<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/urea-pupuk-4199798734.jpg" alt="Distributor dan kios diminta menyalurkan ke seluruh petani sesuai ketentuan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)." width="100%">
<figcaption>Distributor dan kios diminta menyalurkan ke seluruh petani sesuai ketentuan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam rangka menjaga ketersediaan pupuk di akhir tahun 2023, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk bersubsidi dan nonsubsidi sebesar 1.741.050 ton. Perusahaan meminta kepada seluruh distributor dan kios untuk menyalurkan pupuk tersebut kepada seluruh petani sesuai ketentuan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Tri Wahyudi Saleh juga mengimbau seluruh distributor dan kios resmi yang telah ditunjuk Pupuk Indonesia untuk bekerja sesuai ketentuan serta ikrar distributor yang telah diucapkan pada saat kegiatan penandatanganan SPJB di Batam, beberapa waktu lalu. "Sebagai eksekutor dalam pendistribusian pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran. Pupuk Indonesia telah berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran proses penyaluran pupuk kepada petani di penjuru tanah air," jelasnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/12). Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang diberikan mandat oleh pemerintah senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Melalui lima produsen pupuk anak usahanya, perseroan juga berupaya untuk memastikan ketersediaan dan proses distribusi pupuk bersubsidi dan nonsubsidi berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Sampai dengan tanggal 29 Desember 2023, ketersediaan pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi tercatat sebesar 1.741.050 ton. Angka ini terdiri dari pupuk subsidi sebesar 1.213.609 ton dan pupuk nonsubsidi sebesar 527.441 ton. Adapun rinciannya, urea subsidi sebesar 782.796 ton dan NPK subsidi sebesar 430.813 ton. Sementara urea nonsubsidi sebesar 439.127 ton dan NPK nonsubisidi 88.314 ton. Ketersediaan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi ini setara dengan 200 persen dari ketentuan stok minimum yang ditetapkan pemerintah. Sampai dengan 28 Desember kemarin sudah ada 6.175.494 ton pupuk bersubsidi yang telah disalurkan kepada petani di seluruh Indonesia. Adapun rinciannya adalah pupuk urea sebesar 3.668.872 ton dan NPK sebesar 2.506.623 ton. Kinerja penyaluran pupuk bersubsidi yang baik ini merupakan upaya Pupuk Indonesia mendukung program pemerintah tentang percepatan tanam untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Lewat Kios Resmi Pupuk subsidi ini diberikan kepada petani terdaftar yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022. Para penerima pupuk subsidi diwajibkan menjadi anggota kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN) dan e-Alokasi sistem Kementerian Pertanian, serta memiliki luas lahan maksimal dua hektare. Jenis tanaman strategis yang berhak menerima subsidi pupuk meliputi padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao. Pupuk Indonesia mengimbau kepada seluruh distributor dan kios untuk memperhatikan aturan yang berlaku, khususnya mengenai penyaluran atau penebusan pupuk bersubsidi. Tri menyatakan bahwa pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus di kios resmi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Perusahaan tidak segan memberikan sanksi tegas kepada distributor dan mitra kios terbukti melanggar peraturan yang berlaku. "Ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran merupakan bagian penting dalam mendukung tingkat ketahanan pangan nasional, khususnya di tengah musim tanam ini. Sebagai komitmen kami dalam mendukung tingkat ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia akan menindak tegas, memberikan sanksi serius kepada pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam proses pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi nasional. Kami telah berkoordinasi baik dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan lain untuk memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran," tutup Tri.

Ketersediaan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi ini setara dengan 200 persen dari ketentuan stok minimum yang ditetapkan pemerintah.

Jamin Stok Aman hingga Akhir 2023, Pupuk Indonesia Siapkan 1,7 Juta Ton Pupuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/pupuk-indonesia-4202185880.jpg" alt="ILUSTRASI Gudang Pupuk Indonesia." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Gudang Pupuk Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Menyambut tahun 2024, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah bersiap untuk meyalurkan alokasi pupuk bersubsidi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan berfokus pada ketepatan waktu untuk petani yang terdaftar di e-Alokasi. Komitmen ini tecermin melalui penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024 di Batam, Kepulauan Riau. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh menyatakan bahwa 1.077 distributor siap mendukung penyaluran pupuk bersubsidi pada 2024. Distributor diharapkan memaksimalkan penyaluran dengan menjaga ketertiban administrasi dan kepatuhan aturan. "Dengan sisa waktu&nbsp;dua minggu menuju akhir tahun 2023, kami berharap distributor dapat mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi. Penyaluran ini diupayakan untuk tetap memperhatikan ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, khususnya menjaga agar penyaluran berjalan dengan baik dan tepat sasaran," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/12). Hingga 30 November 2023, Pupuk Indonesia telah berhasil menyalurkan sebesar 5,71 juta ton atau sekitar 94 persen dari total alokasi sesuai anggaran pemerintah, yaitu 6,05 juta ton. Dengan melihat keberhasilan ini, Pupuk Indonesia mengimbau seluruh distributor dan jaringan kios pengecer untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Dalam proses penyalurannya, Pupuk Indonesia juga meminta para distributor dan jaringan kios pengecer untuk menerapkan sistem digitalisasi yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Pupuk Indonesia, salah satunya aplikasi Rekan yang telah terintegrasi secara digital melalui Distributor Planning &amp; Control System (DPCS), sehingga dapat dipantau secara real time dan memudahkan pengawasan. "Kami berharap para distributor dapat mendukung program pemerintah, khususnya percepatan tanam, dengan menyiapkan stok dan menyalurkan pupuk sesuai aturan. Distributor yang tidak mematuhi dapat dihentikan," jelasnya. "Kami akan mengawal dengan ketat penyaluran distribusi pupuk subsidi sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022. Tujuannya, tentu agar kami dapat mengatasi isu-isu akan kelangkaan pupuk dan pupuk dapat diterima secara tepat sasaran," tambah Tri. Dalam mendukung proses pendistribusian, Pupuk Indonesia didukung oleh fasilitas distribusi seperti 15 unit pengantongan dan distribution center, 13 kapal dengan 222 rute angkutan laut, 8.131 armada truk angkutan darat, 581 gudang dengan kapasitas produksi pupuk sekitar 14,6 juta ton dan memiliki 1.077 distributor, serta 25 ribu lebih kios pupuk di penjuri negeri. Penetapan 1.077 distributor ini merupakan hasil dari evaluasi, verifikasi administrasi dan cek fisik ke lapangan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 dan ada beberapa syarat tambahan dari Pupuk Indonesia kepada distributor seperti aktif dalam kegiatan usaha perdagangan, sanggup dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, dan tidak memiliki permasalahan hukum. Distributor yang memenuhi syarat telah mendaftar melalui Aplikasi DIMAS Pupuk Indonesia. Dalam penyaluran, fokus pada dua jenis pupuk, Urea dan NPK, untuk sembilan komoditas pertanian strategis. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam SIMLUHTAN, menggarap lahan maksimal dua hektare, dan menggunakan Kartu Tani. Dalam upaya menjaga integritas, distributor menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Tagihan. Distributor juga diminta memastikan kios binaannya memahami sistem penyaluran dan menjalankan aturan, termasuk HET. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013446886/mentan-segera-teken-aturan-petani-tebus-pupuk-subsidi-hanya-pakai-ktp">Mentan segera Teken Aturan Petani Tebus Pupuk Subsidi Hanya Pakai KTP</a> Dalam acara SPJB 2024, seluruh distributor membacakan ikrar pakta integritas sebagai komitmen melaksanakan aturan penyaluran pupuk bersubsidi. Lembaga negara seperti Ombudsman RI, Satgassus Pencegahan Korupsi POLRI, dan Kejaksaan Agung RI turut menyaksikan dan memberikan arahan. Distributor diharapkan menjalankan komitmen mereka sesuai aturan yang berlaku, dengan evaluasi periodik dari Pupuk Indonesia. "Kami berharap agar para distributor dapat bekomitmen secara penuh untuk tetap melaksanakan penyaluran pupuk subsidi sesuai aturan yang berlaku. Ke depannya, dalam proses pelaksanaan ini secara periodik Pupuk Indonesia akan melakukan evaluasi atas kinerja penyaluran dari masing-masing distributor, yang tentunya akan menjadi pertimbangan perusahaan untuk melanjutkan kerja sama di masa yang akan datang," tutup Tri.

Tri Wahyudi Saleh menyatakan bahwa 1.077 distributor siap mendukung penyaluran pupuk bersubsidi pada 2024.

Pupuk Indonesia Gandeng 1.077 Distributor Salurkan Pupuk Subsidi pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/Menteri-Pertanian-1331002201.jpg" alt="Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai menghadiri rapat pimpinan (rapim) di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta / Sumber : ANTARA/Rizka Khaerunnisa" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai menghadiri rapat pimpinan (rapim) di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta / Sumber : ANTARA/Rizka Khaerunnisa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, para petani kini bisa lebih mudah untuk menebus pupuk bersubsidi, dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah kebijakan syarat kartu tani diubah. "Alhamdulilah kita sudah mengambil keputusan dengan mencabut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mempersulit petani. Dulunya tidak bisa mengambil pupuk hanya dengan KTP, sekarang bisa menebus pupuk dengan KTP," kata Amran di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin. Hal ini diungkapkan Amran saat menghadiri kegiatan pembinaan penyuluh pertanian dan petani wilayah Provinsi Jawa Barat yang dihadiri sebanyak 10.000 penyuluh pertanian, petani milenial dan pihak lainnya yang berasal dari kabupaten/kota se-Jawa Barat. Amran menjelaskan kebijakan ini untuk memudahkan para petani membantu meningkatkan produksi padi dengan menghapuskan syarat kartu tani dalam memperoleh pupuk bersubsidi. "Permentannya mudah-mudahan besok atau lusa paling lambat kita tandatangani," kata dia. Dia menambahkan telah menyepakati usulan tersebut setelah mendengarkan keluhan dari para petani di Indonesia. "Kita sepakat bisa menebus pupuk hanya dengan KTP juga yang menggunakan kartu tani tetap menggunakan kartu tani. Yang terpenting adalah petani mendapatkan pupuk subsidi," katanya. Amran mengatakan keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pada tahun 2024, guna menekan dampak El Nino yang berujung pada impor hasil pertanian. "Nah ke depan bagaimana kita bisa menekan impor tahun depan, karena sekarang ini impor kita 3,5 juta (beras) itu bisa naik lagi, kalau kita tidak tekan dari sekarang," katanya.&nbsp; Selain itu, dia juga meminta kepada para petani untuk mempercepat tanam agar Indonesia kembali bangkit dengan meletakkan pondasi yang kuat untuk mewujudkan swasembada. "Kemudian para petani bisa melakukan tanam cepat, kita akan memberikan bantuan benih serta alat mesin pertanian," kata Amran.

"Alhamdulilah kita sudah mengambil keputusan dengan mencabut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mempersulit petani," kata Amran.

Mentan segera Teken Aturan Petani Tebus Pupuk Subsidi Hanya Pakai KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pupuk-ISTIMEWA.jpeg" alt="Ilustrasi stok pupuk bersubsidi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stok pupuk bersubsidi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah tengah mempercepat implementasi reformasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi Bantuan Langsung Pupuk (BLP). Integrasi data lahan baku sawah (LBS) dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai perlu dalam implementasi kebijakan BLP ini. Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori melihat, Sensus Pertanian 2023 (ST2023) menyediakan identitas unit usaha pertanian lengkap dengan lokasi secara spasial. Di samping itu, data ST2023 juga menunjukkan lokasi lahan pertanian dan volume usaha tani. Khudori menyebut, informasi geospasial memungkinkan penyajian data by name by address untuk menyediakan data yang akurat. Data geospasial ini, menurutnya, bisa diintegrasikan dengan data peta status hara lahan dan rekomendasi pemupukan. "Ini bisa jadi solusi berbagai masalah tidak akuratnya penyaluran subsidi pupuk dan penggunaan pupuk berlebih," kata Khudori dalam sesi diskusi kegiatan Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Senin lalu. ST2023, jelas Khudori, menyediakan identitas unit usaha pertanian dilengkapi lokasi secara spasial, baik lokasi lahan maupun volume usaha tani. Juga, lahan beririgasi. Di sisi lain, Kementan memiliki database kelompok tani di seluruh Indonesia yang terhimpun dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhan). Akan tetapi, database ini belum dilengkapi data spasial. "Dengan adanya data-data dari Sensus Pertanian 2023 ini, selain kita bisa update lahan baku sawah, kita juga bisa gunakan untuk membuat kebijakan bagaimana melindungi lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi," lanjutnya. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, luas lahan baku sawah (LBS) pada 2019 mencapai 7,46 juta hektare (Ha). Namun, dari luasan tersebut, sekitar 300 ribu Ha diantaranya dikonversi. Menurut Khudori, hal ini terjadi lantaran antara Kementan dan ATR/BPN belum satu suara soal beberapa wilayah yang masuk kategori bisa dikonversi. Oleh karenanya, lanjut Khudori, integrasi data antar kementerian/lembaga penting dilakukan guna memastikan pemerintah mampu membuat kebijakan yang melindungi LBS. "Problemnya adalah kalau kita ikuti aturan yang ada, termasuk Undang-undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, itu memberikan keleluasaan yang sangat besar, karpet merah kepada investor, atau pelaku usaha untuk melakukan konversi," kata Khudori. Dalam kesempatan sama, Pengamat Ekonomi Pertanian, Bustanul Arifin menuturkan, reformasi subsidi pupuk dilakukan dengan mengubah subsidi produksi pupuk atau subsidi barang (subsidi harga gas ke industri pupuk) menjadi BLP. Ini akan diimplementasikan pada 2024. "Ketika nanti bantuan langsung ke petani, BLP ini basisnya itu (LBS). Tentu KTP, tapi apa betul luasannya segitu (dilihat dari LBS)," jelas Ketua Umum Pengurus Pusat Perhepi ini. Skema BLP, tutur Bustanul, tentu bukan dimaksudkan untuk menyederhanakan persoalan. Tapi, untuk menyeimbangkan antara ketersediaan anggaran, ketepatan sasaran, dan visi produktivitas. "Idealnya, BLP diberikan kepada petani kecil dengan impact factor tinggi," imbuh Guru Besar UNILA ini. BLP bertujuan untuk meningkatkan daya beli petani guna mempertahankan dan meningkatkan produktivitas tanamannya. Dari sisi supply, skema ini menyempurnakan sistem manajemen produksi, rantai nilai dan sistem distribusi pupuk dalam menjamin governansi internal dan eksternal. Sedangkan dari sisi demand, skema ini sebagai antisipasi adanya peningkatan permintaan pupuk nonsubsidi untuk perkebunan dan tujuan pembangunan berkelanjutan masa depan. "BLP akan menggunakan harga pupuk tunggal. Saat ini sedang dirumuskan apakah harga tingkat kios, tingkat provinsi, regional, atau tingkat nasional," kata alumnus IPB ini. Bustanul mengkaji, ada beberapa kriteria petani yang berhak menerima BLP. Pertama, petani yang menguasai lahan 0,5 Ha. Kedua, petani yang penghasilan rumah tangganya tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, petani yang memiliki pendapatan Rp 11,8 juta per tahun (mengacu pada klasifikasi kemiskinan ekstrem Bank Dunia). Keempat, petani yang berada di bawah garis kemiskinan nasional karena titik potong atau mereka yang berpenghasilan Rp 18,8 juta per tahun. Menurut Bustanul, akurasi data penerima BLP bisa dilakukan dengan menggunakan hasil PMT (proxy mean test) dan Forum Konsultasi Publik RegSosek, dan disempurnakan dengan geotagging ST2023.

Menurut Khudori, hal ini terjadi lantaran antara Kementan dan ATR belum satu suara soal beberapa wilayah yang masuk kategori bisa dikonversi

Tahun Depan Subsidi Pupuk Diberikan Langsung ke Petani dalam Bentuk BLP, Data K/L ini Harus Klop