<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/IMG-20230712-WA0169-1412678753.jpg" alt="Ilustrasi penembakan. (doc.Pixabay/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan. (doc.Pixabay/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerhati isu-isu kepolisian Bambang Rukminto menilai ada problem sistemis di tubuh Polri. Masalah itu memicu terjadinya berbagai peristiwa mematikan belakangan ini. Diantaranya polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) dan penembakan pelajar SMK di Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Menurut Bambang perlu ada evaluasi total agar peristiwa serupa tidak terulang dan kembali memakan korban jiwa.&nbsp; Bambang menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh JawaPos.com pada Selasa (3/12). Dia menyatakan bahwa kasus-kasus berdarah yang melibatkan personel Polri belakangan ini sangat menyedihkan. &rdquo;Dan ini memang harus jadi bahan evaluasi bagi kepolisian terkait perilaku personelnya di internal. Saya melihat ini adalah problem sistemis karena ini bukan kasus yang pertama dan bisa dikatakan berulang,&rdquo; terang dia.&nbsp; Rentetan peristiwa di Solok Selatan dan Semarang, lanjut Bambang, harus menjadi bahan evaluasi. Polri tidak boleh lagi permisif terhadap pelanggaran aturan yang dilakukan oleh jajarannya. &rdquo;Selama ini tidak ada semacam kontrol pengawasan yang kuat, Bahkan cenderung institusi permisif terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Makanya muncul problem seperti itu. Problem yang saya sampaikan tadi sistemis,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Menurut Bambang, tidak ada persoalan dalam pola rekrutmen dan pendidikan awal yang dilakukan oleh Polri. Dia percaya anak-anak bangsa yang memilih masuk Polri punya cita-cita dan niat baik. Masalah muncul setelah mereka berada di dalam dan menjadi bagian dari organisasi. Padahal Polri sudah punya banyak organ dan aturan yang&nbsp; mestinya bisa dioptimalkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti di Solok Selatan dan Semarang. &rdquo;Pelaksanaan peraturan-peraturan harus dilaksanakan dengan tegas dan benar, kalau membuat peraturan tapi tidak dilaksanakan dengan konsisten ya sama saja,&rdquo; kata dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015380505/masih-terjadi-penembakan-oleh-anggota-polisi-mabes-polri-evaluasi-aturan-penggunaan-senjata-api">Masih Terjadi Penembakan oleh Anggota Polisi, Mabes Polri Evaluasi Aturan Penggunaan Senjata Api</a> Khusus di kasus Semarang, Bambang menyayangkan munculnya kronologi dan informasi yang dia nilai justru memojokkan korban. Meski tidak sama persis, namun hal itu dinilai mirip dengan peristiwa Duren Tiga yang melibatkan mantan perwira tinggi Polri Ferdy Sambo. "Makanya harus ada evaluasi menyeluruh, dan buat mereka yang terlibat harus juga dilakukan evaluasi, tidak permisif seperti sekarang,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Bambang pun menekankan perlunya sanksi tegas terhadap setiap pelaku pelanggaran. Polri tidak boleh pandang bulu. Setiap pelanggaran harus ditindak sesuai dengan aturan. &rdquo;Peraturan kapolri terkait pengawasan melekat misalnya itu tidak dijalankan dengan benar. Seharusnya kan atasan pelaku pelanggaran itu kan dua tingkat ke atasnya juga kan harus diberikan sanksi. Tapi, faktanya tidak demikian,&rdquo; tambah dia.&nbsp; </div> <div>&nbsp;</div>

Bambang Rukminto menilai ada problem sistemis di tubuh Polri. Masalah itu memicu terjadinya berbagai peristiwa mematikan belakangan ini

Polisi Tembak Polisi di Sumbar dan Kasus Penembakan di Semarang Perlu Evaluasi Total, Pengamat Nilai Ada Problem Sistemis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/RILIS-KASUS-7-MAYAT-BEKASI_IMAM-HUSEIN-2-1060243536.jpg" alt="Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Audy Joize Oroh (kanan kedua) bersama Wakil Ketua KPAD Bekasi, Novrian (kiri kedua), Kasi Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Bekasi Mini Aminah (kiri) dan Kasi Humas Polres Bekasi Kota AKP Suparyono (kanan) sa" width="100%">
<figcaption>Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Audy Joize Oroh (kanan kedua) bersama Wakil Ketua KPAD Bekasi, Novrian (kiri kedua), Kasi Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Bekasi Mini Aminah (kiri) dan Kasi Humas Polres Bekasi Kota AKP Suparyono (kanan) sa</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polres Kota Bekasi menyebut tujuh jenazah yang tewas di Kali Bekasi diduga adalah pelaku tawuran. Mereka ditengarai kabur saat aparat bertindak melakukan pengamanan. Di sisi lain, standard operating procedure (SOP) pengamanan dalam tawuran ikut disorot. Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kompol Audy Joize Oroh menuturkan, dari olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi, diketahui ada pelaku tawuran yang meloncat ke Kali Bekasi. "Ada saksi yang melihat orang yang meloncat ke Kali Bekasi saat petugas mengamankan tawuran," ujarnya di Polres Kota Bekasi kemarin (23/9). Menurut saksi, ada pelaku yang batal meloncat ke sungai. Kemungkinan takut karena kondisi gelap dan merasa tidak memungkinkan kabur lewat sungai. Mereka panik saat Tim Patroli Presisi datang ke lokasi yang berada di Jalan Cipendawa, tepatnya di depan PT Semen Merah Putih. "Saat itu terdapat 30 motor. Diprediksi 60 orang berkumpul. Mereka minum alkohol dan beberapa membawa senjata tajam," urainya. Petugas juga berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk melakukan penyisiran hingga ke hulu Kali Bekasi. Yakni, memastikan tidak ada jenazah lainnya. Dalam pengamanan tawuran tersebut, 22 pelaku diamankan. Untuk barang bukti, terdapat 21 sajam, 30 sepeda motor, dan 8 handphone. Tujuh jenazah saat ini masih berada di RS Polri Kramat Jati. Sudah ada empat keluarga yang datang untuk proses identifikasi. "Kami buka pos antemortem. Keluarga yang merasa anggota keluarganya hilang bisa melapor," paparnya. Pakar kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, insiden seperti tewasnya tujuh orang tersebut tentu tidak diharapkan semua pihak. Respons paranoid itu juga terjadi dalam operasi-operasi penggerebekan seperti judi dadu dan sabung ayam. "Yang terpenting dilakukan oleh kepolisian adalah tindakan pengamanan dilakukan sesuai SOP atau tidak," paparnya. Menurut dia, upaya preventif untuk mencegah atau memitigasi potensi ketidaktertiban sosial harus terus ditingkatkan. Yang terpenting, sejak awal kepolisian sudah memberikan imbauan dan peringatan. (idr/mam/c19/bay)

Polres Kota Bekasi menyebut tujuh jenazah yang tewas di Kali Bekasi diduga adalah pelaku tawuran. SOP pengamanan dalam tawuran ikut disorot.

Pasca Penemuan Tujuh Mayat di Kali Bekasi Diduga Pelaku Tawuran, Pengamat Pertanyakan SOP Upaya Preventif

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/aplikasi-monitoring.jpg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meluncurkan aplikasi Monitoring Karantina Presisi. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meluncurkan aplikasi Monitoring Karantina Presisi. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pengamat Kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto mengatakan, mutasi di tubuh kepolisian harus sesuai dengan kebutuhan, bukan karena ada pesanan politik. Rotasi yang melibatkan ratusan perwira di korps bhayangkara ini diharapkan mampu memperkokoh netralitas&nbsp; &ldquo;Problemnya adalah, apakah rotasi dan promosi dalam Telegram Rahasia (TR) tersebut untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau karena kebutuhan untuk memenuhi kepentingan di luar organisasi misalnya pesanan politik ? Tentu perlu dibuktikan lebih dulu,&rdquo; tagas Bambang, Jumat (8/12). Bambang mengingatkan, penempatan personel di sebuah jabatan tertentu harusnya sesuai dengan kompetensi yang bisa dilihat dari rekam jejak karir, maupun prestasi yg bersangkutan, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.&nbsp; &ldquo;Karena yang pasti, dari TR tersebut tampak sekali gerbong siapa yang bergerak naik, misalnya faksi atau gerbong leting 91 dan gerbong Densus 88,&ldquo; ujarnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013442788/butet-kartaredjasa-dan-agus-noor-ngaku-diintimasi-saat-gelar-pertunjukkan-teater-mabes-polri-silakan-laporkan">Butet Kartaredjasa dan Agus Noor Ngaku Diintimasi Saat Gelar Pertunjukkan Teater, Mabes Polri: Silakan Laporkan!</a> Gerbong letting 91 adalah angkatan dari Kapolri, Listyo Sigit, sementara bekas kepala Densus 88 baru saja dilantik presiden menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.&nbsp; &ldquo;Padahal Densus 88/AT adalah satuan tindak, sementara BNN lebih pada lembaga konsep dan strategik. Jadi ke depan, bisa jadi strategi pemberantasan narkotika pun juga akan lebih pada penindakan, daripada pencegahan,&rdquo; kata Bambang.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013439934/kapolri-tekankan-sinergisitas-tni-polri-amankan-pemilu-hingga-bencana-alam">Kapolri Tekankan Sinergisitas TNI-Polri Amankan Pemilu Hingga Bencana Alam</a> Jadi, meski mutasi adalah hal yang wajar, masyarakat bisa mengkritisi apakah penempatannya sudah sesuai. Termasuk adakah kaitannya dengan kepentingan untuk mengamankan pemilu. Wajar saja, sesuai kebutuhan organisasi. Publik akan berasumsi dan&nbsp; pasti akan menghubungkan&nbsp; dengan persiapan pengamanan Pemilu. Asumsi Itu hal yang wajar,&ldquo; ungkapnya.&nbsp; Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap total 535 anggota Korps Bhayangkara dari tingkat Perwira Tinggi (Pati) hingga (Pamen). 67 di antaranya rotasi Kapolres di seluruh Indonesia. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo.&nbsp; Dari ratusan mutasi tersebut, ada dua nama yang menarik, imbuh Bambang. &ldquo;Promosi mantan ajudan presiden Jokowi, Irjen Jhonny Edison Isir, sebagai Kapolda Papua dan BrigJen Ade Vivid sebagai Wakapolda DIY,&rdquo; tandas Bambang. Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo membenarkan perihal mutasi dan rotasi ratusan personel tersebut. "Mutasi hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Pergantian dilakukan kepada personel memasuki masa purnabakti," jelas Dedi. Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso&nbsp;menilai, mutasi besar-besaran perwira tinggi (Pati) dan&nbsp; perwira menengah (Pamen) jelang Pemilu 2024 sebagai penerapan kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (sistem merit). "IPW melihat mutasi besar-besaran menjelang pemilu ini adalah penerapan merit sistem dan juga penempatan oleh Polri untuk kelancaran Pemilu 2024," katanya. IPW juga mengharapkan institusi Polri netral di dalam Pemilu 2024 ini sesuai dengan semangat dalam UU No.2 Tahun 2022 dan juga agar Polri bisa memberikan sumbangsih legitimasi bagi Pemilu 2024. Kendati demikian, Sugeng tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi Polri saat ini berkenaan dengan netralitas.&nbsp; "Memang berat untuk Polri saat ini tantangannya. Khususnya dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Polri adalah instrumen daripada lembaga kepresidenan di dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum," tambahnya. Kondisi itu akan membawa konsekuensi pada tataran praksis. Sebab putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka juga ikut kontestasi Pilpres 2024. "Tetapi dalam tataran praksis Pemilu 2024, ini adalah kondisi yang sangat baru, kondisi yang cukup pelik karena dalam posisi presiden yang dijabat oleh Jokowi terjadi cukup komplikasi politik, di mana anaknya menjadi salah satu calon," pungkasnya.

Meski mutasi adalah hal yang wajar, masyarakat bisa mengkritisi apakah penempatannya sudah sesuai. Termasuk adakah kaitannya dengan pemilu.

Rotasi Besar-Besaran Diharapkan Memperkokoh Netralitas Polri dalam Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-7JPG-744142146.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri memberikan keterangan pers kepada awak media usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (1/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri memberikan keterangan pers kepada awak media usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (1/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo (SYL). Firli Bahuri hingga kini belum ditahan aparat kepolisian. Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto menduga Firli Bahuri belum ditahan karena menunggu izin Presiden Joko Widodo (Jokow). Sebab, sebagai kepala lembaga, Firli membawa nama baik institusi KPK. "Nunggu izin presiden dulu. Ada beberapa aturan terkait penahanan pejabat negara, di mana pemeriksaan, penyelidikan, apalagi penahanan juga menunggu izin presiden. Hal ini untuk menjaga marwah dan kewibawaan lembaga negara dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik kepolisian," kata Bambang saa dihubungi, Senin (4/12). Firli, sebelum berstatus tersangka adalah ketua KPK. Oleh karena itu, proses penahanan terlebih dahulu dilaporkan ke Presiden. Kewenangan penahanan tersangka melekat pada kepolisian. "Tetapi kalau melihat dinamika yang terjadi beberapa hari terakhir, penahanan Firli Bahuri tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain ada upaya saling sandera dengan kasus yang korupsi DPKA yang melibatkan kawan Irjen Karyoto yakni M Suryo," jelas Bambang. Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikkan status Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian SYL. Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara. "Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11). Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan. Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023. Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama Firli pada Maret 2022. Barang bukti lainnya, satu eksternal harddisk dari penyerahan KPK. Harddisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022. Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya. Firli dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP.

Ketua nonaktif Firli Bahuri berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks menteri pertanian Syarul Yasin Limpo.

Penahanan Firli Bahuri Tunggu Izin Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/24/Kapolresta-Malang-2852859393.jpg" alt="Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto pada saat memberi keterangan kepada media." width="100%">
<figcaption>Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto pada saat memberi keterangan kepada media.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus penodongan terhadap pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)&nbsp;Bambang Rukminto, tengah diselidiki aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, Jawa Timur. Ihwal adana hal ini dikatakan Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto. "Iya, sudah dari kemarin setelah kejadian percobaan perampasan, kita selidiki," kata Budi, di Kota Malang, dikutip dari Antara Sabtu (24/6). Ia menjelaskan&nbsp;pada Sabtu (24/6) Bambang Rukminto membuat laporan polisi (LP) di Polresta Malang Kota terkait peristiwa yang dialaminya pada Jumat (23/6)&nbsp;pada pukul 14.48 WIB. Usai mendapatkan laporan tersebut, lanjutnya, Polresta Malang Kota terus melakukan pendalaman peristiwa yang terjadi di Jalan Danau Yanmur, kawasan Sawojajar, Kota Malang, tersebut. "Tadi pagi (yang bersangkutan) sudah membuat laporan polisi (LP), dan akan terus kita dalami," katanya. Peristiwa percobaan perampasan dengan penodongan senjata "airsoft gun" tersebut bermula saat Bambang Rukminto usai melakukan aktivitas di sebuah anjungan tunai mandiri (ATM). Kurang lebih 200 meter dari ATM tersebut, kendaraan roda dua yang dikendarai Bambang Rukminto tiba-tiba dipotong dua sepeda motor&nbsp;lain dengan jumlah pelaku empat orang. Pelaku meminta Bambang Rukminto menyerahkan telepon pintar miliknya. Saat melakukan upaya perampasan tersebut, pelaku menodongkan senjata. Namun, karena Bambang Rukminto mengetahui bahwa senjata tersebut merupakan jenis "airsoft gun", maka korban melakukan perlawanan hingga pelaku meninggalkannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011355599/bmkg-deteksi-kemunculan-bibit-siklon-93w-di-utara-papua-masyarakat-diminta-waspada-dampaknya">BMKG Deteksi Kemunculan Bibit Siklon 93W di Utara Papua, Masyarakat Diminta Waspada Dampaknya</a> Bambang Rukminto berharap kepolisian bisa segera menangkap pelaku percobaan perampasan disertai penodongan menggunakan senjata "airsoft gun" tersebut&nbsp;dan mengungkap motif di balik peristiwa itu.

"Iya, sudah dari kemarin setelah kejadian percobaan perampasan, kita selidiki," kata Budi, di Kota Malang, dikutip dari Antara Sabtu (24/6).

Polresta Malang Kota Selidiki Kasus Penodongan Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/pistol-pixabay.jpg" alt="Ilustrasi: pistol. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pistol. (pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto ditodong senjata api jenis air soft gun di Malang, Jumat (23/60) sepulang dari ATM. Berdasarkan indikasinya, pelaku hanya meminta ponselnya. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Bambang, ada apa dengan ponsel miliknya. Menurut Bambang, pelaku berasumsi di ponselnya terdapat banyak data.&nbsp;Namun, kalau sekedar pelaku kriminal biasa merampok ponselnya tentu hal itu sangat naif, dengan menggunakan senjata api, meskipun pada akhirnya ketahuan hanya replika. "Targetnya pun tidak harus saya. Para pelaku toh tidak tahu merek ponsel saya apa ? Sangat naif bila merampok hp murah dengan modal senjata api," kata Bambang, dikutip dari Antara, Sabtu (24/6). Bambang menambahkan, jika peristiwa yang dialaminya kalau memang sebuah tindak kriminalitas biasa, artinya peringatan bagi masyarakat Malang, bahwa ternyata kota Malang tidak bisa dikatakan aman-aman saja. "Terbukti di siang hari bolong, pukul 14.45, di jalan raya yang ramai lalu lalang, aksi kejahatan bisa sedemikian beraninya. Dimana aparat keamanan berada?" Kata Bambang. Bambang berencana melaporkan kejadian ke Polresta Malang, dan secara resmi memberikan pernyataan ke media pada Sabtu (24/6).

Targetnya pun tidak harus saya. Para pelaku toh tidak tahu merek ponsel saya apa? Sangat naif bila merampok hp murah dengan modal senjata

Ditodong Air Soft Gun, Bambang Rukminto: Sangat Naif Rampok HP Murah dengan Modal Senjata Api

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/24/Bambang-Rukminto-Antara-3523433622.jpg" alt="Bambang Rukminto" width="100%">
<figcaption>Bambang Rukminto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bambang Rukminto, tak ingin berspekulasi terkait kasus penodongan yang dialaminya, di Malang, pada Jumat (23/6), hanya kejahatan biasa atau by design, sebagai upaya intimidasi dari kritik-kritik yang kerap dia lakukan selama ini pada kepolisian sebagai penanggung jawab kamtibmas dan penegak hukum. Namun, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini mengemukan, berdasarkan indikasinya, pelaku hanya meminta ponselnya. Sehingga menimbulkan pertanyaan ada apa dengan ponsel miliknya. Menurut dia, pelaku berasumsi di ponselnya terdapat banyak data. Namun, kalau sekedar pelaku kriminal biasa merampok ponselnya tentu hal itu sangat naif, dengan menggunakan senjata api, meskipun pada akhirnya ketahuan hanya replika. "Targetnya pun tidak harus saya. Para pelaku toh tidak tahu merek ponsel saya apa ? Sangat naif bila merampok hp murah dengan modal senjata api," kata Bambang, dikutip dari Antara, Sabtu (24/6). Bambang menambahkan, jika peristiwa yang dialaminya kalau memang sebuah tindak kriminalitas biasa, artinya peringatan bagi masyarakat Malang, bahwa ternyata kota Malang tidak bisa dikatakan aman-aman saja. "Terbukti di siang hari bolong, pukul 14.45, di jalan raya yang ramai lalu lalang, aksi kejahatan bisa sedemikian beraninya. Dimana aparat keamanan berada?" Kata Bambang. Bambang berencana melaporkan kejadian ke Polresta Malang, dan secara resmi memberikan pernyataan ke media pada Sabtu (24/6). <div>Untuk diketahui, Bambang Rukminto ditodong menggunakan senjata apo air soft gun oleh sekelompok orang yang menggunakan senjata api di Malang, Jawa Timur, Jumat (23/6).</div> Bambang dikonfirmasi di Jakarta, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 14.48 WIB saat dirinya pulang dari ATM. Sekitar 200 meter dari ATM, sepeda motor yang dikendarai oleh Bambang tiba-tiba dipotong oleh dua sepeda motor dari belakang, dengan jumlah pelaku empat orang. Para pelaku, kata Bambang, meminta ia untuk menyerahkan ponsel miliknya sambil menodongkan senjata api. Saat mengetahui senjata api yang digunakan pelaku adalah jenis air soft gun, Bambang berani melalukan perlawanan, hingga kawanan penodong pergi. <div>&nbsp;</div>

berdasarkan indikasinya, pelaku hanya meminta ponselnya. Sehingga menimbulkan pertanyaan ada apa dengan ponsel miliknya.

Bambang Rukminto Tak Mau Berspekulasi Kasus Penodongannya Kejahatan Biasa Atau Intimidasi Atas Kritiknya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Senpi-Senjata-Pixabay.jpg" alt="Ilustrasi senpi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi senpi</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto ditodong menggunakan senjata api. Saat mengetahui senjata api yang digunakan jenis air soft gun, Bambang pun tak menyerahkan ponselnya yang diminta melaku, dan justru berani melakukan perlawanan, hingga kawanan penodong pergi. Namun, atas kejahatan yang dialaminya, Bambang berharap aparat kepolisian bisa mengusutnya dengan tuntas. Sehingga bisa diketahui apa motif kawanan pelaku kejahatan yang menodongkan senpi kepadanya. "Saya berharap pelaku-pelaku itu bisa segera ditangkap jadi bisa diketahui motifnya," ujar Bambang,"dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (24/6). Ia tidak ingin berspekulasi apakah penodongan hanya kejahatan biasa atau by design sebagai upaya intimidasi bagi kritik-kritik yang dia lakukan selama ini pada kepolisian sebagai penanggung jawab kamtibmas dan penegak hukum. <div>Berdasarkan indikasinya, pelaku hanya meminta ponselnya. Sehingga menimbulkan pertanyaan ada apa dengan ponsel miliknya.</div> Menurut dia, pelaku berasumsi di ponselnya terdapat banyak data.&nbsp;Namun, kalau sekedar pelaku kriminal biasa merampok ponselnya tentu hal itu sangat naif, dengan menggunakan senjata api, meskipun pada akhirnya ketahuan hanya replika. "Targetnya pun tidak harus saya. Para pelaku toh tidak tahu merek ponsel saya apa? Sangat naif bila merampok HP murah dengan modal senjata api," kata Bambang. Bambang menambahkan, jika peristiwa yang dialaminya kalau memang sebuah tindak kriminalitas biasa, artinya peringatan bagi masyarakat Malang, bahwa ternyata kota Malang tidak bisa dikatakan aman-aman saja. "Terbukti di siang hari bolong, pukul 14.45, di jalan raya yang ramai lalu lalang, aksi kejahatan bisa sedemikian beraninya. Dimana aparat keamanan berada?" Kata Bambang. Bambang berencana melaporkan kejadian ke Polresta Malang, dan secara resmi memberikan pernyataan ke media pada Sabtu (24/6). &nbsp;

"Saya berharap pelaku-pelaku itu bisa segera ditangkap jadi bisa diketahui motifnya," ujar Bambang,"dikonfirmasi di Jakarta

Ditodong Senpi Jeni Air Soft Gun, Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto Melawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/24/Bambang-Rukminto-Antara-2464203572.jpg" alt="Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto." width="100%">
<figcaption>Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto ditodong menggunakan senjata api air soft gun. Penodongan dilakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan senjata api di Malang, Jawa Timur, Jumat (23/6). Terkait kasus yang dialaminya, Bambang mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 14.48 WIB saat dirinya pulang dari ATM. Awalnya, sekitar 200 meter dari ATM, sepeda motor yang dikendarai oleh Bambang tiba-tiba dipotong oleh dua sepeda motor dari belakang, dengan jumlah pelaku empat orang. Para pelaku, kata Bambang, meminta ia untuk menyerahkan ponsel miliknya sambil menodongkan senjata api. Saat mengetahui senjata api yang digunakan pelaku adalah jenis air soft gun, Bambang berani melakukan perlawanan, hingga kawanan penodong pergi. "Saya berharap pelaku-pelaku itu bisa segera ditangkap jadi bisa diketahui motifnya," ujar Bambang,"dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (24/6). Ia tidak ingin berspekulasi apakah penodongan hanya kejahatan biasa atau by design sebagai upaya intimidasi bagi kritik-kritik yang dia lakukan selama ini pada kepolisian sebagai penanggung jawab kamtibmas dan penegak hukum. <div>Berdasarkan indikasinya, pelaku hanya meminta ponselnya. Sehingga menimbulkan pertanyaan ada apa dengan ponsel miliknya.</div> Menurut dia, pelaku berasumsi di ponselnya terdapat banyak data. Namun, kalau sekedar pelaku kriminal biasa merampok ponselnya tentu hal itu sangat naif, dengan menggunakan senjata api, meskipun pada akhirnya ketahuan hanya replika. "Targetnya pun tidak harus saya. Para pelaku toh tidak tahu merek ponsel saya apa? Sangat naif bila merampok HP murah dengan modal senjata api," kata Bambang. Bambang menambahkan, jika peristiwa yang dialaminya kalau memang sebuah tindak kriminalitas biasa, artinya peringatan bagi masyarakat Malang, bahwa ternyata kota Malang tidak bisa dikatakan aman-aman saja. "Terbukti di siang hari bolong, pukul 14.45, di jalan raya yang ramai lalu lalang, aksi kejahatan bisa sedemikian beraninya. Dimana aparat keamanan berada?" Kata Bambang. Bambang berencana melaporkan kejadian ke Polresta Malang, dan secara resmi memberikan pernyataan ke media pada Sabtu (24/6).

Para pelaku, kata Bambang, meminta ia untuk menyerahkan ponsel miliknya sambil menodongkan senjata api.

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto Ditodong Air Soft Gun di Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/27/akbp-achiruddin-1490006752.jpg" alt="TEGAS: Kombespol Armia Fahmi didampingi Kombespol Sumaryono (kanan) dan Kombespol Dudung (kiri) menjelaskan pencopotan AKBP Achiruddin di Polda Sumut, Selasa (25/4)." width="100%">
<figcaption>TEGAS: Kombespol Armia Fahmi didampingi Kombespol Sumaryono (kanan) dan Kombespol Dudung (kiri) menjelaskan pencopotan AKBP Achiruddin di Polda Sumut, Selasa (25/4).</figcaption>
</figure> Polisi Tahan Tersangka setelah Video Penganiayaan Viral JawaPos.com &ndash; Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat kembali terjadi. Kali ini pelakunya adalah Aditya Hasibuan, 19, anak Kabagbinops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) AKBP Achiruddin Hasibuan. Sedangkan korbannya bernama Ken Admiral, mahasiswa asal Medan yang kuliah di University of Manchester, Inggris. Ironisnya, aksi penganiayaan itu berlangsung di depan AKBP Achiruddin. Gara-gara membiarkan aksi penganiayaan tersebut, karier AKBP Achiruddin kini berakhir. Peristiwa itu sebenarnya telah terjadi pada 22 Desember 2022. Korban juga telah melapor ke Polrestabes Medan. Namun, baru dua hari ini kasus tersebut mendapat perhatian setelah video penganiayaan viral di media sosial. Dalam video itu, Aditya terlihat menghajar Ken yang telah terkapar. Dia meludahi, memukul, menendang, bahkan menginjak kepala Ken sambil memaki-maki. Achiruddin yang juga terekam dalam video itu terlihat hanya diam melihat aksi bengis anaknya. Setelah video keji tersebut viral, kasus itu lantas ditarik ke Polda Sumut. Kapolda Sumut Irjen Pol R.Z. Panca Putra Simanjuntak langsung turun tangan. Dia memerintahkan bidpropam memeriksa Achiruddin. Hasilnya, Achiruddin dicopot dari jabatannya. Bukan hanya itu, dia juga ditempatkan khusus (patsus) di dalam penjara sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Achiruddin dinilai bersalah karena membiarkan aksi kriminal berlangsung di hadapannya. Aditya sendiri kini telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. &rdquo;Saudara AH (Achiruddin Hasibuan, Red) dicopot sebagai Kabagbinops Direktorat Narkoba Polda Sumut dan nonjob. Selain itu, dia ditempatkan dalam tahanan,&rdquo; kata Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi Rabu (26/4) sebagaimana dilansir Sumut Pos. Hadi menjelaskan, AKBP Achiruddin terbukti melanggar kode etik Pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam aturan itu disebutkan, setiap pejabat Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan, berlaku kasar, dan tidak patut. Achiruddin, sebut Hadi, dinyatakan bersalah karena membiarkan anaknya melakukan tindak kriminal. &rdquo;Ini bentuk ketegasan Kapolda Sumut yang tidak menoleransi setiap perilaku dan tindakan oknum yang mencederai nama baik Polri,&rdquo; tegasnya. Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombespol Sumaryono menambahkan, ada dua laporan yang masuk ke polisi. Pertama, laporan yang diajukan Ken Admiral sebagai korban penganiayaan. Kedua, laporan susulan yang diajukan Aditya. Dua laporan itu telah ditindaklanjuti polisi dengan melakukan gelar perkara. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/27/akbp-achiruddin-1-4061289792.jpg" alt="TEMUKAN SOFT GUN: Tim dari Polda Sumut setelah menggeledah rumah AKBP Achiruddin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba, Medan, Rabu (26/4)." width="100%">
<figcaption>TEMUKAN SOFT GUN: Tim dari Polda Sumut setelah menggeledah rumah AKBP Achiruddin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba, Medan, Rabu (26/4).</figcaption>
</figure> Hasilnya, laporan yang diajukan Aditya tidak mengandung unsur pidana. Sedangkan laporan yang dibuat Ken Admiral mengandung unsur pidana. &rdquo;Karena itu, Saudara AH (Aditya Hasibuan, Red) akhirnya ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; katanya dalam temu pers di Mapolda Sumut Selasa (25/4) malam. Sumaryono didampingi Irwasda Polda Sumut Kombespol Armia Fahmi dan Kabidpropam Polda Sumut Kombespol Dudung. Sumaryono menjelaskan, penyidik telah melakukan penjemputan paksa dan resmi menahan Aditya. &rdquo;Kita akan lakukan penahanan terkait laporan penganiayaan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman lima tahun penjara,&rdquo; terangnya. Kasus itu, papar Sumaryono, berawal pada Rabu, 21 Desember 2022. Pelaku bertemu dengan korban di SPBU Jalan Karya, Helvetia, Medan. Saat itu terjadi pemukulan dan perusakan mobil korban. Kemudian, pada Kamis, 22 Desember 2022, korban mendatangi rumah pelaku di kompleks Tasbih untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, sesuai video viral yang beredar, pelaku justru menganiaya korban dengan disaksikan AKBP Achiruddin. &rdquo;Atas peristiwa itu, korban membuat laporan ke Mapolrestabes Medan. Namun, kasus penganiayaan tersebut ditarik ke Ditreskrimum Polda Sumut karena adanya saling lapor,&rdquo; terangnya. Kasus itu diduga dipicu masalah asmara. Benarkah demikian? Sumaryono tidak menjelaskan secara gamblang. Dia hanya menyatakan bahwa pelaku dan korban terlibat perseteruan karena chatting-an seorang perempuan. Namun, tidak dijelaskan chatting seperti apa yang sampai memicu aksi keji tersebut. Disinggung mengenai lambatnya penanganan kasus penganiayaan itu, Sumaryono menjawab, polisi sebenarnya telah memproses laporan korban. Namun terkendala karena korban berada di luar negeri untuk mengikuti perkuliahan. &rdquo;Beberapa hari ini korban baru kembali ke Medan. Sehingga setelah dilakukan gelar perkara, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan,&rdquo; sebutnya. Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto menilai arogansi Achiruddin Hasibuan yang merembet pada arogansi keluarga tentu tidak bisa dibiarkan. Polri harus melakukan reindoktrinasi nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, dan ideologi Pancasila hingga etika profesi Polri kepada semua jajaran. Bambang juga mendorong agar Polri tidak sekadar memberikan sanksi disiplin berupa penahanan di tempat khusus (patsus) kepada Achiruddin. Sebab, selama ini sanksi itu kurang memberikan efek jera. Dia mendorong Polri memberikan sanksi berlapis berupa demosi maupun mutasi antardaerah. &rdquo;Kalau terkait dengan pelanggaran pidana (yang dilakukan Achiruddin, Red), harus segera dilakukan proses lanjut bila memang ditemukan bukti-bukti,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. Bambang menambahkan, Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2/2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat) di Lingkungan Polri harus dijalankan secara konsisten. Dalam aturan itu, atasan langsung anggota yang melakukan pelanggaran harus diberi sanksi teguran. &rdquo;Apalagi jika mengingat perilaku anggota yang sudah sering kali melakukan pelanggaran,&rdquo; paparnya. (tyo/dwi/c9/oni) --- DARI SPBU LANJUT KE RUMAH 21 Desember 2022: Aditya Hasibuan menghentikan mobil Ken Admiral di SPBU Ring Road, Medan, pukul 22.00. Aditya lalu memukul pelipis kanan Ken tiga kali dan menendang spion mobil korban. Motif penyerangan itu masih didalami polisi, diduga karena persoalan asmara. 22 Desember 2022: - Ken bersama dua temannya, M. Rio Syahputra dan Fajar Mulia, mendatangi rumah Aditya sekitar pukul 02.30. Tujuannya, menyelesaikan insiden di SPBU. Yang pertama menemui kakak Aditya, lalu sang ayah, AKBP Achiruddin Hasibuan. - Setelah tahu tujuan kedatangan Ken, Achiruddin memerintahkan seseorang untuk mengambil barang serupa senjata laras panjang. - Aditya lalu keluar rumah dan kembali menganiaya korban secara brutal. Sang ayah membiarkan. - Ken mengalami luka di pelipis sebelah kanan dan kiri, leher, kepala bagian belakang, serta luka gigit pada jari telunjuk dan jari tengah kanan dan kiri. 26 Maret 2023 - Polda Sumut menerima dua laporan, yakni dari Ken dan Aditya. Laporan dari Aditya dihentikan penyelidikannya dan dia ditetapkan sebagai tersangka. - Polda Sumut menyebut sudah memeriksa Achiruddin Februari lalu. Dia dinyatakan melanggar kode etik dan dicopot dari jabatannya sebagai Kabagbinops Direktorat Narkoba Polda Sumut. Sambil menunggu sidang etik, dia ditahan. Dari berbagai sumber

Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat kembali terjadi. Kali ini pelakunya adalah Aditya Hasibuan, 19, anak AKBP Achiruddin Hasibuan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BAMBANG RUKMINTO

Berita Terkini