<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/RISMA-JAHIT-460526664.jpg" alt="Mensos Tri Rismaharini saat menyambangi pengrajin sandal hotel di kawasan Kampung Bedeng, Cempala Putih, Jakarta Pusat (Kemensos untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mensos Tri Rismaharini saat menyambangi pengrajin sandal hotel di kawasan Kampung Bedeng, Cempala Putih, Jakarta Pusat (Kemensos untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada sesuatu yang berbeda di kawasan Kampung Bedeng, Rabu (12/4) siang. Di tengah terik matahari, Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir&nbsp; menyambangi home industry (rumah produksi)&nbsp; pengrajin sandal hotel di gang sempit di balik area perumahan elit di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kedatangan Risma, begitu biasa Mensos disapa, disambut deru suara mesin jahit yang berasal dari ruangan berukuran 3x3 meter. Di dalamnya, empat ibu-ibu tengah menjahit bahan untuk disulap jadi beberapa pasang sandal hotel (slipper). Keempat pengrajin itu tampak tak menghentikan irama tangan dan kaki dari mesin jahit yang baru saja mereka terima Selasa malam (11/4). Tanpa canggung, Mensos masuk ke ruangan itu dan berinteraksi dengan mereka. &ldquo;Gimana Bu, mesin jahitnya? Enak ya? Sudah lancar bikin sandal hotelnya?&rdquo; kata Mensos bertanya setibanya di home industry sandal hotel warga Kampung Bedeng, Rabu (12/4). Kehadiran Mensos siang itu guna memastikan pemberdayaan berupa usaha sandal hotel yang diberikan Kementerian Sosial kepada warga Kampung Bedeng mulai berjalan. Selain itu, untuk mendukung program pemberdayaan terkait penyediaan sandal hotel berdampak panjang bagi kehidupan warga Kampung Bedeng, Mensos juga menyaksikan langsung penandatanganan kerja sama warga dengan pengelola hotel di Jakarta. Dari perjanjian dengan pihak hotel, ditargetkan warga Kampung Bedeng dapat memproduksi sebanyak 5.000 pasang sandal. Dalam hal ini, warga Kampung Bedeng berada di bawah naungan Koperasi Cempaka Sejahtera Berkemajuan (KCSB) yang digandeng Kemensos. Menurut Risma, dengan koperasi, masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil penjualan. Kemensos juga mengupayakan akses pembelian dan pemasaran sandal sehingga margin keuntungannya semakin tinggi. KCSB juga menerima bantuan dari Kemensos senilai Rp 179.698.300 berupa sapi, laptop, dan kebutuhan barang pokok yang diperuntukkan bagi warga anggota koperasi. Sebelumnya, kawasan Kampung Bedeng, digambarkan Mensos, sebagai kampung kumuh dan padat penduduk dengan 60-70 KK yang tinggal di atas area seluas 400 meter persegi. Atas kondisi kampung tersebut, Mensos lantas diminta membantu meningkatkan taraf hidup warga di sana. Langkah yang diambil Mensos yakni dengan memberdayakan mereka. &ldquo;Prinsip saya, untuk mereka bisa keluar dari garis kemiskinan, mereka harus bekerja. Memang tidak mudah saat itu, sampai saya kejar-kejar terus cukup lama. Tapi, Alhamdulillah, sekarang sudah ketemu alurnya,&rdquo; ucapnya. Intervensi pemberdayaan, kemudian diberikan kepada 20 warga Kampung Bedeng oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos, yaitu Sentra &ldquo;Mulya Jaya&rdquo; di Jakarta. Melalui pelatihan vokasional, warga belajar menjahit dan diarahkan untuk memproduksi sandal hotel. Pelatihan diberikan dua kali, yaitu pada 26 Februari dan berlanjut pada 24-28 Maret 2023. Nilai bantuan yang diberikan dalam pelatihan tersebut sebesar Rp45.500.000 terdiri dari 4 mesin jahit dan bahan sandal. Usai diberikannya pelatihan dari Kemensos, salah seorang warga, Sumari (41), menyatakan pesanan yang mulai datang dari pihak hotel pada rumah produksi sandal hotel Kampung Bedeng memantapkannya menekuni usaha tersebut. &ldquo;Kalau kami senang banget, dari yang semula ngga bisa apa-apa, sekarang Alhamdulillah, kita jadi ada pengalaman, dapat kepercayaan dari hotel,&rdquo; kata dia sumringah. Dikatakan Sumari, kepercayaan yang telah diberikan itu perlu dijaga. &ldquo;Kita hanya harus menjaga gimana caranya kepercayaan itu bisa terus berlanjut, ya dengan cara kita harus giat usahanya,&rdquo; tuturnya. Selain memastikan pemberdayaan rumah produksi sandal hotel, Mensos juga memberikan perhatian pada warga Kampung Bedeng yang berjualan makanan dan minuman di sepanjang jalan kampung. Program pemberdayaan ini diberikan Kemensos kepada 20 penerima manfaat berupa bantuan modal usaha senilai Rp30.592.000, serta 3 unit motor roda tiga senilai Rp97.522.800 yang dimanfaatkan untuk usaha kelontong dan kuliner. Kemensos juga memberikan bantuan tongkat untuk 2 penerima manfaat lanjut usia. Usaha pemberdayaan tersebut merupakan respon Kemensos terhadap masalah sosial di Kampung Bedeng sebagai upaya peningkatan kesejahteraan warga, dengan total bantuan keseluruhan sebesar Rp 353.343.100.

Kehadiran Mensos Risma ke Kampung Bedeng untuk memastikan usaha sandal hotel yang dibantu Pemerintah telah berjalan.

Dukung Pemberdayaan Kampung Bedeng, Menteri Risma Sambangi Pengrajin Pembuat Sandal Hotel Berbintang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/sembako-dikubur.jpg" alt="CEK KEMASAN: Tim Kemensos dan Satgas Pangan Polri memeriksa lokasi temuan sembako yang dikubur. (RADAR DEPOK)" width="100%">
<figcaption>CEK KEMASAN: Tim Kemensos dan Satgas Pangan Polri memeriksa lokasi temuan sembako yang dikubur. (RADAR DEPOK)</figcaption>
</figure>Kemensos: Tak Ada Label Khusus, Beras Itu Bukan dari Kami  JawaPos.com – Mabes Polri dan Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mengusut temuan sembako yang dikubur di Lapangan Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kota Depok, Jumat (29/7) lalu. Temuan sementara, sembako tersebut dikubur oleh perusahaan pengirim sembako pada 5 November 2021. Total yang dikubur sebanyak 3.675 kilogram atau 289 karung.  Temuan itu disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, kemarin (2/8).  "Kita akan membuat administrasi penyelidikan, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan penyalahgunaan distribusi beras, bantuan sosial sembako,” kata Ramadhan. Penyidik akan memeriksa dokumen pengadaan bantuan Covid-19 tahap II dan IV serta dokumen pemusnahan sembako yang tidak disalurkan.  Ramadhan menuturkan, kasus itu bermula saat pemilik lahan berinisial RS mendapat informasi pemendaman bansos di lahan miliknya. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Metro Kota Depok. Lalu, dilakukan penggalian dan ditemukan 510,2 kilogram beras dalam puluhan karung. Ada juga beberapa karung beras yang sudah berhamburan di tanah. ’’Beras-beras tersebut sudah diamankan dan dipasangi police line oleh Polres Depok,” imbuhnya.  Berdasar hasil penelusuran, perusahaan yang mengirim bansos tersebut adalah PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Ramadhan menjelaskan, berdasar informasi dari SJ selaku VP quality and facility JNE, bansos yang ditimbun itu merupakan perjanjian kerja sama kantor cabang utama JNE dengan PT Indah Berkah Bersaudara. Sedangkan yang melakukan pemendaman adalah PT Indah Berkah Bersaudara.  Dalam perjanjian kerja sama tidak disebutkan tata cara pemusnahan. Hanya disebutkan bahwa barang kiriman yang rusak bisa dimusnahkan setelah seizin JNE pusat. "Pihak JNE mengubur atau memendam beras tersebut pada 5 November 2021 dan sudah dibuatkan berita acara pemendaman beras sebanyak 3.675 kilogram atau 289 karung,” ucap Ramadhan. Menurut JNE, beras yang dikubur tersebut rusak karena kehujanan sehingga dinyatakan tidak layak dibagikan dan harus dimusnahkan.  Pada bagian lain, Satgas Pangan Mabes Polri dan Kemensos kemarin mendatangi lokasi penemuan tumpukan sembako itu. Satgas pangan yang dipimpin Kanit III Subdit I Indag Dittipideksus Bareskrim Polri Kompol Samian menyebutkan, hari ini satgas akan menemui pemilik lahan yang bernama Rudi Samin.  "Pak Samin akan dimintai keterangan,” ungkap dia.  Inspektur Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Dadang Iskandar juga melihat langsung kondisi sembako yang terdiri atas beras, tepung, dan telur itu. Dia mengatakan, sembako tersebut diduga tidak berasal dari pihaknya. Salah satu alasannya, bansos yang berasal dari Kemensos memiliki label khusus. Selain itu, bentuknya hanya berupa beras dalam karung dengan berat 25 kilogram. ’’Tidak ada telur, tepung terigu, dan minyak goreng,” paparnya.  Dia menerangkan, program bantuan penanganan Covid-19 bukan hanya dari Kemensos. Sejumlah instansi juga memberikan bantuan yang sama kepada masyarakat.  Sebagai informasi, Jumat (29/7) lalu warga Kelurahan Tirtajaya digegerkan dengan penemuan sembako yang dikubur di dalam tanah. Pemilik lahan, Rudi Samin, mengatakan bahwa penemuan sembako itu berawal dari informasi warga. Untuk membuktikan informasi tersebut, Rudi menyewa alat berat untuk menggali tanah. Disaksikan warga sekitar, Rudi menemukan tumpukan beras dan tepung terigu di kedalaman sekitar 3 meter.  ’’Saya dapat informasi juga dari orang JNE bahwa ada barang yang ditimbun di lahan saya. Karena itu, saya sewa backhoe untuk membuktikannya,’’ papar Rudi di lokasi kejadian kemarin.  Rudi telah melaporkan kejadian itu ke polisi. ’’Ini patut diduga ada satu kontainer. Semoga diusut tuntas. Di tanah saya lagi ini dipendamnya. Ini perbuatan melanggar hukum. Semoga Bapak Presiden mendengar, mengetahui kasus ini,’’ ungkapnya.  Penjelasan Mensos  Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengamini telah menugaskan Dadang Iskandar bersama Dirjen yang menangani bantuan, Dinsos Depok, dan pendamping sosial untuk melakukan pengecekan. Risma juga telah mendapat keterangan dari Menko PMK Muhadjir Effendy terkait kondisi penyaluran bansos saat itu. Informasi tersebut dia butuhkan karena pada tahun penyaluran bansos presiden, Risma belum menjabat Mensos. ”Jadi, saya harus me-review pekerjaan tahun sebelumnya yang saya belum tahu,” kata Risma dalam konferensi pers di kantor Kemensos kemarin.  Secara garis besar, saat itu pengiriman bansos dilakukan Bulog. Dalam proses pengiriman, Bulog bekerja sama dengan PT DNR yang merupakan perusahaan jasa distribusi serta logistik. Ternyata, dalam menjalankan tugasnya, PT DNR bekerja sama dengan JNE. Dengan begitu, JNE yang bertugas menyalurkan beras yang sudah disiapkan di gudang Bulog di Pulo Gadung. Pengambilan beras pun atas izin dari vendor, PT DNR.  ”Kemudian JNE mendistribusikan door-to-door ke penerima. Nah, pada saat pengambilan, kondisi lagi hujan sehingga ada sebagian beras yang basah,” jelas Mensos. Akhirnya diputuskan beras diganti oleh transporternya. Yakni, JNE. Beras sudah diganti dengan paket lain yang masih bagus. Karena itu, beras yang ditimbun merupakan beras rusak milik JNE. Bukan milik pemerintah. ”Karena sudah dibayar pihak JNE. Seperti itu kira-kira,” katanya.  Keharusan mengganti bansos yang rusak memang sudah jadi ketetapan Kemensos. Hal itu selalu ditegaskan dalam kontrak yang dilakukan pihaknya. Namun, Risma belum bisa memberikan keterangan soal penimbunan yang dilakukan. ”Sekali lagi menunggu finalisasi. Tapi, mulai ada titik terang bahwa itu adalah barang rusak yang mungkin perlu diklarifikasi,” papar mantan wali kota Surabaya tersebut.  Pada kesempatan yang sama, Dadang mengatakan, pihaknya sudah melakukan penelusuran bersama pihak auditor sejak Senin (1/8). Langkah pertama yang ditempuh ialah berkoordinasi dengan Dinsos Depok dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Selanjutnya, dia mendatangi langsung lokasi penguburan. Dari hasil pengamatannya, kondisi lokasi bau kurang sedap seperti telur busuk. Ditemukan pula sisa tepung terigu. Dilihat dari kondisi tersebut, diduga yang dikubur bukan hanya beras. Melainkan juga telur dan tepung.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/dikubur-sembako_1-750x499.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BARANG BUKTI: Temuan karung-karung beras yang dikubur di Kelurahan Tirtajaya, Kota Depok, dipasangi police line. Selain beras, ada ada telur dan tepung terigu yang juga dikubur di lokasi itu. (ANTARA)  Fakta itulah yang dijadikan acuan pihaknya bahwa bantuan yang dikubur bukan merupakan program Kemensos. Pasalnya, tak ada telur dan tepung dalam bansos presiden yang disalurkan pada April 2020. Bansos presiden senilai Rp 300 ribu itu diwujudkan dalam 10 item. Yakni, beras, minyak goreng, sarden, kornet, sambal, kecap, mi instan, susu UHT, teh, dan sabun mandi.  Sementara itu, di lokasi ditemukan dua jenis karung beras. Yaitu, 20 kg dan 5 kg. Menurut Dadang, beras untuk bansos presiden memang diberikan dengan berat 20 kg. Namun, ada ciri khasnya. Yakni, ada tulisan ’’bantuan presiden melalui Kemensos’’ pada karungnya. Itu sesuai dengan instruksi Mensos sebelumnya, Juliari Batubara. Nah, tulisan tersebut tak ditemukan pada karung beras yang dikubur di lokasi. ”Ini yang kami coba tandai di lapangan. Kami tidak menemukan itu. Jadi, diduga bukan bansos dari kami. Diduga ya. Masih diduga,” tegasnya.  Dia menjelaskan, pihaknya telah memanggil Bulog selaku penyalur beras bansos Kemensos. Dari keterangan yang disampaikan, Bulog mengaku bekerja sama dengan PT SSI untuk pengiriman beras ke penerima. Dalam perjalanannya, PT SSI bekerja sama dengan pihak DNR, yang kemudian disubkontrakkan lagi pada JNE. Namun, dia menggarisbawahi, Bulog tak hanya menyalurkan bansos dari Kemensos. Ada juga bansos sembako dari pemerintah daerah yang disalurkan melalui Bulog saat itu.

Bantuan Sembako Kehujanan, Akhirnya Beras 3.675 Kilogram Dimusnahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/rifai112.jpg" alt="Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai. Ahmad Fikri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai. Ahmad Fikri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Cianjur, Jawa Barat, menurunkan tim ke Kecamatan Pagelaran, guna menyelidiki kasus pembagian ayam hidup dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai (BPNT) Kementerian Sosial. Padahal seharusnya berupa daging ayam potong sesuai dengan pedoman umum dari kementerian.  ”Kami sudah mengirimkan tim ke lapangan untuk menyelidiki pergantian komoditas daging ayam potong menjadi ayam hidup yang diterima KPM di Kecamatan Pagelaran. Kalau ditemukan pelanggaran tentunya akan kita tindak lanjuti,” kata Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai seperti dilansir dari Antara di Cianjur.  Pihaknya akan mendalami penyebabnya, termasuk mengumpulkan keterangan dari saksi penerima manfaat yang merasa keberatan dengan pergantian komoditas tersebut. Polres juga akan memanggil supplier yang memasok ayam hidup ke E-Warong yang sudah ditunjuk sebagai penyalur program pemerintah pusat.  ”Kami akan usut tuntas, kalau tidak sesuai dengan pedoman umum dan ini merupakan pelanggaran, tentunya berbagai pihak akan dimintai keterangan sebelum menetapkan sebagai tersangka,” ujar Rifai.  Sebelumnya enam ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial di Kecamatan Pagelaran, Cianjur, Jawa Barat, menerima ayam hidup untuk komoditas protein hewani. Padahal biasanya dalam bentuk daging ayam potong atau daging sapi.  Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Cianjur Surya mengatakan, baru mendapat laporan terkait komoditas daging ayam potong yang seharusnya diterima KPM diganti dengan ayam hidup. Pihaknya akan segera menindaklanjuti hal tersebut karena tidak ada dalam pedoman umum untuk program BPNT.  ”Ini baru pertama kali ada komoditi yang diganti dengan ayam hidup bukan daging ayam potong yang diterima KPM. Kami baru mendapat laporan terkait hal tersebut, namun selama tidak ada yang keberatan, mungkin bukan masalah. Tapi kami akan tindak lanjuti, terkait 6.000 lebih KPM menerima ayam hidup dari E-Waroeng di Kecamatan Pagelaran,” terang Surya.  Surya menjelaskan, berdasar pedoman umum dari kemensos, setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp 200.000 melalui kartu khusus yang akan ditukarkan dengan sembako di jaringan layanan yang bernama E-Waroeng.  Bantuan tersebut dapat ditukarkan menjadi empat komoditas, beras sebagai sumber karbohidrat, telur, daging sapi, daging ayam, dan ikan, sebagai sumber protein hewani; kacang-kacangan atau tahu tempe sebagai protein nabati, dan buah-buahan sebagai sumber vitamin. Masing-masing komoditas dipasok supplier ke E-Waroeng.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zJkI0DnyWUU

Polisi Turunkan Tim Selidiki Kasus Ayam Hidup Program BPNT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG-20200415176-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak Covid-19 pada Rabu (15/4). Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak Covid-19 pada Rabu (15/4). Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah akan memberikan bantuan tunai senilai Rp 600 ribu per bulan per keluarga kepada sekitar satu juta keluarga yang terdampak wabah Covid-19 di wilayah Provinsi Jawa Barat selain Bogor, Depok, dan Bekasi mulai pekan ketiga April hingga Juni 2020.  Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil menjelaskan, dari kemensos untuk warga Jabar di luar Bodebek jumlahnya satu juta kepala keluarga yang akan dapat bansos tunai. Nanti dibagikan oleh PT Pos Indonesia.  ”Tpi perlu sinkronisasi data dulu. Tujuannya hanya satu, jangan sampai delapan pintu bantuan ini tumpang tindih, duplikasi, atau ada yang terlewat,” kata Ridwan seperti dilansir dari Antara pada Jumat (17/4).  Warga Jawa Barat selama wabah secara keseluruhan akan mendapatkan bantuan dari delapan program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan pangan nontunai, bantuan dari presiden untuk perantau di Bogor-Depok-Bekasi agar tidak mudik, program Kartu Prakerja, dan penggeseran penggunaan dana desa untuk pemberian bantuan langsung tunai.  Selain itu, ada bantuan sosial tunai dan kementerian sosial, bantuan uang tunai Rp 500 ribu per keluarga dan bahan pangan pokok selama empat bulan dari pemerintah provinsi, serta tambahan bantuan dari anggaran pemerintah kabupaten/kota.  ”Bantuan dari pemerintah jumlahnya sebenarnya banyak. Tapi RT dan RW saat mengklasifikasi siapa mendapatkan bantuan yang mana itu yang menjadi isu harian,” kata Ridwan.  Dia mengatakan, lebih baik semua bantuan untuk warga Jawa Barat penyalurannya dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat supaya tidak tumpang tindih. ”Kami sarankan semua bantuan untuk warga Jabar biar pengaturan lalu lintasnya oleh provinsi, jangan sampai ada duplikasi karena kebingungan. Misalnya dia pengangguran lalu dapat bantuan prakerja ternyata dia terdaftar lagi di bansos tunainya kemensos. Ini butuh proses pemilahan di akar rumput,” terang Ridwan.  Dia mengatakan, secara keseluruhan bantuan sosial dari pemerintah selama masa wabah meliputi tiga basis yakni bantuan dengan basis wilayah untuk warga desa dan warga Bogor-Depok-Bekasi, bantuan berbasis profesi lewat Program Prakerja, dan bantuan dengan basis umum seperti PKH, bantuan sosial tunai, dan bantuan pangan pokok.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=X0gJBh4iQi0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_t-gmu3-DH8   https://www.youtube.com/watch?v=RmfQoYTTiUM

Sejuta Keluarga Terdampak Covid-19 Dapat Bantuan Tunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemensos-targetkan-79-persen-keluarga-pkh-tergraduasi-tahun-ini_m_.jpg" alt="Menteri Sosial Agus Gumiwang menargetkan sebanyak 7,93 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan tergraduasi pada 2019. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Agus Gumiwang menargetkan sebanyak 7,93 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan tergraduasi pada 2019. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan untuk korban bencana sosial yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Total, Rp 7,3 miliar dana yang diberikan kepada para korban, Selasa (10/9).  Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita merinci Rp 1,21 Miliar disalurkan pada 242 unit usaha yang jadi korban kerusuhan di Jayapura, Papua. Sisanya, Rp 6,09 Miliar untuk korban di tiga kabupaten/kota di Papua Barat. Meliputi, 31 unit usaha dan satu korban luka di Sorong, 165 unit usaha di Manokwari, dan 1.021 unit usaha di Kabupaten Fak-fak. ”Masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp 5 juta,” ujarnya.  Agus mengungkapkan, bantuan yang disampaikan merupakan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Layanan Dukungan Psikososial. Bantuan diharapkan dapat bermanfaat meringankan beban penderitaan baik kepada korban maupun keluarga korban bencana sosial.  ”Bantuan ini merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam penanganan bencana,” ungkap Politisi Partai Golkar tersebut.  Mensos menyatakan, penanganan bencana konflik sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh. Penyelesaian pun harus dilakukan secara professional, sistemik, dan berkelanjutan dengan melibatkan partisisipasi masyarakat. Sehingga, bisa mencega masalah yang sama tidak terjadi lagi.

Kemensos Kucurkan Bantuan Rp 7,3 Miliar untuk Papua dan Papua Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mensos-targetkan-transformasi-rastra-jadi-bpnt-tuntas-tahun-depan_m_.jpg" alt="Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita." width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemerintah mulai mengubah penyaluran beras sejahtera (rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah menargetkan proses pengubahan bantuan tersebut tuntas Februari tahun depan. Proses penyaluran itu terbagi dalam tiga wilayah. Jawa Timur sendiri masuk ke dalam wilayah 3 bersama Papua, Maluku, dan Sulawesi. Saat ini progres penyaluran rastra sudah mencapai 40 persen. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pembagian wilayah itu merupakan konsep baru. Sebelumnya sasaran penyaluran berdasarkan sektor. Agus beralasan, ada perubahan di internal Kementerian Sosial yang ada kaitannya dengan Dirjen Penanganan Fakir Miskin.&nbsp;"Tidak ada wilayah yang kami dahulukan (prioritaskan). Wilayah 1 dan 2 juga sedang kami dorong untuk segera menyelesaikan target pengubahan dari Rastra menjadi BPNT," kata Agus di Surabaya, Selasa malam (25/9). Selain itu, ada alasan lain dengan sistem kerja berdasarkan wilayah.&nbsp;Agus menyebut program BPNT harus&nbsp;tepat sasaran, waktu, kualitas, administrasi, dan tempat. Sehingga semua kendala yang akan menghambat proses penyaluran BPNT dapat dengan mudah dihindari.&nbsp;Oleh karenanya, Agus menargetkan penyaluran BPNT selesai 60 hingga 70 persen pada akhir Desember 2018.&nbsp;"Keluarga penerima manfaat (KPM)&nbsp;lebih dipermudah dan mempunyai keleluasaan untuk membeli beras sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Tidak ada batas waktu dari dana yang akan dibelanjakan," jelas Agus. Selain pengubahan Rastra menjadi BPNT, Agus juga menyatakan sedang mengupayakan program lain. Bukan program unggulan tapi cukup penting untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Yakni, upaya pemberdayaan ekonomi melakui Program Keluarga Harapan (PKH). Program itu berjalan dengan memberi bantuan permodalan dan pengetahuan kewirausahaan sesuai peminatan bisnis masing-masing KPM. Para relawan dan pendamping PKH yang akan mendatangi para KPM. Agus menyatakan bahwa para relawan dan pendamping sudah diberi pengetahuan lengkap tentang kewirausahaan.&nbsp;"Sehingga, mereka dapat mendorong dan meyakinkan KPM bahwa hidup mandiri itu lebih baik. Sebab menurut saya, kami tidak hanya memberi makan, tapi juga kailnya," tutur Agus. &nbsp;

Mensos Targetkan Transformasi Rastra Jadi BPNT Tuntas Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kemensos-salurkan-beragam-bantuan-di-malang-ini-rinciannya_m_175688.jpeg" alt="HKSN: Kemensos RI menyalurkan beragam bantuan di Malang." width="100%">
<figcaption>HKSN: Kemensos RI menyalurkan beragam bantuan di Malang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) membagikan ratusan bantuan di Pendopo Agung, Jalan KH Agus Salim, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (18/12). Hal itu dalam rangka puncak acara Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial (LKBS) dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2017. Secara simbolis, bantuan diserahkan Ketua Badiklit Pensos Bidang Pengembangan SDM Kemensos Herry Kris Sutanto. Adapun bantuan yang disalurkan berupa 350 paket sembako, pelayanan mobil pintar berisi panggung boneka, pembagian susu dan kotak hadiah. Kemudian pemberian nutrisi untuk 400 anak, penyerahan akta lahir, 125 kursi roda dan kruk, 50 buah tongkat elbow, 135 buah tongkat tuna netra serta 40 alat bantu dengar. Kemensos juga memberikan bantuan 30 sarana usaha ekonomi produktif (UEP) untuk lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), dan 30 rumah layak huni. Ada pula bantuan satu unit kendaraan operasional untuk Korkab Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Malang dan bantuan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT). Herry menjelaskan, tantangan dalam HKSN saat ini dalam bentuk sosial atau bencana alam yang datang silih berganti. "Namun tetap harus semangat. HKSN ini bukan hanya milik Kemensos. Namun siapa saja harus sinergi dan saling mengisi," tegas Herry. Sementara itu, Wakil Bupati Malang HM Sanusi menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal itu tertuang dalam tiga program prioritas utama pembangunan. Salah satunya pengentasan kemiskinan. Dimana dalam lima tahun ke depan, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan Pemkab Malang. "Harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya. Saya berharap kesejahteraan masyarakat menjadi yang utama, terlebih lagi mengenai kesehatannya," tukas Sanusi. Sanusi melanjutkan, penyandang disabilitas harus dirangkul. Pasalnya, semangat mereka dalam menjalani aktivitas patut dicontoh. "Semoga bantuan yang diterima bisa bermanfaat," ucap Sanusi.

Kemensos Salurkan Beragam Bantuan di Malang, Ini Rinciannya