<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/FotoJet-2025-11-27T100202859-1740006824.jpg" alt="Representasi huruf &ldquo;AI&rdquo; berada di atas rangkaian perangkat keras komputer, menggambarkan bagaimana teknologi ini mulai terhubung dengan sistem keuangan modern. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Representasi huruf &ldquo;AI&rdquo; berada di atas rangkaian perangkat keras komputer, menggambarkan bagaimana teknologi ini mulai terhubung dengan sistem keuangan modern. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah bank sentral di berbagai kawasan mengaku masih sangat berhati-hati dalam memanfaatkan kecerdasan buatan (AI). Dilansir dari Reuters, teknologi tersebut dinilai membantu pekerjaan teknis seperti merangkum data atau mendeteksi pola, namun belum dianggap aman untuk keputusan penting. Kekhawatiran terbesar adalah risiko kesalahan sistem yang bisa mempengaruhi stabilitas pasar. Menurut laporan yang dikutip dari Investing.com, sebagian besar bank sentral juga menghadapi tantangan dalam mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Meskipun ada keinginan untuk memperluas cadangan ke mata uang lain, dolar tetap menjadi pilihan utama karena likuiditasnya tinggi dan dianggap paling stabil di tengah ketidakpastian global. The Economic Times melaporkan bahwa sekitar 93% bank sentral tidak memasukkan aset digital seperti cryptocurrency ke dalam portofolio cadangan. Nilai yang tidak stabil dan risiko regulasi menjadi alasan utama. Meski teknologi tokenisasi mulai menarik perhatian, bank sentral masih menilai penggunaannya terlalu dini untuk kebutuhan cadangan devisa. Sementara itu, analisis dari Barron&rsquo;s menunjukkan beberapa bank sentral memilih menambah porsi emas sebagai langkah diversifikasi yang lebih aman. Namun, opsi lain seperti euro dan yuan masih dianggap belum mampu menggantikan dominasi dolar. Kekuatan pasar dan struktur ekonomi global membuat dolar tetap berada di posisi teratas. Dari laporan OMFIF sebagaimana disampaikan melalui situs resminya, bank sentral menekankan bahwa penggunaan AI dalam skala besar dapat memunculkan risiko baru. Jika terlalu banyak institusi mengandalkan model yang sama, respons pasar bisa menjadi seragam dan memperbesar dampak krisis. Karena itu, pendekatan yang lebih hati-hati masih menjadi pilihan utama. Secara umum, berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam sistem cadangan devisa global berlangsung perlahan. Bank sentral memang mulai melirik teknologi dan instrumen baru, tetapi faktor keamanan dan kestabilan pasar membuat dolar tetap sulit digantikan dalam waktu dekat. (*)

Sejumlah bank sentral di berbagai kawasan mengaku masih sangat berhati-hati dalam memanfaatkan kecerdasan buatan (AI).

Bank Sentral Dunia Masih Waspada Gunakan AI, Dolar AS Tetap Jadi Andalan Cadangan Devisa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/khqzJLum1CAXiGhPuvnvEK4LhJEtGOPSx351daBl-3080114629.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana pemerintah melakukan penyederhanaan nominal Rupiah atau redenominasi, dengan mengurangi tiga digit angka 0, seperti Rp 1.000 menjadi Rp 1, Rp 20.000 menjadi Rp 20, menyita perhatian masyarakat.&nbsp; Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana redenominasi mata uang rupiah merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral.&nbsp; "Itu kebijakan Bank Sentral. Nanti dia akan terapkan sesuai kebutuhan pada waktunya, tetapi nggak sekarang," tutur Purbaya usai mengisi kuliah umum di Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (10/11).&nbsp; Disinggung apakah kebijakan redenominasi nominal Rupiah akan direalisasikan tahun depan, Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut memastikan tidak dalam waktu dekat.&nbsp; "Enggak, enggak tahun depan. Saya enggak tahu, itu bukan (urusan) Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral. Kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi, jangan gue yang digebukin, gue digebukin terus," kelakarnya. Sebagai informasi, redominasi adalah kebijakan strategis untuk menyederhanakan nominal mata uang rupiah dalam pengadministrasian. Ini menjadi salah satu upaya menyetarakan harga rupiah dengan mata uang asing.&nbsp; Bank Indonesia (BI) juga mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Redenominasi Rupiah telah masuk dalam program legislasi nasional alias Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 "Saat ini, RUU Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029, sebagai RUU inisiatif Pemerintah atas usulan Bank Indonesia," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Senin (10/11).&nbsp; Denny menyebut bahwa proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antara seluruh pemangku kepentingan.&nbsp; Selain menyetarakan nilai rupiah dengan mata uang asing, redenominasi juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas Rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. &ldquo;Redenominasi Rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) Rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai Rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa,&rdquo; sambungnya.&nbsp; BI bersama pemerintah dan DPR akan terus membahas tahapan redenominasi. Bank sentral memastikan implementasi redenominasi akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas ekonomi hingga politik.&nbsp; "Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi,&rdquo; pungkas Denny.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan redenominasi rupiah urusan BI, RUU sudah masuk Prolegnas 2025-2029, dampak bagi masyarakat dan ekonomi.

Soal Redenominasi Rupiah, Menkeu Purbaya: Itu Urusan BI, Jangan Gue yang Digebukin!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/IMG_20251005_174232-1-1173039485.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan mengenai polemik dana mengendap di Bandung, Rabu (22/10/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan mengenai polemik dana mengendap di Bandung, Rabu (22/10/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik tuduhan dana mengendap senilai Rp 4,1 triliun di Jawa Barat (Jabar) terus bergulir. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan tidak ada dana APBD Jabar sebesar Rp 4,1 triliun yang mengendap. KDM, sapaan akrabnya, mengaku telah mendatangi Bank Indonesia dan mendapat penjelasan bahwa tidak ada dana yang mengendap sebesar Rp 4,1 triliun dalam bentuk deposito di kas Pemprov Jabar. "Kita sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank sentral, jadi jangan sampai ada pertanyaan atau pernyataan yang keliru. Jadi, ada nggak duit Rp 4,1 triliun yang deposito," kata KDM dalam keterangan di Bandung, Rabu (22/10) sebagaimana dilansir dari Antara. Dari penjelasan BI, kata Dedi, bank sentral mencatat ada dana di kas daerah sebesar Rp 3,8 triliun dalam bentuk giro yang masuk pada 30 September 2025. Kemudian ada dana lain yang menjadi deposito Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola secara mandiri di luar kas Pemprov Jabar. "Yang ada adalah pelaporan keuangan per 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun. Sisanya adalah deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing," ujarnya. Uang Rp 3,8 triliun yang tercatat pada 30 September, kata Dedi, saat ini dipastikan sudah digunakan untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan, perjalanan dinas, hingga biaya operasional. "Uang Rp 3,8 triliun ini, hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, bayar listrik, air, dan pegawai outsourcing," ucapnya. Dari penjelasan BI tersebut, KDM memastikan tudingan bahwa Pemprov Jabar menjadi salah satu daerah yang mengendapkan dana dalam bentuk deposito terpatahkan. "Tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di deposito untuk diambil bunganya. Tidak ada," katanya. Disinggung mengenai paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan sebaliknya, KDM hanya berujar satu kata, "Begitulah". Meski demikian, KDM memastikan posisi kas daerah Pemprov Jabar terus bergerak sesuai kebutuhan belanja daerah, dengan jumlah fluktuatif per harinya. "Apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini Rp 2,5 triliun, kemarin Rp 2,3 triliun, sebelumnya Rp 2,4 triliun, itu yang benar," katanya. Terkait ancaman pencopotan pejabat yang menginformasikan data bohong soal fiskal daerah, Dedi mengatakan setelah mendapatkan penjelasan BI, dirinya mengatakan merasa tidak enak hati. "Jadi saya merasa enggak enak nih. Soalnya tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada," katanya dengan nada bergurau. Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana bukan di bank pembangunan daerahnya, termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10). Purbaya menyebut Pemprov Jabar menyimpan deposito sebesar Rp 4,17 triliun. Selain Jabar, Purbaya juga menyebut Pemprov DKI Jakarta menyimpan deposito Rp 14,683 triliun dan pemprov Jatim Rp 6,8 triliun. Purbaya menjelaskan, data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp 233 triliun. Meliputi simpanan pemerintah kabupaten Rp 134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi Rp 60,2 trilliun, dan pemerintah kota Rp 39,5 triliun. &nbsp;

KDM mengaku telah mendatangi Bank Indonesia dan mendapat penjelasan bahwa tidak ada dana yang mengendap sebesar Rp 4,1 triliun di deposito.

Sudah Datangi BI, KDM Pastikan Tak Ada Dana Mengendap Rp 4,1 Triliun di Jabar dalam Deposito

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/JKT_-BI-Tahan-Suku-Bunga-Aucan_MIFTAHUL-HAYAT-14-644737125.jpeg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (20/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (20/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bank Indonesia (BI) memangkas 25 basis poin (bps) suku bunga acuan menjadi 6 persen. Keputusan tersebut diambil seusai rapat dewan gubernur kemarin (18/9). Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terakhir kali bank sentral menurunkan BI rate pada 18 Februari 2021. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan sejumlah pertimbangan dalam memangkas BI rate. Menurut dia, arah penurunan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) alias Fed Funds Rate (FFR) mulai terlihat. Sejalan dengan inflasi Amerika Serikat (AS) yang mulai mendekati sasaran jangka menengah sebesar 2 persen di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran. Hasil rapat dewan gubernur memperkirakan bahwa FFR akan turun tiga kali tahun ini dan tahun depan empat kali. &rdquo;Perkiraan kami dengan data dan asesmen terbaru kemungkinan turunnya adalah September, November, dan Desember tahun ini. Masing-masing 25 basis poin,&rdquo; kata Perry. Meski tidak tertutup kemungkinan FFR bisa turun 50 bps pada September. Hanya, probabilitasnya kecil. Hal itu sejalan dengan yield US Treasury tenor dua tahun yang turun lebih besar. Sehingga lebih rendah dari yield US Treasury 10 tahun. &rdquo;Karena US Treasury dua tahun ini oleh investor asing digunakan untuk menentukan mau beli SRBI (sekuritas rupiah Bank Indonesia) atau tidak,&rdquo; imbuhnya. Berbagai perkembangan tersebut mendorong semakin meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada saat bersamaan, aliran masuk modal asing ke negara berkembang ikut terkerek. Termasuk Indonesia. BI mencatat investasi portofolio arus masuk bersih (net inflows) sebesar USD 10,1 miliar pada kuartal III 2024. Sementara itu, indeks mata uang dolar AS (USD) terhadap mata uang negara utama (DXY) juga melemah. Nilai tukar rupiah stabil, bahkan cenderung menguat. Hingga Selasa (17/9), nilai tukar mata uang Garuda berada pada level Rp 15.330 per USD atau menguat 0,78 persen dibandingkan dengan posisi akhir Agustus 2024. Sedangkan, secara year-to-date (YtD), terapresiasi sebesar 0,4 persen. &rdquo;Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI (surat berharga valuta asing Bank Indonesia), dan SUVBI (sukuk valuta asing Bank Indonesia) guna memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah,&rdquo; beber alumnus Iowa State University itu. Dia mengatakan, kepemilikan asing dalam SRBI mencapai Rp 246,08 triliun. Implementasi primary dealer (PD) sejak Mei 2024 semakin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar. Sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Pertimbangan selanjutnya, kata Perry, inflasi tetap rendah. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) tercatat 2,12 persen year-on-year (YoY) pada Agustus 2024. Dengan inflasi inti sebesar 2,02 persen YoY. &rdquo;Kami sudah menakar probabilitas-probabilitas itu sehingga tidak perlu menunggu. The time is right. Oleh karena itu, waktu sekarang tepat untuk menurunkan suku bunga. Inflasi kami perkirakan tetap terkendali 2,5 plus-minus 1 persen,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/014779135/bank-indonesia-diprediksi-masih-tahan-suku-bunga-acuan-625-persen-pada-juni-2024-di-tengah-penguatan-dolar-as">Bank Indonesia Diprediksi Masih Tahan Suku Bunga Acuan 6,25 Persen pada Juni 2024 di Tengah Penguatan Dolar AS</a> Bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) bakal menggelar sidang Jackson Hole. Hal itu guna membahas rencana pemangkasan suku bunga setelah mempertahankannya pada level tertinggi dalam dua dekade selama lebih dari setahun. The Fed diproyeksikan akan merilis hasil Federal Open Meeting Committee (FOMC), termasuk pemotongan FFR dan summary economic projections (SEP) yang berisi dot plot matrix, pada dini hari ini (19/9) WIB. Di kawasan Eropa, European Central Bank (ECB) telah menurunkan suku bunga kebijakan moneternya sebesar 25 bps pada pertemuan pekan lalu (12/9). Suku bunga baru telah ditetapkan 3,65 persen untuk operasi pembiayaan utama, 3,90 persen untuk fasilitas pinjaman marginal, dan 3,50 persen untuk fasilitas simpanan. Sejalan dengan inflasi yang menurun ke arah sasaran jangka menengah sebesar 2 persen. Cost of Fund Bank Berkurang Terpisah, Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyampaikan, langkah bank sentral dalam menurunkan BI rate dari 6,25 persen menjadi 6,00 persen merupakan kebijakan pre-emptive dan ahead the curve dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan nasional. Kebijakan itu menjadi upaya otoritas moneter untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global, khususnya FFR, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. &rdquo;Adapun, penurunan suku bunga ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan biaya dana (cost of fund) di sektor perbankan, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi efisiensi operasional serta pertumbuhan kredit,&rdquo; terang Ali. Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menuturkan, keputusan BI memangkas suku bunga acuannya sejalan dengan kondisi fundamental perekonomian Indonesia. Sehingga memungkinkan para pembuat kebijakan mengambil keputusan yang lebih akomodatif. &rdquo;Kehati-hatian dalam mengelola fiskal, inflasi turun, rupiah apresiasi, dimulainya kembali arus masuk USD, dan kebijakan The Fed yang mulai longgar. Hal ini sudah menguatkan pandangan kami bahwa poros dovish akan segera terjadi,&rdquo; jelasnya. Cadangan devisa juga meningkat USD 4,8 miliar ke rekor tertinggi USD 150,2 miliar. Itu seiring masuknya portofolio asing ke pasar domestik, termasuk SRBI. Dengan demikian, dapat mendukung BI untuk mempertahankan nilai tukar rupiah di tengah-tengah peristiwa risk-off yang tidak terduga. (han/c6/dio)

Bank Indonesia (BI) memangkas 25 basis poin (bps) suku bunga acuan menjadi 6 persen. Keputusan tersebut diambil seusai rapat dewan gubernur.

Rupiah Menguat dan Inflasi Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/27/IHSG-Ditutup-Melemah-Dery-Ridwansah-1-696883860.jpeg" alt="Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat tipis pada penutupan perdagangan bursa pada Selasa (17/9). Naik 19,65 poin atau 0,25 persen ke level 7831,78. Sebanyak 324 saham menguat, 257 saham melemah, dan 216 saham stagnan. Associate Director Of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menyatakan, peningkatan saham sektor teknologi paling kuat sebesar 1,79 persen. Di posisi terlemah terdapat sektor infrastruktur minus 0,82 persen. &rdquo;IHSG dan bursa Asia ditutup menguat saat pelaku pasar memiliki harapan akan kebijakan pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat (AS). Gelombang akan kebijakan moneter pemangkasan suku bunga acuan menjadi perhatian pasar,&rdquo; ungkap Nico Demus. Sementara dari dalam negeri, pasar menanti hasil pertemuan hasil rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 17-18 September sehubungan dengan kebijakan moneter. Pasar berharap kebijakan moneter yang diputuskan kebijakan yang pro-stabilitas. Selain itu, juga realisasi neraca perdagangan Indonesia Agustus kembali mencatatkan surplus sebesar USD 2,89 miliar. Nico menjelaskan, pencapaian itu didukung dari kinerja ekspor yang meningkat mencapai USD 23,56 miliar atau tumbuh 5,97 persen dari bulan sebelumnya. Sedangkan nilai impor Indonesia tercatat USD 20,67 miliar atau turun 4,93 persen secara bulanan. &rdquo;Tentunya ini memberikan gambaran bagaimana sinergi pemerintah dan otoritas lainnya dalam menjaga ketahanan eksternal sehingga ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang berkelanjutan,&rdquo; ujar Nico Demus. Head of Investment Information PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Martha Christina menyatakan, sektor keuangan, properti, dan teknologi menjadi penggerak&nbsp;IHSG. Tecermin dari empat besar saham teraktif yang dalam perdagangan bursa. Yaitu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). &rdquo;Emiten sektor keuangan dan perbankan diuntungkan oleh (sentimen) penurunan suku bunga (bank sentral global),&rdquo; ujar Martha Christina. Menurut dia, sikap dovish bank-bank sentral negara maju yang nanti juga diikuti Bank Indonesia (BI) jelang akhir tahun ini bakal mengerek daya beli masyarakat. Yang diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga. Sehingga dapat menggairahkan sektor ritel. Emiten BMRI, BBCA, dan BBRI bisa menjadi perhatian untuk saham pilihan di bursa. Ekuitas Asia Tenggara menjadi favorit pengelola dana global setelah pergeseran kebijakan The Fed dan bank sentral negara maju. Sejalan dengan tingkat inflasi konsumen Amerika Serikat (AS) per Agustus yang mereda. Realisasi tersebut menguatkan proyeksi The Federal Reserve (The Fed) bakal memangkas suku bunga acuannya pekan ini. Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan indeks harga konsumen melambat menjadi 2,5 persen year-on-year (YoY) pada Agustus. Turun dari 2,9 persen YoY pada bulan sebelumnya. Sekaligus merupakan angka tahunan terendah sejak Februari 2021. Meski demikian, inflasi secara bulanan masih tumbuh 0,2 persen. Indeks harga pangan naik tipis 0,1 persen month-to-month (MtM). Setelah sebelumnya meningkat 0,2 persen MtM dalam dua bulan terakhir.&nbsp; &rdquo;Ini menunjukkan inflasi di AS masih ada. Sehingga The Fed kecil kemungkinan melakukan pemangkasan 50 bps (basis point). Pada pertemuan pekan ini hampir dapat dipastikan The Fed akan melakukan pemotongan bunga sebesar 25 bps,&rdquo; kata analis pasar modal Hans Kwee kepada Jawa Pos. Dari Eropa, lanjut dia, European Central Bank (ECB) kembali memotong suku bunga acuan 25 bps pada pertemuan Kamis (12/9). Suku bunga baru telah ditetapkan sebesar 3,65 persen untuk operasi pembiayaan utama, 3,90 persen untuk fasilitas pinjaman marjinal, dan 3,50 persen untuk fasilitas simpanan. Kebijakan tersebut merespons inflasi yang melambat dan pertumbuhan ekonomi yang melemah di kawasan Benua Biru. Dalam pidatonya, ekonom ECB Philip Lane mengatakan, bank central harus terus memangkas suku bunga acuan secara bertahap tanpa perlu menetapkan jadwal. Karena kondisi dapat berubah. Bahkan, mungkin perlu mempercepat pemangkasan ECB rates apabila ekonomi tersendat atau deflasi meningkat. Namun, harus memperlambat bila terjadi kejutan ke arah lain. &rdquo;Prospek pemotongan berikutnya baru mungkin akan terjadi lagi di Desember,&rdquo; ujar Philip Lane, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Trisakti itu. Menurut dia, sikap dovish (lunak) bank sentral negara-negara maju itu membuat ekuitas Asia Tenggara menjadi favorit investor global. Indonesia, Thailand, dan Malaysia, menjadi beberapa negara yang paling diminati. Sentimen tersebut juga membuka ruang Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuannya pada pertemuan pekan ini. Meski masih terbuka juga peluang pemotongan bunga 25 bps. Mengingat nilai tukar rupiah yang lebih kuat, cadangan devisa yang cukup, dan inflasi yang menurun tajam. &rdquo;Berbagai data dan berita itu membuat IHSG (indeks harga saham gabungan) berpeluang menguat dengan support di level 7.723 sampai 7 546 dan resistance di 7.850 hingga 7.950,&rdquo; tandas Philip Lane. Penutupan IHSG Sepekan -9 September: 7.702,74 -10 September: 7.761,39 -11 September: 7.760 ,96 -12 September: 7.798 15 -13 September: 7.812,13 -17 September: 7.831,78 Saham Teraktif Perdagangan Selasa (17/9) -BBRI: Rp 1.068.395.027.500 -BBCA: Rp 938.430.847.500 -BMRI: Rp 713.416.445.000 -BRIS: Rp 610.662.929.000 -BREN: Rp 513.621.277.500 Sumber: BEI

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat tipis pada penutupan perdagangan bursa pada Selasa (17/9), Sebanyak 324 saham menguat

Sikap Dovish Bank Central Negara Maju Jadi Sentimen Positif Ekuitas ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/BANK-SENTRA-AS.jpg" alt="Gedung Dewan Federal Reserve di Constitution Avenue digambarkan di Washington, AS, ANTARA" width="100%">
<figcaption>Gedung Dewan Federal Reserve di Constitution Avenue digambarkan di Washington, AS, ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank-bank sentral utama melanjutkan upaya mereka untuk menaikkan suku bunga pada Februari 2023 setelah awal tahun yang lesu, karena tekanan harga-harga terbukti lebih kuat daripada yang diperkirakan banyak pembuat kebijakan.  Februari melihat enam kenaikan suku bunga di enam pertemuan oleh bank-bank sentral yang mengawasi 10 mata uang yang paling banyak diperdagangkan.  Pembuat kebijakan di Australia, Swedia, Selandia Baru, dan Inggris bergabung dengan Federal Reserve AS dan Bank Sentral Eropa (ECB) dalam menaikkan suku bunga pinjaman utama dengan total 250 basis poin. Semua bank memperkirakan lebih banyak kenaikan ke depan.  Januari hanya melihat satu kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh Kanada dalam tiga pertemuan oleh bank sentral G10.  "Kombinasi pertumbuhan yang lebih kuat dari ekspektasi dan indikator inflasi yang lebih persisten dari ekspektasi telah mendorong perubahan mendadak dalam narasi pasar selama sebulan terakhir dari 'soft landing' dan menuju 'siklus pengetatan yang lebih panjang' oleh bank-bank sentral utama," kata Nikolaos Panigirtzoglou di JPMorgan.  Data inflasi dan tenaga kerja baru-baru ini dari beberapa ekonomi top dunia telah mengejutkan pasar dan mendorong para analis untuk mengangkat ekspektasi di mana suku bunga Fed dan ECB akan mencapai puncaknya. Pasar sekarang menilai suku bunga ECB memuncak tepat di atas 4,0 persen pada pergantian tahun, sementara suku bunga Fed diperkirakan setinggi 5,5-5,75 persen.  Di pasar negara berkembang, dorongan kenaikan suku bunga menunjukkan beberapa bukti perlambatan. Tiga belas dari 18 bank sentral dalam sampel Reuters dari ekonomi berkembang bertemu untuk memutuskan pergerakan suku bunga, tetapi hanya empat yang dinaikkan dengan total 175 basis poin -- Meksiko, Israel, Filipina, dan India. Turki mengirimkan pemotongan 50 basis poin setelah gempa mematikan.  Langkah Februari mengikuti Januari yang melihat enam dari 18 bank sentral memberikan total kenaikan 225 basis poin pada Januari, sementara enam bank sentral lainnya bertemu tetapi memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah.  "Kejutan (inflasi) ini datang untuk semua orang secara bersamaan, tetapi mungkin menghilang pada tingkat yang berbeda," kata Gabriel Sterne dari Oxford Economics.  "Tren disinflasi secara mengejutkan terlihat baik di Asia sekarang, misalnya di mana inflasi jasa-jasa telah berubah arah," katanya pula.

Bank-bank Sentral Utama Kembali Naikan Bunga Lawan Inflasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221008_212239-1.jpg" alt="Ilustrasi kawasan titik nol IKN Nusantara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan titik nol IKN Nusantara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, BI mulai menyiapkan perpindahan bank sentral ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2023.  ”Deputi Gubernur kami sudah mulai bolak-balik ke IKN untuk persiapan ini, sehingga perpindahan BI ke IKN masuk dalam arah kebijakan kami pada 2023,” kata Perry seperti dilansir dari Antara dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (21/11).  Menurut dia, BI merupakan salah satu lembaga yang akan terlebih dulu pindah bersama dengan beberapa lembaga dan kantor pemerintahan lain, jika berdasar instruksi Presiden Joko Widodo. Saat ini, bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN Nusantara.  Selaras dengan tahap pemindahan ke IKN, Perry menegaskan, akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan. ”Koordinasi dilakukan baik mengenai aspek hukum, organisasi, proses kerja, sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana,” jelas Perry.  Selain perpindahan ke IKN, dia mengungkapkan, terdapat empat arah kebijakan lain yang menjadi fokus BI pada tahun depan. Yakni memperkuat kerangka kerja dan respons bauran kebijakan untuk memperkirakan dan membuat simulasi dengan lebih baik dan granular. Dengan demikian respons bisa dikalibrasi secara baik dengan waktu yang tepat.  Arah kebijakan kedua adalah peningkatan bank sentral digital, khususnya dalam penerbitan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC), Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI), maupun kerja sama internasional.  Perry melanjutkan, arah kebijakan ketiga yaitu dengan terus mengimplementasikan Digital Business Process Re-enginering terutama dalam penguatan tata kelola, pengukuran efektif dan efisien, serta manajemen risiko.  Kemudian yang keempat melalui persiapan saat Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) disepakati, mengantisipasi proses bisnis BI, maupun kepemimpinan BI di nasional maupun internasional.

BI Mulai Siapkan Perpindahan ke IKN pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220717-WA0004.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemeneu) RI dan Gubernur Bank Indonesia (BI) telah melaksanakan High Level Breakfast Discussion on Climate Mitigation - sebagai bagian dari rangkaian pertemuan The Third Series of G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG), 11-17 Juli 2022 di Bali. Pertemuan ini dilakukan dalam format hybrid dan dihadiri oleh seluruh anggota G20 serta organisasi internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka diskusi dengan melaporkan intisari pembahasan dari the Sustainable Finance Working Group Policy Levers Forum. Pada kesempatan ini, Ani -sapaan Sri Mulyani- menyampaikan arah kebijakan untuk mendorong transisi menuju investasi berkelanjutan dan bagaimana kebijakan yang akan ditempuh untuk mengurangi ketergantungan pada aktivitas yang menghasilkan emisi tinggi.  Diskusi kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari OECD mengenai hasil awal kajian mitigasi perubahan iklim termasuk dampaknya terhadap ekonomi makro, fiskal, dan sektor lingkungan. Perwakilan dari the IPCC dan IMF juga menyampaikan pandangan mereka.  Dalam diskusi, para menteri dan gubernur bank sentral saling bertukar pengalaman mengenai kebijakan domestik masing-masing negara yang sedang atau akan dijalankan. Kebijakan itu terkait upaya mengatasi perubahan iklim dengan tetap menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.  Diskusi juga secara khusus membahas instrumen dan inisiatif kebijakan perubahan iklim (climate-related policy levers) termasuk kerangka bauran kebijakan yang disesuaikan dan mekanisme transisi energi (seperti contoh inisiatif dalam kerangka kermitraan Just Transition Partnerships) untuk mempromosikan transisi ekonomi hijau yang inklusif. Diskusi juga membahas lebih lanjut terkait The G20 Sustainable Finance Roadmap yang telah disahkan oleh pimpinan negara anggota G20 pada Oktober 2021.  Mereka menyoroti peran instrumen kebijakan publik untuk memberikan sinyal pada pasar keuangan terkait transisi iklim, investasi dalam keuangan berkelanjutan, dan upaya mendorong partisipasi permodalan publik dan sektor swasta dalam investasi berkelanjutan.  "Instrumen kebijakan transisi yang adil dapat digunakan sebagai mekanisme transisi yang mendukung ketersediaan energi bersih, mendorong pengurangan dan penghapusan subsidi bahan bakar fosil," kata Ani, dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/7). Selain itu juga menjadi dasar penetapan harga karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).  Untuk mencapai target karbon netral, implementasi the Paris Agreement dan target agenda 2030, setiap negara diharapkan dapat merumuskan kebijakan transisi dengan menggunakan pendekatan yang efisien. Sehingga dapat mengatalisasi komitmen pasar terhadap pengurangan emisi karbon, mendukung upaya transisi energi bersih kepada negara berkembang dan rentan, serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi domestik masing-masing negara.  Diskusi pada the High-level Breakfast Discussion on Climate Mitigation ini juga diharapkan dapat memperkaya pembahasan G20 mengenai aksi perubahan iklim global di masa mendatang khususnya untuk memperkuat sinergi dengan inisiatif global lain seperti the Coalition of Finance Ministers for Climate Action atau the Climate Club.  The High-Level Breakfast Discussion on Climate Mitigation dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil diskusi teknis pada pertemuan the Policy Levers Forum yang telah diselenggarakan di sela pertemuan the Sustainable Finance Working Group pada tanggal 13 Juni 2022 sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia. Forum tersebut tersebut merupakan sarana para Menteri dan Gubernur Bank Sentral untuk berbagi pengalaman, kesuksesan, dan pandangan dari upaya global mengatasi perubahan iklim.

Para Menkeu G20 dan Bos Bank Sentral Bertemu Bahas Transisi Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/rupiah-dan-USD-dolar-amerika-1.jpg" alt="Karyawan Penukaran uang Ayu Masagung menghitung uang rupiah dan dolar Amerika, Kamis (14/10). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat pada perdagangan pasar spot hari ini setelah sebelumnya stagnan. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Karyawan Penukaran uang Ayu Masagung menghitung uang rupiah dan dolar Amerika, Kamis (14/10). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat pada perdagangan pasar spot hari ini setelah sebelumnya stagnan. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perdagangan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih diselimuti tekanan oleh varian baru Covid-19 dan kecemasan keputusan bank sentral AS. Mengutip kurs tengah Bank Indonesia (BI) saat ini posisi Indonesia ada di level Rp 14.384 per dolar AS.  “Nilai tukar rupiah mungkin masih berpotensi tertekan hari ini dengan sentimen kekhawatiran pasar terhadap Omicron dan kebijakan pengetatan moneter AS,” analis keuangan Ariston Tjendra kepada JawaPos.com, Selasa (21/12).  Ariston memaparkan, Minat pasar terhadap aset berisiko terlihat masih tertekan dengan melemahnya indeks saham global karena kekhawatiran pasar terhadap penularan Omicron yang begitu cepat dan lockdown di beberapa negara Eropa.  Selain itu, keputusan Bank Sentral AS, yaitu The Fed yang mempercepat tapering, Bank Sentral Inggris yang menaikan suku bunga dan Bank Sentral Eropa yang berniat mengurangi pembelian aset sebagai stimulus, kelihatannya masih menjadi faktor penekan sebagian nilai tukar emerging market terhadap dolar AS.  Pengetatan moneter, kata Ariston, artinya pengurangan likuiditas yang bisa menaikan nilai tukar yang bersangkutan. “Rupiah mungkin masih bisa melemah ke kisaran 14.430, dengan potensi support di kisaran 14.370,” pungkasnya.

Keputusan Bank Sentral dan Omicron Bayangi Pergerakan Rupiah Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) telah mengucurkan dana sebesar Rp 614,8 triliun sebagai langkah kebijakan pelonggaran moneter melalui quantitative easing (QE). Diharapkan dana tersebut dapat membantu program percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). QE sendiri merupakan pelonggaran likuiditas di mana bank sentral salah satunya membeli surat berharga untuk meningkatkan jumlah uang beredar. "Kami sudah lakukan quantitative easing Rp 614,8 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi XI DPR, Senin (29/6). Perry memaparkan, QE pada periode Januari-April 2020 mencapai Rp 415,8 triliun. Terdiri dari pembelian SBN dari pasar sekunder sebesar Rp 166,2 triliun, repo perbankan sebesar Rp 160 triliun, FX swap sebesar Rp 36,6 triliun, dan penurunan GWM rupiah pada Januari dan April sebesar Rp 53 triliun. Selanjutnya, QE pada periode Mei-Juni 2020 mencapai sebesar Rp 199 triliun. Terdiri dari penurunan GWM rupiah pada Mei sebesar Rp 102 triliun, repo perbankan dan FX swap sebesar Rp 81,2 triliun, lalu tidak mewajibkan tambahan giro bagi yang tidak memenuhi RIM sebesar Rp 15,8 triliun. Perry mengungkapkan, suntikan likuiditas tersebut juga untuk mendukung efektivitas stimulus dari pemerintah melalui insentif industri dan pemulihan ekonomi. Ini akan mendorong konsumsi masyarakat, produksi, dan investasi dunia usaha baik bagi UMKM dan korporasi. Adapun proses tersebut dilakukan dengan tata kelola yang baik di rapat level tertinggi dengan pemerintah. Selanjutnya ada pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk berkoordinasi terkait UMKM.

Kebijakan Quantitative Easing BI Tembus Rp 614,8 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bank sentral

Berita Terkini