<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/IMG_20231016_140056-3467479212.jpg" alt="Mintarsih datang ke Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan penyidik dengan ditemani kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak." width="100%">
<figcaption>Mintarsih datang ke Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan penyidik dengan ditemani kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Kasus dugaan penghilangan saham milik seorang Psikiater Dr Mintarsih A Latief SpKJ&nbsp;masih bergulir di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Senin (16/10).&nbsp; Ia pun kini menggandeng Kamaruddin Simanjuntak selaku pengacaranya demi berjuang mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.&nbsp; Mintarsih menegaskan bahwa dirinya patuh terhadap hukum. Karena itu cara-cara yang ditempuh sesuai prosedur hukum.&nbsp; "Saya mantan Pengurus CV Lestiani dan saya mundur dalam jabatan sebagai Direksi CV Lestiani, namun fakta yang terjadi adalah, seluruh harta saya, seluruh saham saya di Blue Bird dihilangkan dan beralih ke saudara-saudara kandung saya," terang Mintarsih kepada wartawan di Jakarta Senin (16/10).&nbsp; Ia menjelaskan kekhawatirannya jika yang dialaminya bisa saja menimpa orang lain dalam suatu perusahaan yang berbeda. Diungkapkan bagaimana dirinya mencari aturan dan tidak menemukan jika seseorang mundur sebagai pengurus, mundur dari jabatannya, maka hukumannya adalah seluruh hartanya diambil.&nbsp; "Yang saya pikirkan adalah apakah tidak ricuh jika cara ini ditiru oleh pengusaha-pengusaha lain. Bagaimana jika investor-investor lain ketakutan dengan cara yang terjadi seperti pada perusahaan Blue Bird ini," ujarnya. Selain itu ditambahkan lagi kekhawatiran terhadap nasib iklim investasi di Indonesia, apabila masalah seperti yang dideritanya berulang-ulang terjadi dengan korban investor yang bisa saja tidak hanya dari Warga Negara Indonesia (WNI) tapi investor dari warga negara asing. Sementara diketahui bahwa pemerintah masih sangat membutuhkan keterlibatan para investor, baik dari dalam negeri dan luar negeri untuk membangun berbagai infrastruktur baik itu yang berhubungan dengan telekomunikasi, bendungan, nano teknologi, jasa transportasi dan lainnya. "Apa yang menimpa diri saya bisa saja menjadi preseden yang buruk bagi iklim investasi Indonesia, lalu bagaimana pula dengan nasib tenaga kerja di tanah air dan bagaimana pula nasib bangsa ini jika Blue Bird yang begitu populer saja bisa membuat hukum semaunya, dimana mundur dari jabatan, mundur sebagai Direksi berakibat pada seluruh sahamnya dihilangkan," terang Mintarsih. Sebelumnya Pakar Hukum Pidana Prof Hibnu Nugroho angkat bicara mengenai kasus saham Mintarsih Abdul Latief yang diduga dihilangkan oleh Purnomo Prawiro dkk. Kata dia, Polri semestinya menjalankan akuntabilitas, yakni bentuk kewajiban pertanggungjawaban kepemimpinan atau pelaksana dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga pelapor dalam perkara penghilangan saham ini adalah Mintarsih Abdul Latief, dan terlapor adalah Purnomo Prawiro dan kawan-kawan, menurutnya masih akan menunggu terlapor dipanggil. &ldquo;Menunggu terlapor dipanggil dulu untuk klarifikasi. Pasti terlapor (Purnomo Prawiro dkk) dipanggil,&rdquo; ujar Prof Hibnu kepada wartawan di Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023 lalu.&nbsp; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tersebut menerangkan, jangan sampai ada dari para penegak hukum melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) yang harus dijalankan. Dalam Perkap Kapolri 30 (hari) 60 dan 90. Minta SP2HP surat perkembangan hasil penyelidikan, sekarang itu kan ada akuntabilitas Polri ketika menangani laporan masyarakat. Ketika ada pertanyaan itu, Polri akan mengeluarkan surat perkembangan hasil penyelidikan, begitu dong tanyakan dong,&rdquo; tegas Prof Hibnu Nugroho. Diterangkannya lagi bahwa masyarakat harus aktif dalam mengawal tuntas suatu proses hukum. "Masyarakat pelapor pun juga punya peran untuk menambah bukti-bukti. Kan namanya lidik itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengetahui peristiwa, apakah ini pidana atau bukan pidana. Saham dihilangkan, oh mungkin penggelapan? Bisa juga hal administrasi bukan masalah pidana. Tapi kalau memang akibat penggelapan, saham hilang, tentu ini adalah masalah pidana,&rdquo; pungkas Prof Hibnu.

Mintarsih menegaskan bahwa dirinya patuh terhadap hukum. Karena itu cara-cara yang ditempuh sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Perjuangkan Sahamnya yang Dihilangkan, Mintarsih Gandeng Kamaruddin Simanjuntak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/TASPEN-2844190722.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri telah melakukan gelar perkara kedua sehubungan adanya permintaan dari salah satu Organisasi Advokat yang meminta untuk diberi kesempatan memeriksa secara internal Saudara Komaruddin Simanjuntak sebagai advokat, Senin (11/9/2023). Gelar perkara dilakukan sehubungan kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menyeret pengacara Kamaruddin Simanjuntak menjadi tersangka pidana menyusul laporan yang dilayangkan mantan suami kedua Rina Lauwy, yakni Antonius Kosasih Kuasa hukum Kosasih, Muhammad Ismak menegaskan bahwa kasus ini muncul karena ada tuduhan yang sangat serius terhadap Kliennya yang dituduh mengelola uang sebesar 300 trilyun dengan tujuan pencapresan oleh capres tertentu, hingga terlibat pernikahan ghoib yang berkaitan dengan kickback investasi dan membiayai berbagai perempuan sebesar 200 juta rupiah per hari. "Jelas tuduhan ini tidak benar dan mengada-ada dan sudah menyerang harkat dan martabat Klien kami. Itu yang jadi masalah. Bukan yang lainnya. Jadi supaya clear, sesuai permintaan Pak Kosasih, sebaiknya kasus dugaan berita bohong ini diproses saja di persidangan. Hal ini juga sejalan dengan permintaan Kamaruddin Simanjuntak untuk masalah ini dilanjutkan di persidangan sebagaimana yang terungkap di dalam gelar perkara tersebut," ujar Ismak dalam keterangannya, Jakarta, Senin (11/9). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012959533/kiper-pss-sleman-anthony-pinthus-ngecas-energi-di-pantai">Kiper PSS Sleman Anthony Pinthus Ngecas Energi di Pantai</a> Ismak tak ingin dugaan penyebaran hoaks oleh Kamaruddin ini menimbulkan polemik di publik. &ldquo;Kami sampaikan bahwa dalam penegakan hukum oleh Profesi Hukum dalam hal ini oleh advokat ada namanya itikad baik dalam membela Klien. Di dalam perkara ini kami menduga ada iktikad tidak baik. Perlu kita luruskan bahwa Rekan Kamaruddin Simanjuntak menjadi kuasa hukum Mantan Istri Kedua Klien kami dalam perkara perceraian di tingkat banding dan kasasi," ujarnya. Menurutnya, ada paradoks yang terjadi, karena dalam pengadilan tingkat pertama antara Klien kami dan mantan istrinya ketika berlangsung proses perceraian baik Klien kami dan mantan istrinya saling menggugat untuk bercerai. Namun pada tahap banding setelah Rekan Kamaruddin Simanjuntak menjadi Kuasa Hukum Rina, tiba-tiba mengubah permintaan agar tidak terjardi perceraian, tapi sebaliknya di luar pengadilan Kuasa Hukum Sdri Rina menyerang pribadi, martabat, dan harga diri Klien Kami yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan materi perceraian. "Sehingga jadi pertanyaan kami, Kalau berniat mau mendamaikan klien atau mendukung agar tidak terjadi perceraian, maka mestinya tidak menyerang pribadi harkat dan martabat orang,&rdquo; imbuhnya. Ismak menyebut selama ini Kamaruddin Simanjuntak (KS) selaku kuasa hukum Rina Lauwy secara terus menerus menyerang kliennya dengan berita hoaks. Bukan hanya melalui video yang beredar viral dan menjadi alasan laporan namun juga setelah ditetapkan menjadi tersangka, Kamaruddin Simanjuntak masih tetap menyerang Kosasih melalui pemberitaan bohong melalui berbagai media podcast. Selain itu Ismak menyampaikan, &ldquo;Rekan KS dalam video yang beredar viral diundang berbicara sebagai Narasumber dalam Seminar dengan Tema &ldquo;Selamatkan NKRI dari Mafia Hukum di Tubuh POLRI&rdquo; yang mana dalam seminar itu dia tidak sedang bertindak sebagai kuasa hukum Rina Lauwy. Kemudian di dalam forum seminar tersebut, rekan KS menyerang pribadi Klien kami.&rdquo; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012959539/39-anggota-sindikat-narkoba-fredy-pratama-terancam-hukuman-mati">39 Anggota Sindikat Narkoba Fredy Pratama Terancam Hukuman Mati</a> "Jadi di mana itikad baiknya, ini kan paradoks," ujarnya. Karena itu Ismak selaku kuasa hukum Kosasih mendorong kasus hukum ini bisa segera dibawa ke pengadilan. Di sisi lain, Ismak menyampaikan bahwa kasus perceraian kliennya dengan Rina Lauwy telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia No.1340K/PDT/2023 tertanggal 22 Juni 2023. "Itu jelas pada putusan perdata ditingkat kasasi di MA yang telah diputus pada bulan Juni 2023 dan diumumkan pada bulan Juli 2023 dalam laman Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Karena itu diminta kepada saudari Rina Lauwy tidak lagi berhak berbicara untuk menyatakan diri sebagai istri sah dari klien kami," ujarnya. Bareskrim Polri telah menetapkan Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen (Persero)!ANS Kosasih. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Bachtiar mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik usai melakukan gelar perkara, pada Senin (7/8). Kasus ini bermula dari laporan ANS Kosasih selaku Direktur Utama PT Taspen (Persero) ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan nomor LP/B/1966/IX/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 5 September 2022. Kamaruddin dilaporkan terkait pernyataan dalam sebuah video yang beredar di media Sosial dan kanal YouTube. Dalam video itu Kamaruddin menyebut bahwa Kosasih mengelola dana capres sebesar Rp300 triliun hingga terlibat pernikahan ghoib yang berkaitan dengan kickback investasi sebesar Rp200 juta per hari. Kamaruddin juga telah diperiksa sebagai tersangka pada Senin 14 Agustus lalu. Ia menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam. Ia selesai diperiksa pukul 21.20 WIB. Kamaruddin mengklaim kasus yang menjeratnya ini sarat muatan politis.

Kasus muncul karena ada tuduhan terhadap Kosasih yang dituduh mengelola uang sebesar 300 triliun untuk pencapresan oleh capres tertentu.

Kuasa Hukum Dirut Taspen Sebut Kamaruddin Simanjuntak Tak Punya Itikad Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Ismail-Bolong-yang-membuat-heboh-Polri-dengan-pengakuannya-ist1-640x359-1.jpg" alt="Ismail Bolong yang membuat heboh Polri dengan pengakuannya soal setoran uang miliaran (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ismail Bolong yang membuat heboh Polri dengan pengakuannya soal setoran uang miliaran (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan siap bekerja sama dalam mengusut kasus dugaan gratifikasi atau  pemberian uang koordinasi terkait tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur, yang diungkapkan Aiptu (purn) Ismail Bolong. Sebab, saat ini penanganan kasus tersebut masih ditangani Bareskrim Mabes Polri.  Deputi Penindakan KPK, Karyoto menjelaskan, kasus dugaan pemberian uang koordinasi atau bekingan kegiatan tambang batu bara ilegal yang dilakukan mantan Anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda masih ditangani Mabes Polri.  "Itu kan domainnya Bareskrim dulu ya," kata Karyoto kepada wartawan, Selasa (29/11).  Karyoto memastikan, KPK terbuka apabila penyidik Mabes Polri mau bekerja sama untuk mengusut atau menindaklanjuti laporan hasil penyelidikan (LHP) Divisi Propam Polri terkait dugaan pemberian uang koordinasi tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur.  Oleh karena itu, KPK masih menunggu dan melihat perkembangan kasus tersebut yang ditangani internal Bareskrim Polri.  "Kalau ada kerja sama dengan kita (KPK), tentunya diproses secara biasa. Ada laporan, diproses. Ya kita lihat sampai sejauh mana," tegas Karyoto.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, bakal melakukan koordinasi dengan KPK untuk menindaklanjuti video pengakuan Ismail Bolong yang memberi uang koordinasi dalam kegiatan tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur.  "Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain," tegas Mahfud.  Pengakuan Ismail Bolong tertuang dalam dokumen laporan hasil penyelidikan (LHP) Nomor: R/LHP-63/III/2022/ Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022. Laporam itu juga sudah diserahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Kepala Divisi Propam, saat itu Ferdy Sambo melalui surat Nomor: R/1253/WAS.2.4/ 2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022.  Dalam LHP itu, terdapat keterangan Ismail Bolong pada halaman 24, bahwa uang koordinasi diberikan kepada pejabat Mabes Polri. Antara lain Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto; Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri; Kasubdit V Dittipidter Bareskrim Polri.  Uang koordinasi diberikan setiap satu bulan sekali Rp 5 miliar dalam bentuk mara uang Dolar Singapura dan Dolar Amerika. Adapun, pembagiannya untuk Kabareskrim sebanyak Rp 2 miliar (diserahkan langsung) dan sisanya Rp 3 miliar diserahkan kepada Kasubdit V Dittipidter Bareskrim.  Hasil penyelidikan tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan (IUP).  Namun, tidak dilakukan upaya tindakan hukum dari Polsek, Polres, Polda Kalimantan Timur dan Bareskrim Polri, karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal. Selain itu, ada kedekatan Tan Paulin dan Leny Tulus dengan pejabat Polda Kalimantan Timur.  Meski demikian, Ismail Bolong kemudian membuat pernyataan bantahan Dalam video keduanya itu, Ismail Bolong memberi klarifikasi permohonan maaf kepada Kabareskirm Komjen Agus Andrianto atas berita yang beredar.  “Saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Saya pastikan berita itu saya pernah berkomunikasi dengan Kabareskrim apalagi memberikan uang. Saya tidak kenal,” demikian Ismail menandaskan.

Bongkar Kasus Beking Tambang Ilegal, KPK Siap Kerja Sama dengan Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/BBA1.jpg" alt="Koordinator Pepadi Wilayah Banyumas Raya Bambang Barata Aji. Sumarwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Koordinator Pepadi Wilayah Banyumas Raya Bambang Barata Aji. Sumarwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) tetap akan melaporkan Ustad Khalid Basalamah ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri). Itu dilakukan meskipun pendakwah tersebut telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf, terkait pernyataannya tentang wayang.  ”Kemarin (Rabu, 16/2) saya sudah rapat dengan tim hukum dan Pepadi Pusat di Jakarta. Setelah kami pelajari, klarifikasi Khalid Basalamah itu bukan permintaan maaf seperti yang kami maksudkan,” kata Koordinator Pepadi Wilayah Banyumas Raya Bambang Barata Aji seperti dilansir dari Antara di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (17/2).  Dalam hal itu, lanjut dia, Pepadi meminta ustad Khalid Basalamah minta maaf secara terbuka kepada seluruh dalang melalui media massa mainstream maupun media sosial. Menurut dia, klarifikasi Khalid Basalamah baru sebatas melalui media sosial, yang kemudian dikutip sejumlah media massa.  ”Pepadi menuntut permintaan maaf Basamalah secara langsung di media massa,” ucap Bambang Barata Aji.  Selain itu, materi klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikan Khalid Basalamah melalui akun Youtube Khalid Basalamah Official juga tidak sesuai dengan harapan Pepadi, khususnya Pepadi Wilayah Banyumas Raya.  ”Kami bukan minta klarifikasi, karena yang saya minta adalah Khalid Basalamah menyampaikan permohonan maaf kepada para dalang dan sebagainya. Dia hanya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak, tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung. Ini kan umum sekali, bukan itu yang kami maksud,” tutur Bambang Barata Aji.  Bambang mengatakan, Pepadi memutuskan tetap akan melaporkan ustad Khalid Basalamah ke Bareskrim Mabes Polri pada Senin (21/2) pukul 10.00 WIB. Hal itu dilakukan karena pihaknya meyakini Khalid Basalamah tidak akan melaksanakan ultimatum dari Pepadi Wilayah Banyumas Raya, yakni menyaksikan pergelaran wayang purwa di Jawa Tengah dan wayang orang Barata di Jakarta, serta mengunjungi industri wayang purwa di Jogjakarta dalam waktu 7x24 jam sejak Minggu (13/2).  Tim penasihat hukum Pepadi Pusat juga telah berkonsultasi dengan Bareskrim Mabes Polri terkait rencana pelaporan tersebut. ”Senin (21/2) kami ditunggu di Bareskrim Mabes Polri, dan yang akan melaporkan secara langsung adalah Pepadi Pusat,” jelas Bambang Barata Aji.  Dia mengatakan, pelaporan tersebut bukan didasari unsur kebencian, melainkan ada unsur penistaan terhadap budaya adiluhung yang sudah mendapatkan pengakuan dunia.  Sebelumnya, Pepadi Wilayah Banyumas Raya akan melaporkan ustad Khalid Basalamah terkait dengan pernyataan bahwa wayang dilarang dalam Islam dan lebih baik dimusnahkan.

Pepadi Tetap Akan Laporkan Khalid Basalamah ke Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220126_224316.jpg" alt="Pengungkapan praktik produksi obat keras ilegal di sebuah ruko Lampu Merah Cikaret (LMC), Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (26/1). Polres Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengungkapan praktik produksi obat keras ilegal di sebuah ruko Lampu Merah Cikaret (LMC), Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (26/1). Polres Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Jawa Barat dan Polres Bogor membongkar praktik produksi obat keras ilegal di sebuah ruko Lampu Merah Cikaret (LMC), Cibinong, Kabupaten Bogor.  ”Sejauh ini, kami amankan delapan orang. Namun, sementara ini baru tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni IW, WD, dan YN,” ungkap Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi seperti dilansir dari Antara di Bogor.  Polisi, lanjut dia, masih melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada peningkatan status dari orang yang telah ditangkap. Obat keras yang diproduksi tersebut merupakan golongan G ilegal seperti tramadol dan lainnya.  Jayadi menjelaskan, awalnya polisi menangkap IW yang berperan sebagai distributor dan pengendali peredaran obat keras di wilayah Sawangan, Kota Depok, pada 25 Januari sekitar pukul 19.00 WIB. Kemudian pada hari yang sama, polisi langsung melakukan pengembangan ke Kabupaten Bogor.  ”Sekitar pukul 21.00 WIB, polisi tiba di Ruko LMC Nomor 122 yang merupakan tempat produksi berbagai obat keras serta mengamankan WD, YN, dan AR,” tutur Jayadi.  Lalu pengembangan berlanjut ke Kota Tangerang, Banten. Masih pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, petugas mengamankan MS dan BD yang berperan sebagai distributor dan pengedar obat di Tangerang. Kemudian pada 26 Januari sekitar pukul 01.00 WIB, pengembangan kasus sampai di wilayah Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.  ”Di sana ditemukan sejuta butir tablet warna putih,” terang Jayadi.  Menurut Jayadi, pengembangan berlanjut ke wilayah Cisauk, Kota Tangerang, pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB. Petugas mengamankan dua orang yang berperan sebagai penjaga toko milik BD.  ”Para tersangka dijerat dengan pasal 196, pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar,” ujar Jayadi.

Bareskrim Bongkar Praktik Produksi Obat Keras Ilegal di Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Bareskrim.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Basuki Tjahaja Purnama memang sudah tak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, nama pria yang karib disapa Ahok ini kini kembali menjadi buah bibir. Dia dikaitkan dengan adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah di Cengkareng oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Musababnya, kala kasus tersebut bergulir, suami Puput Nastiti itu masih menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta dan dinilai tahu patgulipat sengkarut pembelian tanah senilai Rp 668 miliar.  Genap satu bulan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi pembelian tanah di Cengkareng oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 8 Desember 2020. Namun, Masyarakat Antikotupsi Indonesia (MAKI) kembali melayangkan praperadilan, dengan harapan penyidikan kasus tersebut kembali berlanjut.  Pembelian lahan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat, mulanya direncanakan untuk pembangunan rumah susun (Rusun) seluas 4,6 hektare. Atas dasar itu, Pemprov DKI sepakat membeli lahan Rp 14,1 juta per meter dengan harga total senilai Rp 668 miliar kepada seorang bernama Toeti Noezlar Soekarno pada 2015.  Peristiwa ini terjadi pada era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta saat itu. Pembelian lahan itu lantas terabaikan, sebab berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga terdapat kerugian negara. Ini karena lahan itu bermasalah dan masih berstatus tanah sengketa dengan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI.  Kasus pembelian lahan ini sempat menjadi perhatian publik, hingga dilakukan penyidikan oleh Bareskrim Polri, sebelum akhirnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya pada 2016 lalu. Hingga empat tahun berjalannya penyidikan, Polda Metro Jaya belum memberikan informasi terbaru mengenai kasus tersebut.  Hal inilah yang mendasari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kembali melakukan upaya praperadilan ke PN Jakarta Selatan untuk kedua kalinya. Boyamin menduga, perkara ini dihentikan secara diam-diam dan tidak berlanjut pada tahap penyidikan.  "Karena perkara ini mangkrak dan kemudian dalam tahapan tertentu, kemudian nanti hakim mengabulkan dan terbukti (kasus) Century pada gugatan keenam dikabulkan," ucap Boyamin saat berbincang dengan JawaPos.com, Jumat (29/1).  Praktisi hukum ini menyampaikan, Polda Metro Jaya sempat mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung RI pada 29 Juni 2016. Selama proses penyidikan, diduga telah memeriksa 17 saksi dan ahli, salah satunya, Basuki Tjahaja Purnama pada 2016 lalu.  "SPDP itu namun tidak disertai nama tersangkanya," ungkap Boyamin.  Boyamin mengatakan, permohonan praperadilan ini dilakukan dengan harapan Polda Metro Jaya kembali melanjutkan proses penyidikan dugaan korupsi dalam kasus tersebut. Boyamin menduga, mangkraknya kasus ini karena diduga melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta saat itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/05/05/2017/disidik-bareskrim-siapa-tersangka-dugaan-korupsi-pembelian-lahan-cengkareng/">Disidik Bareskrim, Siapa Tersangka Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Cengkareng?</a>    Jika Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak menerbitkan disposisi, maka dana APBD tersebut tidak akan dapat dicairkan. Sehingga laporan BPK pada 2016 lalu tidak mengendus adanya dugaan kerugian negara.  "Seharusnya berhati-hati dalam mengeluarkan persetujuan pencairan uang negara dalam jumlah yang sangat besar," ujar Boyamin menyesalkan.  Lambatnya proses penanganan perkara, kata Boyamin, membuat pihak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung mengembalikan SPDP kepada kepolisian tertanggal 20 Juli 2017. Hal ini terjadi, karena aparat kepolisian tidak memberikan informasi perkembangan penyidikan kasus tersebut.  Menurut Boyamin, cara agar kasus tersebut tetap diproses oleh aparat penegak hukum khususnya Polda Metro Jaya dengan melakukan upaya hukum praperadilan. Boyamin bukan kali ini saja menggugat kasus yang mangkrak di aparat penegak hukum.  "Century pada gugatan keenam dikabulkan, kemudian kasus Pelindo II di KPK juga sempat tertunda saya praperadilan akhinya kembali jalan," beber Boyamin mengisahkan.  Boyamin menegaskan, tidak ada maksud lain melakukan upaya praperadilan mengenai sengketa pembelian lahan di Cengkareng Barat oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku, hanya ingin aparat penegak hukum objektif dalam mengusut setiap permasalahan hukum.  "Putusan sebelumnya menurut hakim belum ada SP3, jadi ya belum diterima dan juga istilah penghentian penyidikan materil itu tidak ada," cetus Boyamin.  Menanggapi upaya praperadilan ini, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhanah tidak mempermasalahkannya. Dia menegaskan, setiap masyarakat berhak mengawasi kinerja pemerintah daerah.  "Silakan saja, siapapun warga negara memiliki hak untuk mengawasi atau memperoleh informasi penggunaan anggaran, apalagi kalau ada indikasi kerugian keuangan," ujar Yayan menanggapi konfirmasi JawaPos.com.  Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina tidak menggubris konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.  Di lain pihak, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus enggan menjawab terkait penanganan perkara tersebut. Bahkan, dia meminta untuk ditanyakan ke Divisi Humas Mabes Polri.  "Ke Div Humas Mabes," singkat Yusri. Setelah melayangkan konfirmasi ke Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, dia pun tidak menjawab pesan yang dilayangkan JawaPos.com mengenai perkembangan kasus ini.  Dalam permohonan praperadilannya, MAKI juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung ikut mengawasi atau mengambil alih penanganan kasus tersebut. Namun pihak KPK dan Kejagung enggan merespon konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com mengenai upaya praperadilan ini.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/adUAvW8iCRA

Dugaan Korupsi Pembelian Lahan di Cengkareng Era Ahok Kembali Digugat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PSX_20200731_235405.jpg" alt="Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (baju oren tahanan) saat dihadirkan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2020). Bareskrim Mabes Polri secara resmi menyerahkan Djoko Tjandra kepada Kejaksaan Agung dan" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (baju oren tahanan) saat dihadirkan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2020). Bareskrim Mabes Polri secara resmi menyerahkan Djoko Tjandra kepada Kejaksaan Agung dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri melakukan tes cepat dan tes usap Covid-19 terhadap terpidana korupsi Bank Bali Djoko Tjandra  usai penangkapan dirinya. Kabareskrim Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di loby Bareskrim Polri, Jumat (31/7) mengatakan usai pemeriksaan kesehatan, Djoko dititipkan ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara. "Kegiatan 1x24 jam kita lakukan pemeriksaan kesehatan rapid dan swab sudah dilaksanakan terkait syarat yang diatur dalam pemeriksaan kesehatan," katanya. Selanjutnya Bareskrim Polri akan fokus pada penyelidikan rekomendasi surat jalan dan kemungkinan aliran dana dari terpidana korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra, selama yang bersangkutan dititip ke rumah tahanan Salemba, Jumat malam. "Yang bersangkutan kita serahkan ke Rutan Salemba Mabes Polri, kemudian kita lakukan dengan kasus surat jalan, rekomendasi dan kemungkinan aliran dana," ujar Listyo. Menurut Listyo secara resmi 1x24 jam Tjoko Tjandra harus diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selalu eksekutor dalam kasus peninjauan kembali (PK) korupsi Bank Bali. Menurut Listyo penahanan Tjoko Tjandra di bawah pembinaan Dirjen Lapas Kemenkum HAM karena adanya kepentingan polisi dalam memproses kasus-kasus yang terjadi selama Djoko Tjandra berstatus  buron serta kepentingan lainnya. "Saat ini yang bersangkutan dititipkan di Rutan cabang Salemba untuk memudahkan Bareskrim Polri melanjutkan penyelidikan dan pemeriksaan Djoko Tjandra," katanya. (*)

Djoko Tjandra Jalani Tes Usap Covid-19 usai Dibekuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jadi-sarang-penipu-dunia-maya-bareskrim-bidik-kabupaten-sidrap_m_.jpg" alt="Kabid Humas Polda Sulsel Kombespol Dicky Sondani." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Sulsel Kombespol Dicky Sondani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bareskrim Mabes Polri diam-diam memberikan atensi khusus ke Kabupaten Sidenreng Rapang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Sidrap dibidik lantaran disinyalir menjadi sarang persembunyian sindikat penipu di dunia maya. Kabid Humas Polda Sulsel Kombespol Dicky Sondani mengungkapkan, atensi diberikan menyusul hasil pantauan dan catatan polisi terkait aktivitas kejahatan penipuan di dunia maya. Setelah dilacak, banyak otak penipuan itu yang tinggal di Sidrap. "Sidrap itu sudah menjadi sorotan Bareskrim Mabes Polri maupun Polda-polda lain di seluruh Indonesia. Begitu ada kasus penipuan, acuannya ke Sidrap," jelas Dicky, Jumat (15/2). Hasil penelusuran Tim Cyber Crime, Sidrap merupakan daerah dengan tingkat kejahatan dunia maya yang paling mendominasi. Modus penipuannya beragam. Mulai pencatutan institusi negara, lembaga keuangan swasta, hingga oknum-oknum pejabat. "Mereka (pelaku penipuan)&nbsp;bukan seperti pelaku narkoba. Kalau narkoba mungkin bisa tahu yang mana pengedar, yang mana pemakai. Tapi pelaku (penipuan) seperti orang biasa. Dia tidak menggunakan alat yang besar, tidak begitu canggih. Dia pakai alat biasa, handphone," tambah Dicky. Berdasarkan beberapa kejadian kejahatan pelaku penipuan asal Sidrap, Tim Patroli Cyber Crime menemukan sejumlah barang bukti yang digunakan para pelaku. Selain handphone,&nbsp;mereka memanfaatkan&nbsp;laptop, modem, hingga kartu data seluler beragam provider. Teknik penipuan dilakukan dengan berbagai macam metode. Misalnya dengan enghubungi para korban melalui nomor handphone pribadi yang didapatkan melalui aplikasi di internet, lalu ada juga yang mengiming-imingi korban dengan menjanjikan keuntungan. "Jadi Sidrap ini memang menjadi fenomena di Indonesia. Hampir sebagian besar orang Indonesia yang menjadi korban, setelah diselidiki pelakunya berasal dari Sidrap," lanjut perwira polisi dengan tiga melati di pundak tersebut. Sepanjang 2018 hingga 2019, jajaran Polda Sulsel, Polda Jawa Timur, Polda Metro Jaya hingga Bareskrim Mabes Polri telah menangkap ratusan pelaku kejahatan yang berasal di Sidrap. Hasil penyelidikan lain, para pelaku rata-rata diketahui tak asing dengan teknik penipuan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi. "Kecakapan meyakinkan para korban dipelajari. Mereka berani karena mereka merasa wilayahnya jauh. Karena kalau mereka melakukan di luar wilayah itu, cepat tertangkap. Tapi kami juga punya teknologi canggih untuk bisa mengungkap kajahatan ini," terang Dicky.

Jadi Sarang Penipu Dunia Maya, Bareskrim Bidik Kabupaten Sidrap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/datangi-mabes-polri-pengawal-allah-bersama-habib-bahar_m_.jpg" alt="Habib Bahar bin Smith" width="100%">
<figcaption>Habib Bahar bin Smith</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Habib Bahar bin Smith memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta, Kamis (6/12). Dia datang sekitar pukul 11.35 WIB. Bahar yang mengenakan gamis putih lengkap dengan peci, sorban, dan kacamata hitam mendapat pengawalan cukup ketat hingga suasana riuh. Aksi dorong mendorong antara media dan beberapa orang yang mengantarkannya sempat terjadi. Bahar diam seribu bahasa. Dia terus melangkahkan kakinya masuk ke Gedung Bareskrim Polri dengan sesekali tersenyum. Sejumlah orang yang mengantarkannya terus memberikan semangat dan motivasi terhadap pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu. "Semangat Bib. Allah bersama habib. Allahuakbar," teriak seseorang yang terus menjaga langkah Bahar. Sementara itu, puluhan massa dari Front Pembela Islam (FPI) berada di depan pagar Gedung Bareskrim Polri di Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedatangan mereka untuk mengawal pemeriksaan Habib Bahar bin Smith oleh penyidik terkait kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo itu. Dari pantauan JawaPos.com di lokasi, sebagian mereka kompak memakai seragam putih khas LPI. Beberapa dari mereka memakai baju koko dan peci dilengkapi sorban. Salawat dikumandangkan, sesekali mereka meneriakkan agar kriminalisasi ulama dihentikan. Khususnya terhadap Habib Bahar bin Smith. Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air Novel Chaidir Hasan Bamukmin yang mendampingi pemeriksaan Bahar mengatakan bahwa setidaknya ada ribuan massa yang mengawal di depan jalan. "Di depan ada banyak tadi, ada seribuan, kawal," sebutnya di Gedung Bareskrim. Sementara  Kuasa hukum Habib Bahar dari FPI Sugito Atmo Pawiro mengatakan bahwa setidaknya ada 54 pengacara yang mendampingi Bahar dalam pemerikssan ini. "Ada dari GNPF, TPM, bantuan hukum FPI," kata Sugito.

Datangi Mabes Polri, Pengawal: 'Allah Bersama Habib Bahar'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hasil-nipu-perempuan-ini-kantongi-rp-55-miliar_m_.jpg" alt="Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri merilis aksi penipuan Rp 55 miliar yang dilakukan seorang perempuan" width="100%">
<figcaption>Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri merilis aksi penipuan Rp 55 miliar yang dilakukan seorang perempuan</figcaption>
</figure>JawaPos.con - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri berhasil membongkar aksi penipuan yang dilakukan mantan karyawan PT Reliance Securities Tbk, Esther Pauli Larasati (EPL). Nilai hasil penipuannya cukup fantastis, yakni mencapai Rp 55 miliar. Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan, pelaku memiliki modus menawarkan investasi kepada para korbannya. EPL berdalih investasi tersebut akan ditempatkan pada obligasi pemerintah dengan Bonds seri FR0035 (BPJS) yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Surat Utang Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departement Keuangan RI. "Modus tersangka menyampaikan kepada publik bahwa pelaku mengaku dari perusahaan sekuritas. Dia mengaku memiliki kemampuan atau keahilan untuk bertransaksi di pasar saham," ujarnya di Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta, Rabu (17/10). Namun, Bonds seri FR0035 yang ditawarkan ternyata tidak memiliki kerjasama dengan tersangka untuk mengelola obligasi. "Ternyata begitu dicek, sudah tidak ada uang ini ditransfer ke rekening atas nama perusahaan, dan uang nasabah tidak diperdagangkan ke saham. Melainkan di pergunakan untuk kepentingan pelaku seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari," jelas Daniel. Hingga kini, tercatat ada 27 nasabah PT Reliance Securities yang menjadi korban penipuan EPL. Daniel mengatakan ini bukanlah kasus baru. Sebelumnya, EPL juga terlibat kasus penipuan investasi dan telah ditangani Polda Metro Jaya. Saat itu, EPL pun dihukum penjara 2,5 tahun. Sama seperti kasus yang lalu, EPL menggaet para korban dengan mengaku-ngaku sebagai Head of Wealth Management PT Reliance Securities. "Jadi nasabah yang pernah eksis difollow-up lagi oleh dia. Korbannya dua kelompok, ada satu keluarga dan kelompok sendiri," ujar Daniel. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP, pasal 372 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Saat ini penyidik sedang mengali dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Pelaku. "TPPU masih dikembangkan, kami minta ke bank untuk penelusuran aset dan transfer-transfer kemana mungkin ada penerima secara pasif," pungkas Daniel.

Hasil Nipu, Perempuan Ini Kantongi Rp 55 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bareskrim mabes polri

Berita Terkini