<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/04/BANSOS-914213729.jpg" alt="Penerima Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) . (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penerima Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) . (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Sosial telah melakukan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako pada September 2024. Penyaluran bansos yang rutin disalurkan setiap tiga bulan sekali ini dilakukan melalui sejumlah mitra, salah satunya PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND. Pos Indonesia mendapat tugas menyalurkan di sejumlah wilayah, di antaranya di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Executive Manager Pos Indonesia Kantor Cabang (KC) Boyolali Ahmad Fazil menjelaskan pada penyaluran Bansos PKH dan Sembako tahap III ini alokasinya sama seperti tahap I dan II, yaitu 17.345 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). &ldquo;Persiapan sebelum penyalurah PKH dan Sembako, terutama yang berkaitan dengan data. Data kita terima dari Kementerian Sosial, kemudian sudah diolah dan disiapkan dokumen pra-penyaluran, yaitu danom yang akan menjadi bukti penyerahan dana kepada KPM,&rdquo; kata Ahmad dalam keterangannya, Jumat (4/10). Selanjutnya, pihaknya akan memetakan lokasi penyaluran untuk mempersiapkan tenaga juru bayar. Mekanisme penyaluran bansos yang diterapkan Kantorpos KC Boyolali dengan melakukan pembayaran di Kantorpos dan door to door. Untuk door to door dilakukan bagi KPM yang sedang sakit, berusia lanjut, atau disabilitas. &ldquo;Kita bayarkan di kantor cabang pembantu (KCP) di beberapa titik bagi. Di Boyolali ada 18 KCP. Selain itu kami juga melakukan pembayaran secara door to door untuk KPM yang tidak mungkin hadir di lokasi pembagian,&rdquo; ucapnya. Pengantaran bansos hingga ke tangan penerima, tak lepas dari peran sentral petugas juru bayar. Sebagai ujung tombak pengantaran bantuan, tentu tanggung jawab yang diemban petugas juru bayar tak main-main. Para KPM selain mengambil langsung bansos di Kantorpos sesuai jadwal, ada juga yang diantarkan bansosnya oleh petugas ke rumah. &ldquo;Untuk KPM yang tidak bisa datang ke lokasi pembayaran, maka pihak RT/RW akan konfirmasi ke Kantorpos minta diantar ke rumah KPM,&rdquo; katanya. &nbsp; &nbsp;

Mekanisme penyaluran bansos yang diterapkan dengan melakukan pembayaran di Kantorpos dan door to door.

Bansos Tiga Bulan PKH dan Sembako Telah Didistribusikan, PosIND Terapkan 2 Mekanisme Pencairan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Temuan-Beras-Bansos-Dikubur-di-Depok-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Garis polisi terpasang di area temuan karungan beras di tanah lapang Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Minggu (31/7/2022). Perusahaan pengiriman barang atau jasa ekspedisi diduga mengubur dan membuang puluhan karung beras untuk masyarakat terkena dampak CO" width="100%">
<figcaption>Garis polisi terpasang di area temuan karungan beras di tanah lapang Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Minggu (31/7/2022). Perusahaan pengiriman barang atau jasa ekspedisi diduga mengubur dan membuang puluhan karung beras untuk masyarakat terkena dampak CO</figcaption>
</figure>Sembako Rusak dan Ditimbun Telah Diganti Rugi  JawaPos.com - Temuan bantuan sosial (bansos) sembako yang dikubur di Lapangan Serab, Tirtajaya, Kota Depok, terus didalami Polri. Kemarin (3/8) pemilik lahan tersebut, Rudi Samin, dimintai keterangan oleh penyidik Bareskrim Polri. Penyidik juga menggali status kepemilikan tanah yang dikabarkan pernah menjadi sengketa itu.  Dari pantauan Jawa Pos, Rudi diperiksa di gedung Bareskrim mulai pukul 14.00 hingga 16.50. Setelah menjalani pemeriksaan, ketua Pemuda Pancasila (PP) Kota Depok itu mengaku mendapat 11 pertanyaan terkait dengan temuan kuburan bansos Covid-19 tersebut. ”(Pertanyaan seputar) awal saya menemukan sampai terjadi pengangkatannya dan sampai saya buat laporan,” kata Rudi.  Kepada penyidik, Rudi menjelaskan bahwa penguburan bansos sembako oleh PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pada November 2021 itu melanggar hukum. Sebab, dilakukan tanpa seizin dirinya selaku pemilik tanah. ”JNE tidak bisa menunjukkan bukti-bukti atau dokumen terkait dengan pemusnahan atau penguburan sembako di lokasi tanah milik saya,” tegasnya.  Berdasar penelusuran Rudi, penguburan 289 karung sembako tersebut dilakukan secara diam-diam. Pihak JNE, kata dia, membayar penggali kubur untuk membuat lubang. Salah satunya bernama Dudung. Bayarannya Rp 1,5 juta. Saat itu penggalian dilakukan dengan dalih pembuatan septic tank. Bukan untuk menimbun sembako.  ”RT setempat saja nggak tahu kalau ada penguburan sembako. Yang rumahnya dekat dengan lokasi juga nggak tahu, apalagi saya yang (rumahnya) agak jauh,” papar pria yang pernah menjadi bakal calon wali kota Depok pada Pilkada 2015 tersebut. ”RT setempat, lurah setempat yang tiap hari lewat situ juga nggak tahu,” imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/sembako_rusak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BERI KETERANGAN: Rudi Samin, pemilik lahan yang menjadi lokasi penimbunan sembako di Depok, mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  Dihubungi terpisah, pihak JNE tak banyak bicara mengenai isu penguburan beras bansos itu. Head of Media Relations Dept JNE Kurnia Nugraha hanya mengatakan, pihaknya akan memberikan keterangan lebih lanjut pada temu media yang digelar hari ini (4/8). ”Besok kita jelaskan ya,” ujarnya singkat.  Dalam surat undangan yang dikirimkan, JNE bakal menyampaikan hak jawab atas pemberitaan tuduhan penimbunan beras berupa barang paket bansos presiden (beras banpres) di Depok. Rencananya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa kurir ekspres dan logistik itu didampingi pengacaranya, Hotman Paris Hutapea. Surat undangan tersebut juga menyebutkan rencana somasi terbuka terhadap pihak-pihak yang melakukan fitnah.  Sebelumnya, JNE menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran terkait dengan isu dugaan penguburan beras bansos tersebut. Sebab, sudah melalui standard operating procedure penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang disepakati.  Kurnia menegaskan, sejak berdiri 1990, pihaknya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan, masyarakat, serta pemerintah. JNE juga selalu mengikuti peraturan yang berlaku dan menjalankan standard operating procedure. Karena itu, pihaknya siap menjalani setiap proses yang berlaku, termasuk ketentuan hukum apabila diperlukan.  Pada bagian lain, Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombespol Auliansyah Lubis menyatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki kasus temuan sembako tersebut. Auliansyah belum dapat memastikan apakah sembako yang dikubur itu hanya beras atau ada bahan kebutuhan pokok lainnya. ”Saya nggak ngomong ada telur, ada apa. Nanti diberi keterangan lebih lanjut,” jelas dia.  Dia juga memastikan, penyelidikan dilakukan secara mendalam. Sejumlah pihak juga telah dan akan dimintai keterangan mengenai kasus itu. ”Yang namanya penyelidikan, mulai hulu sampai ke hilir, semuanya akan minta bantuan hukum untuk memberi keterangan ke kita,” papar dia.  Sementara itu, di lokasi pemendaman sembako, tim kuasa hukum JNE juga memberikan keterangan. Mereka memastikan bahwa JNE memiliki semua dokumen terkait dengan beras yang ada di lokasi. ”Kita punya semua dokumen bukti. Jadi, pagi ini kita hanya sampaikan inti pokoknya. Teknis besok kita akan jelaskan,” papar Anthony Joni, kuasa hukum JNE.  Semua beras yang dipendam itu, kata dia, merupakan beras milik JNE yang sebelumnya rusak saat pengiriman. Kemudian dilakukan penggantian oleh pihaknya. Hingga saat ini, kata dia, tidak ada komplain terhadap penyaluran beras itu. ”Transporter kami bertanggung jawab, kita ganti semua beras yang rusak. Ada nggak penerima manfaat yang komplain? Sampai hari ini tidak ada. Kita sudah ganti semua. Jadi, tidak ada kerugian sedikit pun,” terang dia.  Sebagaimana diketahui, penemuan lokasi pemendaman beras itu viral dan akhirnya diselidiki polisi. Mereka melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Kementerian Sosial juga melakukan kroscek terhadap kasus itu.  Dikonfirmasi lebih lanjut mengenai keterlibatan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Bulog dalam menyalurkan bansos, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal hanya menyebutkan bahwa Bulog bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT SSI. ”Perjanjian kita dengan SSI,” ujar Iqbal singkat saat dihubungi.  Iqbal tak merespons saat dimintai konfirmasi mengenai pihak-pihak mana saja yang digandeng PT SSI untuk mengirimkan bansos kepada masyarakat. ”Prinsipnya, barang yang sudah keluar dari gudang Bulog menjadi tanggung jawab transporter,” bebernya.  Iqbal pun tak membeberkan lebih jauh mengenai siapa pihak yang mengganti bahan pokok rusak yang lantas ditimbun tersebut. Meski, di sisi lain, JNE sudah memberikan keterangan bahwa pihak merekalah yang mengubur bahan-bahan pokok tersebut dengan alasan barang sudah rusak.  ”Program tersebut sudah selesai, sudah dipertanggungjawabkan dan sudah diaudit. Artinya, transporter sudah menyampaikan beras tersebut ke seluruh penerima manfaat,” tegas Iqbal.

Penguburan Beras Tak Izin Pemilik Tanah, Beralasan Buat Septic Tank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Temuan-Beras-Bansos-Dikubur-di-Depok-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Garis polisi terpasang di area temuan karungan beras di tanah lapang Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Minggu (31/7/2022). Perusahaan pengiriman barang atau jasa ekspedisi diduga mengubur dan membuang puluhan karung beras untuk masyarakat terkena dampak CO" width="100%">
<figcaption>Garis polisi terpasang di area temuan karungan beras di tanah lapang Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Minggu (31/7/2022). Perusahaan pengiriman barang atau jasa ekspedisi diduga mengubur dan membuang puluhan karung beras untuk masyarakat terkena dampak CO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa Hukum perusahaan ekspedisi JNE Express, Anthony Jono menegaskan bahwa beras yang dikubur di Depok, Jawa Barat bukan beras bansos dari presiden. Beras tersebut, klaimnya, adalah milik JNE, dikutip dari ANTARA.  "Setelah beras dari gudang Bulog diambil, dalam perjalanan ada yang kena hujan. Sehingga itu biasa lah basah, ada berjamur, itu sudah tidak layak konsumsi," kata Anthony di lokasi dikuburnya beras di Depok, Jawa Barat, Rabu.  Menurut dia tidak mungkin beras rusak disalurkan kepada masyarakat. "Tidak mungkin beras rusak kita kasih kepada penerima manfaat," katanya.  "Jadi kami bertanggung jawab, kita ganti semua beras yang rusak. Ada nggak penerima manfaat yang komplain? Sampai hari ini tidak ada. Kita sudah ganti semua. Jadi tidak ada kerugian sedikitpun," katanya.  Anthony mengatakan ketika diambil dari gudang Bulog, tentu ada stiker. Karena memang itu awalnya memang ditujukan untuk dibagikan bansos. "Tapi kan diperjalanan rusak. Ketika rusak, tentu kita pindahkan ke gudang, kita ganti lagi" ujarnya..  "Semua yang rusak sudah kita ganti dan terdokumentasi dengan baik," tegasnya.

Kuasa Hukum JNE: Beras yang Dikubur Bukan Bansos dari Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Temuan-Beras-Bansos-Dikubur-di-Depok-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis menyatakan sedang menyelidiki adanya temuan beras bantuan sosial (bansos) yang dikubur di Jalan KSU, Tirtajaya, Sukmajaya Kota Depok, Jawa Barat, dikutip dari ANTARA.  "Mungkin teman-teman sudah bisa lihat semua. Kami sudah di lokasi yang kami lihat memang ada beras yang ditimbun di situ. Kita sepakat semua ya bahwa kita sudah cek lokasi, memang ada beras yang ditimbun," kata Auliansyah ketika melihat langsung beras bansos yang dikubur, di Depok, Rabu (3/8).  Permasalahannya, kata dia, itu adalah beras penimbunan atau beras rusak, dan lain sebagainya, itu kami masih melakukan proses penyelidikan.  "Jadi saya belum bisa menyampaikan beras itu beras apa. Nanti mungkin update hasil penyelidikan akan kami sampaikan," katanya pula.  Ia mengatakan hasil sementara yang didapatkan dari keterangan JNE, ada 3,4 ton beras bansos yang dikubur.  Untuk itu, pihaknya akan meminta ahli supaya tidak ada permasalahan yang timbul di kemudian hari. Apakah itu hanya beras, atau ada yang lain, saya belum bisa jawab sekarang.  Aulia menjelaskan yang namanya penyelidikan, mulai dari hulu sampai ke hilir semuanya nanti akan minta bantuan hukum untuk memberi keterangan kepada pihaknya.  "Yang pasti nanti akan kami rangkai apa yang terjadi sebenarnya. Tapi yang terjadi hari ini, saya belum bisa memberi keterangan. Jadi saya minta waktu, mungkin nanti akan kami update," ujarnya lagi.

Polisi Selidiki Temuan Beras Bansos yang Dikubur di Depok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Temuan-Beras-Bansos-Dikubur-di-Depok-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Garis polisi terpasang di area temuan karungan beras di tanah lapang Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Minggu (31/7/2022). Perusahaan pengiriman barang atau jasa ekspedisi diduga mengubur dan membuang puluhan karung beras untuk masyarakat terkena dampak CO" width="100%">
<figcaption>Garis polisi terpasang di area temuan karungan beras di tanah lapang Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Minggu (31/7/2022). Perusahaan pengiriman barang atau jasa ekspedisi diduga mengubur dan membuang puluhan karung beras untuk masyarakat terkena dampak CO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Jawa Barat menyatakan bahwa paket beras yang diduga bantuan sosial (bansos) yang dikubur di lahan kosong di Jalan KSU, Tirtajaya, Sukmajaya, bukan untuk warga Depok. Kepala Dinsos Kota Depok, Asloeh Madjri di Depok, Rabu (3/8) mengatakan bahwa paket beras itu tidak ada kaitannya dengan bansos untuk Kota Depok dan bukan bersumber dari pemerintah kota dan juga bukan untuk warga Depok, dikutip dari ANTARA.  "Jadi tidak ada tidak ada hubungannya dengan Dinsos Kota Depok," katanya.  Dia mengatakan selama ini penyaluran bansos di Kota Depok berlangsung lancar dan tidak ada masalah dengan warga penerima manfaat.  "Penyaluran di Depok sejauh ini aman, dan Dinsos tidak pernah menggunakan jasa ekspedisi," kata Asloeh Madjri .  Sementara itu Rudi Samin mengklaim tanah miliknya dijadikan tempat untuk mengubur beras bansos oleh pihak jasa ekspedisi JNE.  "Saya mendapat informasi ada paket bansos yang ditimbun," katanya.  Dari informasi tersebut maka, ia melakukan penggalian dilakukan pada Selasa (26/7) 2022, namun belum ditemukan. Selanjutnyaa pada Rabu (27/7) dan Kamis (28/7) dilakukan kembali penggalian secara acak dengan menyewa alat berat, namun belum ketemu juga.  Selanjutnya penggalian terus dilanjutkan pada Jumat (29/7) dan barulah dtemukan timbunan bansos beras, terigu yang sudah mengeluarkan bau busuk menyengat.  "Setelah itu saya lapor ke pihak kepolisian," katanya.  "Kita berharap kasus ini diungkap secara tuntas sehingga bisa menjadi jelas permasalahannya," kata Rudi Samin.

Dinsos: Beras Bansos yang Dikubur Bukan untuk Warga Depok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Temuan-Beras-Bansos-Dikubur-di-Depok-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Garis polisi terpasang di area temuan karungan beras di tanah lapang Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Minggu (31/7/2022). Perusahaan pengiriman barang atau jasa ekspedisi diduga mengubur dan membuang puluhan karung beras untuk masyarakat terkena dampak CO" width="100%">
<figcaption>Garis polisi terpasang di area temuan karungan beras di tanah lapang Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Minggu (31/7/2022). Perusahaan pengiriman barang atau jasa ekspedisi diduga mengubur dan membuang puluhan karung beras untuk masyarakat terkena dampak CO</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Publik beberapa hari belakangan digegerkan kabar penimbunan sembako yang merupakan program bantuan sosial (bansos) pemerintah di periode Mei-Juni 2020. Penguburan ini dilakukan oleh perusahaan ekspedisi JNE di sebuah lahan kawasan Depok, Jawa Barat.  Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi terhadap pihak JNE, disebutkan bahwa dalam proses distribusi sembako bansos tersebut JNE bekerjasama dengan perusahaan logistik PT Dos Ni Roha, atau DNR.  Mengomentari hal tersebut, pihak manajemen PT DNR melalui keterangan resmi mereka menyatakan bahwa DNR tidak terlibat dalam proyek penyaluran bansos di bulan tersebut.  Head of Corporate Communication PT DNR Ida Widayani menjelaskan bahwa DNR mendapatkan proyek penyaluran bansos pada bulan September-Oktober 2020.  "DNR dipercaya oleh Kemensos untuk menyalurkan bansos beras ke 15 provinsi pada periode tersebut. Dalam pelaksanaannya, kami tidak bekerja sama dengan JNE sebagai pelaksana last mile delivery," ujar Ida.  Lebih lanjut, Ida mengungkapkan bahwa di masa pendemi Covid-19 ini diperlukan sinergi dari seluruh lapisan, termasuk Pemerintah dan sektor swasta agar roda ekonomi dan sosial kembali berjalan.  "Mari bersama-sama mendukung program yang positif tanpa mengabaikan tanggung jawab dan kejujuran," tutup Ida.

Terseret Kasus Penguburan Sembako oleh JNE, DNR Beri Klarifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/79d2bf82-1130-4692-a317-d31d8291b966.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, menyerahkan bantuan sosial (bansos) sembako Presiden RI kepada pekerja/buruh ter-PHK dan dirumahkan wilayah Jabodetabek, Rabu (17/6) di Kantor Kemnaker. Menaker Ida menyatakan bahwa penyerahan bansos ini merupakan wujud perhatian pemerintah kepada pekerja/buruh yang ter-PHK dan dirumahkan.  "Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat," kata Menaker Ida.  Menurut Menaker Ida, pekerja/buruh merupakan kelompok yang paling terkena dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data Kemnaker per 27 Mei 2020, sektor formal pekerja/buruh yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 dan yang terkena PHK sebanyak 380.221. Sementara jumlah terdampak Covid-19 di sektor informal sebanyak 318.595. Jadi totalnya berjumlah 1.757.464 pekerja/buruh.  Selain itu, lanjutnya, terdapat sekitar 100.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kontrak kerja dan sisanya habis. Jumlah tersebut disebutnya akan terus bertambah sampai Agustus 2020. Sementara itu, calon PMI yang pemberangkatannya ditunda mencapai 30.000.  Dia melanjutkan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 bagi pekerja/buruh ter-PHK dan dirumahkan. Di antara langkah yang dilakukan melalui program Kartu Prakerja yang dilaksanakan Kemnaker.  "Salah satu misalnya program Kartu Prakerja yang desainnya tidak hanya untuk peningkatan kompetensi, tetapi juga ada social safety net-nya," ucapnya.  Menaker menambahkan, dampak yang menimpa pekerja/buruh, khususnya pekerja/buruh di sektor pariwisata, sudah sejak awal merebaknya Covid-19. Oleh karena itu, katanya, kebutuhannya pun tidak hanya terkait peningkatan kompetensi pekerja/buruh, tetapi juga bagaimana agar mereka tetap bisa survive.  "Jadi kami mengerti sekali bagaimana temen-temen serikat pekerja, serikat buruh yang didalamnya temen-temen buruh menghadapi pandemi ini," ungkapnya.  Sementara Mensos, Juliari Batubara, mengaku sangat senang dapat bekerja sama dengan Kemenaker. Ia menyakini, Kemnaker termasuk kementerian yang sangat sibuk dalam merespons pandemi Covid-19.  "Pada saat pandemi Covid-19 kami sangat paham. Begitu Bu Menteri nelpon saya, saya langsung menyanggupi karena kalau melalui Kementerian Ketenagakerjaan, kami yakin bantuan ini tidak akan salah sasaran," kata Juliari.  Mensos mengaku selalu membuka ruang kepada Kemnaker apabila masih terdapat data tambahan untuk penerima bansos yang dianggap kurang mampu. Melalui sinergi kedua pihak, ia percaya bantuan dapat tersalurkan dengan baik.  "Mudah-mudahan bantuan sembako Presiden RI ini bermanfaat bagi yang menerimanya, khususnya bagi teman-teman yang mewakili, minimal (dapat) meringankan kehidupan sehari-hari selama masa pandemi covid ini," ucapnya.  Prosesi serah terima ini dilakukan oleh Menaker dan Mensos kepada 13 perwakilan serikat pekerja/buruh, yaitu K-Sarbumusi, FSPPG K-Sarbumusi, FSPPI K-Sarbumusi, FPPPP K-Sarbumusi, SP SIBM K-Sarbumusi, FSB Bandara Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (Hotel Restoran, Plaza, Apartement, Retail, Katering, dan Pariwisata Indonesia), PPMI, SP Cleaning Service, SP PT Megah Nusantara Perkasa, Pekerja Sektor Jasa dan Pelayanan, LKK PBNU, dan Pekerja Non-Serikat Pekerja.

Menaker dan Mensos Serahkan Bansos Presiden bagi Pekerja ter-PHK

bansos sembako

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bansos sembako

Berita Terkini