<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/New-Project-14-2901838084.jpg" alt="Akses jalan dari dan menuju Aceh Tamiang dari wilayah Medan, Sumut, sudah mulai terbuka pada Selasa (2/12). Besok (3/12) BNPB menarget jalur tersebut sudah beroperasi 100 persen. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Akses jalan dari dan menuju Aceh Tamiang dari wilayah Medan, Sumut, sudah mulai terbuka pada Selasa (2/12). Besok (3/12) BNPB menarget jalur tersebut sudah beroperasi 100 persen. (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sampai hari ini sudah 930 korban meninggal dunia pasca bencana alam melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Tidak kurang dari 270 orang berstatus hilang. Bencana dahsyat yang terjadi di Aceh dan sebagian Sumatera itu disebut lebih besar dari Tsunami 2004 silam.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh beberapa punggawa yang tergabung dalam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Pasca tsunami memporak-poranda Aceh dan Nias 21 tahun lalu, Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) yang kala itu bertugas sebagai presiden membentuk BRR Aceh-Nias.&nbsp; Bila melihat data korban, tsunami 2004 memang jauh lebih tinggi. Namun, cakupan wilayah yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh-sebagian Sumatera akhir tahun ini sangat amat luas. Meliputi 3 provinsi dan terasa dampaknya sampai ke 52 kabupaten-kota.&nbsp; Jika diuraikan lebih detail lagi, ada ribuan desa yang terdampak. Kondisi semakin buruk lantaran bencana alam itu memutus akses distribusi bantuan, logistik, hingga bahan bakar. Bahkan turut merusak fasilitas-fasilitas vital seperti rumah sakit di Aceh Tamiang dan jaringan listrik serta komunikasi. Mantan Direktur Hubungan Luar Negeri dan Donor Darah BRR Aceh-Nias Heru Prasetyo menyampaikan bahwa yang saat ini dihadapi bukan sekedar bencana alam, melainkan bencana lingkungan hidup yang skalanya sangat luas. Bahkan dia sebut lebih dari tsunami 2004.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Pemulihan Aceh pasca tsunami memang pekerjaan besar. Tapi, bencana Sumatera lebih dalam daripada tsunami,&rdquo; kata dia saat menyampaikan pandangan dalam Sarasehan Daring Pemulihan Andalas dengan tajuk Pembelajaran dari Aceh-Nias: Rekoleksi Pengetahuan, yang dikutip pada Selasa (8/12). Dalam dialog tersebut, mantan Deputi Kelembagaan dan SDM BRR Aceh-Nias Sudirman Said mengakui bahwa bila dilihat dari luas area yang terdampak bencana alam Aceh-sebagian Sumatera saat ini sudah jauh melampaui area terdampak bencana saat tsunami terjadi. &rdquo;Ditinjau dari luas landaannya, maka bencana Sumatera 2025 ini sudah melampaui tsunami 2004. Kalau di-impose, wilayah landaan bencana Sumatera luasannya setara dengan pulau Jawa-Madura-Bali,&rdquo; terang dia. Sebagai salah seorang pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Sudirman tegas menyatakan bahwa yang harus didulukan saat ini adalah kemanusiaan. Urusan kemanusiaan di atas segalanya. Apalagi yang menyangkut nyawa dan keselamatan korban terdampak bencana. Itu yang menjadi asas PMI.&nbsp; &rdquo;Nyawa manusia atau kemanusian harus diutamakan ketimbang kepentingan politik,&rdquo; imbuhnya. Selain Heru Prasetyo dan Sudirman Said, memberapa nama eks punggawa BRR Aceh-Nias juga turut serta menyampaikan pandangan dan saran yang diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pemulihan Aceh, Sumut, dan Sumbar pasca diterjang bencana alam dahsyat tahun ini. Di antaranya William Sabandar, Amin Subekti, dan Nannie Hudawati.&nbsp;

cakupan wilayah yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut lebih luas

Bencana Banjir Besar di Aceh, Sumbar, dan Sumut Telan Nyaris Seribu Korban, BRR Aceh-Nias: Ini Lebih Dari Tsunami 2004

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/fec9546e-3ce1-45ac-87a5-9f5f7b8dcd40-1578020651.jpg" alt="Proses instalasi tiang listrik di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu (3/12). Hingga Rabu (3/12), Jumlah korban meninggal dan hilang imbas bencana Sumatera capai 1.233 orang. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Proses instalasi tiang listrik di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu (3/12). Hingga Rabu (3/12), Jumlah korban meninggal dan hilang imbas bencana Sumatera capai 1.233 orang. (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama PLN sudah menuntaskan perbaikan infrastruktur listrik di Sumatera Barat (Sumbar). Namun, pemulihan jalan masih berlangsung. BNPB mendorong agar seluruh akses dapat segera kembali normal. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa perbaikan dan pemulihan itu dilakukan secara bertahap. Menurut dia, seluruh kabupaten dan kota di Sumbar sudah kembali teraliri listrik pada Jumat (5/12). &rdquo;Pemulihan jaringan listrik tersebut berada di 19 kabupaten dan kota di wilayah Sumbar. Satu wilayah terakhir yang menyala di wilayah Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam,&rdquo; ungkap dia dikutip pada Sabtu (6/12).&nbsp; Diakui oleh Abdul Muhari, perbaikan jaringan listrik tersebut tidak mudah. Kondisi jalur pasca bencana alam banjir bandang dan longsor menjadi tantangan. Meski begitu, petugas tetap bekerja keras agar infrastruktur vital itu bisa kembali pulih seperti sedia kala. &rdquo;Sebanyak 19 kabupaten dan kota yang sudah dipulihkan jaringan listriknya, yaitu Kota Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto, Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar dan Agam,&rdquo; bebernya.&nbsp; Khusus perbaikan jalan, saat ini BNPB bersama instansi terkait lainnya masih terus bekerja keras. Berdasar data ada sejumlah titik di Sumbar terdampak banjir dan tanah longsor. Akibatnya 30 ruas jalan nasional dan 12 jembatan nasional terdampak. Termasuk 63 titik longsor dan 32 banjir di jalan-jalan tersebut. Selain itu, BNPB turut memberi atensi terhadap 80 ruas jalan non-nasional dan 32 jembatan non nasional. Abdul Muhari menyampaikan bahwa ruas jalan yang masih terputus atau belum dapat dilalui di ntaranya Sicincin dan batas Kota Padang Panjang Kilometer 63+500 yang masih putus total.&nbsp; &rdquo;Terdapat 12 titik longsor tambahan yang menggerus bahu jalan dan satu jalur. Parahnya kondisi kerusakan, perbaikan ditargetkan berlangsung selama 14 hari dengan membuka satu lajur untuk kendaraan ringan,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, akses utama yang sudah dapat diakses diantaranya Padang&ndash;Pariaman&ndash;Pasbar&ndash;Batas Sumatera Utara, Padang Panjang&ndash;Bukittinggi&ndash;Batas Riau, Padang&ndash;Painan&ndash;Batas Bengkulu, serta Padang&ndash;Solok&ndash;Dharmasraya&ndash;Batas Jambi. &rdquo;Saat ini terdapat 23 ekskavator, 11 dump truck dan 6 wheel loader yang dikerahkan untuk perbaikan darurat di semua titik,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; &nbsp;

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama PLN sudah menuntaskan perbaikan infrastruktur listrik di Sumatera Barat (Sumbar).

Perbaikan Infrastruktur Listrik di Sumbar Tuntas, BNPB Dorong Pemulihan Seluruh Akses

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/zulhas-kopdes-1562943631.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Merah Putih, Zulkifli Hasan atau Zulhas. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Merah Putih, Zulkifli Hasan atau Zulhas. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah tidak pernah membeda-bedakan penanganan bencana antara wilayah Sumatera dan Jawa. Ia memastikan, seluruh kementerian terkait memberikan atensi penuh terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan ini disampaikan Zulhas menanggapi munculnya narasi bahwa penanganan bencana di Pulau Sumatera dianggap lebih lambat dibandingkan Pulau Jawa. &ldquo;Memang kalau bencana di Pulau Jawa, kan Pulau Jawa satu darat. Jadi kalau tidak dari A, dari B cepat sekali karena geografisnya mudah,&rdquo; ujar Zulhas dalam siniar YouTube Denny Sumargo, Selasa (2/12). Ketua Umum PAN itu menjelaskan, kondisi geografis dan rusaknya sejumlah jalur transportasi di daerah terdampak, menjadi alasan utama mengapa distribusi bantuan ke Sumatera berjalan lebih sulit. Sebab, banyak ruas jalan terputus sehingga bantuan tidak bisa dikirim melalui jalur darat. &ldquo;Memang Aceh dan Sumatera Utara itu jalannya banyak yang putus. Jadi tentu harus melalui udara. Kalau lewat laut juga lama,&rdquo; jelasnya. Zulhas menambahkan, pemerintah telah mengerahkan semua sumber daya untuk memastikan bantuan tiba di lokasi bencana. Ia menegaskan, para menteri Kabinet Merah Putih juga telah turun langsung ke lokasi, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. &ldquo;Saya lusa ke Sumatera Utara, setelah itu ke Aceh untuk memastikan bahwa bantuan pangan ini sampai,&rdquo; pungkasnya. </div>

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah tidak pernah membeda-bedakan penanganan bencana

Zulhas Ungkap Sulitnya Pengiriman Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera: Kalau Jawa kan Satu Darat, Geografisnya Mudah