<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/WhatsApp-Image-2024-07-27-at-083316_a659d9e5-1272559792.jpg" alt="Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) madrasah memasuki tahap akhir. Kementerian Agama (Kemenag) meminta para penerima segera mengunggah dokumen yang disyaratkan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmad mengungkapkan, total anggaran BOS madrasah tahun ini mencapai Rp 8 triliun. Anggaran itu disalurkan dalam dua tahap. Tahap I telah dicairkan pada semester I tahun ini sebesar Rp 4 triliun. Sementara itu, untuk tahap II harus digelontorkan dalam dua kali lantaran ada anggaran yang terkena authomatic adjusment (AA). Sebagai informasi, anggaran BOS diperuntukkan bagi bantuan operasional pendidikan (BOP) pada Raudhatul Athfal dan BOS madrasah. Baik MI, MTs, maupun MA. &rsquo;&rsquo;Pencairan pertama sudah dilakukan dengan anggaran Rp 1,5 triliun. Sementara itu, pencairan terakhir Rp 2,5 triliun sedang diproses Kemenag,&rdquo; jelasnya. Rokhmad mengatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada kepala Kanwil Kemenag provinsi untuk menginformasikan ke seluruh kepala Kankemenag kabupaten/kota bahwa pengajuan pencairan dana BOS tahap II sudah dibuka. Pengajuan akan dibuka maksimal sampai Oktober 2024. &rdquo;Proses pengajuan dan pencairan BOS madrasah tahap II ini dibagi dalam empat sesi,&rdquo; tuturnya. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Sidik Sisdiyanto menuturkan, pihaknya telah menginformasikan kepada seluruh penerima BOS/BOP RA TA 2024 untuk segera mengunggah dokumen persyaratan pencairan BOS/BOP RA tahap II TA 2024. Berkas yang diunggah meliputi laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahap I tahun 2024 atau LPJ tahap II tahun 2023 bagi lembaga/satuan pendidikan yang tidak menerima BOS atau BOP RA tahap I tahun 2024. Kemudian, surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB), surat permohonan pencairan sesuai dengan nominal tahap II pada akun lembaga, dan kuitansi penerimaan bantuan tahap II. (mia/c18/fal)

Pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) madrasah memasuki tahap akhir. Kemenag meminta para penerima segera mengunggah dokumen.

Alokasi Dana BOS Madrasah Rp 8 Triliun, Pencairan Tahap II Dibuka hingga Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/24/JKT-1-GIBRAN-PERTEMUAN-PRABOWO-FED-4JPG-1065541604.jpg" alt="Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan di Jakarta, Jumat (23/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan di Jakarta, Jumat (23/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemakaian bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membiayai program makan siang gratis hanya salah satu skema yang dipertimbangkan. Itu pun masih membutuhkan kajian mendalam. "Dalam masa-masa seperti ini kita coba berbagai skema. Baik pembiayaan, menu, maupun lainnya," kata Gibran Rakabuming Raka. Calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto itu menyampaikan hal tersebut di Balai Kota Solo kemarin (1/3) sebagaimana dilansir Jawa Pos Radar Solo. Adalah Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang pertama menyampaikan wacana penggunaan BOS untuk program makan siang gratis yang idenya digulirkan oleh pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran itu. Persisnya ketika dia menghadiri simulasi Program Makan Siang Gratis di SMPN 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis (29/2) lalu. Dalam simulasi itu, ada empat menu berbeda senilai Rp 15 ribu seperti gado-gado, ayam goreng, semur telur, dan siomay. Airlangga yang juga ketua umum Golkar itu menyatakan bahwa dimungkinkan menggunakan BOS. Sampai dengan kemarin, Gibran juga belum mau membeberkan mekanisme pembiayaan program yang memicu polemik tersebut. Wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo itu beralasan masih menunggu pengumuman resmi terkait Pilpres 2024 dari KPU. Berbagai lembaga survei sudah menyebut Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Real count KPU juga menunjukkan demikian. Gibran mengakui sejumlah opsi telah masuk pertimbangan, termasuk yang disampaikan Airlangga. Karena itu, pihaknya akan mulai menampung banyak masukan dari berbagai pihak agar program itu bisa berjalan dengan baik. &rsquo;&rsquo;Setelah ini pastinya akan banyak masukan dari orang tua murid, dari murid dari guru,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sebelumnya, Airlangga mengatakan bahwa simulasi Program Makan Siang Gratis di SMPN 2 Curug itu sebagai pijakan untuk belanja masalah. Meski belum resmi dinyatakan menang, program yang digagas paslon 02 itu perlu dipersiapkan agar lebih matang. Termasuk mekanisme jika menggunakan pembiayaan dari dana BOS. "Kalau SMP, SD, kita relatif punya sistem plan-plan anggaran, salah satunya melalui BOS dan secara spesifik bisa dibuat," terang Airlangga. (ves/c17/ttg)

Pemakaian bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membiayai program makan siang gratis hanya salah satu skema yang dipertimbangkan.

Gibran Akui Mengkaji Penggunaan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/13/Sosialisasi-Dan-Bos-2075330339.jpeg" alt="Anggota Komisi XI DPR Misbakhun saat melakukan sosialisasi terkait transparansi penggunaan Dana BOS." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR Misbakhun saat melakukan sosialisasi terkait transparansi penggunaan Dana BOS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memanfaatkan masa reses parlemen kali ini dengan mengunjungi konstituennya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Di lokasi pertemuan dengan konstituen, legislator Partai Golkar itu terus menyuarakan pentingnya literasi keuangan dan transparansi penggunaan anggaran negara. Pada Jumat (11/8), Misbakhun menghadiri &lsquo;Penyuluhan Jasa Keuangan&rsquo; di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Acara yang mengangkat tema &lsquo;Bahaya Investasi Ilegal&rsquo; itu merupakan hasil kerja sama Komisi XI DPR dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di depan ratusan warga, Misbakhun menjelaskan tentang OJK yang bertugas mengawasi lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. &ldquo;Jadi, semisal bapak dan ibu ada masalah dengan bank, bisa mengadu ke OJK,&rdquo; ujarnya. Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jatim II (Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo) itu menyodorkan contoh untuk menjelaskan peran OJK. &ldquo;Misalnya bapak atau ibu mengambil kredit sepeda, padahal cuma menunggak satu bulan sementara motornya sudah disita, nah silakan mengaduk ke OJK,&rdquo; tuturnya. Ratusan warga Tiris tampak antusias menyambut paparan Misbakhun. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga menyodorkan contoh lain. Misbakun menjelaskan masyarakat yang tinggal di antara Pegunungan Argopuro dan Gunung Lemongan itu memiliki antusiasme tinggi untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Oleh karena itu, dia mengingatkan warga memastikan lembaga yang mengumpulkan dana untuk haji dan umrah benar-benar tercatat di OJK. &ldquo;Kalau lembaga tersebut tidak memiliki izin untuk mengumpulkan uang dari masyarakat, akan ditindak oleh OJK,&rdquo; imbuhnya. Adapun pada Sabtu (12/8), Misbakhun menjadi pembicara acara yang diselenggarakan Komisi XI DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo. Acara bertitel Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah itu dihadiri 200 guru dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Probolinggo. Di acara yang dihadiri juga oleh pelaksana tugas (Plt) Bupati Probolinggo Timbol Prihanjoko tersebut, Misbakhun menyatakan UUD 1945 mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total APBN. &ldquo;Maka, berikutnya ialah bagaimana dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut teralokasikan dengan tepat, terbelanjakan dengan benar, dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pelaporan keuangan negara,&rdquo; ujar Misbakhun. Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang kini dipercaya menjadi sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu menambahkan pendidikan adalah pemutus mata rantai kemiskinan. Merujuk teori kemiskinan, Misbakhun menjelaskan biasanya keluarga miskin melahirkan orang miskin baru. Penyebabnya ialah orang miskin tidak mampu menyekolahkan anaknya karena penghasilannya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, imbuh Misbakhun, generasi baru itu hanya mendapatkan pekerjaan rendah yang melahirkan kemiskinan baru. Misbakhun pun dalam paparannya menukil salah satu lirik Himne Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tentang pendidik bagai secercah cahaya. &ldquo;Bapak dan ibu sekalian, pendidikan adalah pemutus mata rantai kemiskinan,&rdquo; tuturnya di acara yang juga menghadirkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Karyadi sebagai salah satu narasumber itu

Legislator Partai Golkar itu terus menyuarakan pentingnya literasi keuangan dan transparansi penggunaan anggaran negara.

Temui Konstituen, Misbakhun Dorong Guru di Probolinggo Transparan Soal Dana BOS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/IMG_20230509_230808-3518184997.jpg" alt="Kepala SMK Generasi Mandiri berinisial MK pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kabupaten Bogor, pada 8 September 2022." width="100%">
<figcaption>Kepala SMK Generasi Mandiri berinisial MK pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kabupaten Bogor, pada 8 September 2022.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor menetapkan kembali Kepala SMK Generasi Mandiri berinisial MK sebagai tersangka penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kasubsi A Intelijen Kejari Kabupaten Bogor Aji Yodaskoro mengatakan, MK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama sebelum permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong dikabulkan sebagian pada Oktober 2022. &rdquo;Dengan demikian, penanganan perkara tersebut tetap dilanjutkan,&rdquo; kata Aji seperti dilansir dari Antara. MK pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kabupaten Bogor pada 8 September 2022 karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana BOS senilai Rp 1 miliar. Tersangka MK diduga melakukan tindak pidana korupsi dana BOS, baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat, mulai tahun anggaran 2018 hingga 2021. Sebelumnya, Humas PN Cibinong Kelas 1A&nbsp;Amran S.&nbsp;Herman mengatakan,&nbsp; hakim mengabulkan permohonan MK alias Mustopa Kamil yang mengajukan praperadilan atas penetapan tersangkanya. &rdquo;Putusannya&nbsp;dikabulkan sebagian (oleh hakim) sehingga masih bisa diulang lagi penyelidikannya,&rdquo; terang Amran. Dalam amar putusannya, hakim tunggal PN Cibinong&nbsp;Ahmad Taufik yang menyidang perkara gugatan praperadilan No. 9/Pid. Pra/2022/PN mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. &rdquo;Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP- 878/M.2.18/Fd.2/09/2022 tanggal 8 September 2022 atas nama tersangka Mustopa Kamil, S.Ag., M.Pdi. adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,&rdquo; demikian isi putusan yang dirilis PN Cibinong, Senin (10/10/2022). Hakim juga meminta pihak kejaksaan membebaskan Mustopa&nbsp;karena Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-2503/M.2.18/Fd.2/09/2022 dianggap tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Oleh karena itu, surat perintah penahanan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. &rdquo;Memerintahkan kepada termohon untuk membebaskan pemohon dari penahanan,&rdquo; isi putusan tersebut. Hakim juga menyatakan bahwa pihak Kejari Kabupaten Bogor telah melakukan tindakan melanggar KUHAP dan peraturan perundang-undangan dalam perkara tersebut.

Kejari Kabupaten Bogor menetapkan kembali Kepala SMK Generasi Mandiri sebagai tersangka penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah

Diduga Korupsi Dana BOS Rp 1 Miliar, Kejari Bogor Tetapkan Kembali Kepala SMK Generasi Mandiri Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/yusuk-kadispendik1.jpg" alt="Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya memastikan bantuan dana yang diberikan ke sekolah sudah memenuhi kebutuhan siswa. Agar tidak ada alasan penarikan ke siswa, pihaknya pun meminta sekolah melakukan perencanaan secara matang. Dengan begitu, manfaat pendidikan gratis benar-benar dirasakan.  Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh menyebut setiap sekolah negeri maupun swasta sudah diplot untuk mendapat bantuan operasional. Besarannya disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar yang sedang berjalan. Sekolah akan menerima akumulasi dana dan bakal mengelolanya untuk kebutuhan selama kegiatan belajar berlangsung.  ’’Bantuan operasional sekolah (BOS) itu diplot berapa jumlah siswanya. Sebenarnya dalam aturannya, sudah dirunut peruntukannya untuk apa saja. Ini sebenarnya yang harus diperhatikan,’’ katanya.  Dia menambahkan, kebutuhan di luar siswa pun sudah diperhitungkan. Misalnya, kebutuhan perpustakaan hingga ekstrakurikuler seharusnya sudah di-cover. Kalau sampai tidak cukup, berarti ada yang kurang pas saat pengajuan BOS itu.  Dengan begitu, plotting dana tidak cukup dimanfaatkan untuk satu kegiatan. Saat ini pemerintah pusat menetapkan besaran BOS antara Rp 900 ribu–Rp 1,6 juta per siswa per tahun. Penganggaran untuk tiap daerah bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) tidak boleh lebih besar daripada BOS.  ’’Karena itu, untuk mengantisipasi agar tidak ada pungutan liar, kebutuhan didetailkan betul. Dengan begitu, semua biaya ter-cover,’’ katanya.  Meskipun pungutan didasarkan pada kesepakatan dengan komite sekolah, hal itu tetap tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan bopda? Yusuf mengatakan, peruntukannya pun hampir sama. Yakni, mem-back up kebutuhan siswa yang belum tercukupi oleh BOS.  ’’Untuk kebutuhan siswa, kami juga cukupi melalui bantuan lain lagi. Misalnya, untuk yang tidak mampu, ada bantuan seragam. Sehingga kami rasa untuk sekolah di Surabaya sudah cukup,’’ ungkapnya.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, penganggaran bagi bopda sudah diperhitungkan betul. Artinya, biaya di luar operasional sekolah sudah masuk. Baik untuk gaji guru kontrak, administrasi, maupun lainnya.  Bahkan, kegiatan ekstrakurikuler siswa sudah masuk hitungan. Artinya, sekolah itu tinggal jalan. Mendidik anak-anak agar karakter dan kemampuan berpikir mereka lebih baik lagi.  ’’Pokoknya, jangan ada lagi pungutan. APBD 2023 nanti kita full-kan untuk itu sehingga tidak ada lagi alasan untuk putus sekolah,’’ ungkapnya.  SUMBER ANGGARAN SEKOLAH DI SURABAYA  - Besaran BOS yang diterima sekolah Rp 104 ribu per siswa.  - Besaran bopda yang diterima sekolah Rp 87 ribu per siswa.  - Pemkot akan merumuskan lagi apakah besaran tersebut masih sesuai atau tidak.  - Formulasi ulang diperlukan untuk memastikan nominal bantuan bisa mengakomodasi kebutuhan siswa.  - Selain bantuan operasional, ada bantuan khusus seperti seragam untuk siswa tidak mampu.

Tangkal Pungli di Sekolah Surabaya, Detailkan Perhitungan BOS-Bopda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/verval-rampung-akhir-februari-tunjangan-guru-madrasah-segera-cair_m_.jpg" alt="Ilustrasi pencairan tunjangan guru. Kementerian Agama menargetkan proses verifikasi dan validasi data tunjangan guru madrasah, rampung pada akhir Februari ini." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencairan tunjangan guru. Kementerian Agama menargetkan proses verifikasi dan validasi data tunjangan guru madrasah, rampung pada akhir Februari ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) segera mencairkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk madrasah periode kedua. Dana lebih dari Rp 2,5 triliun itu rencananya cair akhir Juli nanti.  Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Moh. Ishom menuturkan, dana BOS itu merupakan kelanjutan pencairan tahap pertama. Pada periode Maret-April, telah cair BOS madrasah Rp 3,3 triliun. ”Untuk tahap kedua ini, dana BOS madrasah yang akan dicairkan lebih dari Rp 2,5 triliun,” kata Ishom di Jakarta kemarin (16/7).  Dia menyatakan, dana BOS tersebut akan dikucurkan untuk 49.063 madrasah. Perinciannya, 24.052 madrasah ibtidaiyah (MI), 16.717 madrasah tsanawiyah (MTs), dan 8.294 madrasah aliyah (MA).  Ishom optimistis dana BOS madrasah tersebut bisa segera dikucurkan. Perkiraannya tuntas pada akhir Juli. Besaran dana BOS yang diterima setiap madrasah berbeda-beda, menyesuaikan jumlah murid. Untuk jenjang MI, besarannya Rp 900 ribu/siswa/tahun. Sementara itu, jenjang MTs Rp 1,1 juta/siswa/tahun dan jenjang MA Rp 1,5 juta/siswa/tahun.  Koordinator Bagian Keuangan Ditjen Pendis Kemenag Syafriansah mengatakan, per Jumat (15/7) anggaran dana BOS madrasah yang masuk ke rekening penampung lainnya (RPL) di bank penyalur lebih dari Rp 966 miliar. Sisanya diharapkan masuk ke bank penyalur pada pekan ketiga bulan ini.  Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendis Kemenag Papay Supriatna menargetkan pencairan gelombang kedua itu selesai pada akhir Juli. Dalam arti, dana BOS tersebut sudah masuk atau ditransfer ke rekening madrasah masing-masing.  Dia menjelaskan, saat ini masih ada alokasi anggaran dana BOS madrasah tahap kedua yang statusnya diblokir sementara. Dana itu diperuntukkan madrasah swasta. Total anggarannya sekitar Rp 1,1 triliun. Dia mengatakan, Kemenag terus berkoordinasi dengan Kemenkeu supaya blokir anggaran tersebut bisa segera dibuka.  Papay menyatakan, target penyaluran dana BOS madrasah tahun ini sama seperti 2021. Yaitu, bisa disalurkan 100 persen sesuai dengan target. Tahun lalu anggaran dana BOS madrasah dipatok Rp 7,34 triliun.

BOS Madrasah Tahap II Cair Akhir Juli, Nilainya Rp 2,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220412_214946.jpg" alt="Ilustrasi pencairan uang. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencairan uang. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama segera mencairkan dana <a href="https://www.jawapos.com/tag/bantuan-operasional-sekolah/">Bantuan Operasional Sekolah</a> (BOS) Madrasah tahun 2022. Pencairan Tahap l sudah dilakukan pada Maret untuk 31.838 madrasah sebesar Rp 2,2 triliun dan April ini akan dicairkan Rp 1,3 triliun.  “Kami sedang berupaya agar pencairan BOS Tahap l seluruhnya selesai sebelum tanggal 22 April 2022,” kata Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Isom Yusqi, Selasa (19/4).  Menurutnya, data calon penerima <a href="https://www.jawapos.com/tag/dana-bos/">dana BOS</a> tahun 2022 sebanyak 48.098 madrasah. Dengan rincian 23.666 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 16.363 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 8.069 Madrasah Aliyah (MA). Pada Maret 2022, telah dilakukan pencairan sebesar Rp 2.245.609.550.000.  Isom menuturkan, SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pembayaran BOS Madrasah berikutnya sudah terbit. Berkenaan itu, akan segera dicairkan pembayaran BOS untuk 16.260 madrasah, terdiri atas 8.391 MTs dan 7.869 MA sebesar Rp 1.384.070.000.000.  “Pekan lalu, tepatnya 12 April 2022, telah dilakukan langkah-langkah akselerasi pencairan BOS yang melibatkan para pihak dari Kemenag RI, KPPN dan pihak perbankan. Kami terus berupaya agar bisa dilakuakan pencairan pada 18 April 2022 untuk 8.391 MTs dengan dana Rp 664.276.250.000," jelasnya.  “Adapun Madrasah Aliyah, kami usahakan cair pada 19 April 2022 untuk 7.869 MA dengan dana Rp 719.793.750.000,-. Kami berharap tidak ada kendala teknis dan administrasi dalam proses pencairannya,” sambungnya.  Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama pada Direktorat KSKK Madrasah Aceng Abdul Aziz menambahkan, pihaknya terus berkomitmen meningkatkan layanan, termasuk dalam pencairan BOS Madrasah. Sebab, dana BOS menjadi sumber pembiayaan mutlak bagi pelaksanaan pembelajaran di tingkat madrasah.  “Kami dan pengelola madrasah terus bekerja keras berupaya mewujudkan madrasah mandiri dan berprestasi. Bahkan dalam bulan April 2022 ini juga kami sedang merencanakan BOS tambahan melalui program reformasi madrasah, yaitu Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi (BKBA),” ucapnya.  Setelah dana BOS cair, Aceng berharap madrasah bisa langsung memanfaatkannya sesuai Juknis BOS tahun 2022. Pihaknya saat ini tengah mempersiapkan penyaluran BOS Madrasah tahap kedua agar bisa dicairkan lebih cepat. Untuk itu, diperlukan sinergi semua pihak.  “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama menyiapkan akselerasi pencairan BOS TA 2022 yakni Tim Bos Kemenag RI, pihak KPPN Kemenkeu dan pihak bank penyalur. Semoga keberkahan Ramadhan bisa kita rasakan bersama dan menyambut Idul Fitri dengan penuh suka cita,” tutupnya.

Dana BOS Kemenag Kembali Cair April Ini, Nominalnya Rp 1,3 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah dan kepala sekolah dapat memanfaatkan anggaran pendidikan dengan baik. Adapun, program yang di maksud adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).  Dia menegaskan bahwa uang yang diterima adalah uang milik masyarakat Indonesia. Maka dari itu, jangan sampai uang ini tidak dikelola dengan baik, dana tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk dapat meningkatkan dunia pendidikan.  "Anggaran pendidikan setiap rupiahnya adalah anggaran yang berasal dari rakyat, untuk rakyat yang harus kita kelola dengan bertanggungjawab dengan tanpa korupsi, dengan seefisien mungkin," jelas dia secara daring, Rabu (16/2).  Dia pun meminta untuk pemerintah, baik di daerah maupun pusat untuk mengawasi dan membina satuan pendidikan. Hal ini juga dilakukan untuk menciptakan kepercayaan publik karena anggaran APBN yang begitu sangat besar untuk pendidikan harus bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang makin baik.  "Saya berharap proses seluruh reform yang terjadi di dalam pengelolaan Dana BOS dan BOP PAUD serta BOP Kesetaraan dapat meningkatkan kualitas dari pengelolaan pendidikan dan hasil pendidikan yang baik," jelasnya.  Selain itu, Sri Mulyani juga dengan terbuka menyatakan bahwa pihaknya akan menerima setiap kebijakan terobosan untuk pengembangan pendidikan di Tanah Air. Sebab, dari pendidikan itu, sumber daya manusia yang unggul lahir.  "Saya di dalam jajaran kementerian keuangan akan terus membuka diri terhadap berbagai ide terobosan dan inovasi, baik di bidang kebijakan peraturan dan juga di dalam desain untuk bisa mendukung transformasi Indonesia menuju negara maju melalui kualitas pendidikan yang baik," pungkasnya.

Menkeu: Anggaran Pendidikan Dari Rakyat, Gunakan Secara Optimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/uang-uy.jpeg" alt="Ilustrasi: uang. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: uang. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa Madrasah MTs hanya 60 persen dari data siswa yang diajukan oleh lembaga. Hal itu membuat para Kepal Sekolah (Kepsek) Madrasah pasrah. Padahal mereka sudah menginput data siswa tepat waktu.  Seperti diketahui, dana BOS diserahkan untuk siswa madrasah (MI/MTs/MA) dan satri pesantren (Ula/Wustha/Ulya). Lembaga MTs diketahui tidak menerima dana BOS 100 persen. Dari info beredar, dana tersebut dipinjam untuk Covid-19. Hal itu pun dikeluhkan para Kepala Sekolah (Kepsek) madrasah.  Salah satu Kepsek Madrasah MTs Jakarta Barat berinisial FU mengatakan, pihaknya telah mengajukan proposal dana BOS untuk 482 siswanya. Namun, sekolah hanya menerima BOS sekitar 60 persen dari jumlah yang diajukan.  "Wilayah Jakarta Barat per anak itu Juknis-nya dapat Rp 450 ribu. Apabila dikalikan 482 siswa total sekitar Rp 200 juta dana BOS untuk semester ini. Saat saya lihat dapatnya hanya Rp 120 jutaan. Kalau di itung itung hanya 60 persen dari jumlah siswa," kata PU, Sabtu (24/10).  Penasaran, FU pun menemui Staf Pendidikan Madrasah (Penmad) wilayah Jakarta Barat untuk menanyakan dana BOS yang ngga sesuai dengan usulan. "Alasan beliau karena keterlambatan data EMIS atau siswa di awal tahun. Karena BOS mengacu pada data EMIS siswa awal tahun ajuan baru. Alasannya di MTs terlambat. Yang seharusnya di MTs anggarannya Rp 5 Miliar sekian, di Mts hanya Rp 2,5 Miliar. Jadi di pecah pecah dan semua MTs dapatnya 50 persen," terangnya.  Sementara FU mengaku, pihaknya tidak melalukan keterlambatan mengirim data siswa. Anehnya yang mengalami kekurangan dana BOS hanya di lembaga MTs. "Jadi saat ini yang berkurang itu hanya MTs, tingkat MI dan MA tidak," tuturnya.  Akibat berkurangnya dana BOS, kata FU, dapat berdampak pada kegiatan operasional sekolah. "Kegiatan operasional pasti berpengaruh. Saat ini kegiatan tetap jalan, misal ada perlombaan secara visual. Intinya udah pasti pengaruh dengan kegiatan sekolah nantinya," ujarnya.  Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang memastikan dana BOS Madrasah dan Pesantren tahun 2020 tetap naik meski dalam kondisi pandemi. Kenaikan BOS 2020 sebesar Rp 100 ribu persiswa atau santri.  Kasie Pendidikan Madrasah Jakarta Barat, Haji Sambas saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dana BOS udah masuk. Namun, masih proses dari tanggal 22 Oktober hingga 26 Oktober 2020. Saat ditanya terkait jumlah dana BOS yang tidak 100 persen, ia mengatakan ada efisiensi untuk Covid-19.  "Ada efisiensi untuk Covid-19, ngga ada potongan. Jadi bukan dipinjam untuk Covid-19. Kita harus mengikuti Juknis, kalau tidak kita yang kena," katanya.  Meski sempat membantah, Sambas justru menjelaskan terkait wacana dana BOS akan dipakai Covid-19. "Soal kemarin digaungkan akan dipakai untuk Covid-19 akan dikembalikan lagi, kemungkinan kalau masih keburu dari pusat diturunkan itu kita ada pengundian lagi untuk tahap berikutnya untuk menyempurnakan itu. Tapi kalau tidak ada, kita apa adanya," jelasnya.  Sambas menegaskan berkurangnya dana BOS yang diterima oleh madrasah murni kesalahan lembaga karena terlambat input data siswa. "Jadi itu kesalahan dari lembaga saat input data. Kalau saya hanya mengikuti intruksi," tutupnya.

Dana BOS Madrasah Baru Cair 60 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/grafis-BOS.jpg" alt="rizky janu/jawa pos" width="100%">
<figcaption>rizky janu/jawa pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mekanisme baru penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) awalnya membuat senang para guru di sekolah swasta. Salah satunya soal pemangkasan alur birokrasi pencairan dana. Namun, ketika dana digunakan untuk pembayaran honorarium guru, persyaratannya ternyata tidak mudah. Salah satunya menyertakan nomor unik tenaga pendidik dan kependidikan (NUPTK).  Koordinator Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Swasta Surabaya Ahmad Zaini Ilyas menuturkan, banyak kepala sekolah yang juga guru girang dengan cepatnya penyaluran dana BOS.  Sebab, anggaran cair lebih cepat daripada biasanya. ’’Sebagian BOS nasional sudah cair. Biasanya bulan tiga (Maret, Red). Sekarang cair bulan dua (Februari),’’ ujarnya kemarin (21/2).  Salah satu fungsi penting BOS adalah membayar honor guru dan tenaga kependidikan lainnya. Meski demikian, penyaluran dana BOS biasanya ketat. Karena itu, sekolah atau pihak yayasan harus mengeluarkan dana talangan lebih dulu untuk membayar gaji mereka. Jika BOS sudah cair, dana talangan tadi dikembalikan. Menurut Zaini, banyak sekolah yang mengandalkan dana talangan dari yayasan.  Kini penggunaan dana untuk pembayaran honor awalnya membuat mereka senang. Sebab, pihak sekolah bisa menggunakan maksimal 50 persen dari total dana BOS yang diterima untuk honorarium. Jumlah itu meningkat dibandingkan setahun lalu. Yakni, dana BOS hanya boleh maksimal digunakan 30 persen untuk honor di sekolah swasta. Di sekolah negeri, maksimal hanya 15 persen.  Zaini pernah menuturkan bahwa honor guru bisa naik sekitar 20 persen dengan skema itu. Namun, setelah mendapatkan penjelasan lebih detail dengan perlunya penyertaan NUPTK, Zaini pun agak kecewa. ’’Sudah banyak yang sambat. Ini naik persentasenya, tapi aturannya ketat,’’ ungkap pria kelahiran Pamekasan itu.  Syarat yang membuat guru mengeluh adalah nomor unik tenaga pendidik dan kependidikan (NUPTK). Sebab, ternyata tidak semua guru punya NUPTK. Sementara itu, syarat untuk mengajukan NUPTK tidak bisa langsung. Sesuai ketentuan, NUPTK baru bisa dimiliki setelah dapat rekomendasi dari lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP). Dengan syarat, guru harus mengajar minimal dua tahun dan telah menjadi guru tetap yayasan (GTY). Sekolah selanjutnya mendaftarkan guru ke dinas pendidikan (dispendik) kota yang kemudian diajukan ke LPMP agar mendapatkan NUPTK.  Masalah muncul di lapangan. Sebab, guru yang mengajar di sekolah swasta kebanyakan guru baru. Mereka belum genap mengajar selama dua tahun. Status sebagai GTY pun tidak bisa langsung didapat. Sebab, guru di swasta kenyataannya mengajar di beberapa sekolah sekaligus dan menjadi guru tidak tetap (GTT) yayasan.  Sesuai dengan lampiran pada Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler dijelaskan syarat penyaluran honor tersebut. Di antaranya, bukan guru PNS yang tercatat di dapodik pada 31 Desember 2019, memiliki NUPTK, dan belum memiliki sertifikat pendidik.  Zaini menunjukkan sejumlah keluhan kepala sekolah yang mengadu kepadanya. Salah satunya, dalam satu sekolah hanya ada dua guru yang memiliki NUPTK. Ada pula kepala sekolah yang menceritakan bahwa guru di sekolahnya yang memiliki NUPTK ternyata sudah memiliki sertifikat pendidik.  Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo mengungkapkan, selama ini banyak guru yang belum memiliki NUPTK. Namun, menurut Erwin, pihaknya tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut.  Dia mengimbau sekolah-sekolah untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Sebab, masih ada dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda). ’’Ada dana APBD yang tidak mewajibkan seperti itu. Kita bisa mengatur lewat dana lainnya,’’ tambah Erwin.  ---  UNTUK APA DANA BOS <ul> 	<li>Penerimaan peserta didik baru</li> 	<li>Pengembangan perpustakaan</li> 	<li>Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler</li> 	<li>Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran</li> 	<li>Administrasi kegiatan sekolah</li> 	<li>Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan</li> 	<li>Langganan daya dan jasa</li> 	<li>Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah</li> 	<li>Penyediaan alat multi media pembelajaran</li> 	<li>Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama</li> 	<li>Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional serta bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB</li> 	<li>Pembayaran honor</li> </ul> Aturan-Aturan Baru <ul> 	<li>Penyaluran anggaran BOS tidak melalui provinsi lagi. Yang baru dari pusat langsung ke rekening sekolah.</li> 	<li>Besaran dana BOS bertambah Rp 100 ribu. Siswa SD dari Rp 800 ribu menjadi Rp 900 ribu. SMP dari Rp 1 juta menjadi Rp 1,1 juta.</li> 	<li>Pembayaran honor guru sebelumnya maksimal 15 persen di sekolah negeri dan 30 persen di sekolah swasta. Aturan baru penggunaan dana BOS untuk honor maksimal 50 persen. Namun, syarat bertambah, yakni para guru harus memiliki NUPTK.</li> </ul> Sumber: Permendikbud 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Saat Sekolah Menggaji dengan Dana BOS, Guru Keluhkan Syarat NUPTK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bantuan operasional sekolah

Berita Terkini