<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rv:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/aceh-2240187014.jpg" alt="Gubernur Aceh, Muzakir Manaf saat memberikan ceramah di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh, Muzakir Manaf saat memberikan ceramah di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, melontarkan imbauan sekaligus peringatan keras bagi seluruh Bupati dan Wali Kota di wilayah yang dilanda banjir dan longsor Aceh saat ini.&nbsp; Mualem meminta para kepala daerah yang terdampak bencana agar bersikap proaktif dan berhenti bersikap "cengeng" saat melayani masyarakat. Desakan Gubernur ini muncul seiring meluasnya dampak banjir dan longsor di sebagian besar wilayah Aceh. Ia tidak segan meminta kepala daerah yang tidak sanggup menghadapi musibah besar ini untuk mundur dari jabatannya. "Harus proaktif melayani masyarakat, jangan lari. Jangan ada alasan tidak tahu. Saya harapkan kepada Bupati/Wali Kota yang cengeng, letakkan jabatannya. Ganti yang lain, apa salahnya," ujar Mualem saat konferensi pers di Aceh Timur pada Kamis (4/12). Banjir dan Longsor Aceh Adalah Tsunami Jilid Kedua Selain Bupati dan Wali Kota, Mualem juga menyoroti pentingnya peran aktif dari seluruh jajaran pemerintahan. Ini termasuk keuchik (kepala desa) dan camat. Semua instansi wajib bahu-membahu membantu masyarakat yang terdampak. Mualem menggambarkan tingkat keparahan bencana ini Sama dengan tsunami jilid kedua. "Saya melihat secara pribadi banjir dan longsor Aceh ini adalah tsunami jilid kedua. Saya imbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tabah menghadapi musibah ini, setiap musibah ada hikmahnya," ungkapnya. Bencana banjir dan longsor Aceh ini telah berdampak pada 18 kabupaten/kota. Namun, Mualem mencatat ada enam daerah yang mengalami dampak paling parah. Daerah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Pemerintah Provinsi memastikan akan mengoptimalkan penyaluran bantuan. </div> </div> </div> </div>

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, melontarkan imbauan sekaligus peringatan keras bagi seluruh Bupati dan Wali Kota

Peringatan Keras Gubernur Aceh Mualem: Jangan Lari, Kepada Bupati-Wali Kota yang Cengeng Letakkan Jabatannya!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/singkarak-1163619270-3109450153.jpg" alt="Danau Singkarak di Sumatera Barat dipenuhi kayu gelondongan usai banjir bandang. Seskab Teddy Indra Wijaya mengakui kerusakan lingkungan ikut memperparah bencana di Sumatera. (Instagram @nabilllntn)" width="100%">
<figcaption>Danau Singkarak di Sumatera Barat dipenuhi kayu gelondongan usai banjir bandang. Seskab Teddy Indra Wijaya mengakui kerusakan lingkungan ikut memperparah bencana di Sumatera. (Instagram @nabilllntn)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Untuk mencari tahu asal-usul kayu gelondongan di lokasi terdampak bencana alam Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), Polri dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Gabungan. Pembentukan satgas itu dibahas bersama-sama oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dalam pertemuan yang berlangsung di Mabes Polri pada Kamis malam (4/12). Menurut Jenderal Sigit, temuan kayu gelondongan itu sudah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; &rdquo;Kami menyambut baik dan akan melakukan kerja sama dengan menteri kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan guna melakukan penyelidikan terkait temuan-temuan kayu yang diduga berdampak terhadap kerusakan, jembatan rusak, rumah terdampak, hingga adanya korban jiwa,&rdquo; terang dia kepada awak media. Jenderal Sigit menyampaikan bahwa sudah ada personel Polri yang turun ke lapangan dalam rangka melakukan penyelidikan. Nantinya personel itu akan bergabung dengan tim dari Kemenhut dan unsur lain yang diperlukan dalam mengungkap asal-usul kayu gelondongan tersebut.&nbsp; &rdquo;Dalam waktu dekat saya meminta agar tim segera bergerak dari hulu sampai hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki potensi perlu ditindaklanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran,&rdquo; kata dia. Polri dan Kemenhut sepakat untuk melakukan pendalaman secara komprehensif. Sehingga dapat mengungkap temuan tersebut secara menyeluruh. Dalam kesempatan yang sama Menhut Raja Juli menyampaikan bahwa pihaknya berharap besar kerja sama dengan Polri dapat mengungkap temuan janggal tersebut.&nbsp; &rdquo;Kami berharap sekali lagi nanti kerja sama dengan Polri, kami bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal muasal kayu tersebut, dan tentu apabila ada unsur pidananya, akan kami tegakkan bersama-sama,&rdquo; imbuhnya. Selain dengan Polri, Kemenhut juga akan berkoordinasi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Seperti telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Satgas PKH juga bergerak mencari tahu asal usul kayu gelondongan itu.&nbsp;

Untuk mencari tahu asal-usul kayu gelondongan di lokasi bencana alam Aceh, Sumut, dan Sumbar Polri dan Kemenhut bentuk Satgas Gabungan

Telusuri Asal-usul Kayu Gelondongan saat Banjir Aceh-Sumatera, Kapolri dan Menhut Bentuk Satgas Gabungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/WhatsApp-Image-2025-12-02-at-154050-2932965583.jpg" alt="Alat berat dikerahkan untuk membuka akses dari Sumatera Utara menuju Aceh Tamiang, Selasa (2/12). hingga Selasa, jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatera mencapai 774 jiwa. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Alat berat dikerahkan untuk membuka akses dari Sumatera Utara menuju Aceh Tamiang, Selasa (2/12). hingga Selasa, jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatera mencapai 774 jiwa. (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabar adanya penemuan mayat hingga satu truk di Aceh Tamiang viral di media sosial. Terkait adanya hal itu, Sekda Pemerintah Provinsi Aceh, M. Nasir mengatakan, jika temuan mayat hingga satu truk di Aceh Tamiang belum terverifikasi. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat serta media untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya.&nbsp; Nasir, menekankan pentingnya merujuk pada data resmi, agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah penanganan bencana yang masih berlangsung. Dikutip dari Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Nasir menyatakan bahwa hingga Rabu (3/12), pemerintah tidak menerima laporan terkait temuan jenazah dalam jumlah besar seperti yang ramai beredar di media sosial. Ia pun mengingatkan bahwa informasi semacam itu dapat memperburuk kondisi psikologis warga yang sudah terdampak bencana. &ldquo;Itu berita yang belum teridentifikasi. Kita harus menenangkan masyarakat,&rdquo; ujar Nasir kepada Harian Rakyat Aceh. Ia menjelaskan, laporan yang diterima pemerintah dari Wakil Menteri Sosial yang sedang berada di Aceh Tamiang menunjukkan bahwa situasi di wilayah kota relatif terkendali. Namun, proses evakuasi korban di sejumlah titik masih berlangsung, sehingga pembaruan data terus dilakukan.&nbsp; &ldquo;Memang ada beberapa temuan mayat, dan itu sudah dievakuasi. Jumlah pastinya belum bisa kita sampaikan karena kita terus mengupdate di sini. Data kita untuk seluruh Aceh saat ini ada 305 korban meninggal dunia, jadi kalau dikabarkan jumlahnya besar sekali tentu tidak mungkin, karena semua itu terhitung dan terukur,&rdquo; jelasnya. Terkait penanganan logistik di Aceh Tamiang, Nasir menyebut situasinya kini lebih baik setelah bantuan dari Kementerian Sosial berhasil masuk melalui jalur darat dari Sumatera Utara. Menurutnya, wilayah tersebut sempat berada dalam kondisi &ldquo;SOS&rdquo;, sehingga perlu segera dikirim bantuan logistik. "Alhamdulillah sudah tembus dan sudah masuk, sudah relatif aman untuk kondisi logistiknya," jelasnya.&nbsp; Pemerintah Aceh juga menyiapkan pengiriman tambahan melalui kapal dari Aceh Utara untuk memperkuat pasokan kebutuhan dasar di wilayah tersebut.&nbsp; &ldquo;Jadi kita boom logistik supaya masyarakat di sana lebih terjamin menghadapi masa pemulihan ke depan,&rdquo; kata Nasir. Ia juga menambahkan, masih terdapat beberapa wilayah yang membutuhkan dukungan tambahan, terutama di Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, serta dua hingga tiga kecamatan di Aceh Utara. Meskipun beberapa di antaranya sudah dapat dijangkau, distribusi logistik masih perlu dipastikan merata. "Tapi secara umum, mereka sudah tertangani secara distribusi logistiknya. Mungkin perlu kita cek lagi yang belum-belum dapat. Ini kita koordinasi terus nanti dengan posko pemerintah kabupaten/kota nya, untuk mereka mendata kembali, supaya distribusi logistik yang kita kirim dapat segera didistribusikan ke wilayah tersebut," kata Nasir.&nbsp; Berdasarkan data sementara Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh per pukul 19.37 WIB, tercatat 305 orang meninggal dunia, 191 orang hilang, serta 1.435 korban luka ringan dan 403 luka berat. Bencana ini telah berdampak pada 18 kabupaten/kota, mencakup 229 kecamatan dan 3.310 gampong, dengan total 326.800 kepala keluarga atau 1.599.740 jiwa terdampak. Sebanyak 688.775 jiwa masih mengungsi di 898 titik pengungsian. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016908586/sppg-lakukan-inovasi-menu-dan-penyesuaian-operasional-di-tengah-bencana-banjir-aceh-sumut-dan-sumbar">SPPG Lakukan Inovasi Menu dan Penyesuaian Operasional di Tengah Bencana Banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar</a> Kerusakan fasilitas umum akibat bencana ini juga meluas, mencakup 138 unit kantor, 51 tempat ibadah, 201 sekolah, empat pesantren, 204 fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, serta 302 titik jalan dan 152 jembatan yang terdampak. Sementara itu, kerugian harta benda masyarakat turut besar, dengan 78.076 rumah rusak, 182 ekor ternak hilang, serta kerusakan lahan pertanian yang meliputi 55.404 hektare sawah dan 12.700 hektare kebun.

Kabar adanya penemuan mayat hingga satu truk di Aceh Tamiang viral di media sosial. Terkait adanya hal itu, Sekda Pemprov Aceh membantah

Kabar Adanya Temuan Mayat Satu Truk di Aceh Tamiang Viral, Pemrov Aceh Sebut Belum Teridentifikasi

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/29/WhatsApp-Image-2025-11-27-at-163231-2542618666.jpg" alt="Kondisi salah satu wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Kondisi salah satu wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat. (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengalami tingkat kerusakan, jumlah korban yang besar. Namun, hingga kini pemerintah belum menetapkan musibah pada tiga provinsi tersebut sebagai bencana nasional. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, meminta pemerintah segera menetapkan musibah tersebut sebagai bencana nasional. Hal ini penting, agar proses pemulihan terhadap terdampak bencana dapat dilakukan lebih progresif. &ldquo;Apalagi banyak daerah bencana di Sumatra seperti Aceh, Sumut, dan Sumbar ini telah meluluhlantakkan seluruh infrastruktur seperti jalan dan jembatan, juga rumah penduduk serta gedung sekolah dan tempat peribadatan. Bahkan tidak sedikit korban yang belum ketemu, bahkan belum tersentuh bantuan. Sisi lain, kemampuan pemerintah daerah juga sangat terbatas,&rdquo; kata Kiai Anwar sebagaimana dikutip dalam siaran pers, Rabu (3/12). Ia berharap, pemerintah segera menaikkan status dan level bencana di Sumatera agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih komprehensif.&nbsp; Sebab, masih ada sejumlah wilayah terdampak yang belum dapat dijangkau relawan, karena kerusakan jalur transportasi yang sangat parah sehingga harus ditempuh menggunakan jalur udara. Ia memahami, penetapan status Bencana Nasional memerlukan kajian mendalam. Namun, ia meyakini lembaga terkait seperti BNPB mampu memberikan masukan yang komprehensif kepada Presiden Prabowo. &ldquo;Termasuk masukan dari pemerintah daerah agar bisa memberikan laporan tentang situasi di lapangan seobjektif mungkin agar Presiden tidak salah dalam mengambil keputusan. Bahkan laporan dari kawan-kawan MUI Sumatra juga membenarkan bahwa situasi di lapangan benar-benar darurat,&rdquo; ujar pengasuh Pondok Pesantren Al Amin, Kediri, itu. Ia menambahkan, hingga kini belum semua korban terdampak mendapatkan penanganan optimal. Hal itu sebagaimana terjadi di Aceh. Kondisi tersebut diperparah dengan lumpuhnya jalur komunikasi, membuat relawan dan aparat kesulitan mengidentifikasi kondisi sebenarnya di lapangan. &ldquo;Sinyal HP saja tidak ada, sehingga ini makin memberatkan. Belum lagi kelangkaan BBM dan mulai naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat,&rdquo; tegasnya. Senada disampaikan, Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU), Affan Asirozi. Ia menyampaikan, kenaikan status bencana membutuhkan kajian mendalam serta laporan resmi dari gubernur sebelum pemerintah pusat dapat menetapkan status bencana nasional. &ldquo;Pada saat pemerintah menetapkan situasi tanggap darurat itu, memang perlu beberapa kajian. Yang dikaji adalah jumlah korban, kerugian harta benda, perusahaan, sarana prasarana wilayah, serta dampak sosial ekonomi,&rdquo; ujarnya. Affan menjelaskan, mekanisme formal kenaikan status bencana tetap bertumpu pada laporan gubernur kepada pemerintah pusat. Padahal, terdapat kepala daerah yang menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana Sumatera. &ldquo;Status bencana itu biasanya pemerintah mendapatkan laporan dari gubernur dulu. Bila gubernur sudah tidak mampu menangani atau bencana itu melampaui kewenangan dan kemampuan daerahnya, maka gubernur bersurat secara resmi kepada pemerintah pusat atau presiden. Lalu pemerintah pusat mengkaji dan kemudian menetapkan status bencana itu,&rdquo; jelasnya. Provinsi Aceh telah menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat. Affan menilai bahwa Sumut dan Sumbar juga dapat melakukan langkah serupa untuk mendesak peningkatan status bencana. &ldquo;Saya pikir itu salah satu syaratnya,&rdquo; tegasnya. Affan menyatakan, LPBI PBNU tetap melakukan evakuasi korban di lapangan sesuai instruksi Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, serta terus mendukung penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. &ldquo;Apa pun statusnya, kami melaksanakan perintah ketua umum untuk melaksanakan situasi tanggap darurat di tiga provinsi tersebut,&rdquo; tuturnya. Sementara, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Agus Taufiqurrahman, menyerukan gerakan solidaritas nasional bagi korban banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan sejumlah wilayah lain. Seruan tersebut disampaikan melalui Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 8/EDR/I.0/H/2025 yang ditandatangani di Jogjakarta pada 28 November 2025. Dalam edaran tersebut, Muhammadiyah menyampaikan duka mendalam kepada seluruh warga terdampak bencana dan menginstruksikan seluruh unsur Persyarikatan untuk segera melakukan penggalangan serta penyaluran bantuan kemanusiaan secara terkoordinasi. Agus menegaskan, bencana di Sumatera membutuhkan respons cepat dan terpadu. Menurutnya, butuh gerakan nasional dalam membantu penanganan bencana Sumatera. &ldquo;Musibah banjir dan longsor yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar menuntut kehadiran nyata Muhammadiyah. Kita bergerak bersama, terpadu, dan terarah untuk membantu mereka bangkit kembali,&rdquo; ujarnya. Ia meminta seluruh jajaran Pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan, organisasi otonom, amal usaha, serta warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk menggalang bantuan melalui LAZIS Muhammadiyah dan Lembaga Resiliensi Bencana (LRB/MDMC) di masing-masing tingkatan.&nbsp; Langkah ini diambil agar proses penghimpunan, distribusi, hingga pemulihan berjalan dalam semangat One Muhammadiyah One Response (OMOR). Menurutnya, keseragaman gerak dan koordinasi yang kuat menjadi kunci efektivitas respons Muhammadiyah. &ldquo;Melalui One Muhammadiyah One Response, kita memastikan setiap bantuan yang dihimpun dan disalurkan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Agus mengajak seluruh warga bangsa untuk memanjatkan doa dan menumbuhkan kepedulian bagi para korban. &ldquo;Semoga Allah memudahkan ikhtiar ini dan memberikan kekuatan kepada seluruh korban. Naṣrun min Allāhi wa fatḥun qarīb,&rdquo; pungkasnya. </div>

Banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengalami tingkat kerusakan, jumlah korban besar

MUI, NU, dan Muhammadiyah Desak Pemerintah Tetapkan Musibah Sumatera sebagai Bencana Nasional