<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/New-Project-14-2901838084.jpg" alt="Akses jalan dari dan menuju Aceh Tamiang dari wilayah Medan, Sumut, sudah mulai terbuka pada Selasa (2/12). Besok (3/12) BNPB menarget jalur tersebut sudah beroperasi 100 persen. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Akses jalan dari dan menuju Aceh Tamiang dari wilayah Medan, Sumut, sudah mulai terbuka pada Selasa (2/12). Besok (3/12) BNPB menarget jalur tersebut sudah beroperasi 100 persen. (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sampai hari ini sudah 930 korban meninggal dunia pasca bencana alam melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Tidak kurang dari 270 orang berstatus hilang. Bencana dahsyat yang terjadi di Aceh dan sebagian Sumatera itu disebut lebih besar dari Tsunami 2004 silam.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh beberapa punggawa yang tergabung dalam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Pasca tsunami memporak-poranda Aceh dan Nias 21 tahun lalu, Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) yang kala itu bertugas sebagai presiden membentuk BRR Aceh-Nias.&nbsp; Bila melihat data korban, tsunami 2004 memang jauh lebih tinggi. Namun, cakupan wilayah yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh-sebagian Sumatera akhir tahun ini sangat amat luas. Meliputi 3 provinsi dan terasa dampaknya sampai ke 52 kabupaten-kota.&nbsp; Jika diuraikan lebih detail lagi, ada ribuan desa yang terdampak. Kondisi semakin buruk lantaran bencana alam itu memutus akses distribusi bantuan, logistik, hingga bahan bakar. Bahkan turut merusak fasilitas-fasilitas vital seperti rumah sakit di Aceh Tamiang dan jaringan listrik serta komunikasi. Mantan Direktur Hubungan Luar Negeri dan Donor Darah BRR Aceh-Nias Heru Prasetyo menyampaikan bahwa yang saat ini dihadapi bukan sekedar bencana alam, melainkan bencana lingkungan hidup yang skalanya sangat luas. Bahkan dia sebut lebih dari tsunami 2004.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Pemulihan Aceh pasca tsunami memang pekerjaan besar. Tapi, bencana Sumatera lebih dalam daripada tsunami,&rdquo; kata dia saat menyampaikan pandangan dalam Sarasehan Daring Pemulihan Andalas dengan tajuk Pembelajaran dari Aceh-Nias: Rekoleksi Pengetahuan, yang dikutip pada Selasa (8/12). Dalam dialog tersebut, mantan Deputi Kelembagaan dan SDM BRR Aceh-Nias Sudirman Said mengakui bahwa bila dilihat dari luas area yang terdampak bencana alam Aceh-sebagian Sumatera saat ini sudah jauh melampaui area terdampak bencana saat tsunami terjadi. &rdquo;Ditinjau dari luas landaannya, maka bencana Sumatera 2025 ini sudah melampaui tsunami 2004. Kalau di-impose, wilayah landaan bencana Sumatera luasannya setara dengan pulau Jawa-Madura-Bali,&rdquo; terang dia. Sebagai salah seorang pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Sudirman tegas menyatakan bahwa yang harus didulukan saat ini adalah kemanusiaan. Urusan kemanusiaan di atas segalanya. Apalagi yang menyangkut nyawa dan keselamatan korban terdampak bencana. Itu yang menjadi asas PMI.&nbsp; &rdquo;Nyawa manusia atau kemanusian harus diutamakan ketimbang kepentingan politik,&rdquo; imbuhnya. Selain Heru Prasetyo dan Sudirman Said, memberapa nama eks punggawa BRR Aceh-Nias juga turut serta menyampaikan pandangan dan saran yang diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pemulihan Aceh, Sumut, dan Sumbar pasca diterjang bencana alam dahsyat tahun ini. Di antaranya William Sabandar, Amin Subekti, dan Nannie Hudawati.&nbsp;

cakupan wilayah yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut lebih luas

Bencana Banjir Besar di Aceh, Sumbar, dan Sumut Telan Nyaris Seribu Korban, BRR Aceh-Nias: Ini Lebih Dari Tsunami 2004

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/Kopasgat8-4178516569.jpeg" alt="Prajurit Kopasgat TNI AU membantu para korban terdampak banjir di Sumut. (Foto: TNI AU)" width="100%">
<figcaption>Prajurit Kopasgat TNI AU membantu para korban terdampak banjir di Sumut. (Foto: TNI AU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pasca bencana alam banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Sumatera Utara (Sumut) hingga memakan banyak korban, nama PT Toba Pulp Lestari ikut terseret dan menjadi sorotan. Perusahaan yang bergerak pada industri bubur kayu atau pulp itu disebut-sebut ikut menyebabkan kerusakan ekologis pada Ekosistem Batang Toru.&nbsp; Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut, kerusakan ekologis itu yang menyebabkan bencana alam di Sumut belakangan ini berdampak sangat dahsyat. Tidak hanya menyebabkan kerusakan yang luar biasa besar, bencana alam itu sudah merenggut banyak korban jiwa. Khusus di Sumut saja, angka korban meninggal dunia sudah lebih dari 300 orang.&nbsp; &rdquo;WALHI Sumut menegaskan bahwa kehadiran industri ekstraktif telah menyebabkan deforestasi yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat,&rdquo; terang Direktur Eksekutif WALHI Sumut Rianda Purba dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media.&nbsp; Tidak sendirian, WALHI Sumut menyatakan bahwa total ada 7 perusahaan yang turut menyebabkan kerusakan ekologis di Ekosistem Batang Taro. Selain Toba Pulp Lestari, ada 6 perusahaan lain yang disebut oleh WALHI Sumut.&nbsp; Yakni PT Agincourt Resources (tambang emas martabe), PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) (PLTA Batang Toru), PT Pahae Julu Micro (Hydro Power dan PLTMH Pahae Julu), PT SOL Geothermal Indonesia (Geothermal Taput), PT Sago Nauli Plantation (Perkebunan sawit di Tapanuli Tengah), dan PTPN III Batang Toru Estate (Perkebunan sawit di Tapanuli Selatan). Atas kerusakan ekologis pada Ekosistem Batang Taro yang berdampak besar ketika cuaca ekstrem terjadi di Sumut beberapa hari lalu, WALHI Sumut menuntut beberapa hal kepada pemerintah. Diantaranya menghentikan seluruh aktivitas industri ekstraktif di Ekosistem Batang Toru. Termasuk aktivitas Toba Pulp Lestari. &rdquo;Mengevaluasi dan mencabut izin PT Agincourt Resources, mengevaluasi dan menghentikan proyek PLTA Batang Toru (NSHE), menutup dan mencabut izin PT Toba Pulp Lestari, termasuk praktik PKR, dan menghentikan aktivitas keempat perusahaan lain yang disebut sebelumnya,&rdquo; terang Rianda.&nbsp; Tidak hanya itu, WALHI Sumut mendorong agar dilakukan tindakan tegas kepada pelaku perusakan lingkungan. Kemudian menetapkan kebijakan perlindungan Ekosistem Batang Toru, dan &nbsp;mengevaluasi wilayah rawan bencana untuk mitigasi kejadian serupa. &rdquo;Kami turut berduka atas bencana ekologis yang menimpa Sumatera Utara. Semoga para penyintas diberi kekuatan dan kebutuhan dasarnya segera terpenuhi. Kami tidak ingin bencana ini berulang. Negara harus bertindak dan menghukum para pelanggar,&rdquo; tegasnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp; </div>

Perusahaan yang bergerak pada industri bubur kayu atau pulp itu disebut-sebut ikut menyebabkan kerusakan ekologis pada Ekosistem Batang Toru

Mengapa Nama Toba Pulp Lestari Ikut Terseret Saat Banjir Sumut? Ini Penjelasan Lengkapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/BOBBY-30-A-2710941282.jpg" alt="Pemantaua dari udara wilayah terdampak banjir di Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemantaua dari udara wilayah terdampak banjir di Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sampai pukul 10.27 WIB hari ini (3/12), jumlah korban meninggal dunia pasca bencana alam banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara (Sumut) sudah menyentuh angka 301 jiwa. Belakangan viral di media sosial terkait dengan aktivitas PT Toba Pulp Lestari yang disebut ikut menyebabkan terjadinya banjir bandang di Sumut.&nbsp; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut ikut buka suara terkait dengan hal itu. Berdasar kajian awal yang dilakukan oleh organisasi tersebut, aktivitas Toba Pulp Lestari memang turut berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem Batang Taro yang mencakup wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga.&nbsp; &rdquo;Bencana tersebut paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga,&rdquo; tutur Direktur Eksekutif WALHI Sumut Rianda Purba dalam keterangannya kepada awak media.&nbsp; Merujuk data yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dampak bencana alam yang paling parah di Sumut memang berada di sekitar Tapanuli dan Sibolga. Bahkan beberapa daerah sempat tidak dapat diakses melalui jalur darat akibat jalan penghubung putus total setelah dihantam longsor dan banjir bandang. Kondisi itu membuat situasi semakin rumit.&nbsp; &rdquo;Sejak Selasa (pekan lalu) sedikitnya 8 kabupaten dan kota di Sumatera Utara terdampak banjir bandang dan longsor, dengan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah sebagai wilayah paling parah,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Dampak kerusakan itu bahkan sudah bertambah signifikan. Menurut WALHI Sumut, aktivitas 7 perusahaan menyebabkan bencana alam di Sumut berdampak sangat dahsyat. Termasuk diantaranya aktivitas Toba Pulp Lestari yang bergerak di bidang industri bubur kayu atau pulp. Menurut WALHI Sumut ada ratusan sampai ribuan hektare hutan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru yang kini berubah.&nbsp; Padahal Ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumut. Secara administratif, 66,7 persen berada di Tapanuli Utara, 22,6 persen di Tapanuli Selatan, dan 10,7 persen di Tapanuli Tengah.&nbsp; &rdquo;Sebagai bagian dari Bukit Barisan, hutan tersebut menjadi sumber air utama, mencegah banjir dan erosi, serta menjadi pusat Daerah Aliran Sungai menuju wilayah hilir,&rdquo; jelasnya.&nbsp;

aktivitas Toba Pulp Lestari memang turut berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem Batang Taro yang mencakup wilayah Kabupaten Tapanuli Selat

Viral! Aktivitas Toba Pulp Lestari Diduga Ikut Sebabkan Banjir Bandang di Sumut, Ini Kata WALHI