<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/Jubir-KPK-Tessa-Mahardika-Sugiarto-Dery-RidwansahJPG-593881432.jpg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto." width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, belum bisa membawa 11 unit mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur. Sebab, KPK mendapat kendala teknis sehingga belum bisa memindahkan kendaraan-kendaraan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bahwa pada saat proses penggeledahan dan penyitaan, ada kendala secara teknis yang belum memungkinkan untuk dilakukan pergeseran 11 kendaraan tersebut ke Rupbasan,&rdquo; kata Tessa dikonfirmasi, Senin (10/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk itu, berdasarkan aturan yang berlaku, barang bukti dimaksud dipinjam pakaikan sementara kepada penguasa barang sampai dengan waktunya digeser ke Rupbasan,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, penguasaan barang itu diwajibkan untuk menjaga keutuhan barang bukti tersebut, sebagaimana pada saat dilakukan penyitaan. Termasuk tidak memindahtangankan dan menjual sampai dengan diserahkan kembali kepada penyidik untuk digeser ke Rupbasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015625207/agustiani-tio-ditawari-uang-rp-2-miliar-sebelum-jadi-saksi-kasus-hasto-pbhi-minta-pn-jaksel-dan-kpk-dalami">Agustiani Tio Ditawari Uang Rp 2 Miliar Sebelum jadi Saksi Kasus Hasto, PBHI Minta PN Jaksel dan KPK Dalami</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Tessa tidak mengungkap secara rinci kendala teknis. Ia mengklaim,</div> <div dir="auto">tidak ada permasalahan yang dihadapi tim penyidik saat melakukan penggeledahan dan penyitaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang bersangkutan [Japto] kooperatif pada saat proses penggeledahan dan penyitaan yang dilaksanakan,&rdquo; ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, 11 unit kendaraan yang disita tersebut di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain belasan unit mobil, KPK juga menyita uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp 56 miliar, dokumen serta Barang Bukti Elektronik (BBE) diduga terkait perkara dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka Rita Widyasari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggeledahan dan penyitaan KPK terhadap rumah kediaman Japto dilakukan pada, Selasa (4/2). Pada hari yang sama, KPK juga menggeledah rumah politikus Nasdem Ahmad Ali.&nbsp;Tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti seperti uang tunai, tas, jam hingga kendaraan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun, KPK menjerat mantan Bupati Kukar Rita Widyasari dan tim suksesnya Khairudin atas tiga kasus korupsi, yakni suap, gratifikasi dan pencucian uang. Dalam kasus suap, Rita diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairuddin diduga menerima gratifikasi senilai Rp 436 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar selama menjabat sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rita dan Khairudin sebelumnya telah divonis bersalah atas kasus suap dan gratifikasi ini. Rita dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan, sementara Khairudin dihukum delapan tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi dan suap, Rita dan Khairudin kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya diduga telah mencuci atau menyamarkan Rp 436 miliar yang diterima mereka terkait fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa dari APBD selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyamaran ini dilakukan keduanya dengan membelanjakan sejumlah aset dan barang menggunakan nama orang lain. Dalam mengusut kasus pencucian uang ini, tim penyidik telah menyita sejumlah aset dan barang mewah Rita yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

KPK mendapat kendala teknis sehingga belum bisa memindahkan kendaraan-kendaraan tersebut dari rumah Japto.

Kendala Teknis, 11 Mobil Sitaan KPK Masih Dikuasai Ketum Pemuda Pancasila Japto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1660199582508.jpg" alt="Ilustrasi Satpol PP." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Satpol PP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–FE, tersangka kasus penjualan barang sitaan Satpol PP dari pedagang kaki lima (PKL) se-Surabaya melaporkan 2 pejabat tinggi Pemerintah Kota Surabaya. Laporan itu menyebutkan 9 orang ikut mendukung dan menikmati hasil penjualan barang sitaan yang menjeratnya.  Dua di antaranya adalah Kepala Satpol PP Surabaya Eddy Christijanto dan Asisten Wali Kota Surabaya yang juga mantan Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto. Berdasar pengakuan FE, Eddy dan Irvan turut berperan dalam kasus tersebut. Laporan itu telah masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.  Abdul Rahman Saleh, kuasa hukum FE, menyerahkan laporan itu, Rabu (10/8). "Ada 9 orang yang dilaporkan. Dua di antaranya mereka (Eddy dan Irvan)," ujar Abdul Rahman, Kamis (11/8).  Eddy disebut turut mendapatkan uang tunai dari penjualan barang sitaan itu. Menurut Abdul Rahman, FE menyebut bahwa Eddy telah menerima uang tunai sebanyak Rp 300 juta.  "Uang itu merupakan hasil penjualan barang sitaan. Laporan ini peristiwa hukum dan fakta hukum. Sedang diproses Kejari," ungkap Abdul Rahman.  Menurut pengakuan FE, lanjut dia, Eddy telah mengetahui adanya praktik penjualan barang sitaan itu. Namun, praktik itu tetap dibiarkan.  "Kami laporan ke Kejari Surabaya untuk mengembangkan penyidikan terhadap pihak terkait yang terindikasi ada terlibat dalam kasus tersebut," papar Abdul Rahman.  Dia menjelaskan, kliennya menyebut bahwa Eddy memberikan perintah pada FE dan beberapa orang lain. "Tadi laporan ke Kejari Surabaya terkait dengan dugaan indikasi korupsi," terang Abdul Rahman.  Dia menambahkan, FE menyebut bahwa Irvan Widyanto berperan untuk membantu tiga orang lain yakni Si, Su, dan Yo, dalam praktik penjualan barang sitaan itu.  Terkait kasus itu, Kepala Satpol PP Surabaya Eddy Christianto menyebut telah mendengar isu tersebut. Dia kini mengikuti proses yang tengah berjalan dan menghormati proses hukumnya.  "Kita ikuti proses hukumnya," kata Eddy singkat.

Kasatpol PP dan Asisten Wali Kota Dituding Ikut Nikmati Hasil Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1660198913698-1.jpg" alt="Kasatpol PP Surabaya Eddy Christianto. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Kasatpol PP Surabaya Eddy Christianto. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Satpol PP Surabaya Eddy Christianto menjawab tudingan kasus korupsi yang diarahkan kepada dirinya. Dia menyebut telah mendengar isu itu.  Laporan itu dilayangkan FE, tersangka penjual barang sitaan Satpol PP dari pedagang kaki lima (PKL) se-Surabaya. Berdasar pengakuan FE, Eddy disebut turut berperan dalam kasus itu. Eddy disebut-sebut turut mendapatkan uang tunai dari penjualan barang sitaan itu.  Terkait kasus itu, Eddy mengaku mengikuti proses yang tengah berjalan. Dia menyatakan menghormati kasus hukum yang sedang diproses.  "Kita ikuti proses hukumnya," kata Eddy singkat saat dikonfirmasi pada Kamis (11/8).  Laporan yang dilayangkan FE itu telah masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. FE merupakan mantan pejabat Satpol PP Surabaya.  Dia dinyatakan menjual barang sitaan dan menerima uang ratusan juta. FE kini telah ditahan dan berstatus tersangka untuk kasus tersebut.  Laporan itu telah dibuat Abdul Rahman Saleh, kuasa hukum FE. Abdul Rahman menjelaskan bahwa kliennya mengakui bahwa Eddy memberikan perintah kepada FE dan beberapa orang lain.  "Tadi laporan ke Kejari Surabaya terkait dengan dugaan indikasi korupsi," kata Abdul Rahman saat dihubungi pada Rabu (10/8) malam.  Eddy, menurut pengakuan FE, telah mengetahui adanya praktik penjualan barang sitaan itu. Namun, praktik itu tetap dibiarkan. "Kami laporan ke Kejari untuk mengembangkan penyidikan terhadap pihak terkait yang terindikasi ada terlibat dalam kasus tersebut," papar Abdul Rahman.  FE juga menyebut bahwa Eddy telah menerima uang tunai sebanyak Rp 300 juta. Uang itu kata FE, merupakan hasil penjualan barang sitaan.  "Laporan ini peristiwa hukum dan fakta hukum. Sedang diproses Kejari," ucap Abdul Rahman.

Dituding Korupsi Rp 300 Juta, Ini Jawaban Kepala Satpol PP Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220607-WA0023.jpg" alt="Pertiwi Ayu Khrisna. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pertiwi Ayu Khrisna. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi A DPRD Kota Surabaya mengawal kasus penemuan anggota Satpol PP yang menjual barang-barang sitaan dan meraup keuntungan pribadi. Langkah itu sebagai bukti bahwa DPRD Kota Surabaya mementingkan kepentingan rakyat di atas segalanya.  Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna memastikan, akan berjalan bersama Pemerintah Kota Surabaya untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Hal itu dilakukan dengan melihat aturan yang ada.  Ayu mengatakan, munculnya dugaan itu berkaitan dengan tidak adanya peraturan wali kota (perwali) atau peraturan daerah (perda) tentang barang-barang sitaan.  ”Komisi A berjalan dan bergerak bersama Pemerintah Kota Surabaya melalui Kepala Satpol PP (Eddy Christijanto). Kami usut apakah kejadian ini sebelumnya pernah terjadi, mengingat dari rangkaian cerita itu tidak hanya pada saat Pak Eddy (menjabat) jadi ini sudah lama hanya tidak ketahuan,” kata Ayu pada Selasa (7/6).  Politikus perempuan yang dikenal pro wong cilik itu melihat bahwa masih ada beberapa aturan yang tidak mementingkan warga. Untuk itu, dia meminta supaya Pemerintah Kota Surabaya melihat dan meninjau aturan tentang barang sitaan.  ”Sistem Satpol PP tentang barang sitaan harus benar-benar ditertibkan. Artinya barang yang disita barang harus masuk di dalam data, kemudian nanti andaikan apa yang harus dilelang itu juga harus jelas,” ucap Ayu.  Sebagai politikus senior yang sudah dikenal terus berjalan bersama warga, Ayu ingin warga Surabaya tidak menjadi korban dan rugi dengan aturan-aturan tertentu yang disahkan di Surabaya. Dia ingin kemaslahatan dan kesejahteraan warga tetap menjadi fokus utama Pemerintah Kota Surabaya.  Sebenarnya, lanjut dia, aturan itu pernah dilakukan dan dijelaskan pada 2012. Saat itu, muncul aturan entang barang sitaan.  ”Dulu pada 2012 masih ada (aturan) tiga hari tidak diambil, menjadi aset milik pemkot,” ujar Ayu.  Namun, hal itu hanya menjadi aturan tertulis. Sehingga barang hilang atau yang dijual tidak terdeteksi.  Ayu memastikan, DPRD Kota Surabaya akan terus bergerak demi kepentingan warga Kota Surabaya. Demi memberikan yang terbaik untuk rakyat. ”Kami kawal terus,” ucap Ayu.

Komisi A DPRD Surabaya Kawal Kasus Satpol PP yang Jual Barang Sitaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kendaraan-sitaan-ASABRI-Antara.jpg" alt="Petugas memasang penutup di dekat kendaraan sitaan milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) di Kantor Pusat Asabri, Cawang, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar." width="100%">
<figcaption>Petugas memasang penutup di dekat kendaraan sitaan milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) di Kantor Pusat Asabri, Cawang, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan telah mengumpulkan Rp 13,5 triliun dari hasil lelang barang-barang sitaan.  ’’Target (pada 2021) Rp29 triliun, kami sekarang sudah (terkumpul) Rp 13,5 triliun per hari ini. Ya sudah hampir 50 persen (dari target),” ujar Direktur Lelang DJKN Kemenkeu, Joko Prihanto, saat acara Bincang DJKN secara virtual dari Jakarta, Jumat (18/6).  Berdasarkan data DJKN, realisasi tersebut naik hampir 24 persen dari kinerja lelang pada Juni 2020 lalu yang mencapai Rp10,91 triliun. Realisasi tersebut, kata Joko, berasal dari barang-barang sitaan seperti pabrik, hotel, dan mobil antik yang merupakan limpahan dari berbagai pihak seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Kejaksaan Agung.  ’’Tahun 2021 yang mahal-mahal itu seperti bangunan pabrik di Bogor, Jawa Barat sekitar Rp300 miliar. Kemudian ada yang di Pekalongan Rp600 miliar. Ada juga hotel-hotel nilainya miliaran,” jelas Joko.  Selain itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II pada 16 Februari lalu berhasil melelang mobil Dodge Charger dengan limit (nilai minimal barang lelang) Rp 99,46 juta dan laku Rp1,58 miliar dengan kenaikan hampir mencapai 1.600 persen.  Kemudian mobil Mercedez Benz E 270 CDI, Ferrules, Hydraulic Adaptor &amp; Hose Fitting dengan limit Rp 40,87 juta dan laku Rp 634,87 juta dengan kenaikan mencapai 1.485 persen yang dilelang pada 17 Juni. Lebih lanjut Joko berharap pada paro kedua 2021 akan lebih banyak barang-barang sitaan DJBC dan Kejaksaan Agung yang bisa dilelang dengan harga tinggi guna menambah penerimaan negara. ’’Yang besar-besar dijualin semua biar negara ini itu tidak selalu dipermainkan oleh mafia-mafia yang tidak bertanggung jawab,” tuturnya.  Lelang barang hasil sitaan DJBC dan Kejaksaan Agung terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.  Proses lelang dilakukan melalui situs www.lelang.co.id maupun aplikasi Lelang Indonesia dengan syarat pembukaan akun adalah melampirkan email, KTP, NPWP dan rekening tabungan. (*)

Pemerintah Kumpulkan Rp 13,5 Triliun dari Lelang Barang Sitaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/dilelang.jpg" alt="Karangan bunga untuk Menteri BUMN Erick Thohir di halaman Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (6/12/2019). Karangan bunga tersebut sebagai bentuk apresiasi publik kepada kementerian yang dipimpin Erick Thohir yang sudah bersikap tegas terhadap Eks Dirut Garud" width="100%">
<figcaption>Karangan bunga untuk Menteri BUMN Erick Thohir di halaman Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (6/12/2019). Karangan bunga tersebut sebagai bentuk apresiasi publik kepada kementerian yang dipimpin Erick Thohir yang sudah bersikap tegas terhadap Eks Dirut Garud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menuturkan, nasib Harley-Davidson dan sepeda Brompton yang telah disita itu menunggu kepastian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hingga kemarin, ada beberapa opsi yang muncul. Yakni, dilelang, dihibahkan, atau dimusnahkan. Keputusan berada pada DJBC selaku penyita.  ”Harley-Davidson itu masih peretelan kan. Itu menurut saya secara awam kan sitaan Bea Cukai. Akan ada ketetapan di Bea Cukai seperti apa, disita, dirampas, berarti ditetapkan menjadi milik negara,” ujarnya di kantor DJKN, Jakarta, kemarin (6/12).  Seandainya barang tersebut dilelang, mekanismenya harus melalui sistem lelang elektronik DJKN. Isa mencontohkan barang sitaan DJBC berupa pakaian bekas yang beberapa waktu lalu dimusnahkan. Sebab, pakaian bekas impor memang tidak boleh diperjualbelikan karena sejumlah alasan.  Bukan hanya pakaian. Beberapa barang sitaan seperti handphone yang tidak memiliki nomor registrasi, minuman keras (miras), hingga rokok pun harus dimusnahkan. ”Secara teoretis kan rokok membahayakan kesehatan. Harus dimusnahkan,” jelasnya.  Namun, kondisi berbeda berlaku untuk dua sepeda Brompton. Dua sepeda Brompton yang ditemukan itu merupakan keluaran baru. Berbeda dengan Harley-Davidson yang keluaran 1970. Untuk sepeda Brompton tersebut, opsinya adalah dilelang, dikembalikan, atau bayar bea masuk. Apalagi, harga sepeda itu bisa mencapai Rp 52 juta per unit. ”Kalau Brompton itu, mungkin malah bisa dilelang karena itu kan baru. Brompton baru,” ungkapnya.  Sementara itu, Direktur Hukum dan Humas DJKN Tri Wahyuningsih Retno Mulyani menjelaskan, setelah Harley-Davidson dan Brompton itu menjadi barang sitaan, DJBC akan memutuskan tindak lanjutnya. Jika akhirnya diputuskan untuk dijual lagi melalui lelang, itu akan masuk dalam ranah DJKN. ”Jadi, harus ditunggu dulu. Nah, kalau bisa dilelang, artinya dijualbelikan di Indonesia karena tidak ada penjualan barang rampasan ditawarkan pribadi,” katanya.  Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyatakan, pemerintah masih mengkaji nasib Harley-Davidson selundupan itu. Salah satu opsinya, pemerintah bakal melelangnya.  ”Dimusnahkan, bisa juga dilelang, atau bisa juga dihibahkan ke Polri dan TNI. Kan mereka membutuhkan motor untuk keperluan tugas,” ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12).  Dia mengungkapkan, pemusnahan dan lelang membutuhkan kajian panjang. Kementerian Keuangan akan membahas lebih lanjut dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai keputusan final barang bukti sitaan itu.

Nasib Barang "Bawaan" Garuda: Dilelang, Dihibahkan, atau Dimusnahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/pemusnahan-BB-bea-cukai-alfian.jpg" alt="TAK SESUAI KETENTUAN: Bea dan Cukai Juanda menunjukkan barang sitaan yang dimusnahkan kemarin. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAK SESUAI KETENTUAN: Bea dan Cukai Juanda menunjukkan barang sitaan yang dimusnahkan kemarin. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petugas Bea Cukai (BC) Juanda membakar sejumlah barang sitaan kemarin (11/9). Ratusan proyektil tanpa izin juga turut dihancurkan. Barang-barang tersebut merupakan hasil pencegahan barang larangan selama 2018–2019. Yang mencolok dari pemusnahan itu adalah barang-barang seperti sex toys, buku porno, serta kaset-kaset mesum. Ada juga pakaian bermerek serta ratusan ribu batang rokok ilegal.  Kepala Bea Cukai Juanda Budi Harjanto menyatakan, penyitaan itu terkait banyak hal. Mulai izin edar, larangan kementerian, hingga adanya bea masuk yang tidak dibayarkan pemilik barang. Dengan begitu, barang tersebut menjadi milik negara. ’’Ada beberapa barang yang sengaja tidak diurus hingga 90 hari. Karena itu, barang tersebut kami musnahkan,’’ ucapnya di sela pemusnahan barang-barang itu di Kantor Bea Cukai Juanda.  Padahal, kata Budi, barang-barang tersebut boleh diambil. Asal pemilik mampu membayar bea masuk Misalnya, pakaian mahal yang harganya di atas USD 500 atau setara Rp 7 juta. ’’Bisa diambil asal dibayar. Kami memberikan kesempatan, tapi tidak diambil,’’ katanya.  Budi mengungkapkan, barang-barang tersebut berasal dari tiga tempat. Yakni, terminal penumpang, terminal kargo, dan kantor pos. Dari tiga tempat itu, semua memiliki karakteristik barang yang disita.  Misalnya, terminal penumpang. Di sana mayoritas barang bawaan berupa oleh-oleh mahal atau oleh-oleh penumpang yang melebihi ketentuan. Di Terminal Kargo Juanda, barang yang masuk berupa selundupan kayu yang dilarang kementerian hingga ratusan rokok tanpa cukai. Di Kantor Pos Juanda, barang yang disita berupa sex toys dan ratusan buku porno.  Pria kelahiran Surabaya tersebut mengungkapkan, mereka juga menyita kosmetik dan obat-obatan. Pemusnahannya, lanjut Budi, dilakukan dengan tiga cara. Yakni, dibakar, dipotong kecil-kecil, dan dilebur dengan menggunakan api panas. ’’Kalau untuk benda tajam seperti sajam dan pistol, kami potong,’’ jelasnya.  Kasi Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Juanda Sari Permana Sihombing mengatakan, petugas juga menindak beberapa barang larangan seperti narkoba dan ganja. Dia menyatakan, setiap penumpang dan barang mencurigakan tidak bakal lepas dari penjagaan petugas.

Bea Cukai Juanda Musnahkan Kaset hingga Buku Porno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/produk-pangan-jamu-hingga-obat-ilegal-miliaran-rupiah-dimusnahkan_m_204172.jpeg" alt="Pemusnahan barang bukti hasil sitaan oleh BBPOM, Jumat (13/4)." width="100%">
<figcaption>Pemusnahan barang bukti hasil sitaan oleh BBPOM, Jumat (13/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang memusnahkan barang bukti berupa produk pangan, jamu, dan obat-obat lain tanpa izin edar, Jumat (13/4). Barang-barang tersebut merupakan hasil sitaan dari sejumlah kasus dengan nilai total Rp 1,7 miliar. Pemusnahan sendiri dilakukan di halaman kantor BBPOM Kota Semarang. Produk pangan, jamu, dan obat-obatan tak berizin itu dilenyapkan menggunakan mesin incinerator atau alat pembakar. Kepala BBPOM Semarang Endang Pudjiwati mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan hari ini hanyalah sebagian kecil dari seluruh hasil sitaan. "Sekarang hanya seremonial saja, sisanya akan dimusnakan secara massal di Cileungsi dengan petugas gabungan lainnya," ujarnya saat jumpa pers di kantornya. Secara keseluruhan, Endang menyebut jumlah barang bukti yang bakal dimusnahkan yaitu terdiri dari 21 item obat tradisional ilegal, 58 item kemasan obat tradisional, pangan ilegal dan obat ilegal 1 item. "Mengapa obat tradisional tadi kita sita, karena sebenarnya itu sudah obat tapi malah ditambah herbal. Jadi memang dari awal bukan jamu," sambungnya. Barang bukti tadi, tutur Endang, merupakan hasil ungkap lima kasus penyalahgunaan izin edar produk obat-obatan dan makanan, sepanjang tahun 2017 dan 2018. Meliputi satu kasus pangan ilegal di Pati, tiga kasus di Cilacap dan Banyumas. "Sebelumnya kami sita karena rata-rata semua ada tanda registrasinya, tapi waktu kami cek pakai aplikasi kami, hasilnya tidak terdaftar," jelasnya. Di antara barang bukti yang dimusnahkan terdapat pula hampir 100 ribu butir pil PCC (Paracetamol Caffein Carisoprodol). Ribuan pil itu adalah hasil sitaan pasca penggerebekan di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang beberapa waktu lalu. "Untuk orang-orang yang terkait dengan kelima kasus ini sudah dibawa ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut," sambungnya. Terkait produk-produk pangan, jamu, maupun obat-obatan, Endang mengimbau kepada setiap warga untuk kembali mengecek tanda registrasinya sebelum membeli dan mengonsumsinya. Para tersangka, ujar Endang sudah menjalani pemeriksaan dan bakal dijerat pasal 196 dan pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun atau denda tak kurang sebesar Rp 1,5 miliar.

Produk Pangan, Jamu, hingga Obat Ilegal Miliaran Rupiah Dimusnahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/barang-porno-sitaan-bea-cukai-dimusnahkan_m_150004.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Barang sitaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak dimusnahkan, Rabu (9/8). Barang sitaan periode 2015-2016 yang dimusnahkan terdiri itu dari delapan jenis Di antaranya sex toys, VCD porno, dan rokok tanpa cukai. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak Dwiyono Widodo mengatakan, pemusnahan barang-barang tegahan ini berdasarkan surat Kepala KPKNL Pontianak No. S-32/MK.06/WKN.11/KNL.01/2017 pada tanggal 7 Juni 2017. "Barang-barang yang dimusnahkan ini sudah mendapat persetujuan dari KPKNL Pontianak," kata Dwiyono Widodo, dikutip dari Pontianak Pos (Jawa Pos Group). Menurut Dwiyono, adapun jenis barang yang dimusnahkan, antaranya rokok sebanyak 5.100 bungkus, yang terdiri dari rokok merek Bidi, Ascot, Enzo, Bluwis, Hugo, Gudang Cengkeh, SPG, Phinisi, CPU Mild, Beruang dan Plus. "Ini merek-merek rokok yang sebenarnya ada pemiliknya, tapi ada beberapa merek rokok yang menggunakan pita cukai palsu. Dan ada juga rokok yang seharusnya tidak untuk dijual," katanya. Kemudian, sex toys sebanyak 91 pcs, bluray disc bermuatan pornografi sebanyak 149 keping, MMEA dan bir sebanyak 75 botol, kelereng sebanyak 223 karung, garam sebanyak 9 botol, vanily sebanyak 1 kaleng dan barang campuran terdiri dari kain atau tekstil sebanyak 617 pcs. "Barang ini kami amankan di beberapa lokasi, ada yang di Bandara Supadio, ada juga yang di Kantor Pos. memang biasanya mereka melakukan eksport barang seperti ini melalui Kantor Pos," paparnya. Menurutnya, barang-barang tersebut melanggar UU No.4 tahun 2008 tentang Pornografi, Pasl 4 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1, pelanggaran UU no. 39 tahun 2007 tentang Cukai dan pelanggaran UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. "Semua barang-barang ini dimusnahkan dengan cara dibakar," lanjutnya. Akibat masuknya barang-barang tersebut tanpa dilengkapi dokumen, negara dirugikan sebanyak Rp116.959.000, terdiri dari cukai sebesar Rp36.026.000 dan pabean sebesar Rp80.933.000. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap masuknya barang-barang berbahaya dari luar negeri, baik itu dari bandara, jalur darat, pos maupun jalur laut. "Ke depan kita harus semakin waspada. Terutama di bandara, karena akan dibuka jalur penerbangan baru, sehingga dikhawatirkan barang-barang dari luar negeri akan semakin banyak yang masuk," pungkasnya.

Barang Porno Sitaan Bea Cukai Dimusnahkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#barang sitaan

Berita Terkini