<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PERTA1B.jpg" alt="PT Pertamina (Persero) melakukan pendampingan dan pembinaan UMKM melalui Program Kemitraan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk tercapainya tujuan pembinaan Go Global. (Perrtamina for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PT Pertamina (Persero) melakukan pendampingan dan pembinaan UMKM melalui Program Kemitraan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk tercapainya tujuan pembinaan Go Global. (Perrtamina for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) melalui Refinery Unit (RU) VII Kasim Marketing Operation Region (MOR) VIII Papua-Maluku kembali menyalurkan bantuan modal usaha Program Kemitraan Pinky Movement bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kota dan Kabupaten Sorong. Penyaluran ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan sekaligus untuk bangkit dari dampak pandemi Covid-19.  Unit Manager Comm, Rel &amp; CSR RU VII Dodi Yapsenang menjelaskan, bantuan modal yang disalurkan sebesar Rp 1,175 miliar kepada total 13 mitra UMKM di wilayah Kota dan Kabupaten Sorong, pada Kamis sore (19/11) waktu setempat. Penyaluran dilakukan secara simbolis oleh General Manager RU VII Yulianto Triwibowo.  Dodi menambahkan, bahwa penyaluran Program Kemitraan Pinky Movement ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Pertamina. Sehingga menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.  “Program Pinky Movement berupa pinjaman modal usaha kepada pelaku UMKM outlet LPG yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas usaha dan kompetensi melalui pembinaan dan pendampingan, serta sebagai edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan LPG subsidi sesuai peruntukkannya” jelasnya.  Menurut Dodi, selain modal usaha, UMKM binaan juga akan mendapatkan pembinaan berupa pelatihan dan asistensi sertifikasi yang dibutuhkan. Tujuan pembinaan ini adalah agar pelaku UMKM tersebut dapat meningkatkan kompetensinya, mengembangkan bisnisnya, dan sehingga bisa naik kelas.  “Pertamina menyadari bahwa peran UMKM sangat membantu dalam hal penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan kemandirian serta kewirausahaan dan bergeraknya perekonomian daerah,” lanjut Dodi.  Upaya ini merupakan salah satu bentuk implementasi Goal 8 Sustainable Development Goals (SDGs). Yakni mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta tenaga kerja penuh dan produktif. Di mana diharapkan dapat membantu masyarakat mendapat pekerjaan yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.  Pertamina, lanjut Dodi, juga memberikan pola pendampingan, pembinaan, pelatihan yang terarah. Serta pemberian fasilitas promosi dan pengembangan pasar dalam ajang pameran. Hal ini merupakan salah satu cara Pertamina dalam mendampingi mitra binaan untuk tumbuh dan berkembang.  Pinky Movement sendiri merupakan program pinjaman modal usaha bagi UMKM outlet LPG untuk mengembangkan bisnisnya dengan menjual LPG nonsubsidi, maupun UMKM pengguna LPG subsidi yang ingin beralih menggunakan LPG nonsubsidi. Sejak program ini dijalankan, Program Pinky Movement telah menyasar setidaknya 2000 outlet dan 100 usaha kecil pengguna LPG subsidi dengan target total penyaluran mencapai 102 miliar.  "Bagi pelaku UMKM yang berminat mengikuti Program Kemitraan Pinky Movement, dapat menghubungi melalui telepon Pertamina 135 maupun mengakses situs www.pertamina.com/id/program-kemitraan dan email: pcc@pertamina.com," tuturnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1Hv0jjUsJfU

Pertamina Berikan Modal Lewat Program Pinky Movement untuk UMKM Sorong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/patra-niaga.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebagai salah satu upaya mendorong penggunaan LPG tepat sasaran, PT Pertamina (Persero) Regional Sulawesi menyalurkan bantuan modal usaha berupa bantuan dana bergulir Program Kemitraan Pinky Movement senilai Rp 1,7 Milyar kepada 37 mitra UMKM outlet LPG dan UMKM lainnya di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.  Penyerahan simbolis bantuan tersebut dilakukan oleh Sales Area Manager Pertamina Sulawesi Utara dan Gorontalo, Fachrizal Imaduddin dan Sr. Spv Communication &amp; Relations Pertamina MOR VII kepada Mitra Binaan UMKM Outlet LPG pada Selasa Siang (24/11) bertempat di Hotel Four Point Manado, Sulawesi Utara.  Pinky Movement merupakan salah satu Program Kemitraan Pertamina yang memberikan pinjaman modal usaha kepada UMKM outlet LPG untuk mengembangkan bisnisnya dengan menjual LPG non subsidi maupun UMKM pengguna LPG subsidi yang ingin beralih menggunakan LPG non subsidi.  Darsono, salah satu mitra binaan UMKM Kuliner yang mendapatkan pinjaman modal usaha melalui program Pinky Movement mengaku program ini bagi UMKM sangat membantu, apalagi sekarang dengan adanya dampak pandemi COVID-19, omzet usaha hariannya menurun sampai 40 persen.  “Saya memiliki usaha warung pojok yang menjual sembako, jual ikan masak dan kebutuhan sehari-hari. Saya mengikuti program ini karena berharap dapat meningkatkan ekonomi, apalagi kedepan kita harus membiasakan masyarakat untuk mengenal LPG Non-Subsidi Pertamina, Bright Gas dan membantu mengedukasi terkait LPG Tepat Sasaran," ujarnya.  Sementara itu, secara terpisah Unit Manager Comm, Rel, &amp; CSR Pertamina MOR VII, Laode Syarifuddin Mursali mengatakan sasaran program Pinky Movement diantaranya pangkalan LPG, usaha kuliner, peternakan, pertanian, jasa laundry dan lainnya yang ingin beralih menggunakan tabung Bright Gas.  “Tujuan program Pinky Movement agar pelaku UMKM dan masyarakat dapat meningkat kapabilitasnya sehingga menggunakan LPG sesuai dengan status sosial masyarakat tersebut, sehingga penyaluran LPG 3kg bersubsidi hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak,” tegasnya.  Di wilayah Sulawesi, program Pinky Movement dilaksanakan oleh Pertamina Regional Sulawesi dengan total penyaluran hingga November 2020 ini sebesar Rp 4,2 Milyar kepada 54 mitra binaan UMKM. Menurut Arya, selain pembiayaan, UMKM binaan juga akan mendapatkan pembinaan berupa pelatihan dan asistensi sertifikasi yang dibutuhkan. Tujuan pembinaan ini adalah agar pelaku UMKM tersebut dapat meningkatkan kompetensinya, mengembangkan bisnisnya dan naik kelas.  Lebih lanjut Laode menjelaskan, Pertamina memberikan pola pendampingan, pembinaan, pelatihan yang terarah serta pemberian fasilitas promosi dan pengembangan pasar dalam ajang pameran yang merupakan salah satu cara dalam mendampingi mitra binaan Pertamina untuk tumbuh dan berkembang.  Program ini merupakan perwujudan konsep kepedulian Pertamina, di mana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dekat dengan bisnis Perusahaan dan memberikan value kepada banyak pemangku kepentingan. Kedekatan dengan bisnis Perusahaan yang dimaksud dalam hal ini adalah bisnis LPG non subsidi.  "Bagi pelaku UMKM yang berminat mengikuti Program Kemitraan Pinky Movement dapat mengakses situs www.pertamina.com/id/program-kemitraan dan email ke pcc@pertamina.com atau Pertamina call center 135," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1Hv0jjUsJfU

Dorong LPG Tepat Sasaran, Pertamina Salurkan Bantuan Pinky Movement

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kesal-soal-sampah-anies-bekasi-provinsi-mana-kok-minta-ke-dki_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pertanyakan Pemkot Bekasi yang meminta anggaran kepada dirinya." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pertanyakan Pemkot Bekasi yang meminta anggaran kepada dirinya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perseteruan Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi semakin memanas. Terlebih ketika Pemkot Bekasi terus mempersoalkan dana kemitraan dan hibah melalui media. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, persoalan tersebut dapat terselesaikan jika pihaknya bertatap muka langsung dengan Pemkot Bekasi. Anies pun melihat ini bukan persoalan sampah, tetapi soal bantuan&nbsp;kemitraan Pemprov DKI ke Pemkot Bekasi. "Sudah begitu, diramaikan bukan yang menjadi kewajiban kita pula. Harus diingat, Bekasi itu masuk provinsi mana coba? Jawa Barat. Kalau mau minta, ke Pemprov mana harusnya dimintai? Kok mintanya ke Jakarta?" jelas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (21/10). Dia melihat persoalan ini pun terus bermunculan tepat dengan waktu pembahasan anggaran daerah Jakarta. Sehingga, Anies mencurigai persoalan ini bukan soal pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, tetapi persoalan APBD Kota Bekasi. "Masalah ini dengan Bekasi itu selalu munculnya bulan Oktober. Kenapa ya? Coba saja Anda cek kenapa. Berarti persoalannya bukan persoalan sampah, tapi persoalan anggaran. Kira-kira begitu bukan?" ungkapnya. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah membayarkan kewajibannya pada Mei lalu. "Di tahun 2018, kami sudah menunaikan, nilainya Rp 138 miliar, dengan tambahan juga utang tahun 2017 senilai Rp 64 miliar," kata Anies. Anies menyampaikan telah mengalokasikan anggaran untuk dana kompensasi bau pada 2019 sebesar Rp 141 miliar. Sedangkan untuk dana kemitraan atau hibah yang terus dipermasalahkan, Anies melihatnya bukan suatu kewajiban. Sebelumnya, Pemkot Bekasi mengajukan dana bernilai fantastis yaitu Rp 2 triliun ke Pemprov DKI. "Jadi, mari kita tempatkan ini sesuai proporsinya. Ada urusan kewajiban terkait persampahan, ada soal kemitraan. Nah, yang mereka ajukan ini kemitraan," pungkasnya.

Kesal Soal Sampah, Anies: Bekasi Provinsi Mana, Kok Minta ke DKI?