<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/IMG_20240712_104349-4140024128.jpg" alt="Plt Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informatika Bakti Kominfo Yulis Widyo Marfiah (tengah) di kantor Kominfo (12/7). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Plt Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informatika Bakti Kominfo Yulis Widyo Marfiah (tengah) di kantor Kominfo (12/7). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) berupaya menuntaskan pembangunan menara BTS (base transceiver station). Sampai saat ini mereka masih punya tanggungan pembangunan 630 titik BTS.</p> <p>Plt Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo Yulis Widyo Marfiah menuturkan sekitar 70 persen dari sisa pembangunan BTS tersebut berada di Papua dan terkendala faktor keamanan. Saat ini pihak TNI baru menyampaikan 17 titik lokasi pembangunan BTS yang aman. Padahal masih banyak tower BTS yang harus dibangun di bumi Cendrawasih itu.</p> <p>Meskipun begitu Bakti Kominfo optimistis target penuntasan pembangunan BTS itu bisa terwujud tahun ini. "Berikutnya fokus pemanfaatan dan operasionalnya," tuturnya di Jakarta pada Jumat (12/7).</p> <p>Yulis mengatakan, dalam penuntasan pembangunan tower BTS tersebut, dibagi dalam beberapa tahapan. "Tahap pertama dibangun di 148 lokasi," katanya. Kemudian disusul pada tahap kedua sekitar 220 lokasi. Berikutnya di tahap ketiga dibangun 180 unit tower BTS dan pada tahap keempat sebanyak 75 unit tower BTS. "Tahun ini semuanya diharapkan bisa diselesaikan (pembangunannya)," katanya.</p> <p>Dia mengatakan tantangan penuntasan pembangunan BTS tersebut adalah keamanan dan geografis. Khusus pembangunan tower BTS di Papua, harus berkoordinasi dengan TNI. Selain itu Bakti Kominfo juga berkoordinasi dengan Pemda dan kepolisian untuk mencari titik pembangunan lainnya.</p> <p>Dia menjelaskan total proyek pembangunan BTS yang dikebut Bakti Kominfo sebanyak 5.000 unit lebih. Jadi tanggungan yang tersisa saat ini relatif jauh lebih sedikit, dibandingkan dengan yang sudah terbangun. Untuk tahun depan, dia menegaskan tidak ada pembangunan BTS lagi. Karena Bakti Kominfo bersama mitranya akan berfokus pada pemanfaatan dan operasional serta perawatan.</p> <p>Pada kesempatan itu Yulis juga merespon keberadaan layanan internet Starlink. Seperti diketahui layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk itu sudah beroperasi di Indonesia. Karena berbasis satelit, layanan internet Starlink mampu menembus kawasan 3T, yang juga menjadi target internet Bakti Kominfo.</p> <p>"Memang teknologi tidak bisa dibendung. Berkembang pesat,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia memastikan bahwa layanan internet mereka tetap berbasis BTS, VSAT, Satelit Satria, Optik, dan lainnya. Belum ada rencana menggunakan layanan internet milik Elon Musk tersebut.</p> <p>Yulis menegaskan untuk layanan internet Bakti Kominfo sejak awal dinyatakan harus menggunakan ISP (internet service provider) lokal. Kerjasama dengan pihak asing perlu kajian lebih dalam lagi. Khususnya terkait keamanan data nasional. Hilmi Setiawan</p>

Bakti Kominfo berupaya menuntaskan pembangunan menara BTS (base transceiver station). Sampai saat ini mereka masih punya tanggungan.

Bakti Kominfo Kebut Tuntaskan Tanggungan Membangun 630 Tower BTS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/JKT-1-Sidang-Dakwaan-Achsanul-Qosasi-FED-3JPG-705044631.jpg" alt="Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi menjalani Sidang Dakwaan terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi menjalani Sidang Dakwaan terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sidang perdana Achsanul Qosasi dalam kasus dugaan korupsi BTS Kemenkominfo mengungkap penerimaan uang oleh eks anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu. Uang dari mantan Dirut Bakti Kominfo Achmad Anang Latif tersebut diminta dengan kode &rdquo;Garuda&rdquo;.</p> <p>&rdquo;Terdakwa memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,&rdquo; kata jaksa penuntut umum Bagus Kusuma Wardhana dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin (7/3).</p> <p>Besarannya, lanjut jaksa, sebesar 2,64 juta dolar AS atau Rp 40 miliar. Uang itu diberikan kepada Achsanul agar membantu pemeriksaan pekerjaan BTS 4G 2021 yang dilaksanakan Bakti Kominfo memperoleh hasil wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.</p> <p>Dengan kata lain, pada proyek itu tidak ditemukan kerugian negara dalam pelaksanaannya. Dalam dakwaan dipaparkan, permintaan uang itu terjadi pada pertengahan Juni 2022. Saat itu Achsanul memanggil Anang Latif ke kantor BPK di kawasan Slipi, Jakarta. Inti pertemuan itu, Achsanul menemukan beberapa masalah terkait proyek BTS Kemenkominfo yang ditangani Anang.</p> <p>Agar laporan itu tak berkepanjangan, Achsanul meminta agar disiapkan duit. Dia menyerahkan nama dan sebuah nomor serta kode &rdquo;Garuda&rdquo; untuk mengatur penyerahan duit tersebut.</p> <p>Pada 19 Juli 2022 di sebuah kafe di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Achsanul meminta Sadikin Rusli untuk menemui Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama, suruhan Anang Latif. Windi yang menemui Sadikin langsung menyebut kata sandi pertemuan yang sudah diperintahkan: Garuda. Sadikin pun menjawab, &rdquo;Garuda&rdquo;. Windi lantas mengajak Sadikin ke basement hotel itu. Uang sekoper langsung diserahkan kepada Sadikin.</p> <p>Setelah itu, Sadikin menghubungi Achsanul yang segera meluncur ke hotel. Windi kemudian menuju sebuah kamar hotel yang telah dipesan Achsanul. Uang dari Windi lantas diserahkan Sadikin kepada Achsanul.</p> <p>Jaksa mendakwa Achsanul melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 B dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.</p> <p>Menanggapi dakwaan itu, Susilo Ariwibowo selaku kuasa hukum Achsanul menyebut kliennya tidak akan mengajukan eksepsi. Sebab, pernyataan itu hanya untuk formal, bukan terkait substansi atau materi perkara. Pihaknya akan berbicara dalam agenda pembuktian.</p> <p>Soal hal yang mengganjal terkait dakwaan, Ariwibowo bakal menyampaikannya dalam sidang pembuktian. Dia mencatat, ada empat pasal yang didakwakan kepada kliennya dengan inti pasal terkait suap. <strong>(elo/c18/fal)</strong></p>

Sidang perdana Achsanul Qosasi dalam kasus dugaan korupsi BTS Kemenkominfo mengungkap penerimaan uang oleh eks anggota III BPK itu.

Sandi ”Garuda” Bernilai Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Terima Uang untuk Amankan Audit Proyek BTS 4G

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/04/JKT-1-Kejagung-tahan-Achsanul-Qosasi-FED-1JPG-3888056542.jpg" alt="Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai ditetapkan tersangka di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (3/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai ditetapkan tersangka di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (3/11/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Jumlah tersangka kasus korupsi megaproyek BTS 4G bertambah dari 15 orang menjadi 16 orang. Tersangka terbaru adalah anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi.</p> <p>Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan presiden klub Liga 1 Madura United tersebut sebagai tersangka kemarin (3/11). Dia diduga menerima aliran uang Rp 40 miliar dari kasus yang juga melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate tersebut. Politikus Plate lebih dulu ditetapkan sebagai salah seorang tersangka.</p> <p>BTS (base transceiver station) merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Kasus BTS 4G berawal dari proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kementerian Kominfo paket 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>Tujuan proyek tersebut adalah memberikan layanan digital pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Rencananya, dibangun 7.904 BTS 4G di seluruh wilayah tersebut pada 2021.</p> <p>Semula, Kejagung memeriksa Achsanul sebagai saksi di Gedung Bundar Kejagung kemarin. Namun, dari perkembangan pemeriksaan, ditemukan bukti cukup kuat bahwa Achsanul menerima cipratan duit kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 8 triliun tersebut.</p> <p>Achsanul yang tiba di Gedung Bundar sekitar pukul 08.00 keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 11.00. Mengenakan rompi merah muda, dia dikawal petugas masuk ke mobil tahanan.</p> <p>&rdquo;Setelah memeriksa kesehatan dan untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan, kami lakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,&rdquo; kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi dalam konferensi pers kemarin.</p> <p>Keterlibatan Achsanul dalam proyek itu terlacak setelah diketahui ada pemberian uang di Hotel Grand Hyatt Jakarta pada 19 Juli 2022. Uang itu berasal Irwan Hermawan yang dikirim langsung oleh Windi Purnama dan Sadikin Rusli. Keduanya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka di kasus yang sama.</p> <p>Pertemuan dan pemberian duit itulah yang membuat Kejagung menetapkan Achsanul sebagai tersangka. Dia diduga telah melanggar Pasal 12B, Pasal 12 huruf e atau Pasal 5 ayat 1 huruf b juncto Pasal 15 UU Tipikor atau Pasal 5 ayat 1 UU TPPU.</p> <p>Achsanul merupakan anggota BPK yang menjabat sejak 2017. Dia telah duduk di lembaga pemeriksa tersebut selama tiga periode. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 20 Maret 2023, tercatat Achsanul memiliki kekayaan total Rp 24,8 miliar. Meliputi 12 harta kekayaan berupa tanah dan bangunan serta tujuh mobil.</p> <p class="class-paragraph">Nama Achsanul kali pertama disebut dalam sidang BTS 4G Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dua pekan lalu. Mantan Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak yang menyebut adanya aliran uang ke BPK. Pengakuan Galumbang ini melengkapi pengakuan Irwan Hermawan jauh sebelumnya yang mengaku menyetorkan uang ke orang BPK atas nama Sadikin Rusli.</p> <p>Dihubungi terpisah, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengapresiasi langkah Kejagung dalam memperluas dan menelisik dugaan korupsi BTS 4G Kominfo. &rdquo;Kami masyarakat antikorupsi mengapresiasi ditetapkannya Achsanul sebagai tersangka,&rdquo; tuturnya kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin.</p> <p>Laporan mengenai aliran korupsi BTS ini sudah lama didapat MAKI dan terbukti kemarin. Termasuk nominal Rp 40 miliar yang diduga diterima Achsanul.</p> <p>Namun, Boyamin meminta Kejagung menelisik dua aliran uang lain yang kini belum ditangani penuh. Yakni, setoran Rp 70 miliar dan setoran Rp 27 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat. &rdquo;Untuk yang Rp 70 miliar itu, saksinya bahkan dua kali dipanggil tipikor, tapi tidak hadir,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos, saksi yang mangkir ini atas nama Nistra Yohan. Dia adalah salah seorang staf di Komisi I DPR.</p> <p>Boyamin menyebut, aliran dana Rp 70 miliar itu sudah mengarah kuat. Dan, Kejagung diharapkan segera melakukan penelusuran. Jika tidak, MAKI akan menyiapkan gugatan praperadilan. Begitu pula kasus Rp 27 miliar yang menyeret nama Menpora Dito Ariotedjo.</p> <p><strong>Situasi Kediaman Achsanul</strong></p> <p>Kemarin <em>Jawa Pos Radar Madura</em> (JPRM) mendatangi kediaman pria yang akrab disapa AQ tersebut di Dusun Bandungan, Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur (Jatim). Namun, rumah yang berhalaman luas tersebut terlihat sepi.</p> <p>JPRM kemudian menemui pemilik rumah yang masih satu halaman dengan kediaman AQ. Dia adalah Alif Tauhedi, sepupu AQ. Pria 62 tahun itu mengakui, keluarga AQ memang lebih sering berada di Jakarta.</p> <p>Alif terkejut saat ditanya mengenai penahanan kerabatnya. &rdquo;Saya yakin Achsanul tidak bersalah,&rdquo; ujarnya.</p> <p>AQ sering mengingatkan saudara dan kerabat dekat untuk berperilaku baik dan jujur. Termasuk kepada Alif yang merupakan sepupu paling tua.</p> <p>&rdquo;Bekerja tidak cukup hanya memandang harta, tetapi harus menggunakan hati dan kejujuran. Itu pesan Achsanul yang selalu disampaikan kepada saya,&rdquo; tuturnya. <strong>(elo/bus/jup/c14/ttg)</strong></p>

Anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi megaproyek BTS 4G. Kini jumlah tersangka kasus BTS jadi 16 orang.

Jadi Tersangka Ke-16 Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasi Ditahan Kejagung, Diduga Terima Rp 40 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/bts-bakti-4104513492.jpg" alt="Mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan&nbsp;Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Anang Achmad Latif mempertanyakan sikap jaksa penuntut umum (JPU) yang mengabulkan <em>justice collaboratore</em> (JC) terhadap&nbsp;Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G. Anang menyebut, status JC itu&nbsp;hanyalah sebuah tindakan untuk menyelamatkan diri semata, tidak berbasis kebenaran seluruhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"JC adalah hak dari setiap terdakwa. Namun untuk kasus ini, JC yang dilakukan terdakwa Irwan Hermawan hanyalah sebuah tindakan untuk menyelamatkan diri semata, tidaklah berbasis kebenaran seluruhnya," kata Anang&nbsp;Achmad Latif membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (1/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anang mengutarakan, terdakwa&nbsp;Irwan Hermawan telah membuat skenario seolah-olah dirinya hanya seorang pengepul dan penyalur semata, atas perintah seseorang. Bahkan, sama sekali tidak mengambil keuntungan sedikitpun padahal jumlah uang yang diterima mencapai Rp 243 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013208132/hari-pertama-tilang-uji-emisi-kembali-diberlakukan-di-satu-titik-sudah-tindak-9-kendaraan">Hari Pertama Tilang Uji Emisi Kembali Diberlakukan, di Satu Titik Sudah Tindak 9 Kendaraan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cerita ini terasa manis sekali diikuti. Terdakwa Irwan Hermawan sangat pintar menyusun skenario hingga publik menikmati ceritanya. Tapi sayangnya cerita ini tidaklah berbasis kebenaran seluruhnya," cetus Anang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia justru mempertanyakan Irwan Hermawan mengelola Rp 243 miliar tetapi tidak ambil keuntungan sepeser pun. Bahkan tersangka Windi Purnama yang merupakan kurirnya Irwan Hermawan justru mendapatkan fee Rp 750 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Anang bersama terdakwa&nbsp;Galumbang Menak Simanjuntak mengklaim tidak pernah tahu soal filing cabinet, tempat Irwan Hermawan dan Windi Purnama menyimpan uang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada satupun dalam fakta persidangan bahwa seluruh kontributor yakni Sdr Jemy Sutjiawan, Muhammad Yusrizki, Alfi Asman, Steven Sutrisna memberikan kontribusi atas perintah saya kepada terdakwa Irwan Hermawan, namun terdakwa Irwan Hermawan mengakui atas perintah saya. Sampai dengan persidangan, saya tidak pernah menyadari bahwa kontribusi begitu besar sudah dikelola langsung oleh terdakwa Irwan Hermawan," cetus Anang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasusnya,&nbsp;Mantan Dirut BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif dituntut 18 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 12 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung.&nbsp;Jaksa juga memberikan hukuman tambahan berupa uang pengganti terhadap Anang Achmad Latif sebesar Rp 5 miliar subsider sembilan tahun.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa meyakini, Anang memperkaya diri sendiri sebesar Rp 5 miliar dari proyek yang merugikan negara hingga Rp 8 triliun tersebut. Selain itu, Anang juga disebut melakukan pencucian uang dari hasil korupsi itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anang melakukan pencucian uang dengan membeli sejumlah properti hingga kendaraan. Selain rumah di Lebak Bulus, Anang juga disebut membeli rumah di Tatar Spatirasmi-Kota Baru Parahyangan, Bandung senilai Rp 6,7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anang Achmad Latif juga melakukan pencucian uang dengan membeli sebuah motor BMW R1250 GS Adv senilai Rp 950. Selain itu, dia juga membeli sebuah mobil BMW X5 dengan nilai sekitar Rp 1,8 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perbuatan korupsi ini dilakukan Anang bersama-sama dengan mantan Menkominfo Johnny G Plate; Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI) Yohan Suryanto; Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia; Mukti Ali, Account Director PT Huawei Tech Investment; Windi Purnama, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera; dan Muhammad Yusrizki Muliawan, Direktur PT Basis Utama Prima. Mereka didakwa merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anang Achmad Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua primer Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Anang Achmad Latif mempertanyakan sikap JPU yang mengabulkan JC terhadap Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan.

Eks Dirut BAKTI Kominfo Pertanyakan Pengepul Uang Rp 243 Miliar Tapi Dapat JC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/JKT_SIDANG-TUNTUTAN-JOHNNY-PLATE_MIFTAHUL-HAYAT-11-192677395.jpeg" alt="Johnny G Plate jalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (25/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Johnny G Plate jalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (25/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Anang Achmad Latif mengatakan, dirinya salah menilai sosok eks Menteri Kominfo (Menkominfo) Johnny G Plate.</div> <div dir="auto">Padahal, Anang mengharapkan Johnny Plate menjadi pemimpin yang bijaksana untuk anak buahnya dalam berbagai persoalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Anang menilai mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu justru bersikap sebagai seorang pengecut dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengalaman saya bekerja dengan Pak Johnny G Plate dan dalam berkasus sekarang ini, saya akui bahwa saya salah menilai beliau selama ini," kata Anang Achmad Latif membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (1/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013208041/beras-di-jatim-sulit-turun-harga-cabai-melonjak-khofifah-instruksikan-pasar-murah-digelar-merata">Beras di Jatim Sulit Turun, Harga Cabai Melonjak, Khofifah Instruksikan Pasar Murah Digelar Merata</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau yang saya harapkan bisa sebagai pemimpin yang mengayomi dan bertanggung jawab kepada anak buah, tapi dalam kasus ini ternyata terbukti beliau hanyalah seorang baik, namun pengecut," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anang menyesalkan, sikap Johnny Plate yang seakan-akan tidak merasa bersalah dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G. Anang memandang, Johnny melimpahkan seluruh kesalahan proyek strategis nasional ini kepada dirinya selaku Dirut Bakti Kominfo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya hanya bisa terdiam mendengarkan argumen-argumen yang beliau sampaikan untuk membela diri," cetus Anang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Anang, Johnny Plate merupakan seorang politisi ulung. Oleh sebab itu, ia bakal menghadapi persoalan yang menjeratnya dengan kebenaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya akui beliau seorang politisi ulung. Mungkin adalah kesalahan besar saya tidak mengungkap seluruh kebenaran yang ada, karena semata-mata hati nurani saya terbentur dengan pikiran saya, apakah akan menjadikan lebih bermanfaat atau bahkan mendapatkan mudarat,&rdquo; tegas Anang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasusnya,&nbsp;Mantan Dirut BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif dituntut 18 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 12 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung.&nbsp;Jaksa juga memberikan hukuman tambahan berupa uang pengganti terhadap Anang Achmad Latif sebesar Rp 5 miliar subsider sembilan tahun.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa meyakini, Anang memperkaya diri sendiri sebesar Rp 5 miliar dari proyek yang merugikan negara hingga Rp 8 triliun tersebut. Selain itu, Anang juga disebut melakukan pencucian uang dari hasil korupsi itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anang melakukan pencucian uang dengan membeli sejumlah properti hingga kendaraan. Selain rumah di Lebak Bulus, Anang juga disebut membeli rumah di Tatar Spatirasmi-Kota Baru Parahyangan, Bandung senilai Rp 6,7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anang Achmad Latif juga melakukan pencucian uang dengan membeli sebuah motor BMW R1250 GS Adv senilai Rp 950. Selain itu, dia juga membeli sebuah mobil BMW X5 dengan nilai sekitar Rp 1,8 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perbuatan korupsi ini dilakukan Anang bersama-sama dengan mantan Menkominfo Johnny G Plate; Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI) Yohan Suryanto; Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia; Mukti Ali, Account Director PT Huawei Tech Investment; Windi Purnama, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera; dan Muhammad Yusrizki Muliawan, Direktur PT Basis Utama Prima. Mereka didakwa merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anang Achmad Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua primer Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Mantan Dirut BAKTI  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Anang Achmad Latif mengatakan Johnny G Plate seorang pengecut.

Sampaikan Pembelaan, Eks Dirut BAKTI Kominfo Sebut Johnny G Plate Pengecut

<div id=":qn" class="ii gt"> <div id=":qm" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/bakti-kominfo-517926827.jpg" alt="Media update Bakti Kominfo terkait progres BTS 4G." width="100%">
<figcaption>Media update Bakti Kominfo terkait progres BTS 4G.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menargetkan semua desa dapat terhubung dengan konektivitas digital pada 2025 mendatang, Direktur Utama Bakti Kementerian Kominfo Fadhilah Mathar menyatakan, target itu khusus untuk desa-desa yang sebelumnya tidak memiliki akses telekomunikasi dan layanan internet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami harapkan sampai tahun 2025, seluruh desa berpemukiman di Indonesia itu sudah tercover teknologi seluler atau tersedia jaringan internet, bagaimana membawa negara ini menjadi lebih baik menuju Indonesia emas dengan pendekatan digitalisasi," jelasnya kepada awak media di Jakarta, Kamis (26/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya melanjutkan, Bakti Kominfo menyediakan akses Internet hingga pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G agar misi pemerataan konektivitas digital yang menjadi salah satu proyek prioritas nasional bisa dicapai. Menurutnya, hasil evaluasi bersama Satuan Tugas Bakti Kominfo merumuskan ulang penyesuaian pembangunan BTS dari 7.904 menjadi 5.618 titik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain agar persoalan hukum semuanya <em>clear</em> dulu, berkurangnya titik pembangunan karena masuknya pihak swasta di beberapa wilayah 3T sesuai hasil survei Kementerian Kominfo," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fadhilah menyatakan, salah satu prinsip pembangunan infrastruktur digital oleh Bakti Kominfo adalah fokus pada wilayah 3T atau daerah Universal Service Obligation (USO). "Yang dibangun oleh BAKTI adalah ketika swasta ada di sana, kami tidak masuk. Seiring waktu berjalan, beberapa daerah&nbsp; ternyata bisa bertumbuh secara mandiri tanpa perlu ada intervensi dari pemerintah," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Direktur Infrastruktur Bakti Kominfo Danny Januar Ismawan menyatakan berdasarkan perencanaan awal jumlah desa yang belum terlayani layanan 4G sebanyak 12.548.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah terbagi menjadi dua. Penugasannya, 9.113 dibagun pemerintah melalui Bakti Kominfo di wilayah 3T, kemudian di wilayah non-3T ada 3.435 dilaksanakan oleh operator seluler melalui penugasan dari Kementerian Kominfo," kata Danny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Danny, dari 9.113 titik, data final yang menjadi target pembangunan sebanyak 7.904 lokasi. Jumlah tersebut dalam perjalanannya, yang dikontrak oleh Bakti pada 2021 total ada 5.618 titik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini 4.343 sudah <em>on-air,</em> artinya perangkat elektroniknya sudah terinstal, tower-nya sudah berdiri, dan sudah melayani masyarakat," tutur Danny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ada juga tambahan 630 site yang siap dinyalakan, sehingga sudah ada potensi lebih dari 4.900 BTS yang bakal dimanfaatkan secara penuh, apabila proses hukum diselesaikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sisanya saat ini ada total lebih dari 600 lokasi yang menurut kami perlu treatment khusus, yang sebagian besar ada di Indonesia timur, Papua, yang sebagian besar berada di wilayah yang bermasalah dari aspek keamanan. Oleh karena itu, Danny menegaskan ke depan akan menyelesaikan dengan penanganan yang lebih khusus dengan melibatkan dari TNI dan Polri.</div> </div> </div> </div>

"Kami harapkan sampai 2025, seluruh desa berpemukiman di Indonesia itu sudah tercover teknologi seluler atau tersedia jaringan internet".

4.343 Titik Sudah On-Air, Kominfo Targetkan Seluruh Desa di Indonesia Terjamah Internet pada 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/BPK-16-2080218183.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana memastikan penyidik Kejaksaan RI akan memeriksa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengklarifikasi keterangan yang disampaikan terdakwa Irwan Hermawan (IH) di persidangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Paket 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>"Akan kami periksa orang BPK untuk klarifikasi apa yang disampaikan IH dan hasil pemeriksaan Sadikin," kata Ketut di Jakarta, Senin.</p> <p>Ketut mengatakan bahwa pemeriksaan pihak BPK ini sekaligus untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan tersangka Sadikn Rusli yang ditangkap pada hari Sabtu (14/10). Hal ini mengingat nama Sadikin pernah disebut oleh Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama, pernah menyerahkan uang senilai Rp40 miliar kepada seseorang perwakilan dari BPK bernama Sadikin.</p> <p>"Kami akan periksa orang BPK," ujarnya.</p> <p>Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali itu juga memastikan bahwa Sadikin Rusli yang ditangkap oleh penyidik Jampidsus bukannya dari BPK.</p> <p>"Dia bukan orang BPK, dia itu pihak swasta. Kalau dia ada keterkaitannya dengan BPK, tentu akan kami dalami dan kembangkan ketika memang betul ditemukan alat bukti ini," katanya.</p> <p>Ketut menekankan bahwa penyidik Jampidsus menelusuri semua semua keterkaitan antara Sadikin dan BPK seperti apa dengan meminta keterangan pihak BPK dalam waktu dekat.</p> <p>Jika ditemukan bukti keterkaitan, penyidik bakal mengembangkan perkara tersebut dengan melakukan pendalaman.</p> <p>"Kalau memang ada bukti, kami kembangkan perkaranya. Yang jelas nanti kami panggil semua, orang yang tersebut bakal kami panggil semua," ujar Ketut.</p> <p>Dalam perkara korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp8,32 triliun ini, Kejagung sudah menetapkan 14 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka terbagi dalam tiga klaster perkara, yakni tindak pidana korupsi, tidak pidana penyuapan dalam aliran dana korupsi BTS Kominfo, dan menghalangi penyidikan.</p> <p>Dari 14 orang tersangka tersebut, kata dia, enam orang sudah tahap persidangan, yakni Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Gelumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Irwan Hermawan, dan Johnny G. Plate.</p> <p class="class-paragraph">Dua tersangka lain sudah tahap dua, pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni Windy Purnama dan Muhammad Yusriski Muliawan. Berkas perkara keduanya rencananya dilimpahkan antara tanggal 16 atau 17 Oktober.</p> <p>Selanjutnya enam tersangka masih dalam tahap penyidikan, yakni Jemy Sutjiawan, Elvano Hatorangan, M. Ferriandi Mirza, Walbertus Natalius Wisang (Pasal 21), Naek Parulian Washington Hutahaean atau Edward Hutahaean (Pasal 15), dan Sadikin Rusli (Pasal 15).</p>

Penyidik Jampidsus akan menelusuri semua semua keterkaitan antara Sadikin dan BPK dengan meminta keterangan pihak BPK dalam waktu dekat.

Kejagung Pastikan Akan Periksa BPK Terkait Perkara BTS Kominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Johnny-G-Plate-Fedrik-Tarigan-2JPG-1700624721.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (1/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (1/8/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sidang kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo terus berjalan. Kasus itu ikut menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate.</p> <p>Dalam sidang kemarin (3/10), jaksa penuntut umum (JPU) Kejagung mencecar saksi terkait distribusi uang dalam kasus tersebut. Terutama aliran uang kepada beberapa pihak agar kasus mangkraknya pembangunan tower itu tidak terendus publik.</p> <p>Kemarin lima saksi mahkota dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mereka adalah Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama, dan Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki.</p> <p>Sementara itu, kemarin (3/10) Menteri BUMN Erick Thohir menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk memastikan program bersih-bersih di tubuh perusahaan pelat merah.</p> <p>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kata Erick, telah melakukan audit dana pensiun BUMN. Hasilnya, ditemukan kerugian sekitar Rp 314 miliar.</p> <p>Angka tersebut belum final. Sebab, uang ratusan miliar dari dana pensiun itu hanya di empat BUMN. Yakni, PT Angkasa Pura I (AP I), PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Perhutani, dan ID Food. &rdquo;Itu baru empat (perusahaan BUMN). Kami masih mendorong yang lain,&rdquo; katanya.</p> <p>Secara keseluruhan, Erick menyebut ada 48 dana pensiun yang dikelola BUMN. Dari angka tersebut, 70 persen di antaranya dalam keadaan sakit atau pengelolaannya buruk. Karena itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung agar temuan tersebut ditindaklanjuti.</p> <p>Erick menyatakan, kerugian dari pengelolaan dana pensiun di BUMN masih akan bertambah. &rdquo;Artinya, angka itu bisa lebih besar lagi,&rdquo; ungkapnya. Selain tidak dikelola dengan baik, ada indikasi dikorupsi. &rdquo;Pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun, hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab,&rdquo; sesalnya.</p> <p>Erick memastikan mendukung penuh langkah yang akan diambil Kejagung. &rdquo;Pak Jaksa Agung dan seluruh (jajaran) kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiunan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan komitmennya pada bersih-bersih BUMN. Pihaknya bakal menindaklanjuti temuan BPKP dan laporan Kementerian BUMN. Menurut dia, banyak masalah di BUMN dan akan diselesaikan satu per satu. &rdquo;Kami mendahulukan dana pensiun sesuai dengan program kami, Kejaksaan Agung, yang menyentuh harkat orang banyak. Itu yang kami dahulukan,&rdquo; kata dia.</p> <p class="class-paragraph">Kejagung tidak hanya berhenti di empat perusahaan BUMN. Pendalaman akan terus dilakukan sebagaimana laporan Kementerian BUMN yang menyebut mayoritas pengelolaan dana pensiun dalam keadaan sakit. Namun, memang sampai detik ini belum ada kabar mengenai keberadaannya,&rdquo; ucapnya. <strong>(elo/syn/idr/tyo/lyn/c9/c7/oni)</strong></p>

Sidang kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo terus berjalan.

Sidang Perkara Bakti Kominfo, Jaksa Hadirkan Lima Saksi Mahkota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/image_51-2460272015.jpg" alt="Ilustrasi: Satelit SATRIA-1 akan diluncurkan untuk mendukung pemerataan akses internet publik. (Antara)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Satelit SATRIA-1 akan diluncurkan untuk mendukung pemerataan akses internet publik. (Antara).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) telah merampungkan proses instalasi <em>Radio Frequency Gateway</em> (RFGW) dan <em>Carrier System Monitoring</em> (CSM) di sebelas stasiun bumi untuk proyek Satelit Republik Indonesia 1 (Satria-1). Proses itu merupakan salah satu tahap yang harus dilalui setelah Satria-1 sukses diluncurkan pada 19 Juni dari Florida, Amerika Serikat.</p> <p>Menurut Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Bakti Kominfo Sri Sanggrama Aradea, seluruh proses instalasi RFGW 13 meter maupun CSM Satria-1 di sebelas <em>gateway</em> atau stasiun pengendali di bumi saat ini telah dirampungkan.</p> <p>&rdquo;Saat ini yang sedang berlangsung kegiatan OSAT untuk perangkat RFGW. Setelah selesai dilanjutkan dengan kegiatan OSAT untuk perangkat CSM,&rdquo; ujar Sri Sanggrama Aradea di Jakarta.</p> <p>Aradea menjelaskan, OSAT merupakan kegiatan pengetesan dan pengecekan <em>site</em> guna memastikan kesiapan perangkat sebelum beroperasi. Kegiatan OSAT di setiap lokasi dilakukan terhadap perangkat RFGW serta CSM.</p> <p>Sementara itu, menurut Project Manager Satria-1 Adipratnia Satwika Asmady, PT Satelit Nusantara Tiga, merinci kegiatan OSAT untuk perangkat RFGW telah tuntas di sepuluh lokasi. Di antaranya, GW02 Cikarang, Jawa Barat; GW08 Ambon, Maluku; GW07 Kupang, NTT; GW06 Manado, Sulawesi Utara; GW03 Pontianak, Kalimantan Barat; GW05 Tarakan, Kalimantan Utara; GW04 Banjarmasin, Kalimantan Selatan; GW01 Batam, Kepulauan Riau; GW10 Timika, Papua Tengah; dan GW09 Manokwari, Papua Barat.</p> <p>Dengan begitu, dia mengatakan, hanya tersisa satu <em>gateway</em> lagi yang belum dilakukan kegiatan OSAT. Yakni, di GW11 Jayapura, Papua, yang dijadwalkan pada 25-26 September.</p> <p>Adipratnia Satwika Asmady mengungkapkan, untuk kegiatan OSAT perangkat CSM direncanakan bakal mulai dikerjakan pada 18-27 Oktober mendatang ke sepuluh stasiun pengendali bumi. Saat ini yang baru selesai adalah di GW02 Cikarang pada 20 Desember 2022.</p> <p>Adapun jadwal lengkap kegiatan OSAT perangkat CSM selanjutnya yakni:</p> <p>GW08 Ambon, Maluku, 18 Oktober</p> <p>GW07 Kupang, NTT, 19 Oktober</p> <p>GW06 Manado, Sulawesi Utara, 20 Oktober</p> <p class="class-paragraph">GW03 Pontianak, Kalimantan Barat, 21 Oktober</p> <p>GW05 Tarakan, Kalimantan Utara, 22 Oktober</p> <p>GW04 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 23 Oktober</p> <p>GW01 Batam, Kepulauan Riau, 24 Oktober</p> <p>GW10 Timika, Papua Tengah, 25 Oktober</p> <p>GW09 Manokwari, Papua Barat, 26 Oktober</p> <p>GW11 Jayapura, Papua, 27 Oktober</p> <p>Satria-1 merupakan satelit terbesar di Benua Asia dan peringkat kelima dunia yang dimiliki penuh Pemerintah Indonesia. Satria-1 berkapasitas <em>throughput</em> 150 <em>gigabit per second</em> (Gbps) atau tiga kali lipat kapasitas sembilan satelit telekomunikasi yang digunakan Indonesia.</p> <p>Satria-1 merupakan salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang guna pemerataan konektivitas internet serta percepatan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya, untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, (3T).</p> <p>Ditargetkan, pada akhir Desember Satria-1 mulai beroperasi dan terhubung dengan stasiun pengendali di bumi. Selanjutnya siap dihubungkan dengan <em>Remote Terminal Ground Segment</em> (RTGS) di setiap lokasi layanan publik.</p>

Bakti Kominfo telah rampungkan proses instalasi RFGW dan CSM di sebelas stasiun bumi untuk proyek Satelit Republik Indonesia 1 (Satria-1)

Bakti Kominfo Telah Rampungkan Proses Instalasi RFGW dan CSM untuk Proyek Satria-1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/bts-bakti-4104513492.jpg" alt="Mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Saksi mahkota kasus BTS (base transceiver station) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Anang Achmad Latif mengakui telah diminta menyetor uang ke mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Bantuan itu atas permintaan Plate kepada Anang.</p> <p>Selain setoran bulanan, mantan Dirut Bakti Kominfo tersebut juga membenarkan pemberian uang untuk tutup kasus. Pernyataan itu disampaikan Anang ketika jaksa dari Kejagung mempertanyakan setoran uang Rp 500 juta. Mulanya jaksa bertanya mengenai hubungannya dengan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan.</p> <p>Anang menjawab bahwa dirinya kenal lama, sejak SMP di Bandung. Setelah itu Anang menjawab soal permintaannya kepada Irwan untuk membantunya. &rdquo;Pertama, terkait adanya permintaan Rp 500 juta per bulan,&rdquo; ucapnya di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.</p> <p>Anang mengatakan kepada jaksa bahwa uang itu diminta oleh Plate. Sebagai bentuk tambahan uang kepada anak buahnya. &rdquo;Nang, ini anak-anak butuh biaya tambahan untuk kerja kerasnya,&rdquo; ucap Anang menirukan perintah Plate waktu itu.</p> <p>Anang pun lalu mengontak Irwan untuk mencarikan uang itu. Dari sana Irwan langsung mengontak Heppy Endah Palupi yang merupakan sekretaris Plate.</p> <p>Dalam sidang kemarin (27/9), Anang juga membenarkan pernyataan terkait upaya pihak ketiga dalam menutup kasus BTS agar selesai. Saat itu dia bertemu dengan seseorang bernama Edward Hutahaean, yang mengaku sebagai lawyer di sebuah restoran di golf Pondok Indah.</p> <p>Sementara itu, Plate yang juga hadir sebagai saksi mahkota mengatakan, dirinya tidak pernah meminta untuk menyelesaikan kasus ini kepada pihak ketiga. Dia menyebutkan justru meminta Anang untuk menyelesaikan masalahnya. &rdquo;Di Bakti kan ada bagian legal.&rdquo; <strong>(elo/c9/ttg)</strong></p>

Saksi mahkota kasus BTS (base transceiver station) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Anang Achmad Latif mengakui telah diminta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bakti Kominfo

Berita Terkini