal tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menambahkan, hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan injector pada kereta api dengan injector mobil diesel, yang menyebabkan lebih sulit dalam mengaplikasikan biodiesel untuk kereta. "Kami sudah tes dan sudah cek, injector dua merk berbeda kereta dan mobil diesel, hasilnya injector pada kereta lebih lunak, tidak tahan terhadap biodiesel. Mungkin menjadi penyebab utama terjadinya beberapa kali keluar api pada mesin lokomotif kereta," ungkap Dadan. Dia juga menjelaskan, saat ini sedang disiapkan uji coba dengan Kereta Api Bandung-Jakarta. "Uji coba ini akan mulai dilakukan pada periode Januari - Maret. Kami juga tidak ingin ada perbedaan terhadap sistem mesin dari penggunaan B-20 pada kereta ini nantinya," pungkas Dadan.

ESDM Lanjutkan Ujicoba Aplikasi B-30 untuk Transportasi Darat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bahan bakar nabati

Berita Terkini