<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/26/WhatsApp-Image-2023-08-26-at-125624-4174601112.jpg" alt="AMPD serahkan tanggapan warga atas bakal caleg kepada Komisioner KPU Surabaya Soeprayitno." width="100%">
<figcaption>AMPD serahkan tanggapan warga atas bakal caleg kepada Komisioner KPU Surabaya Soeprayitno.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) mendatangi KPU Kota Surabaya. Mereka menyerahkan nama-nama bakal calon legislatif yang diduga tidak sesuai aturan. Ketua AMPD Moh Syafi'i mengatakan, pihaknya menyerahkan tiga nama bacaleg yang aktif di BUMD hingga LPMK Surabaya. Ketiganya berasal dari dua partai yang berbeda. &rdquo;Yang satu aktif sebagai badan pengawas salah satu BUMD. Lalu, dua caleg lain aktif sebagai LPMK Surabaya,&rdquo; kata Moh Syafi'i saat ditemui di KPU Surabaya. Sebenarnya, lanjut Syafi'i, pihaknya mendapatkan 7 laporan yang masuk ke MPDI. Namun, dari 7 laporan itu, AMPD berhasil mengumpulkan bukti yang kuat hanya 3 orang caleg. &rdquo;Kami berharap, KPU Surabaya segera menindak termasuk dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi,&rdquo; ujar Syafi'i. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno mengatakan, menerima dengan baik tanggapan dari AMPD di KPU Surabaya. Sesuai tahap setelah pengumuman daftar calon sementara (DCS) pada 19 Agustus. Berdasar pada pasal 11 PKPU 2023 tentang Pencalonan Anggota DPRD RI, Provinsi, Kota/Kabupaten, status TNI/Polri dan termasuk pegawai BUMN atau BUMD dilarang untuk melakukan pencalonan legislatif. &rdquo;Kita akan cermati tanggapan dari masyarakat tersebut. Lalu, kami sampaikan kepada partai yang terkait, partai politik yang mengklarifikasi ke KPU Surabaya nanti,&rdquo; papar Soeprayitno.

Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menyerahkan tanggapan atas bakal caleg yang diduga melanggar aturan ke KPU Surabaya

Diduga Bacaleg Aktif Bekerja di BUMD, Warga Datangi KPU Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Kepulauan Riau, menemukan tujuh orang bakal calon anggota legislatif (caleg) yang terdaftar di dua partai politik pada Pemilu 2024. &rdquo;Kami menemukan tujuh bakal caleg ganda,&rdquo; kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Batam&nbsp;William Seipattiratu seperti dilansir dari Antara di Batam, Rabu (21/6). Dia menjelaskan, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menyebut, bakal calon tidak boleh dicalonkan lebih dari satu partai politik. Dalam Pasal 45 PKPU Nomor 10 Tahun 2023, KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap pencalonan yang ganda guna memastikan tidak terdapat kondisi bakal calon yang dicalonkan lebih dari satu lembaga perwakilan, daerah pemilihan, dan/atau partai politik peserta pemilu. &rdquo;Untuk bakal caleg yang terdaftar di lebih dari satu partai, statusnya belum memenuhi syarat,&rdquo; ujar William. Berdasar pengamatannya, lanjut William Seipattiratu, di antara tujuh bakal caleg yang terdaftar ganda, ada yang dicalonkan dua partai berbeda untuk tingkat DPRD yang sama. Selain itu, ada juga yang diusung untuk masing-masing DPRD Kota Batam dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. KPU menunggu masing-masing bakal caleg memutuskan untuk memilih akan maju dari partai politik yang mana. &rdquo;Solusinya, nanti pada saat tahap perbaikan mulai 25 Juni yang bersangkutan menentukan pilihan parpol mana,&rdquo; terang William Seipattiratu. KPU Kota Batam, kata dia, tidak menyurati masing-masing bakal calon ataupun partai politik terkait dengan pencalonan ganda. Pihaknya juga tidak memberikan pengumuman terkait itu. Semua hasil verifikasi administrasi oleh KPU, termasuk pencalonan ganda, bisa terlihat di dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon). &rdquo;Akan terbaca di sana, statusnya apa. Akan jelas di situ, kembali kepada caleg dan mekanisme di masing-masing parpol. Kami tidak memiliki kapasitas memanggil dia (bakal caleg dan parpol),&rdquo; papar William Seipattiratu.

KPU Kota Batam menemukan tujuh orang bakal calon anggota legislatif (caleg) yang terdaftar di dua partai politik pada Pemilu 2024

KPU Batam Temukan Tujuh Bakal Caleg Terdaftar di Dua Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/WhatsApp-Image-2023-06-21-at-073821-1845230637.jpg" alt="Pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Pijar Reza Muhamad Irfan." width="100%">
<figcaption>Pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Pijar Reza Muhamad Irfan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Empat tahun sudah Reza Muhamad Irfan membela warga kurang mampu yang terjerat hukum. Itu dilakukan melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Pijar yang didirikannya. Kini, Reza Muhamad Irfan ingin membantu masyarakat melalui jalur politik dengan menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Dia terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD DKI daerah pilihan (dapil) 9 (Tambora, Cengkareng, Kalideres) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). &rdquo;Setelah membantu masyarakat dari luar, sekarang saya ingin membantu masyarakat lebih luas dengan menjadi anggota DPRD DKI,&rdquo; ujar Reza Muhamad Irfan. Pria kelahiran Jakarta 29 Agustus 1993 itu tercatat sering memberikan bantuan hukum secara gratis kepada warga kurang mampu. Tak sedikit pula proses hukum diselesaikan melalui proses restorative justice. Jika terpilih, Reza ingin masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Caranya, dengan membuat regulasi peraturan daerah (perda) mengenai bantuan pembiayaan penanganan perkara bagi warga yang tidak mampu. Menurut dia, Pemprov DKI dapat memberikan bantuan pembiayaan melalui LBH yang ditunjuk. &rdquo;Keahlian saya di bidang hukum. Bantuan hukumlah yang bisa saya berikan kepada warga,&rdquo; kata Reza Muhamad Irfan. Sebagai anak muda, dia pun akan menyasar suara-suara milenial. Dia akan membantu masyarakat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. &rdquo;Yang pastinya (suara) milenial dan warga-warga terkena permasalahan hukum. Saya akan terus advokasi warga,&rdquo; tegas ucap. Saat ini Reza tengah menyelesaikan pendidikan S-2 Magister Hukum di Universitas Bung Karno. Dia berharap dapat terus bermanfaat bagi masyarakat.

Bakal caleg dapil 9 dari PKB Reza Muhamad Irfan ingin bantu warga melalui jalur politik janji bikin perda bantuan pembiayaan hukum gratis

Maju dari Dapil 9 Ingin Bantu Masyarakat Selesaikan Permasalahan Hukum Gratis untuk Warga DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/IMG_20230524_164059_1-1911234961.jpg" alt="Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menemukan 23 nama bakal calon legislatif (bacaleg) ganda untuk DPRD Kota Makassar untuk Pemilu 2024. Mereka berasal dari sejumlah partai politik. &rdquo;Sejauh ini ada 23 kasus bacaleg ganda yang ditemukan untuk bacaleg DPRD Kota Makassar. Dari jumlah 23 bacaleg ganda, ada 10 kasus di antaranya ganda internal, dan 13 kasus ganda eksternal,&rdquo; sebut Anggota KPU Makassar membidangi Devisi Teknis dan Penyelenggaraan Gunawan Mashar&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Makassar, Rabu (24/5). Ganda internal, kata dia, dimaksud adalah ganda yang terjadi dalam satu partai, namun namanya terdaftar di dua dapil atau dua lembaga perwakilan. Dia mencontohkan, satu orang nama bacaleg di partai A, diajukan di Kota Makassar di Daerah Pemilihan (Dapil) 1, tapi diajukan pula namanya di kabupaten/kota yang berbeda tapi satu wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk ganda eksternal, lanjut Gunawan, adalah ganda di partai yang berbeda. Contohnya, satu orang nama bacaleg di partai A diajukan di Kota Makassar pada Dapil 1, tapi diajukan lagi oleh partai B pada tingkat DPRD provinsi, dan lain-lain. Meski demikian, dari sejumlah temuan awal dalam kasus itu, pihaknya terus melakukan proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacaleg agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari saat penetapan daftar caleg tetap atau DCT. &rdquo;Vermin masih terus dilakukan KPU Kota Makassar selama masa tahapnya selesai. Selanjutnya masuk masa tahap perbaikan berkas,&rdquo; tutur Gunawan Mashar. Saat ditanyakan dari 23 nama bacaleg ganda itu dari partai politik mana saja, Gunawan belum dapat menyampaikan. Sebab, proses vermin dokumen persyaratan bacaleg masih sedang berlangsung sejak dimulai 15 Mei sampai 23 Juni. &rdquo;Belum bisa, karena proses vermin masih berjalan. Pemberitahuan ke partai akan dilakukan setelah vermin selesai, dan memasuki masa perbaikan,&rdquo; jelas Gunawan Mashar. Disinggung terkait dengan salah seorang anggota KPU Makassar Romy Harminto naik kelas, lolos menjadi anggota KPU Sulsel dan dilantik hari ini apakah tidak menghambat kinerja KPU Makassar, Gunawan menyatakan, semua tahap tetap jalan, karena semua sudah jelas pembagian desk kerjanya masing-masing.

KPU Kota Makassar menemukan 23 nama bakal calon legislatif ganda untuk DPRD Kota Makassar untuk Pemilu 2024 dari sejumlah partai politik

KPU Makassar Temukan 23 Nama Bacaleg Ganda dari Sejumlah Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kontestasi politik pada 2024 dibanjiri beberapa wajah baru dari bakal calon legislatif (Bacaleg) di Surabaya. Salah satunya Aldy Blaviandy. Darah politik yang mengalir dalam keluarga, menantang Aldy untuk mengambil bagian memperjuangkan hak-hak rakyat dan sekaligus menyampaikan jika sebagai anak muda juga harus bisa bermanfaat untuk masyarakat. Lewat Partai Golkar, Aldy ingin mengasah kemampuannya seperti ayahnya Blegur Prijanggono. Melalui Dapil 1 Surabaya meliputi Kecamatan Tegalsari, Genteng, Simokerto, Bubutan, Krembangan, dan Gubeng. &rdquo;Saya ingin melakukan kegiatan yang sudah dilakukan orang tua, kakek, dan kakek buyut saya untuk hal yang bermanfaat&nbsp; bagi masyarakat Surabaya melalui parlemen,&rdquo; ujar Aldy, pemuda lulusan S1 Ilmu Psikologi Ubaya itu. Pemuda asli Surabaya cucu dari Tri Maryono dan Blegoh Sumarto itu ingin mengasah kepedulian yang sudah ditanamkan keluarga untuk membantu memperjuangkan hak-hak masyarakat Surabaya. &rdquo;Paling tidak, ketika nanti saya dipercaya masyarakat di Dapil 1 menjadi wakil rakyat, saya akan memperjuangkan aspirasi itu. Sementara ini, saya ingin turun ke masyarakat, saya ingin mendengar dulu apa keluhan masyarakat yang selama ini belum tersampaikan lewat partai saya,&rdquo; sambung Aldy, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Surabaya itu. Saat ini, Aldy mengaku sudah sosialisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di daerah pemilihannya agar memberikan masukan persoalan masyarakat sebagai bekal ketika menjadi wakil rakyat. &rdquo;Sementara ini saya masih memperkenalkan diri dulu kepada tokoh-tokoh masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar ini,&rdquo; tambahnya Aldy. Tak hanya di Golkar, wajah baru dari suara milenial juga muncul di PDIP Surabaya. Achmad Hidayat yang juga berangkat dari Dapil 1 mengatakan, siap bertempur secara sehat dan transparan. Dia tak berhenti untuk turun ke masyarakat hingga kini. &rdquo;Selain mendengarkan aspirasi dari masyarakat, saya juga berupaya menyosialisasikan program apa saja yang sudah dibesut oleh Pemkot Surabaya,&rdquo; jelas Achmad Hidayat. Salah satunya adalah program beasiswa pemuda tangguh SMA/sederajat. Pendaftaran beasiswa itu berlangsung hingga 28 Mei. Achmad meminta masyarakat mengoptimalkan program tersebut dengan baik. &rdquo;Ayo dioptimalkan, komitmen kuat kepemimpinan Eri Cahyadi - Armuji memberikan alokasi beasiswa bagi jenjang pendidikan menengah kejuruan adalah langkah jitu pangkas rantai kemiskinan,&rdquo; papar Achmad Hidayat. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak ingin ketinggalan. Rizki Alkahfi yang menjadi caleg anyar dari PKS pun ikut berenang dalam arus pileg 2024. Rizki menuturkan, berangkat dari Dapil 3 Surabaya. &rdquo;Saya siap untuk menjalankan amanah dan memenangkan PKS Kota Surabaya. Insya Allah siap all out memenangkan PKS Kota Surabaya dan meraih 20 persen kursi di DPRD Kota Surabaya,&rdquo; ungkap Rizki.

Pemilu 2024 dibanjiri beberapa wajah baru bakal calon legislatif di Surabaya. Para milenial itu ingin memperjuangkan hak-hak masyarakat

Warna Baru, Wajah-Wajah Milenial di Pileg Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG_20230522_122533-647481079.jpg" alt="Istri Bupati Garut Rudy Gunawan sekaligus bakal caleg DPRD Kabupaten Garut Diah Kurniasari." width="100%">
<figcaption>Istri Bupati Garut Rudy Gunawan sekaligus bakal caleg DPRD Kabupaten Garut Diah Kurniasari.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Istri Bupati Garut Rudy Gunawan, Diah&nbsp;Kurniasawi, meminta maaf kepada masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu karena sawer&nbsp;uang usai mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Garut di lingkungan Kantor KPU Garut. &rdquo;Kami mohon maaf. Kami tidak ada maksud, tetapi kejadian itu adalah spontanitas kami,&rdquo; kata Diah Kurniasari&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Kantor Bawaslu Garut, Senin (22/5). Sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut, Diah&nbsp;memohon maaf kepada masyarakat serta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat dengan adanya kegiatan menyebar uang tersebut. Dia mengaku secara spontan melakukan hal itu karena diminta naik kesenian dodombaan yang dibawa para pendukung saat pendaftaran bakal caleg&nbsp;di Kantor KPU Garut.&nbsp; Diah menegaskan tidak melakukan hal itu dengan sengaja di lingkungan Kantor KPU Garut. &rdquo;Spontanitas ngambil uang dari dompet, karena pikiran saya gitu, ya, (menyawer) kalau di tradisi seni dodombaan itu,&rdquo; ujar Diah. Sementara itu, Anggota&nbsp;Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid mengatakan, meskipun ada permohonan maaf secara langsung dari bakal caleg bersangkutan, pihaknya tetap memproses perkara dugaan pelanggaran pemilu tersebut. &rdquo;Meski ada permohonan maaf, tetap saja kami proses biar jelas. Nanti&nbsp;putusannya dilakukan pleno dulu,&rdquo; ujar&nbsp;Ahmad. Diah&nbsp;melakukan aksi sawer&nbsp;itu bersama bakal caleg DPRD Kabupaten Garut dari Partai Nasdem, yakni Suherman, yang merupakan mantan pejabat birokrat Pemerintah Kabupaten Garut. Mereka naik dodombaan sambil melemparkan uang di Kantor KPU Garut, Jawa Barat, Kamis (11/5). &rdquo;Kita lakukan pemanggilan untuk klarifikasi terkait peristiwa 11 Mei 2023 di KPU tentang saweran setelah mendaftarkan&nbsp;bacaleg,&rdquo; kata anggota&nbsp;Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid. Bawaslu Garut sesuai prosedur terlebih dahulu melayangkan surat pemanggilan terhadap tiga orang bacaleg. Salah satunya Ketua DPD Nasdem sekaligus sebagai istri Bupati Garut Diah Kurniasari yang terlibat aksi sawer uang di Kantor KPU Garut. Bawaslu Garut sudah memeriksa satu bacaleg dari Nasdem Suherman&nbsp;(mantan pejabat birokrasi Pemkab Garut) dan juga memeriksa Ketua KPU Garut Junaidin Basri untuk klarifikasi kasus tersebut. &rdquo;Bacaleg Iwan dan Bu Diah dimintai keterangan soal peristiwa saweran,&rdquo; terang. Setelah melakukan klarifikasi itu, Bawaslu Garut rencananya akan melakukan rapat pleno dua hari ke depan untuk mengkaji dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran pidana atau administratif. Ahmad menegaskan jika ada pelanggaran administratif akan diberi teguran atau imbauan untuk tidak melakukannya lagi. Namun, apabila ada pelanggaran pidana maka akan diserahkan kepada tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Istri Bupati Garut Rudy Gunawan, Diah Kurniasawi, minta maaf terkait sawer uang usai mendaftarkan diri sebagai bakal caleg DPRD Garut

Istri Bupati Garut Minta Maaf Sawer Uang saat Daftar Bakal Caleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/logo-bawaslu.jpg" alt="Ilustrasi Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bawaslu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang fokus melakukan pengawasan aspek administrasi. Terutama berkas yang dikumpulkan partai politik dari bakal calon anggota legislatif untuk mengantisipasi salah satunya penggunaan ijazah palsu. &rdquo;Kami akan memastikan sisi administrasi, seperti ijazahnya apakah sudah dilegalisasi, tempat pendidikannya benar atau tidak,&rdquo; kata Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman seperti dilansir dari Antara di Semarang, Minggu (21/5). Menurut dia, pengawasan berkas administrasi tersebut penting dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai kecolongan ketika bacaleg sudah ditetapkan ternyata ada yang menggunakan ijazah palsu. &rdquo;Kami meminimalisasi jangan sampai ada bacaleg kemudian masuk DCS (daftar calon sementara), DCT (daftar calon tetap), ternyata kemudian hari ditemukan ijazahnya palsu. Makanya ini salah satu yang fokus kami awasi,&rdquo; ujar Arief Rahman. Tak hanya pendidikan, kata dia, aspek pekerjaan juga menjadi sorotan pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kota Semarang terhadap bacaleg, terutama untuk pekerjaan tertentu, seperti pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri. &rdquo;Salah satu fokus kami juga pada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus sebelumnya menyampaikan surat pengunduran diri, misalnya PNS, TNI, Polri, penyelenggara Pemilu. Hal-hal seperti ini fokus kami dalam pengawasan,&rdquo; terang Arief Rahman. Untuk pengawasan berkas pendaftaran bacaleg, Arief mengatakan, Bawaslu kembali melakukan pengawasan melekat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang sebagaimana saat pendaftaran bacaleg. &rdquo;Bawaslu Kota Semarang sejak dimulainya pendaftaran bacaleg dari 18 parpol mulai 1 hingga 14 Mei lalu kan fokus pengawasan dokumen yang diserahkan dari parpol, termasuk pengawasan melalui aplikasi Sistem Pencalonan yang diberikan akses oleh KPU,&rdquo; tutur Arief Rahman. Pada tahap verifikasi berkas, kata dia, Bawaslu juga kembali melakukan pengawasan secara melekat kepada KPU untuk memastikan apakah syarat-syarat yang disampaikan menjadi berkas pendaftaran sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, sinergi&nbsp;terus dibangun Bawaslu dengan KPU Kota Semarang dalam kaitan tugas pengawasan tahap Pemilu 2024, terutama dalam kaitan pengawasan terhadap aspek administrasi. &rdquo;Tentunya dengan sinergi yang kami bangun dengan KPU karena memang sekarang ini KPU yang mempunyai keseluruhan dokumen sehingga kami akan melakukan pengawasan melekat,&rdquo; ucap Arief Rahman. Jika ada temuan bacaleg yang berkas pendaftarannya tidak memenuhi persyaratan, termasuk jika ada penggunaan ijazah palsu atau masih berstatus PNS, TNI, Polri aktif, parpol bisa mengganti dengan bacaleg lain. &rdquo;Kalau ada temuan, statusnya kan tidak memenuhi syarat (TMS). Kalau ada yang TMS ada kesempatan dari parpol untuk memperbaiki. Jadi, tidak serta merta hilang satu kursi, bisa diperbaiki dengan mengganti person yang lain,&rdquo; jelas Arief Rahman. Arief kembali mengingatkan bahwa bacaleg yang akan diajukan parpol untuk menggantikan seandainya ada bacaleg yang dinyatakan TMS juga harus dipastikan bahwa bacaleg pengganti memenuhi syarat.

Bawaslu Kota Semarang fokus pengawasan administrasi terutama berkas yang dikumpulkan parpol dari bakal caleg mengantisipasi ijazah palsu

Bawaslu Semarang Fokus Pengawasan Antisipasi Ijazah Palsu Bacaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/JKT_PARIPURNA-SETUJUI-REVISI-UU-PPP_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Suasana rapat paripurna ke-14 masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/2). Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) disah" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat paripurna ke-14 masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/2). Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) disah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah memproses daftar calon anggota legislatif (caleg) DPR RI, DPRD dan DPD RI untuk Pemilu 2024. Bahkan, sebanyak 18 partai politik peserta Pemilu telah menyerahkan 580 bakal Caleg ke KPU RI untuk 84 daerah pemilihan (dapil). DPR merupakan bagian dari lembaga legislatif yang memiliki peran penting untuk membuat undang-undang, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari DPR, DPRD, dan DPD RI. DPR sebagai lembaga legislatif terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu. Secara spesifik, DPR RI sebagaimana dalam pasal 20A ayat 1 UUD 1945 memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tak heran, gaji anggota deqan cukup tinggi, sehingga banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi anggota DPR. Besaran gaji pokok anggota DPR beserta tunjangannya sudah dijelaskan pada surat edaran sekjen DPR RI NO.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan pada surat menteri keuangan nomor S-520/MK.02/2015. Gaji pokok anggota DPR juga diatur pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2000. Pasal 1 menjelaskan, besaran gaji pokok Ketua DPR sejumlah Rp 5.040.000, gaji pokok Wakil Ketua DPR sebesar Rp 4.620.000 dan gaji pokok Anggota DPR sebesar Rp 4.200.000. Tak hanya gaji pokok, anggota dewan juga mendapatkan tunjangan yang nominalnya sesuai dengan jabatannya. Semakin tinggi jabatan, maka tunjangan yang didapat akan semakin besar. Tunjangan itu juga mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, uang sidang, fasilitas kredit, dan yang terakhir anggota DPR juga mendapatkan tunjangan anggaran rumah jabatan. Adapun tunjangan yang didapat meliputi: Uang sidang/paket sebesar Rp 2.000.000. Asisten anggota Rp 2.250.000. Tunjangan beras sebesar Rp 30.090 per jiwa, setiap bulan. Tunjangan PPh Rp 2.699.813. Tunjangan istri sebesar 10 persen dari gaji pokok untuk Anggota DPR: Rp 420.000 per bulan. Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp 462.000 per bulan. Anggota DPR merangkap Ketua Rp 504.000 per bulan. Tunjangan untuk dua anak sebesar 2 persen dari gaji pokok anggota DPR RI untuk: Anggota DPR Rp 168.000 per bulan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp 184.000 per bulan Anggota DPR merangkap Ketua Rp 201.600 per bulan Tunjangan jabatan Anggota DPR RI: Tunjangan jabatan Anggota DPR Rp 9.700.000 per bulan. Tunjangan jabatan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp 15.600.000 per bulan. Tunjangan jabatan Anggota DPR merangkap Ketua Rp 18.900.000 per bulan Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Tunjangan kehormatan Anggota DPR Rp 5.580.000 per bulan. Tunjangan kehormatan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp 6.450.000 per bulan. Tunjangan kehormatan Anggota DPR merangkap Ketua Rp 6.690.000 per bulan. Tunjangan komunikasi anggota DPR RI: Tunjangan komunikasi Anggota DPR Rp 15.554.000 per bulan. Tunjangan komunikasi Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp 16.009.000 per bulan. Tunjangan komunikasi Anggota DPR merangkap Ketua Rp 16.468.000 per bulan. Bantuan listrik dan telepon Rp 7.700.000 Biaya perjalanan harian: Uang harian daerah tingkat I (per hari) Rp 5.000.000. Uang harian daerah tingkat II (per hari) Rp 4.000.000. Uang representasi daerah tingkat I (per hari) Rp 4.000.000. Uang representasi daerah tingkat II (per hari) Rp 3.000.000. DPR juga mendapatkan fasilitas seperti anggaran pemeliharaan rumah jabatan, perlengkapan rumah, uang pensiun, dan tunjangan beras pensiunan. Berikut rincian fasilitas yang didapatkan anggota DPR: Fasilitas rumah jabatan (RJA) Kalibata, Jakarta Selatan (per tahun) sebesar Rp 3.000.000. Fasilitas RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) sebesar Rp 5.000.000. Tunjangan beras pensiunan sebesar Rp 30.900 per bulan. Uang Pensiun sebesar 60 persen dari gaji pokok: Ketua DPR sebesar Rp 3.024.000 Wakil ketua DPR sebesar Rp 2.772.000 Anggota DPR sebesar Rp 2.520.000. Meski gaji anggota dewan terbilang besar, namun risiko dari pekerjaannya juga akan semakin sulit. Maka tak heran, gaji DPR dan juga tunjangannya cukup besar. &nbsp;

Tak hanya gaji pokok, anggota dewan juga mendapatkan tunjangan yang nominalnya sesuai dengan jabatannya.

Berebut Kursi Parlemen, Ini Besaran Gaji Tunjangan dan Fasilitas yang Didapat Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/20230514_105814-2633934431.jpg" alt="Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Kepri Zulhendri." width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Kepri Zulhendri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memproses pengunduran diri Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy. Pengunduran diri itu dengan alasan maju menjadi bakal calon legislatif atau bacaleg pada Pemilu 2024. &rdquo;Surat pengunduran diri Neko Wesha Pawelloy sudah diterima dan langsung diproses sesuai aturan yang berlaku,&rdquo; kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Kepri Zulhendri seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Selasa (16/5). Dia menyebut, surat pengunduran diri Wakil Bupati Lingga saat ini tinggal menunggu tanda tangan Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Selanjutnya, akan diterbitkan surat keputusan (SK) gubernur terkait pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Setelah itu, dia menjelaskan, orang nomor dua di Kabupaten Lingga tersebut akan dibebastugaskan dari segala tanggung jawab/pekerjaan sebagai wakil bupati. &rdquo;Kalau sudah resmi mundur, otomatis tidak lagi memperoleh fasilitas negara,&rdquo; ujar Zulhendri. Terkait kekosongan jabatan wakil bupati usai mundurnya Neko Wesha Pawelloy, menurut Zulhendri, hal itu tidak terlalu berpengaruh terhadap roda pemerintahan Kabupaten Lingga yang hanya dipimpin seorang bupati. Sebab, kondisi geografis wilayah yang tidak begitu besar ditambah jumlah penduduk relatif kecil. &rdquo;Masih ada sekretaris daerah atau asisten yang bakal membantu kinerja Bupati Lingga,&rdquo; ucap Zulhendri. Secara terpisah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku menghormati keputusan pengunduran diri Wakil Bupati Lingga yang memilih bertarung pada kontestasi Pemilu Legislatif 2024. Dia memastikan segera menandatangani surat pengajuan pengunduran wakil bupati yang sekaligus politikus Perindo tersebut. Ansar juga bakal mempertimbangkan apakah posisi Wakil Bupati Lingga tetap kosong atau diganti pasca mundurnya Neko Wesha Pawelloy. &rdquo;Kita lihat dulu rentang waktu berakhirnya masa jabatan Wakil Bupati Lingga hingga Pilkada 2024. Masih perlu pengganti atau tidak,&rdquo; kata Ansar menegaskan.

Pemprov Kepri memproses pengunduran diri Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy dengan alasan maju menjadi bakal caleg pada Pemilu 2024

Pemprov Kepri Proses Pengunduran Diri Wakil Bupati Lingga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-8.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Partai Garuda hingga batas waktu terakhir pendaftaran pada Minggu (14/5) pukul 23.59 WIB, tidak ikut mendaftarkan bakal calon legislatif (caleg) untuk mengikuti Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam. &rdquo;Partai yang tidak mendaftar itu Partai Garuda. Sampai kami tutup pendaftaran tidak datang ke KPU,&rdquo; kata Ketua KPU Kota Batam Martius seperti dilansir dari di Batam Kepulauan Riau, Senin (15/5). Dengan absennya&nbsp;Partai Garuda di KPU, dia menjelaskan, dipastikan partai tersebut tidak mengusung bakal calon anggota DPRD Kota Batam pada Pemilu 2024. Pihaknya sudah berulang kali berkomunikasi dengan Partai Garuda terkait pendaftaran bakal caleg. Namun hingga mendekati penutupan pendaftaran, tidak ada kejelasan dari partai tersebut. &rdquo;Sebenarnya kami sudah komunikasi dari hari-hari sebelumnya, tapi sampai tadi tidak ada kejelasan,&rdquo; ujar Martius. Delapan partai politik lain, lanjut dia, turut mendaftarkan ke KPU Batam pada hari terakhir. Di antaranya Partai Golkar, Perindo, PKN, PSI, Partai Umat, Partai Gelora, dan Partai Buruh. &rdquo;Jadi, KPU Kota Batam telah menerima pendaftaran bakal caleg untuk DPRD Kota Batam periode 2024 sebanyak 17 partai politik,&rdquo; terang Martius. Dia menjelaskan, pada umumnya partai politik mendaftarkan 50 orang bakal caleg untuk DPRD Kota Batam, sesuai jumlah kursi yang diperebutkan dalam Pemilu Legislatif 2024. &rdquo;Selanjutnya, KPU Batam akan melakukan tahap verifikasi terhadap berkas pendaftaran bakal caleg masing-masing partai politik mulai 15 Mei sampai 23 Juni 2023,&rdquo; terang Martius. Dia menambahkan, proses verifikasi itu bertujuan untuk memastikan keabsahan persyaratan tiap-tiap bakal caleg. Sehingga, jika ada berkas yang masih kurang atau salah akan dikembalikan ke partai bersangkutan guna dilakukan perbaikan. &rdquo;Barang kali ada pergantian atau bakal caleg mengundurkan diri, juga kita berikan keleluasaan kepada partai politik bersangkutan,&rdquo; ucap Martius.

Partai Garuda hingga batas waktu terakhir pendaftaran, tidak ikut mendaftarkan bakal caleg untuk mengikuti Pemilu 2024 di KPU Kota Batam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bakal caleg

Berita Terkini