<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/beras-bpnt-gresik.jpg" alt="TETAP PAKETAN: Beberapa komoditas BPNT yang diterima KPM di wilayah Kecamatan Cerme, Senin (27/7). (Tim Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TETAP PAKETAN: Beberapa komoditas BPNT yang diterima KPM di wilayah Kecamatan Cerme, Senin (27/7). (Tim Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Covid-19. Bantuan itu berasal dari Kementerian Sosial yang merugikan keuangan negara Rp 25 miliar lebih. &rdquo;Jadi begini, BNPT Covid-19 itu di seluruh Indonesia termasuk 24 kabupaten dan kota di Sulsel, semua kita tetap lakukan penyelidikan,&rdquo; ujar Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombespol Helmi Kwarta Rauf seperti dilansir dari Antara di Makassar. Helmi mengatakan, 24 kabupaten kota tersebar di Sulsel, itu bukan perkara sedikit untuk wilayah pekerjaan. Sehingga penyidik melaksanakan tugas memprioritaskan yang dianggap paling layak dan patut. &rdquo;Tapi, semua pasti dilakukan penyelidikan soal BPNT ini,&rdquo; ucap Helmi. Saat ditanya dugaan mandeknya penanganan kasus korupsi BNPT Covid-19 mengingat sudah ada 14 orang yang ditetapkan tersangka pada awal Desember 2022 oleh Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sulsel, kata Helmi, tetap dilanjutkan. &rdquo;Sesuatu yang sudah dilakukan penyelidikan itu harus kita tuntaskan. Soal penanganan lebih lanjut nanti saya cek lagi ke bawah, jajaran Ditreskrimsus,&rdquo; tambah Helmi. Sebelumnya, Unit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menetapkan 14 orang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran BPNT Covid-19 dari Kemensos pada awal Desember 2022. Mereka berinisial AR, IN, AA, dan AI, dari Kabupaten Sinjai. Disusul tersangka inisial AF, Z, AM, dan RA dari Kabupaten Bantaeng. Serta tersangka inisial ZN, MR, RY, AM, RA, dan AF dari Kabupaten Takalar. Para tersangka dinilai berperan dan bertanggung jawab sebagai Koordinator Daerah (Korda) penyaluran bantuan, suplier, sampai pada pimpinan perusahaan PT maupun CV sebagai penyedia bahan pokok bantuan Covid-19. Kendati demikian, hingga Agustus 2023, perkara tersebut masih jalan di tempat dan para tersangka masih bebas. Dalam kasus itu Kapolda Sulsel sebelumnya beserta jajaran telah menerima penghargaan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini Padahal, dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel kerugian negara dari kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19 itu mencapai Rp 25 miliar. Di tempat terpisah, Wakil Ketua Eksternal lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Anggareksa mengatakan, tetap mendorong aparat penegak hukum menyelesaikan perkara korupsi. Sebab, akan menjadi penilaian publik bila hanya jalan di tempat. &rdquo;Kan kasus ini sudah ada tersangkanya. Kasus mark up atau penggelembungan harga sembako Covid-19 di Kota Makassar juga ada. Dengan didukung bukti permulaan yang cukup, penyidik bisa melanjutkan kasus ini hingga di persidangan,&rdquo; papar Anggareksa.

Polda Sulsel kembali usut kasus dugaan tindak pidana korupsi BPNT Covid-19 dari Kementerian Sosial yang merugikan keuangan negara Rp 25 M

Ditreskrimsus Polda Sulsel Kembali Usut Kasus BPNT Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/5f77a05d-9ef0-414c-91a4-455c3f8dd41a-2595028518.jpeg" alt="Penyaluran bantuan sosial di Pos Indonesia Semarang." width="100%">
<figcaption>Penyaluran bantuan sosial di Pos Indonesia Semarang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyaluran bansos sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang, Jawa Tengah, telah mencapai 91 persen. Penyaluran yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) tersebut kini makin akurat diklaim berkat penggunaan teknologi artificial intelligence (AI). Wilayah kerja Kantorpos KCU Semarang di dua kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Demak dengan alokasi lebih dari 7.200 keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kota Semarang yang dialokasikan untuk 2.300 KPM, sehingga secara keseluruhan hampir 10 ribu KPM. &ldquo;Untuk penyaluran sekarang kita hanya dapat alokasi sedikit sehingga penyaluran lebih cepat. Posisi sekarang realisasi penyaluran sudah 91 persen,&rdquo; kata EGM KCU Semarang Rusdi Hendra Sanjaya. Dalam pendistribusian dana bantuan, petugas Pos bekerja sama dengan pihak Dinas Sosial, kecamatan, hingga desa. Juga dengan pendamping PKH, petugas TKSK, serta Pendamping Sosial Masyarakat (PSM). &ldquo;Setelah berkoordinasi kemudian kita mengatur penjadwalan, mengatur petugas, dan lokasi bayar. Setelah itu kita jalankan sesuai formula dan sesuai target, tepat waktu, penerima lebih cepat menerima bantuan. Jumlah petugas kita berdayakan sesuai jumlah yang akan dibayar,&rdquo; kata Rusdi. Pada penyaluran bantuan kali ini Pos Indonesia mulai menyematkan teknologi AI pada proses perekaman data, khususnya saat memotret wajah KPM, dan geotagging rumah KPM. &ldquo;Tidak ada kesulitan penerapan teknologi yang baru ini. Satu juru bayar bisa menyelesaikan 1-2 menit proses pembayaran hingga penerima menerima uang,&rdquo; kata Rusdi. Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris, menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan penggunaan teknologi AI tersebut. &ldquo;Pada penyaluran ini ada yang istimewa, kita belajar dari penyaluran-penyaluran sebelumnya. Kali ini dari sisi teknologi kita menerapkan artificial intelligence (AI). Kalau selama ini proses pembayaran oleh petugas kita KPM difoto. Pada proses foto ini terkadang orang-orang di belakangnya ikut terfoto, sehingga saat dilakukan verifikasi oleh Kementerian Sosial ada yang missed dan sebagainya. Dengan AI ini kita memastikan bahwa yang difoto itu adalah yang betul-betul fokus di satu orang. Kalau tidak fokus, tidak bisa memfoto secara otomatis. Dengan pola seperti ini diharapkan ketika dilakukan verifikasi oleh Kemensos akan betul-betul orang yang berhak karena fotonya jelas terlihat di situ,&rdquo; kata Haris. Adapun penerapan teknologi AI dilakukan demi memberikan pelayanan maksimal kepada pemberi kerja, dalam hal ini Kementerian Sosial. Terutama dari sisi akuntabilitas dan keakuratan data KPM. &ldquo;Penerapan teknologi ini dalam rangka memberikan yang terbaik untuk pemberi kerja. Kita komitmen penyaluran di Pos Indonesia tidak hanya tepat orang, tepat jumlah, namun yang lebih penting lagi adalah akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan karena ini uang negara. Dengan AI ini diharapkan uangnya diterima oleh orang yang berhak sesuai yang ditetapkan Kemensos,&rdquo; ucap Haris. Pada penyaluran bansos sembako dan PKH di Kota Semarang, di antara KPM yang telah menerima dana bantuan adalah Mutmainah. Ibu dua anak ini mengaku menerima bantuan PKH senilai Rp 875 irbu. &ldquo;Saya menerima bantuan dapat kabar dari pendamping PKH, disuruh ambil di Kantorpos jam 09.00. Saya terima dana Rp875 ribu. Bantuan PKH ini untuk kebutuhan anak sekolah dan untuk menambah kebutuhan hidup,&rdquo; kata Mutmainah. Sehari-hari Mutmainah bekerja sebagai buruh kontrak di Pelabuan Tanjung Mas Semarang. Sementara sang suami hanya kuli bangunan. Bantuan tersebut diakui Mutmainah sangat membantu perekonomian keluarga. &ldquo;Ini baru pertama kali terima bantuan. Senang banget, rasanya mau menangis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terima bantuan lagi. Semoga bantuan ini berkah. Terima kasih Pak Jokowi, Pos Indonesia, dan Kemensos bantuannya sudah saya terima,&rdquo; kata Mutmainah.

Penyaluran bansos sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang, Jawa Tengah sudah 91%

Penyaluran Bansos Sembako dan PKH di Semarang Capai 91 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-25-at-19.10.34.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar diskusi dengan para pendamping PKH (program keluarga harapan) dan pendamping BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Surabaya di gedung Bappedalitbang Surabaya, Sabtu (25/3).  Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa mereka akan terus bersinergi dan bergerak bersama dalam mengentas kemiskinan di Kota Pahlawan. Wali Kota Surabaya Eri mengatakan, pertemuan itu untuk menyamakan kinerja dan cara kerja.  Sekaligus memahamkan kembali bahwa data kemiskinan di Surabaya itu ada yang mendapatkan bantuan atau intervensi dari pemerintah pusat sesuai dengan kuota.  Adapun kuota Surabaya sebanyak 58 ribu, sedangkan keluarga miskin di Surabaya sebanyak 75 ribu KK.  ”Jadi, pasti ada yang tidak mendapatkan kuota PKH dan BPNT. Nah, ini yang kita carikan solusi bersama,” kata Wali Kota Eri sesuai pertemuan tersebut.  Wali Kota Surabaya Eri mengaku, akan menyempurnakan aplikasi yang ada di Pemkot Surabaya dengan cara mengurutkan sesuai umur data kemiskinan di Surabaya. Nanti dari usia tua sampai yang paling muda akan diketahui.  ”Mungkin yang nomor 74 ribu - 75 ribu yang muda-muda umurnya. Nah, harapan saya nanti yang tidak mendapatkan intervensi dari Kemensos, kita berikan bantuan dalam bentuk pekerjaan, sehingga dia juga bisa terlepas dari garis kemiskinan,” ujar Eri.

Ini Cara Wali Kota Surabaya Mengentaskan Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/pembagian-blt-bbm-panjang-jiwo2-1.jpg" alt="Salah satu penerima mendapatkan BLT BBM. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Salah satu penerima mendapatkan BLT BBM. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Sosial (Dinsos) kembali salurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM senilai Rp 300 ribu kepada 22 keluarga penerima manfaat (KPM) di kawasan Jalan Panjang Jiwo Gang Besar, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Dinsos Kota Surabaya sekaligus menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 200 kepada KPM di wilayah tersebut.  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, penyaluran BLT BBM dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI itu sebelumnya dilakukan secara door to door. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada 5 KPM.  ”Hari ini kita berikan BLT BBM Rp 300 ribu dan BPNT Rp 200 ribu, jadi yang diterima masing-masing KPM ini senilai Rp 500 ribu,” kata Anna, Rabu (7/9).  Anna mengungkapkan, penyaluran secara door to door untuk mengetahui langsung kondisi penerima bantuan tersebut. ”Kalau kita lakukan door to door seperti ini jadi tahu kondisinya bagaimana dan seperti apa. Seperti Bu Umi ini, beliau ternyata sedang sakit dan tinggal seorang diri di rumah,” ujar Anna.  Anna menjelaskan, BLT BBM akan disalurkan untuk empat bulan. Yakni September sampai Desember. Setiap bulan, KPM akan mendapatkan uang tunai Rp 150 ribu dan disalurkan dengan dua tahap. Untuk tahap pertama September - Oktober, disalurkan bulan ini senilai Rp 300 ribu. Kemudian November - Desember senilai Rp 300 ribu.  ”Satu bulan Rp 150 ribu, tahap pertama diberikan pada September. Sedangkan November - Desember nanti kita tunggu, diberikan pada November atau Desember,” ujar Anna.  Sebelumnya data dari pemerintah pusat, di Kota Surabaya ada 71.906 PKM. Setelah di update, saat ini tercatat ada 97.981 KPM. Sesuai dengan pedoman, dia memastikan, penyaluran BLT BBM ini ditargetkan akan selesai dalam waktu 14 hari.  ”Jadi insya Allah dalam kurun waktu itu, kami sudah bisa menyelesaikan penyaluran ke 97.981 KPM. Sampai dengan hari ini (7/9), sudah tersalurkan sekitar 100 KPM,” terang Anna.  Sementara itu, penerima BLT BBM, Umi Kulsum mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada pemkot maupun pemerintah pusat. Dengan bantuan tersebut, dia akan berobat dan membeli bahan kebutuhan pokok.  ”Matur nuwun, saya akan gunakan untuk kebutuhan hidup dan biaya berobat, karena kemarin habis jatuh,” ucap Umi Kulsum.

97 Ribu Warga Surabaya Dapat Bantuan BLT BBM dari Kemensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/SILO-DI-PENGGILINGAN-GABAG-MODERN-MPMP-KENDAL_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Pegawai Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) memeriksa gabah didalam penampungan mesin silo di penggilingan padi/gabah modern atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (21/7/2022). Fasilitas MRMP yang terdiri dari penger" width="100%">
<figcaption>Pegawai Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) memeriksa gabah didalam penampungan mesin silo di penggilingan padi/gabah modern atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (21/7/2022). Fasilitas MRMP yang terdiri dari penger</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 403 kepala keluarga (KK) dari 900-an KK di Desa Cipinang, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon masih menerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dari pemerintah. Setiap KK di antaranya mendapat paket bantuan berupa 10 kg beras senilai Rp 105.000.  Kepala Desa Cipinang Dadang Iskandar mengatakan, jumlah penerima bantuan tersebut berubah tiap bulan. Namun rata-rata jumlahnya sekitar 400 KK.  ”Jumlah penerima dinamis tergantung data di lapangan,” ujar Dadang.  Dia menjelaskan, hingga saat ini tidak ada keluhan dari masyarakat. ”Seandainya ada, biasanya kami fasilitasi dengan koordinasi bersama pengurus e-warong dan pihak penyuplai,” terang Dadang.  Sementara itu, Sekretaris Desa Cipinang Oding Masdidi menyebut, untuk penyaluran periode Agustus sudah dilaksanakan pada 13-14 Agustus. Dia mengakui ada keluhan dari warga terkait bantuan beras yang diterima warga.  ”Sebenarnya secara fisik tidak ada masalah. Tidak ada kutu, berwarna kuning, atau lainnya. Hanya saja warga mengeluh saat proses memasak timbul bau yang tidak sedap atau apek,” ujar Oding.  Terkait hal itu, pihak desa sudah memfasilitasi pendamping dari kecamatan dan dinas sosial Kabupaten Cirebon untuk melakukan monitoring langsung ke warga. Oding menjelaskan, hasil monitoring dan evaluasi itu belum ada rekomendasi terkait keluhan warga tersebut.  ”Sudah dilakukan pengecekan. Tidak ditemukan kutu, perubahan warna, atau bau apek. Hanya saja warga mengeluh saat proses memasak muncul bau apek,” tutur Oding.  Oding menuturkan berdasar penjelasan petugas bau apek saat proses memasak bisa karena beberapa faktor. Misalnya sumber air, proses pencucian, atau alat memasak.  ”Karena itu, kami masih menunggu hasil rekomendasi tim monitoring. Kalau memang harus diganti kami akan koordinasi dengan pengurus e-warong dan penyuplai. Tapi berdasar kabar wilayah lain dengan penyuplai yang sama tidak ada masalah,” ucap Oding.  Sementara itu, Hera salah seorang warga RT 10 RW 03, Desa Cipinang menyebut beras yang diterima terakhir berbau apek saat dimasak. ”Ya beda dari sebelum-sebelumnya. Memang tak ada kutu atau berubah warna. Tapi saat dimasak bau apek. Kalau ada penggantian sebaiknya diganti,” tutur Hera.  Hal yang sama disampaikan Ujang warga RT 13 RW 04. Dia menyebut beras yang diterima lebih jelek dari sebelumnya. ”Memang tak ada kutu dan warna tidak berubah. Tapi bau apek saat dimasak,” terang Ujang.  Menanggapi hal tersebut, pengurus e-warung Desa Cipanang Rukmanta menyatakan, hingga saat ini masih menunggu hasil rekomendasi tim monitoring. Namun belum ada warga yang mengembalikan beras BPNT.  ”Munculnya keluhan dari beberapa warga itu sekitar dua minggu setelah distribusi. Sudah ada peninjauan ke lapangan dari petugas terkait. Tapi belum ada hasil rekomendasi untuk tindak lanjut. Warga juga tidak mengembalikan beras tersebut,” jelas Rukmanta.  Dia menambahkan, selama ini tidak ada masalah dengan penyuplai. Bahkan sepanjang pengalamannya, penyuplai selalu memperbaiki kekurangan. ”Misal beberapa waktu lalu ada telur yang pecah ya diganti oleh penyuplai meskipun menurut kami jumlahnya masih bisa ditoleransi,” terang Rukmanta.  Untuk masalah beras yang dikeluhkan warga, lanjut Rukmanta, pihaknya siap menerima pengembalian dari warga. ”Nanti, kami tinggal minta retur dari suplayer,” tambah dia.

403 KK di Desa Cipinang Kabupaten Cirebon Masih Mendapat BPNT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-21-at-15.43.35.jpg" alt="Presiden Joko Widodo di Pasar Pucang Anom Surabaya. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo di Pasar Pucang Anom Surabaya. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo memberikan bantuan secara langsung pada 100 keluarga di Surabaya. Bantuan itu di antaranya adalah program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan program atensi, dan bantuan modal kerja (BMK).  Minggu (21/7), Jokowi hadir menemui warga di Pasar Pucang Anom Surabaya. Dia didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Kedatangan Presiden Jokowi ke Pasar Pucang Anom itu disambut antusias warga. Mereka ingin melihat langsung orang nomor satu di Indonesia itu.  Tiba di Pasar Pucang Anom, Presiden Jokowi masuk pasar. Dia sempat menyapa warga dan berdialog dengan para pedagang. Selanjutnya, dia menyerahkan sejumlah bantuan dan berdialog langsung dengan para penerima bantuan itu.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, di Pasar Pucang Anom, Presiden Jokowi memberikan bantuan PKH dan BPNT kepada 100 keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu, presiden juga memberikan program atensi dari kemensos kepada 20 KPM dan bantuan modal kerja (BMK).  Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin menjelaskan, PKH di Surabaya ada sekitar 45 ribu lebih. Sedangkan BPNT ada 85 ribu lebih. Keduanya beririsan, sehingga yang dapat PKH bisa mungkin dapat BPNT juga.  ”Jadi, ada kriteria yang memang beririsan. Makanya, satu orang penerima manfaat bisa dapat bantuan PKH dan BPNT, tergantung dengan komponen dalam keluarganya,” jelas Anna.  Anna berpesan supaya warga Kota Surabaya tidak mengandalkan bantuan. Sebab, bantuan hanya sekitar Rp 200 ribuan.  ”Nanti bantuan dari Pemkot Surabaya dan kemensos, iubah. Bagi usia produktif, pemkot akan menyalurkan kepada program padat karya, sehingga warga bisa mendapatkan pendapatan dari program tersebut. Kalau dari kemensos dialihkan menjadi program usaha ekonomi, terutama untuk warga yang masih berusia 45 tahun ke bawah,” ujar Anna.

Seratus Keluarga di Surabaya Dapat Bantuan Langsung dari Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/jokowi-di-pucang.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyalurkan bantuan PKH, BPNT, program Atensi, dan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada warga di Pasar Pucang Anom, Kota Surabaya, Minggu (21/8). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyalurkan bantuan PKH, BPNT, program Atensi, dan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada warga di Pasar Pucang Anom, Kota Surabaya, Minggu (21/8). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap ketiga.  ”Hingga saat ini, penyaluran bantuan itu sudah sekitar 30-40 persen dan ini terus dilakukan percepatan,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, penyaluran PKH dan BPNT itu sudah masuk tahap ketiga. Untuk tahap pertama dan kedua sudah selesai beberapa waktu lalu. Menurut dia, biasanya penyalurannya itu maksimal 3 bulan, namun pihaknya terus melakukan percepatan-percepatan.  ”Dinsos bersama teman-teman kecamatan dan BNI berkolaborasi turut mengundang KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di kecamatan masing-masing, hal ini kami lakukan untuk mempercepat penyalurannya,” ujar Anna.  Dia menyebut, PKH di Surabaya ada sekitar 45 ribu lebih dan BPNT ada sekitar 85 ribu lebih. Keduanya, beririsan, sehingga yang dapat PKH bisa mungkin dapat BPNT juga.  ”Jadi, ada kriteria yang memang beririsan. Makanya, satu orang penerima manfaat bisa dapat bantuan PKH dan BPNT, tergantung dengan komponen dalam keluarganya,” terang Anna.  Meski begitu, dia berharap warga Surabaya tidak hanya bertumpu dan mengandalkan bantuan saja. Sebab, bantuannya hanya sekitar Rp 200 ribuan.  ”Warga bisa memanfaatkan bantuan Program Atensi yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) karena bisa langsung membuka usaha dan pendapatannya pasti akan bertambah,” tutur Anna.  Dia menambahkan, ke depan bantuan dari Pemkot Surabaya dan Kemensos, akan diubah yakni bagi yang usia produktif, pemkot akan menyalurkan kepada Program Padat Karya. Sehingga, warga bisa mendapatkan pendapatan dari program tersebut.  ”Kalau dari Kemensos nanti dialihkan menjadi Program Usaha Ekonomi, terutama untuk warga yang masih berusia 45 tahun ke bawah. Jadi, ayo dimanfaatkan program-program ini,” papar Anna Fajriatin.

Penyaluran PKH dan BPNT di Surabaya Dipercepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/BLT-MIGOR.jpg" alt="Warga Sidoarjo menunggu panggilan petugas sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI." width="100%">
<figcaption>Warga Sidoarjo menunggu panggilan petugas sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang libur Hari Raya Idul Fitri 2022, pemerintah semakin menggencarkan distribusi bantuan sosial (bansos). Berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, khusus hari Lebaran, penyaluran bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/bantuan-langsung-tunai/">Bantuan Langsung Tunai</a> (BLT) Minyak Goreng langsung dirapel sekaligus tiga bulan dari April-Mei yang dibayarkan pada bulan pertama.  Masing-masing bansos yang dipercepat penyalurannya yakni <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpnt/">BPNT</a> senilai Rp 600 ribu atau Rp 200 ribu per bulan, dan BLT Minyak Goreng senilai Rp 300 ribu atau Rp 100 ribu per bulan. Penyaluran ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, alasan percepatan distribusi bansos sekaligus tiga bulan adalah untuk menunjang daya perekonomian masyarakat menjelang hari raya.  "Jadi untuk tiga bulan ke depan diberikan untuk bulan April sekaligus. Sehingga mereka yang mengalami kejutan inflasi tidak mengalami konstraksi yang berlebihan. Karena itu ini segera kita bantu terutama untuk menyambut Idul Fitri," ujar Muhadjir kepada wartawan, Rabu (20/4).  Muhadjir juga menyempatkan berinteraksi dengan warga yang mengantre menerima bansos di Medan, Sumatera Utara. Beberapa warga menerangkan mereka sudah terdaftar dalam skema bansos PKH, BPNT, dan BLT Minyak Goreng.  Sejauh ini, Muhadjir menilai penyaluran bansos sudah berjalan dengan baik. "Tadi saya sudah cek di sini penyalurannya sudah bagus. PT Pos juga sudah bekerja dengan baik," imbuhnya.  Lebih lenjut, Menko PMK meminta agar percepatan penyaluran bansos ini tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu yang mengambil keuntungan sepihak. Misalnya mengklaim bahwa dia yang mengusahakan turunnya bansos kemudian minta bagian dari yang diterima warga.  "Karena ini adalah untuk mereka yang tidak mampu. Jangan mencoba untuk mengambil hak mereka yang tidak mampu. Karena itu sangat tidak dibenarkan oleh ajaran agama maupun peraturan undang-undang," tegasnya.  Dia berharap, penyaluran bansos berjalan lancar dan bisa selesai sebelum masa libur hari Lebaran. "Kalau ini bisa dilakukan, maka apa yang menjadi target dari pemerintah akan terpenuhi," pungkasnya.

Bansos April-Mei Dirapel, Pencairan Ditarget Selesai Sebelum Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/BLT-MIGOR.jpg" alt="Warga Sidoarjo menunggu panggilan petugas sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI." width="100%">
<figcaption>Warga Sidoarjo menunggu panggilan petugas sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 79.579 warga Sidoarjo masuk dalam daftar penerima <a href="https://www.jawapos.com/tag/bantuan-langsung-tunai/">Bantuan Langsung Tunai</a> (BLT) minyak goreng dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI. Setiap KPM (<a href="https://www.jawapos.com/tag/keluarga-penerima-manfaat/">Keluarga Penerima Manfaat</a>) tersebut menerima <a href="https://www.jawapos.com/tag/blt/">BLT</a> minyak goreng sebesar Rp 100.000/bulan disalurkan untuk April, Mei dan Juni. Mereka juga menerima BPNT untuk bulan Mei sebesar Rp 200.000,- yang disalurkan dalam bentuk uang tunai.  “Total yang diterima setiap KPM uang tunai sebesar Rp 500 ribu, rinciannya bantuan BLT minyak goreng berupa uang tunai sebesar Rp 300 ribu dan bantuan BPNT senilai Rp 200 ribu. Bantuan tersebut disalurkan semua pada bulan April ini,” ujar Sekretaris Dinas Sosial, Ahmad Misbahul Munir, Sabtu (16/4/2022).  Puluhan ribu KPM tersebut tersebar di 18 kecamatan. Penyaluran bantuan dilakukan mulai hari Rabu 13 April kemarin, dimulai dari wilayah kecamatan Waru, Porong dan Balongbendo. Kemudian hari berikutnya, Kamis 14 April di kecamatan Candi, Sedati, Krembung dan Tanggulangin.  Selanjutnya hari Jum’at 15 April penyaluran bantuan dilakukan di wilayah Kecamatan Taman, Sidoarjo Kota dan Tulangan. “Penyaluran di wilayah kecamatan Krian, Buduran dan Jabon dilakukan hari ini (Sabtu 16 April). Sedangkan untuk 5 wilayah Kecamatan lainnya penyalurannya hari senin besok,” kata Misbah, yang juga menjabat Plt. Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo.  “Setiap kecamatan sudah ditentukan tempat pengambilannya, seperti di kecamatan Buduran di pusatkan di 8 lokasi, yakni di kantor Balai Damarsih, Prasung, Dukuh Tengah, Wadungasih, Pagerwojo, Sidokerto, Sukorejo dan Sidokepung,” imbuhnya.  Sedangkan untuk mekanisme penyalurannya, lanjut Misbah diberikan dalam bentuk uang tunai, Pemkab Sidoarjo menggandeng PT. Pos Indonesia dan ditargetkan selesai dalam satu minggu. “Untuk memperlancar proses penyaluran, ratusan tanaga SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) kita kerahkan membantu di lapangan,” pungkas Misbah.

79.579 Warga Sidoarjo Terima BLT Migor Rp 300 Ribu & BPNT Rp 200 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/beras-bulog.jpg" alt="LAYAK DIKONSUMSI: Meski sudah dua tahun tersimpan, kualitas beras impor dari Vietnam yang tersimpan di gudang Bulog Banyuwangi diklaim masih bagus. (Ramada Kusuma/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>LAYAK DIKONSUMSI: Meski sudah dua tahun tersimpan, kualitas beras impor dari Vietnam yang tersimpan di gudang Bulog Banyuwangi diklaim masih bagus. (Ramada Kusuma/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim sapu bersih pungut liar (Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menemukan dugaan pemalsuan kualitas beras di sejumlah keagenan di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, terkait program BPNT.  Katim Tindak Saber Pungli Polda Jabar AKBP Zul Azmi seperti dilansir dari Antara di Bandung membenarkan adanya temuan dalam investigasi ke lapangan tersebut. Pihaknya akan melakukan pendalaman mengenai dugaan penyimpangan-penyimpangan program BPNT (bantuan pangan non tunai) di Kabupaten Bandung Barat.  ”Diduga CV TKJ (keagenan beras) hanya menjual karungnya saja yang sudah memiliki izin kemas dan izin edar dari Kementerian Pertanian. Namun, berasnya bukan beras premium sebagaimana tercantum di karung tapi memakai beras lokal,” ujar Zul Azmi.  Tim Saber Pungli juga menemukan di wilayah tersebut, supplier mengirim komoditi yang buruk ke KPM (keluarga penerima manfaat).  ”Kami akan memastikan supaya program BPNT lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Jangan sampai ditemukan korupsi akibat banyaknya oknum yang bermain,” ucap Zul Azmi.  Buruknya kualitas komoditi diterima sejumlah agen di Kecamatan Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat, dari supplier CV TKJ. Sejumlah agen menerima komoditi beras dan telur sangat jauh dari ketentuan pedoman umum (Pedum) BPNT.  Salah satu agen BPNT di pinggir Situ Ciburuy, menerima beras dari CV TKJ yang kualitasnya bukan premium tapi dihargakan beras premium. Begitu pun dengan komoditi telur yang harganya membumbung tinggi. Harga eceran telur di pasar Rp 22.500/kg. Namun supplier menghargakan ke agen dan KPM Rp 28.000 sampai dengan Rp 29.000/kg.  Buruknya komoditi yang diterima KPM diakui Titin, salah satu ketua RW di wilayah Keagenan Ciburuy. Menurut dia, warga terpaksa menerima komoditi yang tak sesuai kualitasnya tersebut.

Saber Pungli Jabar Temukan Dugaan Pemalsuan Kualitas Beras BPNT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bantuan pangan non tunai

Berita Terkini