<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/Wamenkumham-Eddy-Hiariej-Penuhi-Panggilan-KPK-Dery-Ridwansah-4JPG-3598926984.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin (4/12/2203)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin (4/12/2203).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej membalas pernyataan tim hukum nasional pasangan calon 01 Bambang Widjojanto alias BW, yang mempertanyakan status hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, pernyataan BW itu dinilai menyudutkan dirinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assasination, karena begitu dikatakan saudara BW hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya," kata Eddy saat dihadirkan sebagai ahli dari kubu pasangan calon 02 Prabowo-Gibran di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyatakan, bahwa pernyataan BW tak disampaikan secara utuh. Mengutip ucapan kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri, kata Eddy, KPK baru akan menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik), tetapi melihat perkembangan kasus dugaan suap yang sebelumnya menjerat Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik, bahwa pemberitaan yang disampaikan BW itu tidak disampaikan secara utuh, pada saat itu Ali Fikri mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus," tegas Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy mengutarakan, status hukumnya sudah dibatalkan melalui putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kedua status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di PN Jaksel, dan putusan tanggal 30 (Januari 2024) membatalkan status saya sebagai tersangka," cetus Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi saya berbeda dengan saudara BW, ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak menchallange tapi mengharapkan belas kasihan Jaksa Agung," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014516091/ketua-bem-ui-diancam-dibunuh-usai-adanya-unggahan-konten-dugaan-pelanggaran-ham-di-papua">Ketua BEM UI Diancam Dibunuh Usai Adanya Unggahan Konten Dugaan Pelanggaran HAM di Papua</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana dketahui, Eddy Hiariej sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Eddy disebut menerima gratifikasi terkait pengurusan status hukum PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) senilai Rp 7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, PN Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan Eddy Hiariej. Serta menyatakan jeratan hukum KPK tak cukup bukti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Yang kedua status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di PN Jaksel, dan putusan tanggal 30 (Januari 2024) membatalkan status saya

Balas BW Soal Status Hukum di KPK, Eddy Hiariej: PN Jaksel Membatalkan Status Saya Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/JKT-1-PENILAIAN-PERFORMA-KPK-FED-5-1785529289.jpg" alt="Novel Baswedan mantan penyidik KPK menyampaikan pandangannya pada FGD Penelitian ACA Assessment 2023 di Jakarta, Senin (5/6/2023). Diskusi ini meninjau dampak perubahan dari kehadiran UU Nomor 19/2019, penilaian performa KPK juga bertepatan dengan momentu" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan mantan penyidik KPK menyampaikan pandangannya pada FGD Penelitian ACA Assessment 2023 di Jakarta, Senin (5/6/2023). Diskusi ini meninjau dampak perubahan dari kehadiran UU Nomor 19/2019, penilaian performa KPK juga bertepatan dengan momentu</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah diguncang isu rekening gendut yang melibatkan&nbsp;mantan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik KPK yakni Tri Suhartanto. Hal ini diutarakan oleh dua eks pegawai KPK, Novel Baswedan dan Bambang Widjojanto alias BW. KPK sendiri melalui juru bicara Ali Fikri sudah membantah hal tersebut.&nbsp;"Itu tidak benar bila ada kaitan selama bertugas di KPK," kata Ali, belum lama ini. Mengomentari hal tersebut, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menduga bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Tri Suhartanto oleh BW merupakan aksi cari panggung dalam membela terpidana Mardani H Maming yang tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan vonis dalam kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalsel. Eks Ketua DPD PDIP Kalsel ini sendiri diketahui telah divonis 10 tahun penjara pada Jumat 10 Februari 2023. &ldquo;Karena Bambang Widjojanto merupakan bagian dari Mardani H Maming yang merupakan koruptor, jangan coba memberikan informasi yang belum terbukti kebenarannya hanya untuk kepentingan proses hukum di Mahkamah Agung,&rdquo; tegas dia dalam keterangan tertulis yang diterima. Untuk diketahui, Tri Suhartanto saat menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Penyidik di KPK&nbsp;ikut menangani kasus korupsi Mardani H Maming yang merupakan Bupati Tanah Bumbu, Kalimatan Selatan periode 2010-2018. Tri Suhartanto sendiri bergabung dengan lembaga anti-rasuah yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan, pada akhir 2018 hingga Februari 2023. Fernando juga meminta agar BW dan mantan Penyidik Senior KPK yakni Novel Baswedan tidak memanfaatkan mengenai adanya temuan Dewan Pengawas atau Dewas KPK tentang adanya pungli yang mencapai Rp 4 miliar di lapas KPK untuk terus menyerang KPK. &ldquo;Jangan manfaatkan temuan Dewan Pengawas atau Dewas KPK tentang adanya pungli yang mencapai Rp 4 miliar di lapas KPK untuk terus menyerang KPK,&rdquo; pungkas dia. Senada, Ketua Umum Forum Generasi Milenial Indonesia (FGMI) Muhamad Suparjo membantah pernyataan Novel Baswedan dan BW terkait transaksi Rp 300 miliar di rekening Tri Suhartanto. &ldquo;Pernyataan Novel itu tidaklah benar.&nbsp;Seharusnya dia jelaskan juga pokok perkara yang sebenarnya seperti apa agar tidak terus menerus berkesan menggiring opini buruk tentang internal KPK. Kita harus runut dari bawah awal mula perkaranya agar tidak terjadi fitnah seperti yang Novel Baswedan sampaikan di podcastnya bersama Bambang Widjojanto (BW),&rdquo; ungkap Suparjo. Suparjo menjelaskan, Tri Suhartanto merupakan penyidik yang menangani kasus korupsi Mardani Maming. Bahkan, kata dia, saat Tri Suhartanto menangani perkara Maming, terjadi unjuk rasa di KPK agar penyidik yang menangani perkara tersebut dipecat dari KPK. &ldquo;Pernyataan Novel itu tidaklah benar, seharusnya dia jelaskan juga pokok perkara yang sebenarnya seperti apa agar tidak terus menerus berkesan menggiring opini buruk tentang internal KPK,&rdquo; beber dia. Selanjutnya, Suparjo membantah pernyataan Novel bahwa penyidik yakni Tri Suhartanto yang dimaksud tidak diperiksa dan lalu mengundurkan diri begitu saja dari KPK. "Pernyataan Novel itu lagi-lagi tidak benar. Faktanya penyidik tersebut telah diperiksa oleh Dewas KPK, namun tidak ditemukan pelanggaran, dan ia mengajukan permohonan kembali ke Polri. Jadi KPK bukan membiarkan begitu saja, tapi semua sesuai prosedur,&rdquo; ungkap Suparjo. Dalam proses pemeriksaan di internal KPK tidak ditemukan adanya pelanggaran oleh Tri Suhartanto. Suparjo menekankan, bahwa apa yang disampaikan Novel dan BW tidak benar. "Jadi jelas tidak benar apa yang dimaksudkan oleh Novel terkait transaksi mantan penyidik KPK sebesar Rp300 Milyar itu. Karena tidak ditemukan pelanggaran oleh Dewas KPK setelah dilakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang dimaksud,&rdquo; papar dia. Sementara itu, saat dikonfirmasi mantan pimpinan KPK yakni Bambang Widjojanto atau BW sendiri mengaku tidak mengetahui soal kasasi yang diajukan oleh Mardani H Maming. BW mengatakan dirinya sudah bukan pengacara dari mantan Ketua Umum BPP HIPMI tersebut. "Saya tidak tahu karena bukan lawyer-nya," ujar BW. ebelumnya diberitakan, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk">KPK</a>) Novel Baswedan mengungkapkan terdapat transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 miliar, yang diduga dilakukan pegawai di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk">KPK</a>. Nilai transaksi miliaran rupiah itu diduga berdasarkan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan kepada penegak hukum. <div dir="auto">"Laporan PPATK itu terhadap seorang pegawai <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk">KPK</a> di penindakan dan itu nilai transaksinya Rp 300 miliar, dan saya duga lebih, ada yang katakan hampir Rp 1 triliun bahkan," kata Novel dalam kanal Youtube miliknya berjudul 'Deretan Kasus Menjerat Pimpinan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk">KPK</a>' dikutip Senin (3/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Novel secara lantang menyebut transakai mencurigakan itu diduga dilakukan Tri Suhartanto, mantan Kasatgas Penyidikan yang telah dikembalikan ke Polri pada 1 Februari 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011718414/masterpiece-blitar-umkm-kampung-yang-menembus-pasar-internasional">Masterpiece Blitar, UMKM Kampung yang Menembus Pasar Internasional</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bersangkutan mengundurkan diri. Kok bisa mengundurkan diri terus dibiarkan. Apakah pimpinan dan Dewan Pengawas <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk">KPK</a> tidak ingin tahu kebenarannya? Dan bila benar, apakah ada orang lain di internal yang terlibat? Atau memang mereka sudah tahu tapi tidak ingin diketahui orang?," ucap Novel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, temuan PPATK itu tidak berjalan optimal. Novel menduga, Tri Suhartanto tidak bermain sendir dalam memuluskan aksinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya meyakini atau menduga kuat, dia ini enggak bekerja sendiri. Ada level-level struktural, bisa jadi yaa. Tapi itu harus diperiksa. Ketika enggak diperiksa bagaimana bisa dipastikan, masa iya sih level penyidik berani sampai (menerima transaksi) sebesar itu?," ujar Novel.</div> &nbsp;

KPK tengah diguncang isu rekening gendut yang melibatkan mantan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik KPK yakni Tri Suhartanto.

Soal Tuduhan Rekening Gendut Eks Penyidik KPK, Novel dan BW Diminta Tidak Terus Serang Internal KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/jika-pns-dki-korupsi-bw-kita-bukan-kpk_m_179043.jpeg" alt="Ket foto: Ketua TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi Bambang Widjojanto usai dilantik di Balai Kota, Rabu (3/1)." width="100%">
<figcaption>Ket foto: Ketua TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi Bambang Widjojanto usai dilantik di Balai Kota, Rabu (3/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk satu bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dinamakan Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK). Meskipun baru diresmikan, Komite PK TGUPP sudah mulai bekerja terhitung hari ini, Rabu (3/1). Ketua Komite PK Bambang Widjojanto mengatakan, timnya akan bekerja setelah surat keputusan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Per-hari ini dilantik berarti. Saya belum tahu SK-nya sudah ditandatangani belum, mudah-mudahan sudah. Setelah dilantik pasti ditandatanganin kan, baru kemudian bisa kerja," ujarnya di Balai Kota, Rabu (3/1). Untuk tahap awal, kata dia, komite PK rencananya akan melakukan rapat konsolidasi internal dan buat rumusan-rumusan target apa saja yang harus dicapai khususnya bidang pencegahan korupsi. "Rencana kerja kita, bagaimana bentuk koordinasi dan supervisinya bersama teman-teman SKPD. Soal target nanti setelah kita diskusi," kata pria yang akrab disapa BW itu. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menerangkan, nantinya Komite PK hanya bekerja khusus pada pencegahan bukan melakukan penegakan hukum karena itu ranah penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. "Kalau ada PNS yang korupsi itu urusannya penegak hukum, jadi ini nggak ada urusannya dengan komite, ngga ada tumpang tindih. Kita bukan KPK, kalau KPK ada penindakannya, kita enggak ada penindakannya," timpalnya. Untuk itu, dirinya bersedia untuk membantu terwujudnya model pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel. Komite PK ini menjadi yang lembaga pencegahan korupsi yang pertama kali secara sengaja dibuat di provinsi. "Dengan posisi Jakarta yang strategis, sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis, sudah seharusnya Pemprov DKI Jakarta menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi penyelenggaraan pemerintahan,&rdquo; tegas dia. BW juga berharap untuk bisa bekerja sama dengan semua lembaga dan kelompok masyarakat yang memiliki semangat anti korupsi yang sama. "Untuk itu, kami akan secara aktif menjalin kerja sama dengan KPK dan LSM Anti Korupsi untuk secara bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jakarta ini," ujar dia lagi.

Jika PNS DKI Korupsi, BW: Kita Bukan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/seruan-bw-jelang-hari-pemungutan-suara_m_124185.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Khawatirnya akan terjadi proses ketidakjujuran dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di hari pemungutan suara nanti, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjajanto mengajak masyarakat untuk mengawal pesta demoraksi tersebut. Ada tiga ajakan yang dilontarkan mantan pimpinan KPK yang pernah dikriminalisasi itu. Pertama, masyarkat harus optimalkan keterlibatannya dalam mengawal seluruh proses Pilkada yang demokratis, serta jurdil. Ada 150.000 Suket yang disinyalir &ldquo;tidak jelas&rdquo;, serta tempat pemungutan suara (TPS) yang potensial manipulatif. Munculnyta suket itu akibat dari minimnya control public dan tiadanya transparansi yang optimal. Kedua, segera lakukan pencatatan, dokumentasikan, foto dan videokan sebagai jenis kecurangan. Dapatkan bukti awal, &ldquo;interograsi dan tangkap&rdquo; pelaku kejahatan untuk diserahkan pada petugas yang berwenang. Dalam proses dugaan pelaku itu perlu pengawalan ketat untuk memastikan netralitas petugas. Ketiga, kirimkan seluruh hasil pengawasan itu dengan berbagai informasi dan dokumen pendukung kepada pihak yang telah ditunjuk. "Lebih dari itu, jangan memancing keributan, terus berdoa dan berserah diri, ikhtiarkan semuanya sebagai bagian dari upaya melawan brutalitas dengan menegakan optimsme untuk menjemput harapan," tandasnya. (iil/JPG)

Seruan BW Jelang Hari Pemungutan Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/publik-jakarta-dihibur-festival-sembako_m_124182.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah masa tenang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, publik ibu kota seperti mendapatkan suguhan murah meriah dan menyelamatkan isi dapur, yakni festival sembako. Akan tetapi siapa pemberi sembako kepada rakyat jelata itu hingga kini belum ada pihak yang bertanggungjawab. Dugaan dan sinyalemen pelaku tidak pernah terungkap ke publik. Hal ini membuat mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto gusar. Menurut dia, Jakarta nyaris &ldquo;luluh lantak&rdquo;, &ldquo;bertekuk lutut&rdquo;, dihina-dinakan akal budi dan nuraninya. Walau tidak menunjuk langsung, Bambang Widjojanto melihat festival sembako itu diduga dilakukan salah satu pasangan calon atau tim suksesnya. Politik sembako itu berbalut dengan politik uang, disertai fitnah berjubah perilaku manipuatif. "Ini disertai dengan masifnya sinyalemen yang memertanyakan netralitas kekuasaan, &ldquo;menyerbu&rdquo; seantero Jakarta, dilakukan secara &ldquo;brutal&rdquo;, bertubi-tubi, tanpa jeda dan mengoyak-ngoyak jagad labirin Kota Betawi," ujar pria yang biasa disapa BM itu, Selasa (18/4). Menurutnya, politisasi sembako yang diduga dilakukan oleh salah satu calon dan jaringan sindikasinya, terjadi begitu &ldquo;kasat mata&rdquo;, &ldquo;telanjang&rdquo; dan nyaris tanpa malu. "Serendah inikah kualitas demokrasi yang hendak diperjuangkan?" ungkapnya lagi. Bagi mantan pimpinan KPK yang pernah dikriminalisasi itu, sepertinya upaya itu hanyalah upaya untuk mencapai kemenangan semu. Seolah-olah kemenangan hanya ditentukan oleh &ldquo;kuasa kebejatan&rdquo; tanpa campur tangan &ldquo;kuasa langit&rdquo; yang padanya segala ridha, rahmat dan hidayah berasal dari NYA. Dia menyebutkan, hingga malam hari kemarin, hampir seluruh pelosok kampung, hari-hari tenang, tiba-tiba, berubah drastis dan &ldquo;bergejolak&rdquo;, karena ada festival bagi-bagi sosial sembako. "Publik mahfum, siapa pelakunya?" sebut dia. Cara seperti ini, katanya, bagian cara dari untuk melucuti dan menipur rakyat kecil, khususnya kaum perempuan, wanita lansia. Akibatnya rakyat kecil terus menerus menjadi miskin dan sebagiannya, &ldquo;dimiskinkan&rdquo;. Padahal di Pilkada ini rakyat kecil di Ibu Kota justru sangat memerlukan lapangan kerja yang bersifat permanen, bukan sekadar &ldquo;gula-gula&rdquo;, seperti sembako murahan.&nbsp; "Kita justru kian sadar, fesvifal sembako murahan itu, justru menjelaskan watak asli dari pelaku dan kekuasaan yang berpihak pada &ldquo;kuasa kegelapan&rdquo;, karena menghargai para pemilih dan warga Jakarta, hanya selevel sembako murahan," tandasnya. (iil/JPG)

Publik Jakarta Dihibur Festival Sembako