<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/Menkeu-Purbaya-2597497538.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Perwakilan Pedagang thrifting Pasar Senen Rifai Silalahi menyebut adanya praktik pungli oknum Bea Cukai yang mengenakan biaya senilai Rp 550 juta per kontainer untuk pembongkaran baju bekas impor ilegal di pelabuhan.&nbsp; Merespons tudingan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta semua pihak tidak serta-merta menelan klaim sepihak tanpa bukti kuat. Menurutnya, setiap informasi harus diverifikasi.&nbsp; &ldquo;Gini, orang bisa ngomong apa aja, belum tentu betul, harus diklarifikasi lagi betul apa nggak," kata Purbaya kepada wartawan di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/11).&nbsp; Purbaya menegaskan bahwa dirinya belum menerima data valid terkait angka pungli yang disebut pedagang thrifting tersebut.&nbsp; Namun dia memastikan bahwa internal Bea Cukai sudah berada dalam sorotan ketat agar tidak ada lagi ruang bermain bagi oknum tersebut.&nbsp; &ldquo;Saya nggak tau angka yang betulnya berapa, tapi yang jelas sekarang orang Bea Cukai udah nggak berani main-main lagi," tegas Purbaya.&nbsp; &ldquo;Kalau main-main ya saya tindak ke depan, saya udah kasih peringatan keras semuanya," tambahnya.&nbsp; Meski begitu, Purbaya menekankan bahwa tidak semua pegawai Bea Cukai berperilaku buruk. Ia menyebut jumlah pegawai yang bekerja secara profesional jauh lebih besar dibanding oknum yang berbuat nakal. &ldquo;Dan mereka cukup baik, banyak orang baiknya, jadi nggak usah khawatir.&rdquo; ujarnya. Karena itu, Purbaya menantang para pihak yang melontarkan tuduhan agar menyertakan bukti konkret, bukan hanya cerita yang belum tentu benar.&nbsp; &ldquo;Itu kalau ada tuduhan itu coba recordnya mana, saya akan tindak langsung. Kalau cuma ngomong-ngomong aja kan nggak bener kaya gitu, itu namanya fitnah," ujar Purbaya.&nbsp; &ldquo;Kalau ada buktinya, saya akan eksekusi langsung," tutupnya.

Purbaya menegaskan bahwa dirinya belum menerima data valid terkait angka pungli oknum Beacukai yang disebut pedagang thrifting.

Praktik Pungli Bea Cukai di Pasar Senen, Menteri Keuangan Purbaya Tantang Buktikan Tuduhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/FotoJet-2025-09-22T124540152-596564970.jpg" alt="Ilustrasi Seseorang Melakukan Kegiatan Thrifting Pakaian. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Seseorang Melakukan Kegiatan Thrifting Pakaian. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen Rifai Silalahi memastikan bahwa hampir seluruh baju bekas yang ada di Indonesia masuk dengan cara ilegal. Bahkan, ia menyebut adanya praktik pungli oknum Bea Cukai yang mengenakan biaya senilai Rp 550 juta per kontainer untuk pembongkaran baju bekas impor ilegal di pelabuhan.&nbsp; Menurutnya, kehadiran baju bekas impor ilegal telah merugikan negara karena biaya besar justru mengalir ke oknum-oknum pejabat negara. Terlebih, ada sekitar 100 kontainer yang masuk ke pelabuhan untuk setiap bulannya, atau nilainya mencapai Rp 55 miliar per bulan. "Kalau yang (baju bekas impor) ilegal itu kurang lebih Rp 550 juta per kontainer melalui pelabuhan. Kalau biaya masuk ke mana, mungkin gini Pak, bukan rahasia umum lagi, artinya begini. Barang itu bisa masuk tidak sekonyong-konyong sampai ke Indonesia ini terbang sendirinya Pak," kata Rifai dalam rapat Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11). Lebih lanjut, Rifai memastikan baju bekas impor ilegal itu tidak serta merta bisa masuk ke Indonesia dengan lancar tanpa ada yang memfasilitasi. Adapun ia mengklaim para pedagang hanya sebagai korban.&nbsp; &ldquo;Artinya ada yang memfasilitasi. Kami ini sebenarnya korban pak para pedagang. (Baju bekas tiba di Indonesia) ada yang memfasilitasi," lanjutnya.&nbsp; Itu sebabnya, Rifai kepada DPR RI mengaku agar pemerintah bisa membuat impor baju bekas menjadi legal. Karena bisa hidup dari penjualan baju itu, Rifai pun mengaku siap membayar pajak, daripada harus menjadi bagian untuk membayar oknum bea cukai tersebut.&nbsp; &ldquo;Jadi sebenarnya kita berharap masuknya ini, barang thrifting ini sekarang bisa dilegalkan. Kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Ia menilai, ketika para importir baju bekas diwajibkan membayar pajak, pihaknya hanya perlu menyisihkan beberapa persen dari nilai impor dan uangnya akan masuk ke negara. Sedangkan, jika terus menerus didiamkan yang menikmati hanyalah oknum bea cukai yang ada di pelabuhan.&nbsp; "Mending bayar pajak pak. Itu sudah pasti, karena pajak tinggal berapa persen, misalkan 10 persen dari nilai. Nah, sekarang yang menikmati yang berpuluh-puluh tahun ini adalah itu tadi, oknum-oknum itu Pak," tutupnya. &nbsp;

Rifai Silalahi, pedagang thrifting Pasar Senen, ungkap dampak negatif baju bekas impor ilegal bagi ekonomi dan negara.

Pedagang Thrifting Pasar Senen Bongkar Praktik Pungli Oknum Bea Cukai: Kalau Baju Bekas Ilegal itu Rp 550 Juta per Kontainer!

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/obralll2-678222.jpg" alt="Pedagang baju bekas impor di Pasar Senen. (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pedagang baju bekas impor di Pasar Senen. (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah menyiapkan terobosan baru dalam penanganan balpres atau baju bekas impor ilegal. Alih-alih dimusnahkan dengan cara dibakar, saat ini Kementerian Keuangan menggandeng Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) untuk mencacah dan disiapkan sebagai bahan baku industri bagi UMKM.&nbsp; Langkah tersebut dipilih Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena praktik pemusnahan selama ini justru menimbulkan beban biaya besar bagi negara.&nbsp; &ldquo;Kan saya selalu komplain itu balpres, saya tangkap barangnya, orangnya nggak bisa didenda, terus saya mesti memusnahkan barangnya, itu mahal tuh satu kontainer itu sekitar 12 juta kalau nggak salah. Rugi, abis itu masih makan orang yang ditahan, rugi besar kita. Jadi mau kita ubah,&rdquo; tegas Purbaya dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (14/11).&nbsp; Itu sebabnya, pemerintah menggandeng AGTI guna mencari solusi agar balpres tidak sekadar dibakar tanpa nilai tambah. Dari pembahasan itu, muncul opsi untuk mencacah ulang seluruh baju bekas impor ilegal menjadi material industri.&nbsp; Adapun nantinya material tersebut kan dijual dengan harga lebih murah kepada para UMKM pelaku industri tekstil di tanah air. Bahkan, Purbaya juga memastikan bahwa solusi tersebut sudah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto. &nbsp; &ldquo;Jadi kita berpikir-pikir gimana mencari masalah itu. Jadi kita ngomong sama AGTI bertanya, ini juga atas arahan presiden, ini mesti dimanfaatkan, jangan dibakar begitu saja,&rdquo; jelas Purbaya.&nbsp; &ldquo;Kita pikir-pikir gimana, apa boleh nggak kita cacah ulang? Boleh. Jadi kita ketemu dengan AGTI, menawarkan bisa nggak mereka mencacah ulang balpres itu. Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah,&rdquo; tambahnya.&nbsp; Menurutnya, beberapa pelaku industri tekstil sudah siap terlibat dalam proses pemanfaatan kembali barang sitaan tersebut. Berdasarkan rencana, pencacahan baju bekas impor ilegal akan mulai dieksekusi pada pekan depan.&nbsp; Dengan skema ini, seluruh balpres yang menumpuk di gudang-gudang Bea Cukai akan segera dikeluarkan untuk diolah. Adapun nantinya bisa digunakan menjadi bahan baku, salah satunya dalam bentuk benang.&nbsp; &ldquo;Mereka mau, ada beberapa pengusaha yang udah siap, minggu depan diskusi dengan mereka ya. Jadi langsung ketuk palu, langsung jalan,&rdquo; katanya.&nbsp; &ldquo;Jadi yang di gudang-gudang itu dikeluarin semuanya, tempatnya juga kosong. Jadi itu bisa dipakai untuk bahan baku industri kan, dalam bentuk benang dan lain-lain. Nanti UMKM akan bisa memakai sebagai bahan dengan biaya yang lebih murah,&rdquo; tuturnya. </div>

Alih-alih dimusnahkan dengan cara dibakar, saat ini Kementerian Keuangan menggandeng AGTI untuk mencacah

Tak Lagi Dibakar, Menkeu Purbaya Bakal Gandeng AGTI Untuk Musnahkan Baju Bekas Impor Ilegal dengan Cara Dicacah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/Berburu-Bebagai-Baju-Skena-Ala-Thrifting-di-Blok-M-Dery-Ridwansah-2JPG-1650217694.jpg" alt="Pembeli memilih berbagai macam pakaian bekas atau thrifting di Pasar Baju Thrifthing di Terowongan Blok-M, Jakarta Selatan. (Dery Ridwansah/ lJawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pembeli memilih berbagai macam pakaian bekas atau thrifting di Pasar Baju Thrifthing di Terowongan Blok-M, Jakarta Selatan. (Dery Ridwansah/ lJawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Tren thrifting alias membeli baju bekas masih digemari banyak orang karena harganya murah dan modelnya unik. Tapi hati-hati, di balik itu ada risiko kesehatan yang tidak boleh diremehkan. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin dr. Arini Widodo, SM, SpDVE membagikan sejumlah tanda infeksi kulit yang bisa muncul setelah memakai pakaian thrifted. 1. Ruam Kemerahan yang Cepat Menyebar Ruam merah pada kulit bisa jadi tanda awal infeksi. Bila ruam tampak makin meluas, disertai rasa gatal hebat terutama di malam hari, segera periksakan diri ke dokter. Menurut dr. Arini, ruam semacam ini bisa menjadi tanda dermatitis atau infeksi jamur. &nbsp; 2. Bentol Berisi Cairan atau Nanah Jika muncul bentol kecil berisi cairan jernih atau nanah, kemungkinan terjadi infeksi bakteri sekunder akibat gesekan atau kontaminasi dari pakaian yang tidak steril. Kondisi ini bisa menimbulkan luka terbuka yang mudah menyebar. &nbsp; 3. Lesi Bersisik Melingkar Tanda ini sering dikaitkan dengan tinea atau infeksi jamur kulit. Lesinya berbentuk lingkaran seperti cincin, bersisik, dan terasa gatal. Biasanya muncul di area lembap seperti lipatan tubuh atau ketiak. &nbsp; 4. Benjolan Kecil Mengilat Seperti Mutiara Meski terlihat kecil dan tidak nyeri, benjolan mengilat ini bisa jadi tanda moluskum kontagiosum, infeksi virus yang menular melalui kontak kulit langsung &mdash; termasuk saat mencoba baju bekas tanpa lapisan pakaian dalam. 5. Rasa Gatal Tak Kunjung Hilang Rasa gatal yang makin parah di malam hari bisa mengindikasikan skabies (kutu kulit atau tungau). Parasit ini bisa menular dari pakaian yang tidak dicuci bersih sebelum dipakai. (*)

Tren thrifting alias membeli baju bekas masih digemari banyak orang karena harganya murah dan modelnya unik. Tapi hati-hati

5 Tanda Infeksi Kulit Akibat Pakai Baju Hasil Thrtifting, Nomor 4 Sering Dianggap Sepele!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/Screenshot_2025-10-15-17-49-40-258_comandroidchrome-edit-4122384030.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah semakin serius menindak peredaran barang impor ilegal, terutama baju bekas. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya telah mengantongi nama-nama importir yang kerap memasok pakaian bekas ke Indonesia secara ilegal. Secara tegas, Purbaya meminta para importir ilegal untuk segera menghentikan tindakannya. Karena hingga saat ini, Kemenkeu melalui Direktorat Bea dan Cukai terus melakukan pengawasan di lapangan. &ldquo;Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti, nama-namanya sudah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan tindak,&rdquo; kata Purbaya saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (27/10). Selain itu, ia memastikan bahwa pemeriksaan di lapangan terus dilakukan dari waktu ke waktu. Ia memastikan tak akan ada lagi toleransi bagi pelaku impor ilegal yang tertangkap. &ldquo;Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tertangkap ya nggak bisa kaya dulu lagi,&rdquo; tegasnya. Purbaya menambahkan, langkah tegas ini juga untuk menekan suplai barang bekas ilegal yang selama ini mengganggu industri tekstil dalam negeri. Ke depan, dengan diberantasnya praktik impor ilegal, diharapkan industri domestik bisa kembali bergeliat. Salah satunya karena para pedagang pakaian bekas atay thrifting bisa memasok kebutuhannya dari industri dalam negeri. &ldquo;Jadi kita, orang kan suka bingung. Kalau itunya mati berarti nggak ada suplai. Suplainya barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi,&rdquo; tutupnya. Sebelumnya, Pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir pihak mana pun yang menolak kebijakan pelarangan impor baju bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelaku usaha yang menolak atau menentang aturan tersebut bisa langsung ditindak tegas. &ldquo;Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear,&rdquo; tegas Purbaya saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (27/10). Menurutnya, tindakan tegas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menertibkan praktik impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Ia menilai, penolakan terhadap aturan tersebut justru memperlihatkan bahwa pelaku tersebut terlibat langsung dalam peredaran barang ilegal. Bahkan, Purbaya mengaku bersyukur jika ada pedagang thrifting yang secara lantang menyampaikan penolakan karena artinya orang tersebut mengaku telah melakukan impor ilegal. &ldquo;Malah maju, malah untung saya. Dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan. Alhamdulillah,&rdquo; ujarnya.&nbsp; &nbsp;

Pemerintah berkomitmen menindak tegas praktik impor ilegal pakaian bekas, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada toleransi.

Purbaya Akui Sudah Kantongi Nama-nama Importir Baju Bekas Ilegal: Kalau Tertangkap Gak Bisa Kayak Dulu Lagi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Capture-2021-02-04-15.20.46.jpg" alt="Ayu Ting Ting./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Ayu Ting Ting./Abdul Rahman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pedangdut Ayu Ting Ting merespons banyaknya hujatan haters atas keputusannya menggelar bazar baju bekas di halaman rumahnya, Sabtu (27/5). Baju-baju itu adalah yang pernah dipakainya, namun tak lagi dipakai. Dia menjual murah dari puluhan ribu. Ayu menempatkan semua pakaian bekas itu di halaman rumahnya dan siapapun yang mau membeli bebas masuk ke rumahnya di kawasan Depok. Bazar itu sejatinya disambut positif, karena banyak fans yang datang membeli sekalian berkesempatan berfoto bareng. Namun, di sisi lain, banyak hujatan yang datang ke pelantun Sambalado itu. Netizen menilai harusnya baju bekas itu disumbangkan saja ke orang lain, tanpa harus menjual lagi yang ujungnya mendapatkan uang kembali meski di bawah harga. Para hater ibu satu anak itupun menyindir Ayu yang seharusnya sudah berkecukupan tidak lagi menggelar bazar tapi langsung disumbangkan. Komentar-komentar yang mengkritik bazar baju bekas Ayu Ting Ting itu bertebaran di berbagai akun gosip, konten TikTok, Minggu (28/5). Ayu sendiri tampaknya sadar bazar itu berujung bulian haters. Dan, dia kali ini tak tinggal diam. Lewat akun Twitter-nya, Minggu (28/5) malam, Ayu mencurahkan perasaannya soal bazar tersebut. Dia berusaha berdamai dengan keadaan, dimana apapun yang dibuatnya selalu salah di mata netizen. &ldquo;Apa aje yang kite lakuin pokoknya salah aje hahhahahaha, maapin si paling enggak sempurna yak hheheheee,&rdquo; tweet Ayu seperti dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). Tweet Ayu itu langsung ramai. Fans menenangkannya. Memintanya menindak saja yang berkomentar jahat. &ldquo;Nyari duitnya dengan cara begitu mungkin hhehehehe, biar Allah yang balas,&rdquo; jawabnya. Ayu mengisyaratkan bahwa hasil dari bazar baju bekasnya akan disumbangkan ke yang membutuhkan. Namun, dia tidak ingin men-sounding-kan hal itu di awal saat menggelar bazar. &ldquo;Sekarang mah gitu kalau beramal harus diliatin ya? Hehhehehe padahal mah kaga perlu kan, tangan kanan mmberi tangan kiri diem bae harusnya,&rdquo; tegas Ayu. Penyanyi 30 tahun itu memilih menertawakan haters yang masih mempersoalkan bazar baju bekasnya. &ldquo;Iya dong cuma ketawain aja si paling sempurna lah, kita mah apa atuh hahhahahahhaha,&rdquo; pungkas Ayu Ting Ting.

Ayu Ting Ting sendiri tampaknya sadar bazar itu berujung bulian haters. Dan, dia kali ini tak tinggal diam.

Bazar Baju Bekas Miliknya Panen Kritikan, Ayu Ting Ting: Apa Aje yang Kite Lakukan Pokoknya Salah Aje

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-antara-3497583504.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengklaim telah mengantongi identitas pelaku penyebaran konten barang bukti baju bekas impor atau thrifting dibawa pulang oleh polisi untuk baju lebaran. Pelaku diduga menyebarkan informasi ini melalui akun anonim atau fake account.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terduga penyebar sudah kita identifikasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Kamis (6/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/01475094/leodaniel-akhiri-tren-buruk-di-orleans-masters">Leo/Daniel Akhiri Tren Buruk di Orleans Masters</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, Trunoyudo belum mengungkap identitas pelaku tersebut. Saat ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih kita dalami," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01475095/tiga-hari-suci-dari-tiga-agama-berbeda-menyatu-di-bulan-ramadan-gus-miftah-ciptakan-ruang-tamu-bersama">Tiga Hari Suci dari Tiga Agama Berbeda Menyatu di Bulan Ramadan, Gus Miftah: Ciptakan Ruang Tamu Bersama</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polda Metro Jaya memastikan tidak ada barang-barang thrifting yang disita oleh petugas kemudian dibawa pulang. Seluruh barang bukti kini disimpan oleh Direktorat Penahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakinkan saya tegaskan tidak ada barang bukti sekecilpun keluar dari yang dilakukan penyitaan oleh penyidik. Semuanya tertata secara prosedural, profesional dan proporsional," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Selasa (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01475071/kronologi-anggota-dprd-sumut-terekam-cctv-ambil-jam-tangan-hingga-berakhir-damai">Kronologi Anggota DPRD Sumut Terekam CCTV Ambil Jam Tangan Hingga Berakhir Damai</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Trunoyudo mengatakan, barang bukti ini akan dipakai untuk pembuktian persidangan. Sehingga tidak diperbolehkan diambil untuk dibawa pulang oleh siapapun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait kemungkinan adanya pemusnahan barang bukti sesuai Undang-undang, akan terlebih dahulu dikomunikasi dengan pihak terkait. "Tentu harus berkolaborasi dengan kementerian atau Dinas Perdagangan dalam hal itu JPU perkembangannya akan disampaikan," jelasnya.</div>

Polda Metro Jaya mengklaim telah mengantongi identitas pelaku penyebaran konten barang bukti baju bekas impor dibawa pulang polisi.

Polisi Klaim Kantongi Identitas Penyebar Konten Barbuk Thrifting Dibawa Pulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/baju-bekas-11.jpg" alt="(The Edinburg Reporter)" width="100%">
<figcaption>(The Edinburg Reporter)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pedagang pakaian bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, menyampaikan uneg-uneg dan kegelisahannya kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Kamis (30/3). Warga gelisah atas beredarnya pakaian bekas impor yang diperjualbelikan, lalu disita oleh aparat.  Zulhas meminta agar aparat penegak hukum dapat mengejar penyelundup dari barang-barang impor bekas (thrifting). Dia pun memastikan akan mencari solusi untuk para pedagang barang impor bekas.  “Kami meminta aparat penegak hukum di manapun untuk mengejar penyelundup pakaian bekas ilegal. Kami akan diskusi lagi bagaimana dagangnya makin bagus. Jadi tidak usah khawatir, baju yang sudah terlanjur dijual bisa dijual sampai habis,” kata Zulhas di Pasar Senen Blok III, Jakarta.  Mendag memberikan jaminan pakaian bekas yang sudah terlanjur masuk pasar bisa dijual sampai habis oleh pedagang. “Yang sekarang bisa dijual sampai habis," tegasnya.  Ketua Umum PAN itu mengatakan, pemerintah akan terus berdiskusi dan mencarikan solusi untuk para pedagang thrifting. Ia menuturkan bahwa impor barang bekas sedianya diperbolehkan asal sesuai dengan yang diatur Undang-Undang dan tidak ilegal.  “Kami sudah diskusi, pemerintah diatur oleh undang-undang, begitu juga ekspor impor. Kita tidak boleh impor barang bekas, kecuali yang diatur. Apalagi barang ilegal, Itu yang diberantas aparat penegak hukum,” jelas Zulhas.  Di tempat yang sama, Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyambut positif langkah Mendag, “Terima kasih Pak Menteri. Menteri bernyali. Keren," pungkasnya.  Turut hadir dalam kegiatan ini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, dan perwakilan Anggota Komisi VII DPR RI.

Dagangan Thrifting di Senen, Mendag Izinkan Dijual Sampai Habis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/YOSSY-IMAM-CANDIKA.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TRANSAKSI jual beli barang bekas atau sering disebut thrifting sedang mendapat perhatian banyak pihak, khususnya pemerintah yang belakangan ini gencar menyetop kegiatan tersebut. Thrifting tidak terbatas pada jual beli pakaian bekas saja, bisa juga berupa barang lain. Tetapi, saat ini fokus perhatian publik ada pada pakaian bekas impor dari negara lain.  Bisnis thrifting terbilang menjanjikan karena minat konsumen terhadap pakaian bekas impor masih tinggi. Pakaian bekas impor menjadi makin populer karena barang yang dijual harganya terjangkau dan kualitasnya pun tak kalah saing dengan pakaian baru.  Kehadiran thrifting di tengah masyarakat ibarat pisau bermata dua yang dapat menguntungkan sekaligus berpotensi mengancam perekonomian negara. Thrifting yang sebelumnya sudah eksis di luar negeri dianggap sebagai bentuk upaya peduli lingkungan dengan menerapkan prinsip reduce dan reuse. Pakaian bekas yang kualitasnya masih bagus dapat digunakan kembali sehingga dapat mengurangi limbah produksi tekstil yang sulit terurai. Upaya itu yang mendorong masyarakat untuk melakukan thrifting sehingga menjadi peluang bagi para pelaku bisnis skala UMKM guna mengembangkan usaha di bidang thrift shop.  Namun, permasalahan thrifting sekarang adalah pakaian bekas yang dijual adalah hasil impor. Hal itulah yang dianggap pemerintah sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.  Dilema  Istilah thrifting mencuat dan menjadi perbincangan publik sejak Presiden Joko Widodo mengecam kegiatan tersebut beberapa hari yang lalu. Hal itu ditindaklanjuti Kementerian Perdagangan dengan memusnahkan pakaian, tas, dan sepatu bekas impor senilai Rp 10 miliar di Kota Pekanbaru, Riau. Sekilas apa yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan upaya menegakkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag 18/2021 tentang barang dilarang ekspor dan impor.  Pada pasal 2 ayat 3 disebutkan, pakaian bekas termasuk salah satu barang yang dilarang impor karena industri tekstil dalam negeri dianggap mampu memenuhi permintaan pasar domestik, namun kenyataan justru sebaliknya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor pakaian bekas meningkat 607,6 persen pada kuartal III/2022 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan drastis tersebut tentu dianggap pemerintah sebagai ancaman kuat bagi keberlangsungan industri tekstil dalam negeri sehingga perlu tindakan tegas dalam menghadapi thrifting.  Jika pemerintah menganggap thrifting sebagai sebuah ancaman, para pelaku bisnis di bidang thrift shop justru melihat thrifting sebagai peluang untuk mengembangkan usahanya. Keunggulan thrifting yang menyuguhkan berbagai macam brand dengan kualitas yang masih bagus serta harga terjangkau tentu dapat menarik banyak konsumen sebagai pasar potensialnya, terutama menyasar kalangan anak muda. Melansir data survei dari GoodStats, 49,4 persen anak muda mengaku pernah membeli pakaian dari thrifting. Hal itu menunjukkan bahwa kebanyakan anak muda memilih thrifting sebagai solusi untuk tampil fashionable, tapi tetap ramah kantong.  Perbedaan kepentingan dan sudut pandang masing-masing pihak dalam melihat thrifting inilah yang memunculkan dilema tersendiri. Pelarangan pemerintah terhadap thrifting tentu akan berdampak langsung bagi para pelaku bisnis thrift shop. Pasalnya, pelarangan tersebut akan menurunkan omzet para pelaku bisnis yang menggantungkan sumber penghasilan dari thrifting. Akan tetapi, jika thrifting dibiarkan, tentu akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.  Thrift Shop vs Industri Tekstil  Sebelum thrifting marak, para industri tekstil ini berperan sebagai pemimpin pasar (market leader) yang mampu membentuk pola konsumsi masyarakat. Bagi mereka, untuk menghasilkan pakaian yang branded, tentu dibutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit karena sangat memperhatikan kualitas bahan dan proses produksi. Hal itu menyebabkan pakaian branded hanya dapat dijangkau kalangan tertentu.  Anggapan itulah yang dilihat thrift shop sebagai celah merebut pasar para industri tekstil. Thrift shop hadir seakan menentang anggapan tersebut dengan menawarkan pakaian berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi semua kelas. Strategi itu perlahan dapat mengubah persepsi dan pola konsumsi masyarakat tentang pakaian branded. Strategi yang dipakai thrift shop ialah mengesampingkan predikat ”pakaian bekas” dan mengedepankan kualitas. Positioning seperti itulah yang dapat merebut pasar industri tekstil dan menarik masyarakat untuk melakukan thrifting.  Pemerintah selaku regulator dapat membatasi jumlah peredaran pakaian bekas impor sebagai upaya untuk menjaga pasar domestik industri tekstil dalam negeri tetap terkendali. Pasalnya, thrifting tidak dapat dihilangkan begitu saja karena banyak dari kalangan masyarakat yang membutuhkannya.  Thrifting tetap ada sebagai media pemicu (trigger) bagi industri tekstil dalam negeri agar terdorong untuk memproduksi sesuai dengan selera dan pola konsumsi masyarakat saat ini. Dengan upaya tersebut, peredaran produk di pasar domestik akan lebih variatif dengan kualitas dan harga yang bersaing.  Dalam dunia bisnis pasti akan selalu ada kompetitor sehingga wajib untuk terus bergerak aktif dan dinamis dalam menghadapi segala persaingan. Jangan hanya berusaha menyingkirkan kompetitor, tetapi juga harus siap melakukan shifting dengan mengubah model, proses, dan strategi bisnis yang lebih relevan dengan keadaan saat ini. Amati, hadapi, dan lakukan inovasi. Dengan begitu, diharapkan industri tekstil dalam negeri dapat berjaya di negeri sendiri. (*)  <hr />  *) YOSSY IMAM CANDIKA, Dosen Program Studi D-4 Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Unair

Thrifting Perlu Diurus, Bukan Diberangus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/NAJAMUDIN-KHORUR-RIJAL.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PRESIDEN Joko Widodo geram terhadap aktivitas impor dan jual beli pakaian bekas. ”Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu.” Demikian tegas Jokowi saat menghadiri pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri pada 15 Maret lalu.  Larangan aktivitas impor pakaian bekas sejatinya diatur pemerintah sejak 2015 dalam beberapa regulasi. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang diubah ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Barang-barang bekas seperti kantong, karung, dan pakaian bekas dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik serta buruk untuk kesehatan dan lingkungan.  Namun, di sisi lain, sektor jual beli pakaian bekas impor atau sering disebut thrifting menjadi salah satu sumber penghasilan dan lapangan kerja sebagian masyarakat. Belum lagi, aktivitas thrifting telah menjadi budaya beli masyarakat kita. Sebab, dengan harga murah, mereka bisa memperoleh aneka pakaian bekas berkualitas dengan brand ternama.  Dalam beberapa hari ini, pro-kontra terjadi dan berkembang di masyarakat. Sebagian mendesak pemerintah harus tegas melarang aktivitas bisnis ini. Pihak lain menilai bahwa thrifting adalah tren ketika produk dalam negeri tidak mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu menyikapinya, apa yang perlu dilakukan?  Impor pakaian bekas dilarang dengan beragam alasan. Masifnya impor pakaian bekas disebut merugikan negara karena mengganggu industri tekstil dalam negeri dan mengerdilkan pasar produk UMKM. Menurut pemerintah, 80 persen produsen pakaian di Indonesia didominasi UMKM, sedangkan impor pakaian bekas memangkas pangsa pasar mereka sebanyak 12–15 persen. Belum lagi, UMKM di sektor tekstil dan olahannya menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar.  Dilansir dari CNBC, sepanjang 2022 hingga Februari 2023, bea cukai telah mengamankan 7.877 bal impor pakaian bekas. Sebanyak 234 penindakan terhadap 6.177 bal impor pakaian bekas telah dilakukan. Ternyata, bisnis ini adalah sebuah kejahatan karena masuk ke dalam negeri secara ilegal atau diselundupkan. Dengan modus, pakaian bekas diselipkan di antara pakaian baru atau barang lainnya yang tidak dilarang masuk ke Indonesia.  Dari aspek kesehatan, pakaian bekas disebut menjadi media persebaran penyakit. Penggunanya dihadapkan pada ancaman kesehatan kulit seperti gatal, alergi, iritasi, dan infeksi kulit. Karena pakaian bekas impor tidak terjaga kebersihannya dan mengandung jamur yang membahayakan. Lebih dari itu, bisnis ini menimbulkan masalah baru bagi lingkungan karena banyak di antara pakaian bekas impor tersebut justru berakhir di tempat pembuangan akhir sampah. Apalagi pakaian bekas tersebut sejatinya adalah limbah, barang yang telah dibuang di negara asalnya.  Artinya, persoalan impor pakaian bekas dan thrifting bersifat kompleks. Ada banyak aktor yang berkelindan dan berkepentingan. Juga ada banyak kepentingan yang dipertaruhkan. Melarangnya tidak mudah. Tetapi, membiarkannya juga tidak mungkin. Apalagi di masyarakat kita berkembang tren, membeli pakaian bekas dari impor adalah hal yang biasa. Alih-alih memalukan, adalah sebuah kebanggaan jika mengenakan pakaian branded dengan harga murah. Sesuai asal katanya, thrifting dari kata thrift yang artinya hemat atau penghematan.  Terlepas dari itu, kiranya pemerintah perlu melakukan beberapa hal untuk mewujudkan win-win solution. Pertama, pemerintah perlu terus memfasilitasi dan mendampingi pengembangan UMKM. Agar menghasilkan produk pakaian berkualitas dengan standar ekspor, dengan harga lebih terjangkau. Pasar pakaian produk UMKM juga perlu difasilitasi untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.  Kedua, bisnis impor pakaian bekas melibatkan banyak pihak. Regulasi yang ada harus ditegakkan dengan tegas sebagaimana seharusnya.  Ketiga, thrifting juga dikaitkan dengan nasionalisme, cinta dan bangga dengan produk dalam negeri. Karena itu, masyarakat perlu diedukasi melalui beragam cara dan media guna menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan itu.  Berikutnya, Ramadan dan Idul Fitri adalah momen tingginya permintaan pasar pakaian, termasuk juga pakaian bekas impor. Pemerintah perlu segera meredakan pro-kontra yang berkembang melalui narasi-narasi yang mendamaikan.  Terakhir, di forum internasional, pemerintah perlu duduk bersama negara-negara yang selama ini menjadi sumber impor pakaian bekas. Mendiskusikan dan memikirkan upaya multilateralisme agar hubungan antarnegara tidak terdampak dari adanya kebijakan pemerintah ini. (*)  <hr />  *) NAJAMUDIN KHORUR RIJAL, Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Menyikapi Thrifting dan Impor Pakaian Bekas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#baju bekas

Berita Terkini