<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/BANSOS-BBM-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bantuan sosial (bansos) BBM dari Pemkab Gresik kembali dibagikan kepada sopir angkot hingga pengendara ojek. Bantuan tersebut diberikan dampak kenaikan harga BBM yang terjadi belakangan. Ada ratusan sopir angkot dan pengendara ojek yang menerima bansos itu di halaman kantor dinas perhubungan (dishub) kemarin pagi. Mereka mendapat bantuan senilai Rp 300 ribu per orang. Selain itu, Pemkab Gresik memberikan voucher BBM senilai Rp 500 ribu. Bupati Fandi Akhmad Yani menyerahkan langsung bansos tersebut kepada para sopir. Pemberian subsidi itu merupakan bentuk kepedulian Pemkab Gresik kepada insan transportasi di Kota Santri. ’’Kita tidak bisa menghindari apa yang diputuskan pemerintah pusat. BBM naik kita terima dan jalankan, tapi kami usahakan ada stimulus dan bantuan yang kami berikan untuk menjadi penyeimbang dengan bantuan stimulus-stimulus yang lain,’’ ujar Yani, sapaan karib Bupati Fandi. Bantuan tersebut menyasar 511 pengendara ojek dengan nilai Rp 300 ribu. Selain itu, ada voucher pembelian BBM senilai Rp 500 ribu yang diberikan kepada 314 sopir angkot atau angdes. ’’Semoga bisa membantu operasional angkot maupun ojek,’’ imbuhnya. Sementara itu, Edy Ynuanto, sopir angkot di wilayah Giri, mengatakan bahwa jumlah penumpang mengalami penurunan. Selama ini, dia hanya menggantungkan nasib kepada penumpang bus pariwisata di Makam Sunan Giri. Pria 58 tahun yang bekerja sebagai sopir sejak pertengahan 1990-an itu harus bertahan di tengah kondisi yang sudah banyak berubah. ’’Dulu rute angkot saya masih ramai. Tapi saat ini, apalagi ditambah pandemi, penghasilan merosot tajam. Sepinya penumpang membuat penghasilan per hari jadi tidak menentu. Saat ini rata-rata dapat Rp 50 ribu per hari sudah bagus. Itu pun tidak menentu,’’ ungkapnya.

Bansos dan Voucher BBM untuk Sopir Angkot-Ojek Gresik Dibagikan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ANGKOT-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pekerja transportasi di Surabaya yang terdampak kenaikan harga BBM mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemkot. Besarnya Rp 200 ribu per bulan, Bansos itu bakal disalurkan selama dua bulan.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan bansos di balai kota kemarin (24/10). Bantuan itu diberikan kepada pengemudi bus kota, angkutan perkotaan, taksi online dan offline, hingga ojek online (ojol).  Eri mengatakan, bantuan bagi pekerja transportasi itu sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Setiap daerah diminta mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang terdampak kenaikan harga BBM. ”Totalnya mencapai Rp 8,9 miliar. Sumbernya dari APBD dan dana transfer dari pemerintah pusat,” ujar Eri.  Setiap pekerja transportasi mendapat bantuan berupa uang tunai Rp 200 ribu. Rencananya, bansos dibagikan selama dua bulan berturut-turut. Dengan begitu, satu orang akan mendapat bansos Rp 400 ribu.  Penerima bansos tersebut adalah orang Surabaya dan berdomisili di Kota Pahlawan. Lewat cara itu, Eri ingin bantuan yang diberikan pemkot bisa dirasakan langsung oleh warganya.  ”Saya minta ke dinas perhubungan (dishub) agar data itu harus tepat. Kami juga berkoordinasi dengan perusahaan agar pemerintah bisa memberikan bantuan kepada pekerja,” ujarnya.  Eri meminta para pengemudi tidak terlena selepas mendapat bansos. Sebab, bantuan yang diberikan hanya bersifat sementara. Tidak bisa menghilangkan dampak kenaikan harga BBM dalam jangka panjang.  Pemkot menyiapkan bantuan lain yang wujudnya pemberdayaan warga. ”Istri pekerja kami latih bekerja. Misalnya, diberi pelatihan menjahit sehingga mereka tidak perlu kerja ke luar rumah. Selain itu, kami bantu permodalan,” jelas pria 45 tahun tersebut.  Sementara itu, Kepala Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan, total ada 22.327 pekerja transportasi Surabaya yang menerima bansos. Data itu dihimpun dari berbagai paguyuban transportasi umum. Bantuan itu nanti disalurkan melalui Bank Jatim. ”Semoga bantuan ini bisa sedikit membantu mereka yang terdampak kenaikan harga BBM,” kata Tundjung.

Bansos Pekerja Transportasi, Wali Kota Eri: Saya Minta Harus Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG20221004094259.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, berencana menyalurkan bantuan sosial dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) kepada 2.341 sopir angkutan umum kota dan ojek dalam jaringan dengan menjajaki kerja sama PT Pertamina dalam bentuk voucher.  Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor Eko Prabowo saat diwawancarai di Kota Bogor, Selasa (11/10), mengatakan penyaluran bantuan sosial masih dalam tahap verifikasi pemberkasan sopir calon penerima.  "Rencananya begitu, tapi masih dikomunikasikan dengan PT Pertamina. Saat ini kita masih verifikasi data sopirnya," kata Eko.  Eko menyampaikan bansos BBM yang akan diberikan kepada 2.341 sopir itu sebesar Rp 1,4 miliar dari Rp 4,6 miliar dana alokasi umum (DAU) yang disisihkan Pemerintah Kota Bogor untuk memberi perhatian kepada masyarakat terdampak penyesuaian harga BBM.  Dia merinci penerima bansos terdiri dari 1.341 sopir angkot dan 1.000 sopir ojek daring.  Alokasi dana bansos sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, yang mewajibkan pemda untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bansos.  Adapun bansos tersebut diarahkan kepada ojek, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan nelayan dan untuk penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.  Namun demikian, kata Eko, mengenai jumlah sasaran dan bantuan melalui analisis Pemerintah Kota Bogor yang berkolaborasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan pihak perusahaan penyedia aplikasi ojek daring untuk menyeleksi penerima bansos.  Organda Kota Bogor sebelumnya telah melaporkan dari 6.000 sopir angkot yang bekerja di daerahnya, ada sebanyak 2.200 sopir angkot berkartu tanda penduduk (KTP) setempat mendaftar untuk mendapatkan bansos dampak penyesuaian harga BBM untuk diverifikasi oleh Dinas Perhubungan setempat.  Di sisi lain, menurut data Dinas Perhubungan Kota Bogor terdapat 7.000 sopir ojek daring yang bekerja di wilayahnya, namun akan diseleksi berdasarkan KTP dan kelayakan penghasilan.  "Kuotanya sudah ada 2.341 orang sopir, ini yang kita sesuaikan berkasnya, dari yang terlapor oleh Organda dan perusahaan ojek daring mana yang masuk sebagai penerima," jelasnya.

Pemkot Bogor Salurkan Bansos BBM untuk Sopir Berbentuk Voucher

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Pencairan-BLT-BBM-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Warga saat mencairkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) program subsidi atau bantuan tambahan pengalihan bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Kemensos mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) terkait kenaikan" width="100%">
<figcaption>Warga saat mencairkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) program subsidi atau bantuan tambahan pengalihan bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Kemensos mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) terkait kenaikan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menyikapi polemik penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang tengah terjadi di Indonesia. Aliansi BEM Nusantara berkomitmen mengawasi pendistribusian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.  Koordinator Pusat BEM Nusantara, Ahmad Supardi menjelaskan, bantuan yang diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi tersebut harus diawasi. Hal ini agar tidak ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.  “Hari ini, BEM Nusantara tegaskan bahwa solusi yang diberikan pemerintah akan kita awasi seperti bantuan sosial yang mulai hari ini telah diluncurkan oleh pemerintah, agar tepat sasaran," ujar Supardi usai Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Membedah Persoalan di Balik Kenaikan Harga BBM’ yang digelar di Universitas Malahayati, Bandar Lampung, lewat keterangan tertulisnya, Kamis (22/9).  Supardi berharap, penyaluran bantuan sosial kali ini akan benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdampak, serta tidak akan dikorupsi seperti yang terjadi pada program bantuan sosial saat masa pandemi Covid-19.  Dia mengatakan, penyesuaian harga BBM menjadi pukulan keras bagi masyarakat kecil. Sebab, hampir seluruh bidang terdampak, mulai dari harga bahan pangan yang naik hingga adanya kenaikan tarif berbagai moda transportasi.  Kendati demikian, Supardi mengimbau masyarakat tetap tenang. Adapun kenaikan harga BBM ini, jelas Supardi, adalah sesuatu yang sulit dihindari, dan juga terjadi hampir di seluruh negara di dunia karena adanya kenaikan harga minyak dunia.  “Harus kita garis bawahi bahwa kenaikan BBM ini bukanlah keputusan yang diambil secara sepihak oleh pemerintah. Karena BBM yang saat ini naik di Indonesia adalah akibat naiknya (harga) minyak dunia. Akibat perang Rusia dan Ukraina tentunya. Ini juga termasuk negara-negara besar di dunia, yang juga menaikkan harga BBM, termasuk di Indonesia,” pungkasnya.  BEM Nusantara, tegas Supardi, akan terus meminta pendapat dari para mahasiswa, akademisi, dan kalangan ahli, untuk bisa mencetuskan gagasan yang bisa menjadi masukan untuk pemerintah dalam mengambil keputusan terkait penyesuaian harga BBM.

BEM Nusantara Sebut Bansos BBM Harus Diawasi Agar Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Presiden-Jokowi_Bansos-BBM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo meminta bantuan sosial (bansos) yang dibagikan untuk masyarakat dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran. Ia menyebut perintah itu juga sempat disampaikannya kepada para menteri saat kenaikan BBM diumumkan pada Sabtu (3/9).  "Saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran," kata Jokowi dalam keterangan pers secara virtual, Jumat (16/9).  Ia juga menyampaikan bahwa pembagian bansos BBM sudah dilakukan secara massif melalui kantor-kantor pos sejak akhir Agustus lalu. Bahkan, dalam beberapa kunjungan kerja, lanjutnya, penyaluran bansos telah dilakukan dengan baik.  "Dalam beberapa kunjungan kerja saya ke daerah, selalu saya tinjau langsung penyerahannya (bansos BBM). Pertama di Kabupaten Jayapura, kemudian di Saumlaki Kepulauan Tanimbar, di Kota Bandar Lampung. Kemarin juga saya lihat di Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tual, di Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik," ujarnya.  Sebelumnya, pemerintah akan menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun untuk masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bansos yang akan disalurkan terbagi menjadi tiga, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan subsidi untuk ojek hingga nelayan.  "Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 12,4 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin (29/8).  BLT BBM ditargetkan kepada 20,65 juta kelompok penerima dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 12,4 triliun. Adapun pembagiannya akan dilakukan dua tahap masing-masing Rp 300.000.  Kemudian, BSU ditargetkan akan disalurkan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun. Bantuan ini akan diberikan satu kali kepada pekerja melalui bank himbara dan kantor pos.  Sementara subsidi sektor transportasi akan diberikan oleh pemerintah daerah dengan anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU). Yakni, Dana Anggaran Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 2 persen.  Subsidi transportasi ini akan diberikan kepada pengemudi transportasi umum, ojek, dan nelayan yang masuk dalam kategori miskin.

Jokowi Minta Bansos BBM Dibagikan Secara Cepat dan Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-15-at-08.59.05.jpeg" alt="Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di webinar nasional Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Jakarta pada Rabu (14/9). Foto : Humas Bappenas" width="100%">
<figcaption>Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di webinar nasional Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Jakarta pada Rabu (14/9). Foto : Humas Bappenas</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Di tengah pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia menyalurkan sejumlah program bantuan sosial (bansos). Diantaranya adalah program bantuan langsung tunai (BLT).  Sayangnya dalam penyalurannya, masih terdapat beberapa kasus tidak tepat sasaran. Kondisi ini diungkap langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.  Dia mengatakan upaya penyaluran bansos tersebut harus terus diperkuat. Kemudian disatupadukan serta disempurnakan. Sehingga bisa tepat sasaran dan mencegah terjadinya kesalahan atau error.  "Sampai hari ini ada eselon I, derajatnya eselon I masih dapat BLT. Sampai hari ini," kata Suharso dalam webinar nasional pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Jakarta pada Rabu (14/9).  Politisi PPP itu mengatakan sudah menyampaikan kasus BLT yang diterima pejabat eselon I itu sejak 2020 lalu. Tetapi ternyata sampai tahun ini, yang bersangkutan masih saja menerima.  Suharso mengatakan pejabat eselon I yang bersangkutan itu masih mendapatkan BLT. "Alhamdulillah (kata pejabat itu), meskipun kemudian disalurkan ke orang lain yang lebih berhak," tutur Suharso.  Dia menegaskan sampai saat ini sejumlah negara masih berpacu bagaimana bisa pulih dari pandemi Covid-19 dengan cepat. Diantara caranya dengan menyalurkan program-program perlindungan sosial.  Mulai dari tingkat pusat oleh pemerintah pusat, hingga level provinsi, kabupaten, kota, hingga desa. Termasuk juga program jaminan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi dan lainnya.  Suharso mengatakan, ada dua pilar utama dalam menjalankan program bantuan atau perlindungan sosial. Pertama adalah pemutakhiran data.  Dia mengatakan data yang dimiliki untuk program bantuan sosial harus memiliki akurasi yang tinggi, lengkap, dan mencakup seluruh penduduk. Dia berharap melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) bisa mewujudkan pilar pertama ini. Yaitu menghasilkan data yang memadai sehingga program sosial pemerintah dapat tepat sasaran.  Pilar yang kedua adalah terintegrasinya beberapa program sosial yang sampai sekarang masih terfragmentasi. Dia mengatakan program-program sosial yang seperti itu harus bisa diintegrasikan.  Suharso juga menyampaikan contoh persoalan dalam penyaluran BLT. Seperti yang dikeluhkan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka bahwa kucuran BLT untuk wilayahnya masih kurang. Untuk diketahui data yang jadi acuan program BLT berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Kepala Bappenas Ungkap Ada Pejabat Eselon Satu Terima BLT Sejak 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/fan-Bansos-kota-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan bansos BBM kepada penerima yang spesifik. Para penerimanya meliputi pengusaha kecil, ojek atau nelayan disesuaikan dengan spesifik daerahnya masing-masing.  "Bisa diberikan untuk usaha mikro, usaha kecil, untuk sektor transportasi, ojek atau kendaraan bermotor lainnya. Kalau di daerah sektor transportasinya mungkin di daerah kepulauan, yaitu perahu, ya silakan. (Disesuaikan) spesifik daerahnya masing masing. Silakan dibuat programnya oleh pemerintah daerah," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat ditemui di Gedung DPR RI, belum lama ini.  Ia menjelaskan, melalui instruksi ini, pihaknya telah memberi payung hukum kepada pemda agar bisa menggunakan dana transfer umum sebesar 2 persen sebagai bansos BBM. Meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah ditransfer ke daerah untuk bulan Oktober, November, dan Desember.  "Kita ini tujuannya memberikan payung hukum supaya daerah juga bisa melindungi masyarakat di daerah. Cara melindunginya bukan sama rasa sama rata seluruh Indonesia, tetapi spesifik per daerahnya," jelasnya.  Suahasil juga menerangkan, pemberian bansos BBM yang spesifik dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat di daerah bisa terpenuhi. Terlebih, satu daerah dengan yang lainnya memiliki spesifikasi wilayah berbeda.  Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada pemda untuk segera menggunakan DAU dan DBH sebagai bantalan masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan energi.  "Kami meminta kepada pemda yang sudah menerima dana transfer umum untuk segera menggunakan DAU Oktober, November, Desember sebesar 2 persen dipakai untuk memberikan bantalan sosial," pungkasnya.  Sebelumnya, pemerintah akan menyalurkan dana bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar lebih tepat sasaran.  Disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bantalan sosial yang akan disalurkan terbagi menjadi tiga, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan subsidi untuk ojek hingga nelayan.  "Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun rupiah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022).  Sri Mulyani merincikan, dana sebesar Rp 12,4 triliun digunakan untuk penyaluran BLT yang rencananya akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok penerima. Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat penerima manfaat sebesar Rp 600 ribu secara dua tahap. Adapun pembayaran akan disalurkan melalui kantor Pos seluruh Indonesia.  Selain BLT, pemerintah juga akan memberikan bantuan bagi 16 juta pekerja dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Bantuan subsidi gaji akan diberikan kepada pekerja dengan penghasilan maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Adapun bantuannya diberikan satu kali sebesar Rp 600 ribu.Terkait petunjuk teknis bantuan ini, Sri Mulyani mengatakan akan diatur dalam peraturan menteri yang akan diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.  Tak hanya BLT dan subsidi gaji, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas juga meminta pemerintah daerah (pemda) untuk ikut memberikan bansos BBM. Subsidi pemda ini akan diberikan kepada pengemudi transportasi umum, ojek, dan nelayan yang masuk dalam kategori miskin. Adapun sumbernya berasal dari 2 persen DAU dan DBH yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Pemerintah Minta Pemda Salurkan Bansos BBM ke Penerima Spesifik

bansos bbm

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bansos bbm

Berita Terkini