<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1903_18820_FOTO-BOKS-perbatasan.jpg" alt="Pos Lintas Batas Long Nawang, Malinau, Kalimantan Utara. BAYU PUTRA/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pos Lintas Batas Long Nawang, Malinau, Kalimantan Utara. BAYU PUTRA/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti wilayah perbatasan negara dengan jarak yang berlapis, bukan hanya jarak geografis, tetapi juga jarak antara warga dan negara. Menurutnya, di kawasan perbatasan, kehadiran negara tidak diukur dari pidato atau simbol proyek, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan dasar yang menentukan kehidupan sehari-hari masyarakat. Azis menyoroti kondisi wilayah Papua Selatan yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini di darat dan Australia di laut sebagai cermin nyata bagaimana negara diuji di titik terluarnya. "Di kawasan ini, persoalan akses jalan, listrik, pendidikan, kesehatan, hingga kehadiran aparat negara masih menjadi tantangan yang dirasakan langsung oleh warga," kata Azis kepada wartawan, Jumat (6/2). Azis menilai, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara secara tegas menempatkan kawasan perbatasan sebagai ruang strategis yang menyangkut kedaulatan, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat. "Namun, regulasi yang kuat tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik di lapangan," ucapnya. Anggota Panja Perbatasan Negara itu menyatakan, pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga lintas sektor dinilai sudah tepat secara konsep. Namun, ia melihat persoalan utama justru terletak pada kesenjangan antara visi regulasi dan realitas kehidupan masyarakat perbatasan. Negara dinilai memiliki kerangka kebijakan, tetapi belum mampu memastikan kebijakan itu bekerja secara nyata dan terintegrasi. Ia menilai, kehadiran negara di perbatasan sejauh ini masih bersifat simbolik. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seperti PLBN Sota di Merauke dan PLBN Yeteken di Boven Digoel memang berdiri megah, namun belum sepenuhnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Azis menyoroti desain kelembagaan pengelolaan perbatasan yang menempatkan BNPP sebagai perumus kebijakan dan koordinator, sementara pelaksanaan teknis tersebar di berbagai kementerian dan lembaga sektoral. Kondisi ini, membuat tanggung jawab besar tidak diiringi kewenangan yang memadai untuk memastikan hasil pembangunan benar-benar terukur dan berkelanjutan. "Dampak dari desain tersebut terlihat pada pembangunan perbatasan yang berjalan secara parsial. Infrastruktur dibangun tanpa diikuti penguatan sumber daya manusia, keamanan diperketat tanpa pembukaan ruang ekonomi legal, serta penegakan hukum yang belum disertai perlindungan sosial yang memadai," cetusnya. Ia juga menekankan, bagi masyarakat selatan Papua, perbatasan bukan sekadar garis administratif, melainkan ruang hidup yang telah terbentuk jauh sebelum batas negara ditetapkan. Jalur laut Arafura, misalnya, menjadi nadi mobilitas manusia dan barang, namun hingga kini masih minim simpul layanan legal yang dapat melindungi sekaligus memberdayakan masyarakat. Azis menekankan, kehadiran negara juga sangat ditentukan oleh konsistensi aparatur yang bertugas di perbatasan. Pola penugasan jangka pendek tanpa pemahaman konteks lokal membuat pelayanan publik sulit berkelanjutan dan kepercayaan masyarakat mudah terkikis. "Dalam kondisi seperti ini, negara kerap dipersepsikan datang dan pergi, sementara warga tetap hidup dengan keterbatasan yang sama," tuturnya. Lebih lanjut, Azis menegaskan kewenangan BNPP menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan perbatasan tidak berhenti pada simbol dan dokumen perencanaan. Negara harus benar-benar hadir secara konsisten dan bekerja dari dekat. "Di wilayah perbatasan, kedaulatan tidak cukup dinyatakan, tetapi harus dirasakan melalui pelayanan yang hadir setiap hari dalam kehidupan masyarakat," pungkasnya.

Komisi II DPR soroti wilayah batas negara dan minta pemerintah hadir nyata dengan layanan publik, bukan sekadar simbol atau retorika.

Komisi II DPR Soroti Wilayah Batas Negara, Minta Pemerintah Hadir Tak Sebatas Retorika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Nasir-djamil-hendra-eka.jpg" alt="Nasir djamil - hendra eka" width="100%">
<figcaption>Nasir djamil - hendra eka</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik status empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) yang sebelumnya diputuskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantik perhatian publik. Empat pulau yang tengah bersengketa itu di antaranya Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyakini empat wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah Sumut itu merupakan tetap milik Provinsi Aceh. Namun, dia menekankan harus ada langkah yang efektif untuk mengembalikan empat pulau milik Aceh itu.&nbsp;"Soal dokumentasi itu pun masih diperdebatkan. Tapi saya yakin bahwa empat pulau itu adalah bagian dari Provinsi Aceh," kata Nasir Djamil kepada wartawan, Kamis (12/6). Sengketa itu terjadi setelah Kemendagri memutuskan empat pulau di Aceh masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut). Hal itu tertuang dalam Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025. Nasir meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh segera melakukan tindakan strategis untuk kembali mengambil alih empat wilayah yang kini diakui sebagai wilayah Sumut.&nbsp;"Karena telah diputuskan oleh Keputusan Mendagri, maka Aceh perlu mengambil sikap dan strategi yang efektif dan implementatif," tegas Nasir. Dia menegaskan, dalam berbagai catatan agraria, data kepemilikan lahan hingga peta batas wilayah menunjukkan keempat pulau itu merupakan bagian dari Provinsi Aceh. Menurut Nasir, ada peluang hukum dan administratif bagi Aceh untuk mengklaim kembali empat pulau itu. "Adanya peluang bagi Aceh untuk mengambil kembali keempat pulau yang diklaim Sumatera Utara secara administratif melalui Keputusan Mendagri," jelas legislator Dapil Aceh II tersebut. Lebih lanjut, Nasir mengatakan masalah sengketa empat wilayah Aceh dengan Sumut merupakan satu dari sekian masalah batas wilayah. Menurutnya, persoalan tapal batas masih menjadi persoalan mendasar di Indonesia yang tak kunjung terselesaikan.&nbsp;&ldquo;Jangankan tapal batas laut, tapal batas darat saja masih banyak bermasalah,&rdquo; urai Nasir. Dia mengusulkan DPR dan DPD sebagai perwakilan rakyat untuk memfasilitasi pembahasan sengketa empat pulau tersebut. Hal itu untuk memastikan pihak ahli yang dilibatkan betul-betul berlaku adil.&nbsp;"Saya mengusulkan kepada DPR RI dan DPD RI untuk mendatangkan narasumber yang kredibel, sekaligus memiliki kompetensi saat membahas empat pulau bersama Gubernur Aceh," pungkasnya.

Polemik empat pulau antara Aceh dan Sumut memicu perhatian, Nasir Djamil minta DPR dan DPD fasilitasi pembahasan.

Aceh-Sumut Bersengketa 4 Pulau, Nasir Djamil Minta DPR dan DPD Fasilitasi Pembahasan Batas Wilayah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/20170807Laut_China_Selatan-4168657802.jpg" alt="Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut China Selatan." width="100%">
<figcaption>Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut China Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Filipina mengancam akan mengusir duta besar Tiongkok untuk negara tersebut setelah insiden di kawasan Laut China Selatan yang kembali sering terjadi. Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan pada Senin (11/12), pihaknya telah mengirimkan nota protes setelah Tiongkok melanggar batas wilayah perairan negaranya, dilansir dari Reuters. Juru Bicara Kemlu Filipina, Teresita Daza mengatakan bakal mempertimbangkan secara serius untuk mengusir Dubes Tiongkok jika nota protes tidak ditanggapi dan militer maupun nelayan Tiongkok masih melanggar wilayah perairan Filipina. Sebelumnya sejumlah video yang beredar di media sosial, Penjaga Pantai Filipina menunjukkan banyaknya kapal-kapal berbendera Tiongkok menembakkan meriam air ke kapal-kapal Filipina di Scarborough Shoal pada Minggu (10/12) kemarin. Asisten Direktur Jenderal Dewan Keamanan Nasional,Jonathan Malaya mengatakan aksi Tiongkok terhadap kapal-kapal Filipina itu merupakan eskalasi serius dari taktik pemerintah Tiongkok terkait klaim perairan di Laut China Selatan. Tiongkok selama ini masih mengabaikan putusan Mahkamah Internasional terkait dasar wilayah hukum perairan di Laut China Selatan. Beijing terus menerus mengirimkan kapal untuk berpatroli di wilayah sengketa tersebut. Ketegangan antara Filipina dan Tiongkok di Scarborough Shoal dan Secon Thomas Shoal ini adalah yang paling intens di antara bentrok kapal-kapal Filipina dan Tiongkok. Kedua negara memang sejak lama mengklaim kedua wilayah tersebut ke dalam wilayah teritori mereka. Hubungan Tiongkok dan Filipina semakin tidak harmonis semenjak Presiden Filipina, Ferdinan Marcos lebih memilih bekerja sama secara baik dengan Amerika Serikat yang notabenya merupakan musuh bebuyutan dari Tiongkok. Marcos juga semakin tidak suka dengan Tiongkok dengan kejadian yang menimpa kapal negaranya di kedua wilayah Laut China Selatan tersebut yang semakin tidak kondusif.

Kemenlu Filipina mengatakan pada Senin (11/12), pihaknya telah mengirimkan nota protes setelah Tiongkok melanggar batas wilayah LCS.

Perairan Filipina di Laut China Selatan Kembali Diganggu, Pemerintah Filipin Ancam akan Usir Dubes Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahun-ini-7-batas-wilayah-sumsel-lampung-disahkan_m_.jpg" alt="Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Sumsel." width="100%">
<figcaption>Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Sumsel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah melalui proses panjang, akhir Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengesahkan tujuh batas wilayah Sumsel - Lampung. Pengesahan tersebut tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) nomor 61-67 tahun 2018 secara berurutan. Ketujuh batas wilayah iyaitu Kabupaten OKI Sumsel dengan Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Kabupaten OKI Sumsel dengan Tulang Bawang Barat Lampung. Kemudian, Kabupaten OKI Sumsel dengan Kabupaten Way Kanan Lampung, Kabupaten OKU Timur Sumsel dengan Kabupaten Way Kanan Lampun, Kabupaten OKU Selatan Sumsel dengan Kabupaten Way Kanan Lampung, Kabupaten OKU Selatam dengan Lampung Barat Lampung dan Kabupaten OKU Selatan dengan pesisir barat Lampung. Kasubag Dokumentasi Batas Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Dodi Firmansyah mengatakan sebetulnya ada delapan batas wilayah Sumsel - Lampung yang diusulkan untuk disahkan. Namun, hanya tujuh yang disahkan karena satu batas wilayah terlalu kecil sehingga digabung 7 batas wilayah yang disahkan. "Dengan disahkannya batas wilayah ini maka pembangunan dapat lebih terarah," katanya saat ditemui di Pemprov Sumsel, Selasa (25/9). Setelah disahkannya batas wilayah ini, maka pihaknya berencana akan membangun tugu perbatasan sebagai penanda. Pihaknya juga telah mengusulkan pembangunan 3 batas wilayah yaitu di OKI dengan Lampung, Muba, Banyuasin dan Jambi untuk tahun Meskipun begitu, dirinya belum dapat memastikan realisasinya. Pasalnya, di tahun ini saja hanya dua perbatasan yang dibangun tugu perbatasan yaitu, Perbatasan Lubuklinggau - Musirawas dan Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu. "Tapi, saat ini kita telah mendapatkan payung hukum sehingga jelas antara Sumsel dan beberapa daerah lainnya," ujarnya. Saat ini, pihaknya tengah memperjuangkan perbatasan pengelolaan laut seperti batas wilayah Sumsel dengan Bangka Belitung karena menurutnya kepengurusan ini berbeda dibandingkan dibandingkan batas wilayah di darat. "Kami optimis dalam waktu dekat Permendagri untuk perbatasan ini akan dikeluarkan," tutupnya.

Tahun Ini, 7 Batas Wilayah Sumsel-Lampung Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemprov-sumbar-kebut-penuntasan-batas-wilayah_m_198999.jpeg" alt="Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar Iqbal Dwipa Yana." width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar Iqbal Dwipa Yana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan batas wilayah masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar). Hingga kini, setidaknya ada delapan segmen yang belum ditetapkan. Rencananya, lima segmen batas dikerjakan tahun ini. Sedangkan tiga segmen lainnya dituntaskan pada 2019 mendatang. Selain itu, 7 segmen batas lainnya tengah dalam tahap pengusulan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan kata lain, proses pengusulan dan materinya sudah selesai. "Kami menyicil segmen batas ini untuk penetapannya oleh Kemendagri. Ini memang soal batas. Tapi banyak masyarakat salah paham dengan batas administrasi ini. Bahkan sampai memicu konflik horizontal," kata Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar Iqbal Dwipa Yana di Padang, Senin (26/3). Tahun lalu, Pemprov Sumbar menuntaskan sebanyak 5 segmen batas seiring keluarnya peraturan Mendagri. Masing-masing adalah batas Agam dengan Pasaman, Agam dengan Pasaman Barat, Agam dengan Padang Pariaman, Tanah Datar dengan Kota Sawahlunto, dan Pessel dengan Solok Selatan. Sementara 7 segmen yang sedang dalam tahap pengusulan antara lain segmen batas Pesisir Selatan dengan Kota Padang, Padang Pariaman dengan Kota Padang, Kabupaten Solok dengan Dharmasraya, Limapuluh Kota dengan Kota Payakumbuh, Sijunjung dengan Dharmasraya, Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang dan Agam dengan Tanah Datar. "Kami masih menunggu penetapannya dari Kemendagri. Yang jelas, untuk pengusulannya sudah selesai," beber Iqbal. Sementara untuk tahun ini juga ada 5 segmen. Yakni, batas Padang Pariaman dengan Kota Pariaman, Dharmasraya dengan Solok Selatan, Sijunjung dengan Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok dengan Tanah Datar dan Pasaman dengan Pasaman Barat. Meski begitu, masih ada tersisa tiga segmen lagi. Adalah batas batas Tanah Datar dengan Padang Pariaman, batas Sijunjung dengan Tanah Datar dan Sijunjung dengan Kabupaten Solok. Untuk tiga segmen itu rencananya diselesaikan pada 2019. Sementara khusus untuk segmen batas Agam dengan Kota Bukittinggi diatur khusus Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 1999. "Jika target kami tahun ini selesai, maka secara keseluruhan pada tahun depan penetapan batas kabupaten dan kota di Sumbar sebanyak tiga puluh dua segmen batas selesai ditetapkan dengan Permendagri," ujarnya. Khusus untuk segmen batas provinsi dari empat provinsi berbatas dengan Sumbar, segmen batas Sumbar dengan Riau dan Bengkulu sudah tuntas. Segmen batas antara Sumbar dengan Sumatera Utara masih menunggu penetapan Permendagri. "Sekarang tinggal penyelesaian batas antara Sumbar dengan Jambi dan masih dalam tahap fasilitasiKemendagri," terangnya.

Pemprov Sumbar Kebut Penuntasan Batas Wilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pemerintah-siap-digugat-soal-batas-wilayah-indonesia_m_144229.jpeg" alt="Deputi Kedaulatan Maritin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno saat menjelaskan bagian peta terbaru Indonesia" width="100%">
<figcaption>Deputi Kedaulatan Maritin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno saat menjelaskan bagian peta terbaru Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Batas &lrm;Laut Sulawesi di kawasan Filipina sampai dengan negara Palau sebagian wilayahnya sudah resmi milik Indonesia. Sehingga Filipina maupun negara Palau tidak bisa lagi mengklaim batas laut tersebut. Deputi Kedaulatan Maritin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno&lrm; mempersilahkan apabila Filipina dan negara Palau menggugat hasil putusan Mahkamah Arbitase Internasional. "Enggak apa-apa toh kalau menggugat, memang sudah seharusnya protes," ujar Arif disela-sela konfrensi pers mengenai peta baru Indonesia, di &lrm;kantor Kementerian Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (14/7). Kendati demikian ditegaskan Arif pemerintah juga tidak takut akan adanya gugatan tersebut. Karena pemerintah hanya menjalankan putusan sesuai dengan Mahkamah Arbitrase Internasional. Sehingga sebagaian batas wilayah Laut Sulawesi tepatnya di Filipina dan negara Palau yang telah dimiliki oleh Indonesia adalah sah. "Pemerintah kan sudah pakai dasar hukum dan yuresprudensi sah. Jadi enggak asal ngarang," tegasnya. Sebelumnya,&lrm; Deputi Kedaulatan Maritin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno mengatakan, pada 2003 sampai 2017 di wilayah itu terus terjadi sengketa. Namun pada tahun 2017 ini Mahkamah Arbitase Internasional&lrm; memutus Indonesia memenangkan sengketa tersebut. Indonesia dalam keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional mengenai batas atas wilayah teritori juga telah diungtungkan. Pasalanya batas wilayah di negara Palau, Indonesia mendapatkan luasan wilayah sekitar 100 mil. Diungkapkan Aris, Indonesia mendapatkan keuntungan wilayah sekira 100 mil dari negara Palau, lantaran Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan suatu pulau atau negara kecil yang penduduknya sedikit, luas wilayah perairannya hanya mendapat 12 mil. Tidak lagi berhak mendapatkan &lrm;200 mil. Dengan demikian adanya keputusan tersebut Indonesia sudah memiliki kekuatan hukum yang mempertegas batas wilayah teritori di Indonesia. Sehingga TNI AL, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa bergerak patroli laut tanpa harus kwatir melanggar batas wilayah. (cr2/JPG)

Pemerintah Siap Digugat Soal Batas Wilayah Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/menang-di-mahkamah-internasional-indonesia-pertegas-batas-wilayah_m_144182.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menangdi Mahkamar Arbitrase Internasional Indonesia semakin memertegas batas wilayah terirorial. Terutama perbatasan yang selama ini bersinggungan dengan negara Filipina dan Palau di bagian utara. Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno mengatakan, dulu pada tahun 2003 sampai 2017 di wilayah itu terus terjadi sengketa. Namun akhirnya sesuai dengan Mahkamah Arbitrase Internasional 2017 batas wilayah, Indonesia memenangkan sengketa tersebut. "Jadi kalau dulu hanya klaim sekarang sudah jelas, sehingga putusan Mahkamah Arbitrase Internasional membawa dampak terhadap hukum internasional," ujar Arif dalam konfrensi pers di kantor Kementerian Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (14/7). Indonesia dalam keputusan Mahkamah Arbitrase Innternasional mengenai batas atas wilayah teritori juga telah diuntungkan. Pasalnya batas wilayah di negara Palau, Indonesia mendapatkan luasan wilayah sekitar 100 mil. "Luasan wilayah Indonesia semakin maju (besar) sedangkan negara Palau makin berkurang luasan wilayahnya," katanya. Aris mengungkapkan, Indonesia mendapatkan keuntungan wilayah sekira 100 mil dari negara Palau, lantaran Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan suatu pulau atau negara kecil yang penduduknya sedikit, luas wilayah perairannya hanya mendapat 12 mil. "Dia (negara Palau) enggak berhak dapat 200 mil laut," &lrm;katanya. Sementara di wilayah Samudera Hindia tepatnya di Provinsi Aceh bagian barat, Indonesia juga mendapatkan keuntungan seluas 200 mil &lrm;wilayah. Kesepakatan mendapatkan 200 mil wilayah didapat pada 2009. Contohnya, sebut Arif, Indonesia telah mempunyai luas wilayah baru sebesar Pulau Madura. "Jadi luasan wilayah 4 ribu km, dan berhasil satu-satunya negara ASEAN yang punya wilayah di luar 200 mil ke laut," katanya. Dengan demikian adanya keputusan tersebut Indonesia sudah memiliki kekuatan hukum yang mempertegas batas wilayah teritori di Indonesia. Sehingga TNI AL, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa bergerak patroli laut tanpa harus kwatir melanggar batas wilayah. (cr2/JPG)

Menang di Mahkamah Internasional, Indonesia Pertegas Batas Wilayah

batas wilayah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#batas wilayah

Berita Terkini