<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/1001164468-3667945270.jpg" alt="Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono. (Indra Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono. (Indra Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, penataan terhadap pasar tumpah harus dilakukan. Selain menimbulkan kemacetan, keberadaan pasar tumpah merusak estetika kota. Semerawut dan kumuh. Namun, sebelum melakukan penataan, Pemkot Surabaya harus menyiapkan tempat berjualan baru kepada para pedagang. "Jangan hanya melakukan penertiban, tapi juga harus menciptakan solusinya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan," kata Baktiono. Kemudian menurut dia, dalam pemberian tempat baru juga tidak boleh sembarangan. Lapak atau kios harus dalam kondisi baik dan layak pakai. Mereka (pedagang) harus direlokasi ke pasar yang ramai pembeli. Sehingga perekonomian para pedagang bisa lebih meningkat dari sebelumnya. "Terdapat 17 pasar naungan PD Pasar Surya berstatus tidak aktif. Ini cukup disayangkan. Seharusnya belasan pasar itu dapat dimanfaatkan secara maksimal dan bisa menampung para pedagang kaki lima (PKL) yang terkena dampak penertiban," ujar Baktiono. Terdapat tiga pasar bermasalah yang ditemukan DPRD. Yaitu pasar eks Penjara Koblen, pasar buah Tanjung Sari, dan Pasar Mangga Dua. Ketiga pasar tradisional itu melakukan pelanggaran terkait izin. Misalnya Pasar Buah Tanjung Sari. Berada di kawasan industri, izin pada area tersebut diperuntukan untuk aktivitas pergudangan. Tidak boleh digunakan untuk pasar. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Satpol PP, DPMPTSP, serta Dinkopdag Surabaya telah dipanggil. "Satu per satu persoalan tengah diselesaikan. Antara lain penyelesaian pelanggaran pada pasar Mangga Dua dan pasar di bangunan eks penjara koblen. Setelah keduanya selesai, penanganan akan dilanjutkan ke pasar buah Tanjung Sari," ujar Baktiono.

Pemkot Surabaya diminta menyiapkan lokasi baru untuk pedagang sebelum melakukan penertiban pasar tumpah

DPRD Surabaya Minta Penataan Pasar Tumpah Harus Terencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gas-LPG-2-Kg-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Pekerja menata tabung gas 3 Kg subsidi di salah satu agen toko sembako, Manggarai, Jakarta, Senin (11/7/2022). PT Pertamina Patra Niaga kembali menaikkan harga LPG non subsidi mulai 10 Juli 2022. Harga LPG yang naik adalah ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Adapun" width="100%">
<figcaption>Pekerja menata tabung gas 3 Kg subsidi di salah satu agen toko sembako, Manggarai, Jakarta, Senin (11/7/2022). PT Pertamina Patra Niaga kembali menaikkan harga LPG non subsidi mulai 10 Juli 2022. Harga LPG yang naik adalah ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Adapun</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kabar adanya kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 Kilogram di Jawa Timur, dari Rp 16 Ribu menjadi Rp 18 Ribu per tabung, menuai pro dan kontra dari berbagai pihak di masyarakat.

Kabar adanya kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 Kilogram di Jawa Timur, dari Rp 16 Ribu menjadi Rp 18 Ribu per tabung

Bebani Masyarakat Kecil, Anggota DPRD Surabaya Baktiono Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan LPG 3 Kg di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/1001164468-3667945270.jpg" alt="Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono. (Indra Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono. (Indra Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono meminta ada pembagian sub wilayah Surabaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya 2024-2044 untuk memeratakan seluruh kegiatan masyarakat agar tidak menumpuk di satu wilayah. &rdquo;Jadi kalau kita menuju compact city atau complete city yaitu komplet fasilitas, komplet pelayanan, rumah sakit, sekolah, fasilitas umum, dan lain-lain, itu kita rancang semua,&rdquo; kata Baktiono seperti dilansir dari Antara. Terkait penentuan sub wilayah, Baktiono mengatakan, jika sistem yang digunakan bisa menggunakan sistem seperti yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam memetakan wilayah penduduk. &rdquo;KPU kan menentukan sesuai dengan pengelompokan jumlah penduduk. Kalau Dinkes untuk pelayanan dasar kesehatan kan puskesmas itu memakai jumlah penduduk supaya tidak menumpuk mereka di puskesmas itu saja. Jadi tersebar,&rdquo; tutur Baktiono. Untuk itu, dia meminta adanya kajian dari pakar agar sub wilayah Surabaya barat, timur, utara, dan selatan, bisa segera diterapkan. &rdquo;Kita minta kajian agar wilayah di sub Surabaya timur barat, utara, selatan harus dipasang. Tapi kecamatan nanti bisa dikaji lagi, jangan sampai per radius. Sehingga semua aktivitas masyarakat bisa tersebar,&rdquo; tutur Baktiono. Dia menambahkan, dengan adanya pembagian wilayah yang jelas tersebut, akan memudahkan dalam melakukan pemetaan. Baik itu dari segi pembangunan atau yang lainnya. &rdquo;Pembagian wilayah itu penting dilakukan karena sebagai landasan dalam penentuan kebijakan yang akan dilakukan supaya bisa merata di masyarakat,&rdquo; terang Baktiono.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono minta ada pembagian sub wilayah Surabaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024-2044

DPRD Surabaya Minta Pembagian Sub Wilayah RTRW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/WhatsApp-Image-2023-06-08-at-081217-2672005069.jpg" alt="Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono." width="100%">
<figcaption>Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya masih punya PR untuk menertibkan bangunan-bangunan yang tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono meminta agar Pemkot Surabaya lebih masif dengan mendatangi para pemilik bangunan tersebut. Baktiono menyebutkan, IMB atau yang saat ini disebut sebagai Izin Pembangunan Gedung (PBG) wajib dikantongi saat mendirikan bangunan. Politikus PDIP Surabaya mengungkapkan, lebih kurang ada 600 ribu bangunan di Surabaya dan baru 400 ribu sudah ber-PBG. &rdquo;Sisanya 200 ribu bangunan di Surabaya tak mengantongi PBG,&rdquo; terang Baktiono. Sekretaris DPC PDIP Surabaya menegaskan, jika bangunan- bangunan tak ber-PBG itu dibiarkan akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima DPRKPP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan). Dia meminta kepada DPRKPP Surabaya agar mencari solusi terbaik. &rdquo;Target pendapatan Rp 140 miliar untuk tahun anggaran 2024. Dan, saat ini baru 9,7 persen yang tercapai dalam empat bulan pertama di Surabaya,&rdquo; ucap Baktiono. Baktiono berharap agar Pemkot Surabaya memperhatikan arus anggaran pendapatan. Sebab, lanjut dia, pendapatan yang tercatat untuk pembangunan Kota Surabaya juga.

Pemkot Surabaya masih punya PR untuk menertibkan bangunan-bangunan yang tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Banyak Bangunan Tak Punya IMB, Ketua Komisi C DPRD Baktiono Minta Pemkot Surabaya Jemput Bola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-23-at-13.40.43.jpg" alt="Anggota DPRD Surabaya Baktiono." width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Surabaya Baktiono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rencana pembangunan underpass yang dilakukan Pemkot Surabaya pada tahun depan menuai respons positif dari legislatif. Salah satunya dari Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono. Politikus PDIP Surabaya itu optimistis underpass Ahmad Yani bakal mengurangi atau mengurai kemacetan hingga 75 persen lebih. &rdquo;Underpass Ahmad Yani itu bisa sekali untuk mengurangi kemacetan hingga 75 persen lebih. Jadi, harusnya memang ada underpass di Ahmad Yani Surabaya,&rdquo; kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono kepada JawaPos.com. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya itu menyatakan, underpass menjadi pilihan yang tepat untuk dibangun di Ahmad Yani. Sebab, dengan underpass tidak akan mengurangi estetika di kawasan Ahmad Yani. &rdquo;Untuk anggaran, nanti skemanya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ikut membiayai. Pemkot Surabaya hanya biaya perawatan,&rdquo; imbuh Baktiono yang juga Sekretaris DPC PDIP Surabaya itu. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap pembangunan jalan penghubung di kawasan Bundaran Taman Pelangi tersebut, rencananya dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PPUR). Sedangkan biaya untuk pembangunan akan dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). &rdquo;(Yang mengerjakan) dari Kementerian PUPR,&rdquo; ujar Eri. Wali kota memaparkan, apabila jalan penghubung itu nanti dibangun underpass, otomatis Pemkot Surabaya harus terlebih dahulu mengubah aliran sungai. Sebab, di bawah bundaran Taman Pelangi terdapat sungai yang mengalir dari Jalan Injoko menuju ke Jalan Jemursari Surabaya. &rdquo;Jadi kalau kita itu underpass, kita mengubah aliran sungai. Jadi kalau (underpass) di bawahnya sungai kan tidak mungkin, ya bisa tapi harganya pasti akan mahal. Sehingga sungainya kita putus, kita ubah alirannya,&rdquo; papar Eri. Menurut dia, skema mengubah aliran sungai itu merupakan hal yang memungkinkan untuk dikerjakan. Sebab, beban aliran sungai dari Injoko ke arah Jalan Jemursari, sebelumnya sudah dipotong berbelok menuju CITO dengan pembangunan saluran baru. &rdquo;Kita buat saluran baru kan, ke CITO langsung dia nyebrang ke Korem (Jalan Siwalankerto). Jadi insya Allah beban yang ke Jalan Jemursari tidak lagi berat,&rdquo; terang Eri. Meski demikian, Wali Kota Eri menyebut, baik underpass maupun flyover (overpass) memungkinkan untuk dibangun di Bundaran Taman Pelangi Surabaya. Akan tetapi, dia berharap jalan penghubung itu nanti bisa dibangun underpass. &rdquo;Kedua-duanya memungkinkan, tapi saya berharap adalah underpass. Sehingga wajah kota tidak tertutup, karena di sana ada taman, pandangannya terbuka. Kalau overpass (flyover) kan jadi tertutup,&rdquo; ucap Eri.

Komisi C DPRD Surabaya optimistis underpass Ahmad Yani bakal mengurangi atau mengurai kemacetan lalu lintas hingga 75 persen

Pemkot Surabaya Bakal Bangun Underpass di Ahmad Yani, Ketua Komisi C DPRD Optimistis Mampu Atasi Kemacetan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-20-at-22.13.021.jpg" alt="Ketua Komisi C Baktiono (kanan) dan Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati saat rapat di DPRD Surabaya. Allex Qomarullah/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi C Baktiono (kanan) dan Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati saat rapat di DPRD Surabaya. Allex Qomarullah/JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rencana pembangunan underpass (terowongan) penghubung Kebun Binatang Surabaya dengan Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) Surabaya dikritisi Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono. Politikus PDIP Surabaya itu mengatakan, Pemkot Surabaya melalui dinas terkait jangan sekadar membangun underpass tanpa memperhatikan estetika dan fungsinya. Dia juga menyatakan, estimasi pembangunan underpass yang menghubungkan TIJ dan KBS itu tak mungkin bisa selesai lima bulan. &rdquo;Kalau sekadar membangun underpass mungkin bisa, tapi tolong ini jangan berpikir sekadar underpass. Saya minta underpass yang menghubungkan TIJ dengan KBS itu tak seperti box culvert yang ditumpuk saja,&rdquo; terang Baktiono kepada JawaPos.com. Dia meminta agar underpass memiliki ukuran lebar lebih kurang 10 meter. Kemudian, diberi space khusus bagi para pelaku UMKM di Surabaya. &rdquo;Pelaku UMKM Surabaya bisa berjualan di situ, jadi ada fungsi penggerak ekonomi kota Surabaya,&rdquo; imbuh Baktiono. Dia meminta agar pada masa kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji, Surabaya bisa punya legacy yang hebat. Ketika Bambang DH dan Tri Rismaharini meninggalkan warisan legacy bangunan, Eri Armuji harus bisa juga. &rdquo;Bambang DH meninggalkan Rumah Sakit Bhakti Darma Husada, Risma banyak membangun taman lalu jembatan,&rdquo; papar Baktiono. Tahun ini, Pemkot Surabaya di bawah kendali Eri Cahyadi sebagai wali kota terus menggencarkan pembangunan di beberapa sektor. Tak hanya drainase, Wali Kota Surabaya itu juga bakal membangun terowongan bawah tanah. Lokasi terowongan bawah tanah itu bakal dibangun untuk menghubungkan Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) ke Kebun Binatang Surabaya (KBS). Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tundjung Iswandaru memastikan, proyek terowongan bawah tanah TIJ dengan KBS bakal berjalan tahun ini. &rdquo;Harapannya, sebelum akhir tahun selesai. Lebih kurang lima bulan untuk pengerjaannya,&rdquo; kata Kepala Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru. Ditargetkan, lanjut dia, proses lelang proyek terowongan TIJ-KBS dimulai pada Agustus. Panjangnya sekitar 150 meter. Rencana pembangunan terowongan tersebut bertujuan mencegah kemacetan karena adanya penyeberangan para pengunjung dari parkiran TIJ ke KBS. Ke depan, TIJ bakal menjadi alternatif lain parkir wisatawan. Sebetulnya, rencana pembangunan terowongan tersebut sudah digaungkan sejak 2020. Proyek itu digadang-gadang menjadi salah satu pusat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menggerakkan ekonomi. Anggaran untuk terowongan mencapai Rp 25 miliar.

Komisi C DPRD Surabaya mengkritisi rencana pembangunan underpass penghubung Kebun Binatang Surabaya dengan Terminal Intermoda Joyoboyo

DPRD Surabaya Pesimistis Underpass TIJ – KBS Tuntas 5 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/WhatsApp-Image-2023-06-08-at-081217-2672005069.jpg" alt="Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono." width="100%">
<figcaption>Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Karir politik Riswanto di rumah banteng Surabaya berhenti di pertengahan 2023. Pria yang sebelumnya duduk di kursi Komisi B DPRD Surabaya itu dicopot dan digantikan Tri Indah Ratna Sari. Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono mengatakan, majunya Tri Indah Ratna Sari menunjukkan bahwa PDIP Surabaya tidak memandang isi dompet dari para kader. Dia memastikan, Tri Indah Ratna Sari adalah sosok kader yang bisa membawa amanah masyarakat. &rdquo;PDIP itu partainya wong cilik dan mendengarkan suara hati wong cilik. Itu kader sejati bisa menjaga marwah dari partai, pesan dan amanah dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri apa itu ya harus dijaga serta dilaksanakan dan tunduk perintah partai,&rdquo; terang Baktiono. &rdquo;Indah ini penjual ikan hias di Pasar Ikan Gunung Sari. Maaf, seorang penjual ikan bisa duduk di parlemen, ini bukti kalau PDIP tidak pernah meminta mahar. Serius ini,&rdquo; tambah Baktiono, yang sudah menjadi anggota DPRD Surabaya selama 5 periode itu. Pria yang juga menjadi Ketua Komisi C DPRD Surabaya itu mengungkapkan, dirinya berjuang bersama PDIP sejak tahun 90-an. Dia menitipkan pesan kepada para kader PDIP yang terutama masih fresh from the oven. &rdquo;Jangan pernah mengkhianati hati rakyat. Berjuang untuk rakyat adalah tugas utama seorang politikus. Saya ini 24 jam handphone whatsapp dulu SMS ya, stand by. Saya punya format WhatsApp khusus bagi warga yang wadul. Ada wadul dari warga dengarkan dan bantu,&rdquo; ungkap Baktiono. Dia berharap, Tri Indah Ratna segera injak gas karirnya sebagai anggota DPRD Surabaya menggantikan Riswanto. Sebelumnya, surat jawaban dari DPP PDI Perjuangan terkait pergantian akhir waktu (PAW) Riswanto, anggota DPRD Surabaya sudah terbit. Di dalam surat itu, Riswanto resmi dipecat dari rumah banteng dan otomatis namanya dicopot dari jabatannya sebagai anggota Komisi B DPRD Surabaya. Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, surat jawaban dari DPP PDIP sudah diterima. Setelah ini, politikus yang akrab disapa Awi itu menyatakan, akan berkirim surat ke DPRD Surabaya. &rdquo;Sudah ada, rekomendasi untuk Tri Indah Ratna Sari sebagai pengganti,&rdquo; tuturnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (7/6). Awi mengungkapkan, Kamis (8/6), terkait PAW itu akan dibawa ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya. Lantas, saat ditanya, kapan Tri Indah Ratna Sari mulai berkantor di DPRD Surabaya sebagai pengganti Riswanto? &rdquo;Mudah-mudahan, bulan ini tuntas,&rdquo; imbuh Awi yang juga Ketua DPRD Surabaya tersebut. Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait surat persetujuan PAW, Tri Indah Ratna Sari mengaku belum mengetahui hal itu. Dia menuturkan, ketika sudah mendapatkan lampu hijau dari DPP PDIP, DPD Jawa Timur, hingga DPC Surabaya, baru bisa berkomentar lebih banyak. Dalam kontestasi Pileg 2019, Tri Indah Ratna Sari mendapatkan perolehan suara hingga lebih dari 6 ribu. Secara latar belakang sosial, Indah bukan dari keluarga bergelimpang finansial. Dia bersama keluarga kecilnya tinggal di tepi Sungai Gunung Sari. Selain itu, suami perempuan yang mulai bergabung dengan PDIP Surabaya pada 2010 itu bekerja sebagai tenaga kontrak di RSUD Soewandhie Surabaya. Indah mengungkapkan, akan berkomitmen bekerja untuk masyarakat. Isu ekonomi sosial dan pendidikan menjadi fokus dari Indah. &rdquo;Saya berasal dari anak pinggir kali. Saya besar di sana, saya akan memperjuangkan masyarakat kecil, karena partai ini partainya wong cilik,&rdquo; tegas Indah. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

DPC PDIP Surabaya menyatakan, PDI Perjuangan tidak memandang isi dompet dari para kader untuk bisa membawa amanah rakyat

Sekretaris DPC PDIP Surabaya Sebut Tri Indah Ratna Gantikan Riswanto, Bukti Partai Tak Memandang Isi Dompet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/07/surabaya-4157881483.jpg" alt="Baktiono reses di Ploso Timur Surabaya (7/5). Ada 12 titik yang wajib didatangi 50 anggota DPRD Surabaya setiap reses." width="100%">
<figcaption>Baktiono reses di Ploso Timur Surabaya (7/5). Ada 12 titik yang wajib didatangi 50 anggota DPRD Surabaya setiap reses.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sepekan ke depan, 50 anggota DPRD Surabaya turun ke masyarakat untuk menjaring aspirasi. Berbagai keluhan atau aspirasi didulang dan dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satunya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Ploso Timur Surabaya saat didatangi Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono. Masyarakat mengeluhkan perihal layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat 1 dan lanjutan di rumah sakit.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum sehat betul, saya pernah diminta untuk pulang. Saya khawatir kalau terjadi apa-apa di rumah," kata Doddy, salah satu peserta reses Baktiono.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01573111/bus-yang-terperosok-di-guci-posisi-parkir-sudah-direm-tangan-dan-diganjal">Bus yang Terperosok di Guci Posisi Parkir, Sudah Direm Tangan dan Diganjal</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baktiono menegaskan bahwa masyarakat Surabaya tidak perlu khawatir jika layanan di rumah sakit Surabaya tak optimal ketika pasien menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua dirawat sampai sembuh. Dengan catatan, pasien tidak pulang paksa atau keinginan sendiri," jelas Baktiono di hadapan 237 peserta reses.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris DPC PDIP Surabaya itu mengungkapkan, Pemkot Surabaya telah menganggarkan kesehatan untuk Universal Health Coverage (UHC) ratusan miliar. Sekitar Rp 400 hingga Rp 500 miliar per tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01573109/daftar-lengkap-bonus-yang-bisa-diraih-erling-haaland-bersama-manchester-city">Daftar Lengkap Bonus yang Bisa Diraih Erling Haaland Bersama Manchester City</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang punya BPJS Kesehatan mandiri, lalu tidak bisa membayae iuran per bulan karena di-PHK oleh perusahaan jangan khawatir. Masyarakat Surabaya tetap bisa di-cover oleh Pemkot Surabaya dengan BPJS Kesehatan PBI, daftar ke kelurahan sekarang juga," papar Baktiono.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain jaminan UHC, lanjut Baktiono, Pemkot Surabaya juga memberikan layanan kesehatan prima berupa cukup menunjukkan KTP ketika berobat di fasilitas kesehatan. Baik itu, di puskesmas atau rumah sakit di Surabaya.</div>

Masyarakat mengeluhkan perihal layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat 1 dan lanjutan di rumah sakit.

Saat Reses, DPRD Surabaya Imbau Masyarakat Manfaatkan BPJS Kesehatan PBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/WhatsApp-Image-2023-04-28-at-1749371-1398731462.jpeg" alt="Banjir di Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Banjir di Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Beberapa waktu lalu, Surabaya terutama sebagian area Surabaya Barat lumpuh total karena genangan saat hujan deras. Salah satunya di kawasan Mayjen Sungkono. Persimpangan Mayjen Sungkono Surabaya itu tergenang air hingga 10 cm. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, banjir Surabaya Barat bukan sepenuhnya salah Pemkot Surabaya. Sejak kepemimpinan Bambang DH lalu dilanjutkan Tri Rismaharini hingga Eri Cahyadi, seluruh drainase dijaga dengan baik. &rdquo;Misalnya, drainase dari Banyu Urip yang dibuat di era Pak Bambang DH hingga Bu Risma diteruskan sampai Teluk Lamong. Kemudian dilanjutkan era sekarang, Eri Cahyadi dan Armuji,&rdquo; tutur Baktiono saat dikonfirmasi. Politikus PDI Perjuangan itu menilai, Pemkot Surabaya perlu duduk bareng dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebab, banjir Surabaya merupakan banjir kiriman dari daerah lain. &rdquo;Saya lihat dari kawasan luar Surabaya itu wilayah atas-atas Surabaya misal Tretes atau Trawas itu pada beralih fungsi menjadi lahan hunian. Tolong itu dijaga saluran air dari atas, Surabaya jangan sampai dikirimi air,&rdquo; papar Baktiono, anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya itu. Pada 2023, lanjut dia, Pemkot Surabaya menganggarkan untuk penanggulangan banjir. Disiapkan anggaran sebesar Rp 704,7 miliar. Besaran anggaran tersebut meliputi empat sub kegiatan bidang drainase. Seperti pembangunan drainase perkotaan, salah satunya pengadaan pompa banjir. Kemudian pembangunan pompa banjir hingga pembangunan saluran-saluran drainase. Pada 2023, Pemkot Surabaya juga menyiapkan 6 proyek pembangunan rumah pompa baru. Untuk lokasinya tersebar di Undaan, Siola, Kebraon, Bozem Aquatic, Tambaksumur, dan Pagesangan.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, banjir Surabaya bukan sepenuhnya salah pemkot sebab merupakan kiriman dari daerah lain

Legislator PDIP Menilai Surabaya Kena Banjir Kiriman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/bus-listrik.png" alt="PENGISIAN DAYA BATERAI: Nanang, teknisi charging station bus listrik, saat mengisi daya baterai di sejumlah bus listrik sebelum bergegas menjemput penumpang di Terminal Purabaya. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENGISIAN DAYA BATERAI: Nanang, teknisi charging station bus listrik, saat mengisi daya baterai di sejumlah bus listrik sebelum bergegas menjemput penumpang di Terminal Purabaya. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 17 armada bus listrik belum beroperasi sampai sekarang. Pengoperasian kendaraan ramah lingkungan itu mandek sejak 1 Januari.  Artinya, kegiatan operasional sudah terhenti selama tiga bulan. Ironisnya, hingga kini kepastian terkait dengan lanjutan operasional belum bisa dipastikan.  General Manager (GM) DAMRI Cabang Surabaya Yulianto tidak tahu pasti kapan bus listrik itu bisa mengaspal kembali. Kendala utamanya adalah masih menunggu kontrak antara DAMRI dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). ”Sekarang ’bolanya’ di Kemenhub. Karena kami hanya sebagai operator,” kata Yulianto kepada Jawa Pos Rabu (29/3).  Yulianto juga tidak tahu penyebab sehingga belum ada pembaruan kontrak sampai sekarang. Namun, pihaknya berharap angkutan bus listrik bisa segera dioperasikan kembali. ”Apalagi, ini kan terkait dengan program pemerintah untuk mencapai zero emission,” ujarnya.  Di sisi lain, DAMRI sebagai operator merasa terbebani dengan kendaraan bus listrik. Meski bus listrik tidak beroperasi, jelas dia, pihaknya tetap tetap mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit. Misalnya, biaya perawatan dan maintenance.  Sambungan listrik harus tetap dilakukan sehingga membutuhkan beban biaya setiap bulan. Selain itu, gaji pegawai yang menangani seputar bus listrik harus dibayar.  DAMRI juga rutin melakukan uji coba. Prinsipnya, kendaraan siap dioperasikan. Pengisian daya untuk perawatan harian juga tetap dilakukan. ”Apalagi, ini jenisnya baterai. Baterai kalau dibiarkan kan rusak,” jelasnya.  Di antara total 17 unit, 14 armada masih disimpan di pul DAMRI di Jalan Jagir. Tiga unit lainnya berada di kampus ITS karena menjadi bagian dari produk ITS.  Wakil rakyat mendesak bus listrik kembali beroperasi. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono meminta ada kepastian terkait dengan lanjutan operasional. Jika tidak, dikhawatirkan kondisi itu bisa berdampak buruk pada transportasi publik. ”Kalau tidak ada kepastian, kan masyarakat yang rugi,” ungkap Baktiono.  Dia menyampaikan, kehadiran bus listrik sangat ditunggu publik karena akan melengkapi transportasi massal yang lain. Yakni, Suroboyo Bus, Trans Semanggi Suroboyo, dan angkutan feeder. Jika semua beroperasi, warga akan lebih dimudahkan berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. ”Apalagi, kehadiran mobil listrik di Surabaya suatu kebutuhan,” ujar Baktiono.  Baktiono mengkritisi sistem kontrak antara DAMRI dan Kemenhub yang belum tuntas. Seharusnya sistem kontrak tidak terlalu birokratis sehingga memperpanjang birokrasi. Akibatnya, yang dirugikan masyarakat. ”Harusnya hitungan jam sudah selesai,” tegas politikus PDIP tersebut.  SEPUTAR KEBERADAAN BUS LISTRIK  -Sebanyak 17 bus listrik merupakan kendaraan bekas KTT G20 di Bali.  -Kali pertama di-launching pada 22 Desember 2022.  -Berhenti beroperasi sejak 1 Januari karena kendala teknis.  -Sampai saat ini, belum ada kepastian operasional.  -Kendala utama adalah masih menunggu kontrak antara DAMRI dan Kemenhub.  Solusi Perbaikan Layanan  -Memperbanyak tempat pengisian daya atau charging station.  -Menambah CCTV untuk pengawasan.  -Menyiapkan alat pembayaran QRIS.  Sumber: Reportase Jawa Pos

17 Bus Listrik di Surabaya Berhenti Beroperasi Tiga Bulan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Baktiono

Berita Terkini