<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/FotoJet-2025-11-04T104746961-3036614393.jpg" alt="Ilustrasi uang bansos. (istockphoto.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang bansos. (istockphoto.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang penutupan anggaran 2025, pemerintah kembali mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah. Gelombang pencairan kali ini menyasar KPM yang sebelumnya belum menerima haknya pada tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Sejumlah laporan dari lapangan menunjukkan bahwa KPM yang mengalami peralihan mekanisme, dari pencairan via PT Pos Indonesia ke skema Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mulai mendapatkan saldo masuk secara bertahap.&nbsp; Setelah sempat tertunda akibat proses migrasi data, bantuan PKH yang belum cair kini dilaporkan sudah masuk ke rekening KKS Bank BRI. Pemerintah menegaskan bahwa percepatan ini dilakukan agar seluruh KPM tetap menerima haknya, meskipun terjadi perubahan sistem penyaluran di pertengahan tahun. Ramai Saldo Rp 400.000 Masuk, Tapi Bukan Penebalan PKH Tahap 4 Belakangan ini, warganet ramai membagikan laporan adanya tambahan saldo sebesar Rp 400.000 di rekening KKS. Informasi tersebut muncul dari berbagai kanal, termasuk unggahan YouTube yang sering mengulas perkembangan bansos. Namun pemerintah memastikan bahwa saldo Rp 400.000 tersebut bukanlah bagian dari penebalan PKH tahap 4. Alasannya, PKH tahap 4 tahun 2025 telah resmi digantikan oleh BLT Kesra Rp 900.000, yang disalurkan melalui Kantor Pos dan titik komunitas. Artinya, dana Rp 400.000 yang masuk ke KKS merupakan pencairan bansos dari tahapan sebelumnya yang sempat tertunda, bukan bantuan baru atau tambahan khusus akhir tahun. Kenapa Banyak KPM Peralihan Mengalami Keterlambatan? Pemerintah menjelaskan bahwa KPM yang dipindahkan dari skema pencairan via Pos ke KKS sering menghadapi keterlambatan karena beberapa faktor teknis, antara lain: - Migrasi data dan sistem dari Pos ke KKS - Verifikasi ulang kelayakan KPM - Penyesuaian data di DTKS - Proses aktivasi KKS baru yang memakan waktu Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa seluruh pencairan untuk tahap 2, 3, dan 4 akan dirampungkan sebelum akhir tahun anggaran 2025. KPM Diminta Rutin Mengecek Saldo Agar tidak ketinggalan informasi, KPM dianjurkan untuk melakukan pengecekan berkala melalui: - ATM BRI atau agen BRILink - Pendamping sosial PKH di wilayah masing-masing - Pengumuman resmi pemerintah desa atau dinas sosial Pemerintah juga mengingatkan KPM agar tidak mudah percaya pada pesan berantai atau informasi tidak resmi yang mengatasnamakan bansos. Pemerintah Pastikan Tidak Ada KPM yang Tertinggal Dengan mulai cairnya saldo bagi KPM peralihan serta adanya kejelasan mengenai sumber dana Rp 400.000, pemerintah berharap proses distribusi bansos menjelang akhir tahun berjalan lebih lancar dan akurat. Pendamping sosial di seluruh daerah juga diminta terus memonitor pencairan agar hak setiap KPM terpenuhi. Komitmen ini ditegaskan untuk memastikan tidak ada penerima manfaat yang terlewat dan seluruh bantuan dapat tersalurkan tepat waktu sebelum tahun anggaran berakhir.

Setelah sempat tertunda akibat proses migrasi data, bantuan PKH yang belum cair kini dilaporkan sudah masuk ke rekening KKS Bank BRI.

Bansos Akhir Tahun Mulai Cair, KPM Peralihan dapat Saldo Rp 400 Ribu: Begini Penjelasan Resminya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/bansospos-1-3235988319.jpg" alt="Ilustrasi penyaluran bantuan sembako dan bantuan PKH bagi warga di Yogyakarta. Bantuan untuk 7.001 penerima bansos di Jogja distop sementara karena terindikasi terlibat judi online. (Pos Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyaluran bantuan sembako dan bantuan PKH bagi warga di Yogyakarta. Bantuan untuk 7.001 penerima bansos di Jogja distop sementara karena terindikasi terlibat judi online. (Pos Indonesia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali memasuki periode sibuk menjelang akhir 2025. Namun, di banyak daerah, masyarakat mempertanyakan mengapa BLT Kesra, PKH, dan BPNT tidak cair bersamaan.&nbsp; Ada wilayah yang sudah menerima bantuan, sementara wilayah lain masih menunggu. Pemerintah menegaskan bahwa hal ini bukan karena hambatan teknis semata, melainkan bagian dari mekanisme verifikasi data yang harus dipenuhi sebelum dana disalurkan. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah membeberkan alasan di balik jadwal pencairan bansos yang berbeda-beda antar daerah maupun antar lembaga penyalur. Proses Validasi dan Pemadanan Data Jadi Faktor Utama Sebelum bansos cair, data penerima harus melewati tahap verifikasi ketat. Kemensos bekerja bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah untuk memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Validasi ini mencakup: - Pengecekan NIK - Kesesuaian data alamat - Data penerima ganda - Perubahan kondisi sosial ekonomi - Perubahan status keluarga Jika ada data yang belum lengkap atau belum klop, pencairan otomatis mundur hingga perbaikan dilakukan. Inilah yang membuat jadwal tidak bisa seragam di seluruh Indonesia. Penyalur Bansos Berbeda, Jadwal pun Berbeda BLT Kesra disalurkan melalui dua jalur yakni kantor Pos dan Bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri). Penyaluran Kantor Pos dimulai lebih awal, sejak 20 Oktober 2025, sementara Himbara menyusul sekitar satu pekan kemudian. Perbedaan ini membuat beberapa warga terlihat sudah menerima dana, sedangkan lainnya masih menunggu giliran. Untuk PKH dan BPNT, tanggal pencairan tiap tahap tidak dibuat serentak karena harus menyesuaikan kesiapan bank penyalur, kantor pos, dan kecepatan pembaruan data. Penjadwalan Bertahap untuk Menghindari Penumpukan Pencairan Pemerintah sengaja membagi penyaluran per wilayah agar tidak terjadi antrean panjang di kantor pos atau bank. Dengan jumlah penerima mencapai jutaan, pencairan serentak di satu hari berpotensi menimbulkan: - Penumpukan penerima - Risiko keamanan dan kerumunan - Gangguan teknis sistem penyaluran Penjadwalan bertahap memastikan pelayanan tetap lancar dan distribusi bantuan lebih merata. Jadwal Pencairan PKH &amp; BPNT Mengikuti Siklus Tahap Untuk BPNT, jadwal pencairan dibagi empat tahap dalam setahun: - Tahap 1: Januari&ndash;Maret - Tahap 2: April&ndash;Juni - Tahap 3: Juli&ndash;September - Tahap 4: Oktober&ndash;Desember Pemerintah memang tidak menetapkan tanggal pasti dalam tiap tahap, sehingga waktu masuknya dana bisa berbeda tergantung kesiapan data di tiap daerah. PKH pun mengikuti pola yang sama, hanya saja besaran bantuannya bervariasi sesuai kategori penerima. Nominal Bantuan Tetap, Tapi Waktu Cair Bisa Berbeda Walaupun jadwal pencairannya tidak selalu seragam, nominal bantuan tetap sama sesuai aturan yakni BLT Kesra 2025 Rp 300.000 per bulan &times; 3 bulan dan dicairkan sekaligus Rp 900.000 Sementara itu, PKH 2025 nominalnya yakni mulai dari Rp 225.000 per tahap (siswa SD) hingga Rp 2,7 juta per tahap (korban pelanggaran HAM berat). Lalu, BPNT 2025 Rp 200.000 per bulan, pencairan tiga bulanan, Rp 600.000 per tahap Cara Memastikan Status Pencairan: Cek Online Untuk mengetahui apakah bantuan sudah cair atau masih menunggu verifikasi, masyarakat dapat mengecek langsung melalui link resmi Kemensos yakni https://cekbansos.kemensos.go.id Atau melalui aplikasi Cek Bansos di Android.bPenerima cukup memasukkan nama, wilayah, dan NIK untuk mengetahui status pencairannya. Dengan jadwal pencairan bansos tidak serentak bukanlah masalah teknis semata, melainkan bagian dari upaya pemerintah memastikan data penerima tepat sasaran dan tersalurkan secara aman. Perbedaan jadwal antar wilayah adalah konsekuensi dari validasi data, kesiapan penyalur, dan pembagian tahap pencairan yang sudah ditetapkan.

Pemerintah menjelaskan alasan di balik perbedaan jadwal pencairan bantuan sosial (bansos) di berbagai daerah menjelang akhir 2025.

Mengapa Bansos Tidak Cair Serentak? Ini Penjelasan di Balik Jadwal BLT Kesra, PKH, dan BPNT 2025

Bansos kesra

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bansos kesra

Berita Terkini

Bansos Akhir Tahun Mulai Cair, KPM Peralihan dapat Saldo Rp 400 Ribu: Begini Penjelasan Resminya

Mengapa Bansos Tidak Cair Serentak? Ini Penjelasan di Balik Jadwal BLT Kesra, PKH, dan BPNT 2025

Download Aplikasi JawaPos.com