<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-bagi-bagi-penghargaan-kepada-instansi-negara-ini-daftarnya_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat memberikan tanda penghargaan kepada sejumlah Kepala daerah." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat memberikan tanda penghargaan kepada sejumlah Kepala daerah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengapresiasi instansi yang patuh melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) juga soal gratifikasi.&nbsp;Penghargaan tersebut dibagi menjadi dua kategori yakni untuk kementerian/lembaga BUMN atau BUMD, dan Pemda atau DPRD. Menurutnya, penghargaan ini sepatutnya dijadikan contoh untuk instansi-instansi lain yang belum pernah menerima penghargaan. "Kita juga kemudian banyak contoh hari ini, banyak rekomendasi yang perlu diakomodir oleh teman-teman yang yang belum menerima penghargaan," kata Agus Raharjo di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (5/12). Lebih lanjut, Agus berharap para instansi yang belum menerima penghargaan setidaknya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh lembaga yang sudah menerima penghargaan, salah satunya Kementerian ESDM. Menurutnya, Kementerian ESDM memiliki cara berbeda agar pegawainya patuh melaporkan harta kekayaan. "Saya patut hargai, patut apresiasi itu kerja Pak Jonan (Menteri ESDM) ada di sana. Karena beliau khusus, beliau terapkan yang belum bisa diterapkan yang lain," imbuhnya. Penerapan yang dilakukan Jonan, sebut Agus berbeda dengan instansi lain, karena diwajibkan pegawainya untuk melaporkan LHKPN. Jika tidak melapor, maka akan ada sanksi yang diberikan oleh kementerian tersebut pada pegawainya. "Kalau di dalam peraturan yang pegawai itu punya kewajiban melaporkan LHKPN kemudian dia tidak lapor itu, maka layanan kepegawaiannya ditutup. Kenaikan pangkat tidak diberikan. Jadi mau enggak mau pegawai yang mau naik pangkat tadi harus melaporkan," jelas Agus. Sekadar informasi, penghargaan itu diberikan saat penutupan acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12). Penghargaan diserahkan langsung oleh Pimpinan KPK kepada para perwakilan penerima penghargaan. Berikut daftar peraih penghargaan pelaporan LHKPN dan gratifikasi terbaik dari KPK: 1.&nbsp; Kementerian Keuangan 2. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 3.&nbsp; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 4.&nbsp; PT Kereta Api Indonesia (Persero) 5. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 6. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 7. PT Bank BJB Tbk Instansi peraih penghargaan LHKPN terbaik kategori Pemda dan DPRD: 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 3. Pemerintah Kabupaten Bone 4. Pemerintah Kabupaten Badung 5. Pemerintah Kota Batam 6. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Penghargaan untuk Instansi dengan sistem pelaporan gratifikasi terbaik: 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Pertanian 4. Otoritas Jasa Keuangan 5. BPJS Ketenagakerjaan 6. Pemprov DKI Jakarta 7. PT Bank Mandiri 8. PT Telkom 9. PT Bank Jabar Banten 10. PT Bank Tabungan Negara Penghargaan Instansi dengan pelaporan gratifikasi terbesar: 1. Kementerian Keuangan dengan nilai pelaporan Rp 3.042.918.172 2. Pemprov DKI Jakarta dengan nilai pelaporan Rp 480.098.532 3. PT Pupuk Kaltim dengan nilai pelaporan Rp 108.520.845 4. Kejaksaan RI dengan nilai pelaporan Rp 107.595.600

KPK Bagi-Bagi Penghargaan kepada Instansi Negara, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rawan-disalahgunakan-kpk-minta-agen-spak-ikut-awasi-dana-desa_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, bersama narasumber lain, berfoto bersama, dalam acara diskusi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), yang digelar KPK di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/1)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, bersama narasumber lain, berfoto bersama, dalam acara diskusi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), yang digelar KPK di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat saat ini ada sekitar 75 ribu desa di Indonesia yang mendapat dana desa&nbsp;dari Pemerintah pusat. Untuk mengawal&nbsp;dana desa&nbsp;tersebut, maka pihaknya akan melakukan pengawasan yang ketat, agar&nbsp;dana desa&nbsp;tersebut bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam acara diskusi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang digelar&nbsp;KPK&nbsp;di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/1). Basaria mengatakan, untuk meminimalisir adanya penyimpangan, dia meminta agen SPAK yang tersebar diseluruh Indonesia untuk ikut mengawasi&nbsp;dana desa tersebut. "Kita punya desa&nbsp;74.997&nbsp;jadi hampir 75 ribu yang ada desa di Indonesia ini diberikan uang. Sejumlah uang cukup besar hampir Rp 1 miliar, 1 desa," ungkap Basaria. Dalam upaya ikut melakukan pengawasan tersebut, para agen SPAK juga diajak memahami ruang korupsi dalam dana desa dengan cara yang menyenangkan melalui permainan. "Ada dalam bentuk permainan arisan, ini dilakukan secara umum terkait perilaku koruptif. Ada juga permainan 9 nilai. Nilai antikorupsi mulai dari kejujuran, disiplin, tanggung jawab, keadilan sampai dengan kesederhanaan dan sabar. Ada 10 nilai antikorupsi di situ. Itu yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," jelasnya. Ini penting dilakukan, karena dirinya meyakini perempuan sebagai salah satu agen dalam memberantas korupsi. Untuk itu, tindakan tersebut dilakukan agar perubahan bisa digerakkan dari hal yang paling kecil terlebih dahulu. "Ada hal yang perlu kita ingat apakah korupsi itu bisa dihilangkan dengan upaya penindakan? Sudah pasti tidak, karena bibit korupsi itu diawali dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sejak dalam kandungan sejak kita lahir sejak kita tumbuh berkembang dan sekolah, dan kita bekerja," pungkasnya.

Rawan Disalahgunakan, KPK Minta Agen SPAK Ikut Awasi Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/emak-emak-kemenag-kompak-tolak-gratifikasi-dan-korupsi_m_-1.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin (tengah berdiri) bersama Komisioner KPK Basaria Panjaitan usai penutupan evaluasi program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Depok (23/11)." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin (tengah berdiri) bersama Komisioner KPK Basaria Panjaitan usai penutupan evaluasi program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Depok (23/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejak 2016 lalu Dharma Wanita Kementerian Agama (Kemenag) menggulirkan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Program kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini intinya menjalankan pencegahan korupsi mulai di tingkat keluarga. Penggalaknya adalah istri PNS Kemenag di pusat maupun daerah. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin turut hadir dalam penutupan evaluasi program pencegahan korupisi SPAK di Depok, Jawa Barat Jumat (23/11). Kegiatan ini juga di hadiri komisioner KPK Basaria Panjaitan dan Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemenag Trisna Willy Lukman Hakim. Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemenag Trisna Willy Lukman Hakim mengatakan dalam program SPAK itu dikenal istilah agen. Mereka adalah istri-istri PNS Kemenag yang sudah mengikuti pelatihan. "Jumlahnya ada 164 orang. Dari kantor Kemenag pusat hingga daerah," kata Trisna. Dia mengatakan, agen SPAK yang sudah mengikuti pelatihan tersebut berugas untuk mengkampanyekan atau sosialisasi pencegahan korupsi dan menolak gratifikasi kepada istri-istri PNS lainnya. Kemudian para istri tersebut bisa menerapkan semangat anti korupsi di keluarga masing-masing. "Program SPAK berjalan mulai Februari 2016," tuturnya. Komisioner KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Kemenag merupakan lembaga pertama yang mengadoposi program SPAK. Kemudian sekarang tersebar di kantor kemang pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota. "Saya mengajak ibu-ibu untuk menjaga bapak-bapaknya," katanya. Menurut Basaria peran perempuan atau istri PNS untuk pencegahan korupsi. Di rumah para istri bisa mendidik anak-anak untuk berperilaku jujur. 'Para perempuan istri PNS bisa menjaga suaminya supaya tidak terlibat kasus korupsi atau menerima gratifikasi," katanya. Dia berharap program SPAK menular di instansi lainnya. Dia menegaskan tujuan pertama gerakan SPAK adalah menjaga diri sendiri para perempuan untuk menghindari praktik korupsi. Kemudian menerapkannya untuk lingkungan keluarga. Baik itu kepada anak-anak maupun suami yang menjadi PNS di Kemenag. Lukman menuturkan kesadaran untuk menjauhi praktik korupsi tidak hanya untuk para PNS Kemenag. Tetapi juga dimulai dari keluarga PNS tersebut Di antaranya juga melibatkan para istri PNS Kemenag. Mulai dari tingkat staf hingga pejabat, bahkan sampai istri Menag sekalipun. "Dalam rangka untuk tidak melakukan hal-hal yang dinilai korupiti dan manipulative dalam mengemban tugas di Kemenag," jelasnya. Dia juga berharap upaya kampanye mencegah korupsi di lingkungan keluarga PNS Kemenag tidak dijadikan sebagai beban, pamrih, atau takut. Lukman mengatakan pencegahan korupsi harus dilakukan dengan dasar rasa cinta. Cinta kepada keluarga atau bahkan sesama keluarga besar pegawai Kemenag.

Emak-Emak Kemenag Kompak Tolak Gratifikasi dan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/emak-emak-kemenag-kompak-tolak-gratifikasi-dan-korupsi_m_.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin (tengah berdiri) bersama Komisioner KPK Basaria Panjaitan usai penutupan evaluasi program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Depok (23/11)." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin (tengah berdiri) bersama Komisioner KPK Basaria Panjaitan usai penutupan evaluasi program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Depok (23/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejak 2016 lalu Dharma Wanita Kementerian Agama (Kemenag) menggulirkan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Program kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini intinya menjalankan pencegahan korupsi mulai di tingkat keluarga. Penggalaknya adalah istri PNS Kemenag di pusat maupun daerah. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin turut hadir dalam penutupan evaluasi program pencegahan korupisi SPAK di Depok, Jawa Barat Jumat (23/11). Kegiatan ini juga di hadiri komisioner KPK Basaria Panjaitan dan Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemenag Trisna Willy Lukman Hakim. Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemenag Trisna Willy Lukman Hakim mengatakan dalam program SPAK itu dikenal istilah agen. Mereka adalah istri-istri PNS Kemenag yang sudah mengikuti pelatihan. "Jumlahnya ada 164 orang. Dari kantor Kemenag pusat hingga daerah," kata Trisna. Dia mengatakan, agen SPAK yang sudah mengikuti pelatihan tersebut berugas untuk mengkampanyekan atau sosialisasi pencegahan korupsi dan menolak gratifikasi kepada istri-istri PNS lainnya. Kemudian para istri tersebut bisa menerapkan semangat anti korupsi di keluarga masing-masing. "Program SPAK berjalan mulai Februari 2016," tuturnya. Komisioner KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Kemenag merupakan lembaga pertama yang mengadoposi program SPAK. Kemudian sekarang tersebar di kantor kemang pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota. "Saya mengajak ibu-ibu untuk menjaga bapak-bapaknya," katanya. Menurut Basaria peran perempuan atau istri PNS untuk pencegahan korupsi. Di rumah para istri bisa mendidik anak-anak untuk berperilaku jujur. 'Para perempuan istri PNS bisa menjaga suaminya supaya tidak terlibat kasus korupsi atau menerima gratifikasi," katanya. Dia berharap program SPAK menular di instansi lainnya. Dia menegaskan tujuan pertama gerakan SPAK adalah menjaga diri sendiri para perempuan untuk menghindari praktik korupsi. Kemudian menerapkannya untuk lingkungan keluarga. Baik itu kepada anak-anak maupun suami yang menjadi PNS di Kemenag. Lukman menuturkan kesadaran untuk menjauhi praktik korupsi tidak hanya untuk para PNS Kemenag. Tetapi juga dimulai dari keluarga PNS tersebut Di antaranya juga melibatkan para istri PNS Kemenag. Mulai dari tingkat staf hingga pejabat, bahkan sampai istri Menag sekalipun. "Dalam rangka untuk tidak melakukan hal-hal yang dinilai korupiti dan manipulative dalam mengemban tugas di Kemenag," jelasnya. Dia juga berharap upaya kampanye mencegah korupsi di lingkungan keluarga PNS Kemenag tidak dijadikan sebagai beban, pamrih, atau takut. Lukman mengatakan pencegahan korupsi harus dilakukan dengan dasar rasa cinta. Cinta kepada keluarga atau bahkan sesama keluarga besar pegawai Kemenag.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/basaria-benarkan-kpk-minta-imigrasi-cegah-taufik-kurniawan-ke-ln_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan membenarkan pihaknya sudah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas nama Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan membenarkan pihaknya sudah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas nama Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan membenarkan pihaknya sudah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas nama Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. "Sudah dipastikan, KPK mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri untuk Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, pada Jumat (26/10)," ujar Basaria pada awak media, Senin (29/10). Lebih lanjut, Basaria menjelaskan, permintaan pencegahan yang dilakukan oleh lembaganya sesuai dengan pasal 12 UU KPK, karena bisa dilakukan terhadap saksi maupun tersangka. "Pencegahan ke luar negeri dapat dilakukan terhadap saksi atau tersangka, dapat dilakukan di tahap Penyelidikan, Penyidikan atau Penuntutan," jelasnya. Kendati demikian, dia tak merinci terkait hal apa yang membuat pihaknya harus melakukan hal tersebut. Basaria hanya mengaku ini masih ada kaitan dengan kasus Kebumen dan berjanji akan membeberkan informasi secara detail sore nanti melalui konfrensi pers. "Agar jelas, info tentang kepastian status hukum dan keterkaitan dalam kasus Kebumen seperti apa, akan kami sampaikan sore ini," pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Humas dan Umum Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Theodorus Simarmata mengaku pihaknya memang menerima surat permohonan KPK untuk mencegah politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan berpergian ke luar negeri (LN) dalam enam bulan ke depan.&nbsp; "Surat permohonan cegah sudah diterima (dari KPK Jumat 26 Oktober)," tukasnya saat dikonfirmasi, Minggu (28/10). Namun, Theodorus enggan menjelaskan lebih rinci terkait pencegahan yang dilakukan lembaga antirasuah terkait kasus apa. Dia meminta mengonfirmasi ke KPK terkait permintaan melarang Taufik melancong ke luar negeri.&nbsp; Sebelumnya, nama Taufik pernah mencuat dalam persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa pengusaha asal Kebumen, Khayub Muhammad Lutfi, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu 4 Juli 2018 lalu.&nbsp; Taufik disebut oleh Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad menerima uang sebesar Rp 3,7 miliar terkait dengan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN.&nbsp; Yahya mengaku bertemu dua kali dengan Taufik di Semarang dan Jakarta. Dalam pertemuan itu, kata Yahya, ada kewajiban sebesar 5 persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp 100 miliar cair. Uang fee tersebut diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik. Yahya sendiri didakwa menerima suap sekitar Rp 12 miliar terkait sejumlah proyek di Kabupaten Kebumen selama tahun 2016. Uang suap itu berasal dari para kontraktor yang akan mengerjakan berbagai proyek dari dana APBD 2016.&nbsp; Sementara, Taufik pernah menjalani proses pemeriksaan pada Rabu, 5 September lalu. Saat itu dia mengaku menjalani pemeriksaan terkait penyelidikan kasus soal APBN. Namun, pihak KPK dan Taufik tak merinci lebih jauh.&nbsp;

Basaria Benarkan KPK Minta Imigrasi Cegah Taufik Kurniawan ke LN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beprestasi-basaria-terima-penghargaan-hut-polwan-ke-70_m_.jpg" alt="Komisioner KPK Basaria Panjaitan (kanan)" width="100%">
<figcaption>Komisioner KPK Basaria Panjaitan (kanan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Sejumlah polisi wanita (polwan) berprestasi mendapatkan penghargaan. Award itu diberikan dalam rangka HUT Polwan ke-70.&nbsp;Salah satunya adalah&nbsp;Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen (Purn) Basaria Panjaitan. Basaria diberi penghargaan karena tercatat sebagai perempuan pertama yang berpangkat Inspektur Jenderal (bintang dua) di dalam sejarah Polri. Dia juga polwan pertama yang diangkat menjadi pimpinan KPK pada 2015.&nbsp; Mendapatkan penghargaan itu, Basaria merasa senang. Dia mengatakan, sebagai polwan, sejatinya tidak hanya harus memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama tinggi dengan polisi pria. Namun para Polwan juga harus menunjukkan kemampuan mereka."Dengan menempa dirinya juga, berinvestasi di segala bidang untuk membuat dirinya dipandang dan diakui di Kepolisian Republik Indonesia" ujarnya selepas menerima penghargaan di lapangan Monas, Jakarta, Senin (3/9).&nbsp; Selain Basaria, Polri juga memberikan penghargaan kepada sosok-sosok polwan yang berprestasi.&nbsp;Salah satunya adalah Brigjen Pol (Purn) Rumiah. Mantan perwira tinggi itu diberi penghargaan karena menjadi polwan pertama se-Indonesia yang menjabat sebagai Kapolda. Lalu ada pula Brigjen Pol Sri Handayani yang sejak 8 Maret 2018 mengemban amanat sebagai Wakapolda Kalimantan Barat. Mereka yang berhasil mengungkap kasus juga diganjar penghargaan. Antara lain, Kombespol Murnila yang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang dengan nilai transaksi Rp 3,6 triliun. Ada juga nama Kompol Rosana Albertina. Polwan&nbsp;asal Ambon itu menjadi satu-satunya wanita yang ikut membongkar jaringan narkoba skala internasional asal Taiwan di Anyer, Banten.&nbsp; Selanjutnya, AKBP Yuli Cahyanti yang pernah mendapatkan misi di UNAMID Sudan dan menjadi salah satu panelis sidang special comite for peacekeeping operations di Markas Besar PBB pada 2017 juga mendapat penghargaan sebagai polwan berprestasi. Begitu pula&nbsp; AKBP Siwi Erma Andriani karena menjadi mentor Tim Ekspedisi Carstensz Polwan pada 2017. Binmas Polsek Nimbokrang, Polres Jayapura Bripka Eka Irianingsih Bosta turut menerima penghargaan karena mampu membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di Kampung Nembukrang Sari. Eka juga tercatat sebagai pengajar di Sekolah&nbsp; Pelopor Keadilan&nbsp; (SPK). Penghargaan selanjutnya diberikan kepada AKP Sulastri yang menjabat sebagai Pamin Unit Subbid Analis Bidintelijen Densus 88 Anti-teror. Dia&nbsp; merupakan&nbsp;salah satu korban kerusuhan berdarah saat melakukan penjagaan terhadap napi teroris dalam rutan Brimob, Kelapa Dua. Penghargaan terakhir diberikan kepada Bripda Akyko Michael Kapita, penyabet perunggu cabang olahraga sepak takraw pada Asian Games kemarin. Saat ini Akyko bertugas sebagai tim Gegana Satbrimob Polda Sulteng.

Beprestasi, Basaria Terima Penghargaan HUT Polwan ke-70

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/salah-satu-hakim-yang-kena-ott-baru-saja-memvonis-meiliana-dan-tamin-s_m_.jpg" alt="OTT KPK: Suasana Gedung Pengadilan Negeri Medan pascapenangkapan beberapa hakim dan Panitera oleh KPK, Selasa (28/8)." width="100%">
<figcaption>OTT KPK: Suasana Gedung Pengadilan Negeri Medan pascapenangkapan beberapa hakim dan Panitera oleh KPK, Selasa (28/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK mengamankan Wakil Ketua PN Medan berinisial WPW. Dia ditangkap bersama tiga hakim lain dan pihak lain dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Selasa (28/8). Selain WPW, beberapa orang yang terjaring OTT KPK yaitu Ketua PN Medan berinisial MN, hakim berinisial SMS, hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) berinisial MP dan dua panitera. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, belum lama ini WPW sempat memimpin jalannya perkara yang melilit Meiliana dalam perkara dugaan penistaan agama. Dia merupakan ketua majelis hakim dalam perkara tersebut. Dalam vonis yang dibacakan, Meiliana terbukti bersalah hingga dijatuhi vonis 18 bulan penjara. Putusan yang sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum itu diketok pada Selasa (21/8). Kasus Meiliana itu berawal saat dirinya mengeluhkan suara azan di masjid Al-Makhsum, di Jalan Karya Lingkungan I, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Keluhan itu ia sampaikan sekitar Juli 2016. Namun, tak disangka, keluhan itu berujung kerusuhan dan akhirnya Meiliana diseret ke meja hijau. Meiliana mulai disidang pada 26 Juni 2018. Sidang itu dipimpin oleh WPW. Tak hanya kasus Meiliana, WPW juga sempat memimpin jalannya persidangan terhadap pengusaha ternama di Kota Medan, Tamin Sukardi. Dalam vonisnya, Tamin dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karena telah menjual tanah yang belum dihapus dari aset negara dengan nilai lebih dari Rp 132 miliar. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Tamin terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan primair. Kini, WPW tersandung kasus dugaan suap. Ia ditangkap bersama 7 pihak lain. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut penangkapan itu dilakukan karena diduga telah terjadi suap. Hakim dan panitera tersebut ditangkap karena diduga terlibat kasus suap penanganan perkara korupsi di Medan. "Diduga telah terjadi transaksi terkait penanganan perkara tipikor di Medan," ucapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (28/8). Hingga kini terhadap pihak yang sudah diamankan, lembaga antikorupsi masih melakukan proses pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan KPK kembali menggelar OTT. Dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Sumatera Utara pada Selasa (28/8) tersebut, tim berhasil mengamankan sejumlah pihak, di antaranya seorang yang berprofesi sebagai hakim. "Ada OTT di Medan, Hakim PN Tipikor Medan," terang sumber JawaPos.com di KPK. Senada dengan sumber pertama, sumber kedua pun membenarkan ihwal adanya OTT tersebut. "Benar ada OTT di Medan," imbuh sumber tersebut. Senada dengan keduanya, sumber ketiga JawaPos.com juga membenarkan bahwa ada kegiatan penindakan yang dilakukan di Kota Medan. "Apgakum yang di-OTT," papar sumber tersebut. Selain menangkap seorang hakim, dalam kegiatan penindakan tersebut, sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa tim KPK berhasil menciduk sejumlah pihak lain yang diduga turut serta dan menyaksikan kegiatan penangkapan terhadap sejumlah terduga pelaku. Di antaranya adalah pihak panitera. Lebih lanjut, tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dugaan uang suap yang diberikan pihak penyuap terhadap hakim tersebut. Namun, berapa nominal uang suap dan motif pemberian suap terhadap oknum hakim di PN Medan, sumber tersebut belum bersedia membeberkan. Di lain pihak, ketika dikonfirmasi terkait adanya OTT yang dilakukan pihaknya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkannya."Ya benar, ada kegiatan tim penindakan di Medan dalam beberapa hari ini. Tadi pagi, Selasa 28 Agustus sampai siang ini, setidaknya 8 orang diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Basaria ketika dikonfirmasi.

Salah Satu Hakim yang Kena OTT Baru Saja Memvonis Meiliana dan Tamin S

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/proyek-pltu-yang-digarap-eni-saragih-itu-mencapai-rp-1100-triliun_m_228006.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih saat dibawa ke KPK dari rumah Menteri Sosial Idrus Marham karena suap proyek PLTU." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih saat dibawa ke KPK dari rumah Menteri Sosial Idrus Marham karena suap proyek PLTU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan, kasus yang menyeret Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih berdasarkan temuan tim penyidik merupakan kasus yang sangat besar. Proyek tersebut merupakan bagian dari pembangunan PLTU Riau-1 yang anggarannya mencapai Rp 1.100 triliun. “Dana yang disiapkan untuk proyek PLTU 35 ribu megawatt itu sekitar Rp 1.100 triliun. Itu yang kita sudah bicarakan pada awal Januari 2017, kita sudah panggil semua stekholder-nya. Jadi kita sudah hitung potensi penyimpangannya. Tapi kita lihat nanti sampai sejauh mana,” kata Saut di Gedung KPK, Minggu (15/7) malam. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan pihaknya masih terus mendalami kasus suap terkait proyek PLTU di Riau-1. Setidaknya penyidik masih mencari dua bukti informasi terkait aliran dana yang sudah masuk ke Eni dari pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo. “KPK pada prinsipnya mencari bukti-bukti dugaan aliran dana yang sudah mengalir, totalnya Rp 4,8 miliar bagian dari Rp 500 juta yang diamankan dari OTT,” tutur Febri. Oleh karenanya, upaya penggeledahan di lima lokasi dari tempat dua tersangka dan Dirut PT PLN Sofyan Basri dilakukan oleh penyidik untuk menelusuri proses transaksi pembangunan proyek PLTU Riau-1. “Soal bagaimana proses transaksinya. Ini sangat panting juga didalami lebih lanjut, terutama terkait kerja sama pada PLTU di Riau-1,” jelas Febri. Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/5). Mereka yakni anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan Bos PT Blackgold Natural Recourses Limited, Johanes B Kotjo. Eni diduga menerima suap dari Johanes B Kotjo terkait proyek pembangkit listrik PT PLN di Riau, uang tersebut diberikan secara bertahap sebanyak empat kali dengan total mencapai Rp 4,8 miliar.  "Diduga penerimaan kali ini merupakan penerimaan yang keempat dari pengusaha JBK (Johanes B Kotjo) kepada EMS (Eni Maulani Saragih) dengan nilai total Rp 4,8 miliar," kata Wakil Ketua KPK Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (14/7). Basaria merinci penerimaan Eni yang sudah dilakukan, yakni pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar, 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta, dan terakhir pada 13 Juli 2018 sebesar Rp 500 juta.  "Diduga uang diberikan oleh JBK kepada EMS melalui staf dan keluarga," ujarnya.  Uang yang diterima Eni itu disinyalir merupakan commitment fee sebesar 2,5 persen, yang berasal dari nilai proyek yang akan diterima politikus Partai Golkar dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau.  Update, 16 Juli 2018: Untuk menghindari multitafsir, judul sebelumnya yakni 'Proyek PLTU yang Digarap Eni Saragih Itu Mencapai Rp 1.100 Triliun' diganti dengan yang lebih tegas.

Dapat Fee Rp 4,8 Miliar, Eni Saragih Niat Muluskan Proyek PLTU Riau-1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/duit-rp-50-juta-dan-barang-bukti-ini-yang-bikin-gubernur-aceh-kena-ott_m_225268.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan bersama dua penyidik KPK saat menunjukan barang bukti OTT Aceh yang berhasil menangkap Gubernur Aceh Irwadi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahamdi." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan bersama dua penyidik KPK saat menunjukan barang bukti OTT Aceh yang berhasil menangkap Gubernur Aceh Irwadi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahamdi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mengamankan uang sejumlah puluhan juta dan beberapa barang bukti dalam kasus yang menyeret Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Keduanya kini berstatus tersangka dan ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, saat menggelar konfrensi pers terkait kasus dugaan suap menerima hadiah atau janji oleh Gubernur Aceh terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) &nbsp;tahun anggaran 2018. "Dalam kegiatan ini KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana yaitu uang Rp 50 juta, barang bukti berupa transaksi perbankan, dan catatan proyek," ungkap Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (4/7) Untuk diketahui, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditetapkan menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya yakni Bupati Kabupaten Bener Meriah Ahmadi, dan dua orang dari sektor swasta yakni Hendri Yuzal serta Syaiful Bahri.&nbsp; Dalam kasus tersebut, diduga pemberian uang dilakukan oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta, uang itu bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwadi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan insfrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada provinsi Aceh tahun anggaran 2018. Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari DOKA.&nbsp; Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.&nbsp; Sebagai pihak yang diduga menerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.&nbsp; Sementara sebagai pihak diduga pemberi Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU 32/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Duit Rp 50 Juta dan Barang Bukti Ini yang Bikin Gubernur Aceh kena OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terkait-cakada-jadi-tersangka-menang-pilkada-begini-komentar-kpk_m_224765.jpeg" alt="Ilustrasi pilkada. Pilkada Serentak 2018 diikuti oleh 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada. Pilkada Serentak 2018 diikuti oleh 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berdasarkan hitung cepat Pilkada 2018, salah satu tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keluar sebagai pemenang untuk menduduki jabatan menjadi Gubernur Maluku Utara. Dia adalah Ahmad Hidayat Mus yang semalam baru saja ditahan lembaga antirasuah usai pemeriksaan perdana. Menanggapi perihal itu, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengaku bisa saja tetap memfasilitasi pelantikan Ahmad Hidayat. Namun, Ahmad Mus harus memiliki surat resmi yang akan diterima KPK agar pelantikan tersebut bisa terlaksana. "Sampai sekarang belum ada surat resmi dari yang bersangkutan. Apakah memang dia tidak mau juga kan kami nggak suruh dia berangkat ke sana. Tapi, kalau ada surat resmi, nanti kami sudah barang tentu akan kita fasilitasi," ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/7). Menurut Basaria, pengizinan Ahmad Mus untuk dapat menghadiri pelantikan adalah bagian dari azas praduga tak bersalah. Selama belum ada putusan inkracht yang menyatakan Ahmad Mus bersalah, dia masih memiliki hak untuk hadir dalam pelantikan tersebut. "Kalau dia mau untuk melantik (menghadiri pelantikan) maka kita akan fasilitasi," tuturnya. Untuk diketahui, KPK resmi mengumumkan penetapan tersangka cagub Malut Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Ketua DPRD Kepulauan Sula Zainal Mus. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2009. Ahmad ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010. Sementara ZM selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014. Diduga anggaran untuk proyek tersebut sudah dicairkan, yang kemudian dikorupsi keduanya. Dugaan kerugian negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK sebesar Rp 3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah. Uang senilai Rp 1,5 miliar diduga ditransfer kepada Zainal Mus sebagai pemegang surat kuasa menerima pembayaran pelepasan tanah. Sementara uang senilai Rp 850 juta diterima oleh Ahmad melalui pihak lain untuk menyamarkan. Sedangkan sisanya mengalir ke pihak lain. Sekadar informasi, terkait Pilkada 2018, Cagub Malut Ahmad Mus-Rivai Umar unggul berdasarkan hitung cepat KPU. Hasil hitung cepat KPU di wilayah Malut hingga Jumat (29/6), pukul 18.30 WIB dengan data masuk 99,49 persen mencatatkan 176.019 suara (31,94 persen) untuk pasangan tersebut. Menyusul berikutnya ada pasangan Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin perolehan 143.151 suara (25,97 persen), Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali dengan perolehan 167.453 suara (30,38 persen), dan Muhammad Kasuba-A Madjid dengan perolehan 64.498 suara (11,70 persen).

Terkait Cakada jadi Tersangka Menang Pilkada, Begini Komentar KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#basaria pandjaitan

Berita Terkini

KPK Bagi-Bagi Penghargaan kepada Instansi Negara, Ini Daftarnya

Rawan Disalahgunakan, KPK Minta Agen SPAK Ikut Awasi Dana Desa

Emak-Emak Kemenag Kompak Tolak Gratifikasi dan Korupsi

Emak-Emak Kemenag Kompak Tolak Gratifikasi dan Korupsi

Basaria Benarkan KPK Minta Imigrasi Cegah Taufik Kurniawan ke LN

Beprestasi, Basaria Terima Penghargaan HUT Polwan ke-70

Salah Satu Hakim yang Kena OTT Baru Saja Memvonis Meiliana dan Tamin S

Dapat Fee Rp 4,8 Miliar, Eni Saragih Niat Muluskan Proyek PLTU Riau-1

Duit Rp 50 Juta dan Barang Bukti Ini yang Bikin Gubernur Aceh kena OTT

Terkait Cakada jadi Tersangka Menang Pilkada, Begini Komentar KPK

Download Aplikasi JawaPos.com