<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1782271264521342544" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/Satpol-PP-Bali-saat-menurunkan-atribut-partai-politik-PDI-Perjuangan-di-lokasi-kunjungan-kerja-Presiden-Jokowi-di-Pasar-Bulan-Gianyar-Bali-Selasa-31-Oktober-2023-4009671168-2164130444.jpg" alt="Satpol PP Bali saat menurunkan baliho Ganjar Pranowo di lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Bulan, Gianyar, Bali, Selasa 31 Oktober 2023. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Bali saat menurunkan baliho Ganjar Pranowo di lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Bulan, Gianyar, Bali, Selasa 31 Oktober 2023. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>-Peristiwa pencopotan baliho Bacapres Ganjar Pranowo kembali terjadi, kali ini di wilayah Sumatera Utara. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta semua elemen bangsa untuk berjuang menjaga integritas pemilu dan pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013272227/skill-matang-kerja-sama-solid-smp-nation-star-academy-melesat-ke-babak-playoff">Skill Matang, Kerja Sama Solid, SMP Nation Star Academy Melesat ke Babak Playoff</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri," kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Todung mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak melapor ke call center netralitas aparat negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, kalau laporan tidak ditanggapi maka itu patut diduga ada ketidaknetralan aparat. Hal ini tentu akan memancing amarah masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu. Sebab, mereka memiliki tanggung jawab menghadirkan pemilu yang tidak cacat hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan anggap penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang. Karena rakyat punya memori," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Todung mengingatkan, ujung tindakan ketidaknetralan aparat akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak ingin masyarakat menjadi divided society atau masyarakat terpecah karena ini tidak baik bagi bangsa yang sedang menyambut Indonesia emas," ucap Todung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Todung menyampaikan, kalau masyarakat terpecah maka Indonesia akan mundur sangat jauh. "Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Todung, hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024 adalah prosesnya. Harga mati bahwa proses pemilu tidak boleh dicampuri pihak penguasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013272185/aurel-hermansyah-melahirkan-anak-kedua-di-tanggal-cantik-begini-kata-krisdayanti">Aurel Hermansyah Melahirkan Anak Kedua di Tanggal Cantik, Begini Kata Krisdayanti</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sangat kesal dan marah, begitu banyak kejadian yang menciderai proses demokrasi," papar Todung. <strong>(*)</strong></div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta semua elemen bangsa untuk berjuang menjaga integritas p

Todung Mulya Lubis Sebut Pihaknya Kesal dan Marah usai Baliho Ganjar kembali Diturunkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/29/ganjar-567-2732362327.jpeg" alt="Momentum keseruan Calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri acara inovasi anak muda bertajuk Generasi Penggerak Meraih Masa Depan (GPMMD)." width="100%">
<figcaption>Momentum keseruan Calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri acara inovasi anak muda bertajuk Generasi Penggerak Meraih Masa Depan (GPMMD).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pencopotan baliho bergambar calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali. Pencopotan baliho bergambar Ganjar-Mahfud dan bendera PDI Perjuangan itu dilakukan menjelang kedatangan Presiden Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baliho bergambar Ganjar-Mahfud itu dicopot sekitar pukul 10.30 WITA, pada Selasa (31/10). Baliho itu dicopot oleh Satpol PP, menjelang kedatangan Presiden Jokowi untuk menyerahkan langsung bantuan pangan cadangan beras pemerintah bagi keluarga penerima manfaat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013207026/serahkan-bantuan-pangan-ke-masyarakat-jokowi-november-dan-desember-akan-ada-transfer-rp-200-ribu">Serahkan Bantuan Pangan ke Masyarakat, Jokowi: November dan Desember akan Ada Transfer Rp 200 Ribu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut poin pernyataan Presiden Jokowi soal pencopotan baliho Ganjar-Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Sudah dapat informasi dari Pj Gubernur Bali</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi mengaku dirinya mendapat informasi dari penjabat (Pj) Gubernur Bali perihal sterilisasi lokasi yang akan dikunjungi atau dilewati rombongan Presiden dari atribut partai. "Saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang," kata Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Jokowi ingatkan ASN harus netral</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi mengingatkan, seluruh jajaran pemerintah daerah harus bersikap netral pada pemilu 2024. Termasuk aparat penegak hukum, harus netral menyikapi pesta demokrasi 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," ucap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Pencopotan baliho harus seizin perwakilan partai di daerah</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Presiden Jokowi, pencopotan baliho seharusnya dilakukan setelah mendapat izin dari perwakilan partai yang ada di daerah. Baliho itu sebelumnya terpasang di jalan lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Gianyar, Bali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya, pemerintah Kabupaten/Kota serta Provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," pungkas Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya, Pemkab/Kota serta Provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah," katanya.

3 Poin Pernyataan Presiden Jokowi soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/Baliho-ganjar-dicopot-357504764.jpg" alt="Satpol-PP Sampang menurunkan baliho tidak berizin dalam operasi penertiban di beberapa titik di Kota Sampang, Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Satpol-PP Sampang menurunkan baliho tidak berizin dalam operasi penertiban di beberapa titik di Kota Sampang, Jawa Timur.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Sampang, Jawa Timur menurunkan sejumlah baliho dan spanduk bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo. Selain itu, baliho dan spanduk tokoh politik lain yang terpajang di sejumlah titik, di tepi jalan umum di kota itu juga turut diturunkan karena tak mengantongi izin.&nbsp;</p> <p>"Baliho bakal calon presiden yang kami turunkan dalam operasi penertiban yang kami lakukan mulai Senin (12/6) hingga hari ini adalah baliho bacapres Ganjar Pranowo," kata Kepala Satpol-PP Sampang Suryanto di Sampang, Jawa Timur, dikutip dari Antara Selasa (13/6) malam.<br /><br />Baliho bertuliskan 'Ganjar Pranowo Calon Presiden RI 2024 Penerus Pak Jokowi' yang terletak di Jalan Pahlawan itu, diturunkan paksa petugas bersama puluhan baliho dan spanduk tokoh politik lainnya. Salah satunya spanduk dan baliho Bupati Sumenep Achmad Fauzi.<br /><br />Suryanto menuturkan, penertiban baliho yang terpajang di beberapa titik di pinggir jalan umum tersebut berdasarkan surat yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sampang.<br /><br />Dalam surat itu disebutkan, bahwa pemasangan baliho bacapres Ganjar Pranowo tidak berizin, termasuk baliho dan spanduk Bupati Sumenep Achmad Fauzi yang juga banyak terpajang di beberapa titik di Kota Sampang.<br /><br />"Atas dasar surat dari DPMPTSP dan BPKAD itu, maka kami bertindak dan menurunkan paksa," katanya.<br /><br />Secara terpisah, Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja Pemkab Sampang Majid Syamroni membenarkan institusinya telah mengirim surat kepada Satpol-PP Pemkab Sampang dan meminta aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) tersebut menurunkan spanduk dan baliho tidak berizin dan banyak terpajang di tepi jalan umum di kota itu.<br /><br />"Memang benar, kami yang meminta agar Satpol-PP melakukan penertiban baliho dan spanduk yang terpasang di tepi jalan umum yang tidak berizin. Jika nanti ada yang komplain silahkan datang ke kami, supaya nanti kami bisa menjelaskan, terkait perizinan soal pemasangan baliho dan spanduk di tepi jalan umum tersebut," katanya.<br /><br />Majid menjelaskan, sesuai ketentuan, izin pemasangan reklame, baliho dan spanduk di luar jadwal kampanye oleh pemkab, sedangkan saat masa kampanye oleh institusi penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).<br /><br />"Saat ini belum masuk jadwal kampanye, sehingga semua jenis perizinan melalui pemkab, dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu," katanya, menjelaskan.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01941965/kejagung-persilakan-johnny-g-plate-ajukan-diri-jadi-justice-collaborator">Kejagung Persilakan Johnny G Plate Ajukan diri jadi Justice Collaborator</a></strong><br /><br />Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja Pemkab Sampang Majid Syamroni selanjutnya meminta, agar semua pihak memperhatikan ketentuan tersebut, sehingga ke depan tidak terjadi lagi penurunan spanduk, baliho ataupun reklame secara paksa oleh petugas.</p>

penertiban baliho yang terpajang di beberapa titik di pinggir jalan umum tersebut berdasarkan surat yang disampaikan oleh DPMPTSP

Baliho Bergambar Ganjar Pranowo Diturunkan Paksa Satpol PP Sampang 