Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/57326b62-a6c3-4686-856d-2f299f060382-2973541379.jpeg" alt="Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana K" /> JawaPos.com - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendorong jaksa penuntut umum (JPU) untuk memeriksa mantan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, terkait dugaan korupsi minyak mentah PT Pertamina. Khususnya soal pencopotan dua direksi anak usaha Pertamina yang dinilainya berintegritas. Pernyataan itu disampaikan Ahok saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1). Dua nama yang dimaksud adalah Joko Priyono dan Mas&rsquo;ud Khamid, masing-masing mantan direksi di subholding Pertamina, yakni Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan Pertamina Patra Niaga (PPN). Jaksa penuntut umum (JPU) mempertanyakan status keduanya yang disebut Ahok telah dicopot dari jabatan. &ldquo;Ini saya ingin menanyakan penegasan ya, masih di poin 10 huruf a. Dalam keterangan saudara ada dua nama, Pak Joko Priyono dan Pak Mas&rsquo;ud Khamid, keduanya mantan direksi pada anak perusahaan Pertamina, subholding. Satu di KPI, satu di PPN. Disebut sudah dicopot. Apakah ada persoalan dengan dua orang ini sehingga disebut dicopot? Ada masalah tidak?&rdquo; tanya jaksa dalam persidangan. Menjawab pertanyaan itu, Ahok justru menyampaikan pujian terhadap keduanya. Ia menyebut, Joko Priyono dan Mas&rsquo;ud Khamid sebagai dua direktur terbaik yang pernah dimiliki Pertamina. &ldquo;Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya, untuk memperbaiki produksi kilang termasuk Patra Niaga. Semua yang saya arahkan mereka kerjakan,&rdquo; ujar Ahok. Menurut Ahok, Mas&rsquo;ud Khamid bahkan lebih memilih diberhentikan daripada menandatangani pengadaan yang dinilainya menyimpang. &ldquo;Termasuk soal aditif ini, Pak Mas&rsquo;ud ini lebih baik dipecat daripada tanda tangan kalau ada penyimpangan pengadaan. Makanya saya bilang ini salah satu terbaik yang kita punya,&rdquo; ungkap Ahok. Ahok juga menilai, Joko Priyono sebagai sosok yang memiliki pemahaman mendalam soal kilang karena latar belakang teknisnya. &ldquo;Pak Joko ini orang kilang, asli dari kilang. Pengetahuannya paling bagus soal kilang. Dia yang kasih tahu saya kelemahan kilang, apa yang mau diperbaiki. Ketika dia dicopot, saya sampai mau nangis,&rdquo; beber Ahok. Ia mengaku sempat menelepon Joko Priyono setelah pencopotan tersebut. Ia memandang, pencopoton itu sebagai bentuk kesewenangan. &ldquo;Dia bilang, &lsquo;Pak, sudahlah Pak, saya di Yogya saja.&rsquo; Saya pikir BUMN ini keterlaluan, mencopot orang yang bukan karena meritokrasi. Kenapa orang yang mau melakukan hal yang benar justru dicopot? Ini orang terbaik, makanya saya tulis dicopot dalam BAP,&rdquo; tegas Ahok. Merasa ada kejanggalan dalam pencopotan dua direksi tersebut, Ahok pun mendorong jaksa untuk memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Erick Thohir dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, guna mengetahui alasan di balik keputusan itu. &ldquo;Makanya saya selalu bilang ke pak jaksa, kenapa saya mau lapor ke jaksa? Periksa sekalian BUMN, periksa Presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot?&rdquo; cetus Ahok. Pernyataan itu sempat memicu tepuk tangan dari pengunjung sidang, sehingga majelis hakim harus memberika teguran. &ldquo;Tolong pengunjung bisa tertib. Ini persidangan, bukan hiburan. Tolong jangan bertepuk tangan,&rdquo; tegas hakim. Menanggapi dorongan Ahok agar Erick Thohir dan Jokowi diperiksa, jaksa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak berkaitan langsung dengan penggalian pengetahuan Ahok sebagai saksi dalam perkara yang sedang disidangkan. &ldquo;Itu kan fakta dari keterangan saksi. Namun saksi sendiri tidak menjelaskan fakta yang mana, detail perbuatan seperti apa, itu tidak pernah dikemukakan di persidangan. Tidak ada dokumen atau keterangan dari Pak Ahok yang bisa memastikan fakta tersebut,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Ahok dorong jaksa periksa Erick Thohir dan Jokowi terkait dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Sarankan periksa Jokowi

Ahok Minta Jaksa Periksa Erick Thohir hingga Jokowi soal Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/oke-JKT-1-AHOK-KOMUT-PERTAMINA-FED-6.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ " /> JawaPos.Com - Kabar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju jadi cawapres Prabowo Subianto ramai jadi sorotan. Tak hanya di kalangan masyarakat, sejumlah tokoh dan partai politik pun turut menyorot Gibran Rakabuming Raka yang disebut akan jadi cawapres dampingi Prabowo Subianto. Salah satu yang menyoroti langkah Gibran Rakabuming Raka jadi kandidat cawapres Prabowo Subianto yakni, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, menilai Gibran belum berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Apalagi, putra sulung Presiden Joko Widodo itu baru hitungan tahun melangkah jadi Wali Kota Solo. "Gibran belum teruji dan berpengalaman. Jadi wali kota saja baru dua atau tiga tahun. Dia belum teruji," kata Ahok ditemui di Jakarta, Jumat (20/10). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013097439/fahri-hamzah-unggah-foto-prabowo-gibran-jadi-capres-cawapres-2024">Fahri Hamzah Unggah Foto Prabowo-Gibran jadi Capres-Cawapres 2024</a> Menurut Ahok, untuk mengurus negara sebesar Indonesia harus memiliki pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Bagi Ahok dengan pengalaman tersebut, seseorang baru dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. "Kalau belum punya pengalaman dan Anda maju presiden atau wakil presiden, nanti Anda nggak ngerti," jelasnya. Tak sampai disitu saja, Ahok juga menegaskan bahwa menjadi cawapres bukan tentang belajar atau coba-coba, namun harus memiliki kesiapan yang matang. "Ini bukan soal belajar atau coba-coba lho. Ini negara dipertaruhkan untuk menjadi negara maju di tahun 2045, mana boleh kita kasih ke orang yang coba-coba," ucapnya. Meski demikian, Ahok tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Sebaliknya, ia pun yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013097415/tanggapi-kabar-gibran-yang-akan-diumumkan-jadi-cawapres-prabowo-subianto-gerindra-insyaallah">Tanggapi Kabar Gibran yang Akan Diumumkan Jadi Cawapres Prabowo Subianto, Gerindra: InsyaAllah..</a> Akan tetapi saat bicara tata negara, pemimpin harus mengerti konstitusi. Bukan hanya yang berani untuk maju, tapi yang lengkap dengan track record yang jelas. Butuh waktu dan pembuktian, tidak instan. "Saya tidak mau anak cucu saya harus menunggu sekian tahun lagi merasakan Indonesia maju. Kita nggak usah coba-coba deh, pilih yang pasti-pasti saja," ucapnya. Lanjut Ahok, seorang wakil pemimpin dibutuhkan nyali besar untuk menjadi pemimpin Indonesia. Sebab, masalah yang dihadapi sangatlah besar, khususnya memberantas korupsi. "Ini bicara nyali. Akar semua masalah di negeri ini kan korupsi. Mungkin dia (Gibran) jujur, tapi yang dibutuhkan tidak hanya jujur, melainkan jujur dan berani," tegasnya. ***

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sampaikan kritik terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka maju jadi cawapres Prabowo Subianto.

Ahok Kritik Pedas Langkah Gibran Dicalonkan Maju Jadi Cawapres Prabowo Subianto: Ini Bukan Coba-coba!

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/hoaks-ahok.jpg" alt="Photo" /> <div class="content-wrapper"><section class="content"> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <div class="box flat box-primary"> <div class="box-body"> <div class="form-group">  JawaPos.com - Sekian lama sepi pemberitaan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) tiba-tiba jadi sasaran hoax. Mantan gubernur DKI Jakarta itu disebut-sebut masih aman menduduki jabatan komisaris Pertamina karena BUMN punya kepentingan dengan Tiongkok. Informasi tersebut dikemas seolah-oleh berasal dari portal media IDtoday News.  ”Ahox Tidak Akan Dicopot, Erik Tohir: kami Punya Kepentingan Dengan Cina, Mohon Dipahami,” begitu judul berita palsu yang dilengkapi logo portal IDtoday News. Capture berita aneh itu diunggah akun Facebook Lyonita pada Senin lalu (31/8).  Di bawah capture berita itu terdapat komentar yang provokatif. Seperti diambilkan dari komentar-komentar di grup aplikasi WhatsApp. ”Jadi jelas ya si Erick meneg BUMN memang sengaja menyelundupkan si Ahok ke tubuh pertamina utk kepentingan china agar pertamina bisa dikuasai China,” begitu bunyinya (bit.ly/KepentinganChina).  Sang pembuat kabar palsu itu sepertinya kurang melek berita. Dia menulis panggilan BTP dengan Ahox. Bukan Ahok seperti yang lazim menjadi sebutan BTP sebelumnya.  Penelusuran dengan menggunakan beberapa kata kunci di mesin pencari Google juga menunjukkan bahwa Erick Tohir tidak pernah membuat pernyataan tentang kaitan penempatan BPT di Pertamina dengan Tiongkok. Portal news.idtoday.co pernah mengulasnya pada 27 Agustus 2020. Judulnya berbunyi, Ahok Tidak Akan Dicopot, Erick Thohir: Kerugian Pertamina Masih Lebih Baik Dibanding Perusahaan Lain.  Berita yang diunggah news.idtoday.co itu berasal dari portal berita politik.rmol.id yang terbit pada 27 Agustus 2020. Dalam penjelasannya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa tidak ada rencana pergantian direksi badan usaha milik negara (BUMN) dalam waktu dekat. Termasuk Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok walaupun Pertamina mengalami kerugian hingga Rp 11,13 triliun pada semester I 2020.  Menurut dia, perombakan tidak dilakukan karena kondisi keuangan Pertamina dinilai masih lebih baik daripada perusahaan lainnya di tengah pandemi Covid-19. ”Pertamina kan ruginya kelihatan. Kalau kita perbandingkan dengan Exxon dengan Emik, jauh lah. Justru perusahaan yang lain itu jauh lebih rugi dari Pertamina,” ujarnya.  Erick menyatakan, pergantian direksi maupun komisaris di BUMN hanya dilakukan jika key performance indicators (KPI) dari sejumlah perusahaan pelat merah tersebut berada di bawah standar yang ditetapkan. Saat ini, kata dia, KPI Pertamina cukup baik. Selengkapnya, Anda dapat membacanya di bit.ly/JuduldiRekayasa.  ---  FAKTA  Judul IDtoday News sudah direkayasa pembuat hoax. Versi aslinya berbunyi, ”Ahok Tidak Akan Dicopot, Erick Thohir: Kerugian Pertamina Masih Lebih Baik Dibanding Perusahaan Lain”.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2tZFWenm5Lo  </div> </div> </div> </div> </div> </section></div>

Rekayasa Judul Berita untuk Sudutkan Basuki Tjahaja Purnama

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Slank-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Grup Band Slank gelar jumpa pers di FX Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019. Sebagai bentuk perayaan HUT ke-36 Grup band Slank menggelar konser bertajuk 'Slanking Forever 36 - Konser Slank 36 Tahun' di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK" /> JawaPos.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kini mengemban tugas dan tanggung jawab baru setelah menduduki jabatan Komisaris Utama Pertamina. Ahok ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan secara resmi dilantik beberapa hari lalu.  Personel band Slank seperti Bimbim, Kaka dan yang lainnya, mengapresiasi penunjukan Ahok sebagai Komut Pertamina. Mereka menganggap mantan bupati Belitung Timur itu sudah teruji rekam jejak kepemimpinannya.  "Orang yang punya pengalaman dan integritas tinggi, terus ditaruh disitu, ternyata pengaruhnya besar lho," ucap Bimbim saat ditemui usai gelaran jumpa pers konser Slank penutup tahun bertajuk Slanking Forever 36 di FX Sudirman, Jakarta, Kamis (28/11).  Bimbim dan personel Slank lainnya berharap Ahok bisa membersihkan gurita korupsi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut. Dengan rekam jejaknya yang tegas dan tanpa kompromi, Bimbim yakin Ahok bisa 'bersih bersih' di tubuh Pertamina.  "Ya mudah-mudahan sih ya. Supaya Pertamina noda hitamnya hilang," ucap pemilik nama lengkap Bimo Setiawan Almachzumi itu sambil tersenyum.  Hal senada juga diungkapkan Kaka, personel Slank lainnya. Dengan track record-nya yang jelas, Kaka yakin mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan mampu membuat perubahan besar di Pertamina.  "Kan kita tahu, rekam jejak Ahok itu jelas," kata Kaka Slank.

Ahok di Pertamina, Slank: Semoga Noda Hitamnya Hilang

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ahok-ajukan-syarat-bagi-warga-yang-tak-mau-digusur_m_106726.jpeg" alt="Ahok saat berdialog dengan warga Ciracas, Jakarta Timur" /> JawaPos.com - Calon Gubernur DKI Jakarta (Cagub) Basuki Tjahaja Purnama terlibat dialog hangat dengan warga sewaktu blusukan di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (2/2). Pria yang karib disapa Ahok itu sejatinya menggelar kunjungan politik untuk mengecek pemukiman warga di pinggiran Kali Cipinang. Saat berdialog dengan warga, Ahok menanyakan beberapa pertanyaan. Misalnya seperti kondisi wilayah tersebut ketika banjir. Warga yang mendengar pertanyaannya mengaku, banjir masih terjadi. Terakhir, Kali Cipinang meluap pada 2016 lalu. "Tiga sampai empat jam aja (banjirnya)," kata warga. Lantas mantan Bupati Belitung Timur itu meminta warga agar tidak menjual lahannya. Sebab (Pemprov) DKI bakal menormalisasi kali. "Kita lagi normalisasi beresin (Kali Cipinang). Jangan dijual dulu lahannya, pasti harga lahan mahal di sini nanti," ucap Ahok. Gubernur nonaktif itu lalu membantah apabila dia ingin menggusur pemukiman yang agak jauh dari kali. "Enggak bener isu saya mau bikin apa (penggusuran). Rumah begini ini enggak mungkin kena. Rumah yang pas di kali baru kena (gusur), kami butuh jalan pasang beton. Ini mau dibongkar bohong bu, yang pinggir sungai aja," terangnya. Setelah menjelaskan panjang lebar, termasuk pembebasan pajak (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) untuk NJOP di bawah Rp 2 miliar, Ahok kemudian melanjutkan blusukannya. (uya/JPG)

Ahok Ajukan Syarat Bagi Warga yang tak Mau Digusur