<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/e5e112b0-dcac-4f1b-bcf6-b646e0014cae-1669534562.jpg" alt="Ilustrasi media sosial. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi media sosial. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah&nbsp;Australia resmi melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Aturan ini menuai banyak perdebatan, mulai dari aspek&nbsp;efektivitas, penegakan, serta dampak sosialnya setelah satu bulan diberlakukan. Kelompok akademisi, peneliti, orang tua, remaja, praktisi kesehatan mental, hingga Australian Human Rights Commission, menilai kebijakan ini bisa menjadi&nbsp;kontraproduktif dalam melindungi anak dan remaja di ruang digital. Berdasarkan penelusuran mereka, para remaja yang terdampak kebijakan ini justru beralih ke&nbsp;platform alternatif yang kurang dikenal, minim regulasi, dan memiliki fitur keamanan yang lebih lemah. Kondisi ini bisa menempatkan remaja ke dalam kondisi lebih rentan. Selain itu, mekanisme verifikasi usia terbukti mudah disiasati. Penggunaan Face ID dapat dilewati, akun orang tua dimanfaatkan, hingga manipulasi tampilan wajah agar terlihat lebih tua menjadi praktik yang umum dilakukan. Profesor Daniel Angus dari QUT Digital Media Research Centre menilai kebijakan tersebut memiliki keterbatasan mendasar karena tidak menyasar akar persoalan keamanan digital. Sementara itu, Profesor Tama Leaver dari Curtin University mengungkap bahwa remaja secara aktif berbagi tips dan trik untuk mengakali sistem verifikasi usia agar tampak beberapa tahun lebih tua. Carmel Guerra dari Multicultural Youth Advocacy Network mengatakan, media sosial bagi remaja Australia di&nbsp;wilayah regional dan berasal dari komunitas multicultural, bukan sekadar sarana hiburan. Media sosial merupakan ruang komunikasi lintas negara, pembentukan identitas, serta sumber dukungan sosial. &ldquo;Pelarangan ini memutus koneksi remaja dengan komunitas dan keluarga mereka di berbagai belahan dunia. Akses digital adalah bagian penting dari rasa memiliki dan keterhubungan sosial,&rdquo; ujar Carmel. Sejalan dengan itu, Australian Human Rights Commission, mengutip dari UN Committee on the Rights of the Child, menegaskan bahwa moderasi konten seharusnya difokuskan pada pencegahan materi yang membahayakan anak dan remaja. Pembatasan hak mengakses informasi di ruang digital dinilai bukan solusi semata. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini mengatur tata kelola platform digital, termasuk pembatasan dan pengawasan penggunaan media sosial bagi anak dan remaja, dengan kewajiban verifikasi usia serta pelibatan peran orang tua dan pendamping. Berkaca dari kondisi di Australia, pemerintah Indonesia perlu melakukan pendalaman konperhensif terkait pendekatan usia. PP TUNAS memiliki potensi besar untuk menjadi model kebijakan yang lebih matang dan berkelanjutan, selama fokus diarahkan pada akar risiko digital, seperti desain platform, algoritma, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik&mdash;bukan semata pada pelarangan akses secara total. &nbsp;

Pemerintah Australia resmi melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Aturan ini menuai banyak perdebatan.

Kebijakan Australia Batasi Usia Anak Pengguna Medsos Dianggap Bisa Tempatkan Remaja dalam Kondisi Rentan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/JNDv0VwyAaOSQNbvS1hY1gcowEjpy9NybCkOCBk6-1675622889.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Kemnaker berencana hapus syarat kerja yang menghambat pencari kerja, termasuk batas usia dan penampilan menarik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Kemnaker berencana hapus syarat kerja yang menghambat pencari kerja, termasuk batas usia dan penampilan menarik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana untuk melakukan penghapusan terhadap sejumlah syarat masuk kerja yang sering menjadi hambatan masyarakat. Di antaranya seperti syarat batas usia dan berpenampilan menarik atau good looking. Adapun sebelumnya, Kemnaker juga telah mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran (SE) yang telah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berupa larangan perusahaan untuk menahan ijazah dan dokumen pribadi karyawan. Lantas, apakah penghapusan syarat batas usia dan berpenampilan menarik akan dituangkan dalam SE Menaker? Kepada JawaPos.com, Yassierli meminta untuk menunggu proses yang sedang dijalankan oleh Kemnaker. Namun, ia tak membeberkan proses tersebut lebih detail dan sudah berjalan sejauh mana. "Tunggu aja ya," ujar Yassierli kepada JawaPos.com, Selasa (27/5). Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membuat aturan yang melarang syarat batasan umur kerja dan status pernikahan. Bahkan, syarat good looking alias berpenampilan menarik nantinya juga akan dilarang di lowongan kerja. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) saat menutup job fair 2025 yang disiarkan langsung oleh YouTube Kemenaker. "Kita berharap mitra industri kita tidak lagi memberi persyaratan untuk para pencari kerja yang begitu berat. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus," kata Noel, dikutip Minggu (25/5). &ldquo;Soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kemudian umur tidak ada juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal sudah nikah, belum nikah, itu kita hapus,&rdquo; imbuhnya. Dia menjelaskan, tak lama lagi surat edaran mengenai hal ini akan dikeluarkan. Aturan tersebut diberlakukan sebagai langkah untuk memudahkan masyarakat dalam mencari kerja. Tak hanya itu, Noel juga menegaskan perusahaan industri untuk tidak coba-coba melakukan praktik pelecehan seksual dalam bentuk apapun kepada calon karyawan, seperti halnya menanyakan ukuran bra kepada pelamar kerja perempuan. &ldquo;Jangan sampai lagi kalau HRD atau manajemen nanya ukuran BH. Itu penghinaan dan itu pelecehan dan itu ada tindak pidananya. Jadi kami di Kementerian Tenaga Kerja mempertegas praktik-praktik yang sifatnya melecehkan perempuan," tegas Noel.

Kemnaker berencana hapus syarat kerja yang menghambat pencari kerja, termasuk batas usia dan penampilan menarik.

Syarat Batasan Umur hingga Good Looking di Lowongan Kerja Bakal Dihapus, Akankah Kemnaker Terbitkan SE Terkait Aturannya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/JKT_JOB-FAIR-DI-KOTA-TANGERANG_HANUNG-HAMBARA_23042025-9-2281681687.jpg" alt="Sejumlah pencari kerja melihat lowongan pekerjaan di Job Fair. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pencari kerja melihat lowongan pekerjaan di Job Fair. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membuat aturan yang melarang syarat batasan umur kerja dan status pernikahan. Bahkan, syarat good looking alias berpenampilan menarik nantinya juga akan dilarang di lowongan kerja. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) saat menutup job fair 2025 yang disiarkan langsung oleh YouTube Kemenaker. "Kita berharap mitra industri kita tidak lagi memberi persyaratan untuk para pencari kerja yang begitu berat. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus," kata Noel, dikutip Minggu (25/5). &ldquo;Soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kemudian umur tidak ada juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal sudah nikah, belum nikah, itu kita hapus,&rdquo; imbuhnya. Dia menjelaskan, tak lama lagi surat edaran mengenai hal ini akan dikeluarkan. Aturan tersebut dilberakukan sebagai langkah untuk memudahkan masyarakat dalam mencari kerja.&nbsp; Tak hanya itu, Noel juga menegaskan perusahaan industri untuk tidak coba-coba melakukan praktik pelecehan seksual alam bentuk apapun kepada calon karyawan, seperti halnya menanyakan ukuran bra kepada pelamar kerja perempuan. &ldquo;Jangan sampai lagi kalau HRD atau manajemen nanya ukuran BH. Itu penghinaan dan itu pelecehan dan itu ada tindak pidananya. Jadi kami di Kementerian Tenaga Kerja mempertegas praktik-praktik yang sifatnya melecehkan perempuan," tegas Noel.&nbsp; Di sisi lain, Noel juga menyoroti praktik penahanan ijazah. Menurutnya, praktik ini termasuk praktik pemerasan. Terlebih, apabila penahanan ijazah meminta sejumlah penebusan bagi karyawan yang akan mengambilnya. "Jika masih ada praktik penahanan ijazah, kami akan melakukan tindakan pidana juga. Kita akan kenakan pasal penggelapan 372 dan 374 (KUHP),&rdquo; tegas Noel. &nbsp;

Kementerian Ketenagakerjaan akan melarang syarat umur, status pernikahan, dan penampilan menarik dalam lowongan kerja.

Kemenaker Bakal Hapus Syarat Batasan Umur hingga Good Looking di Lowongan Kerja, Wamenaker Ebenezer: HRD Jangan Tanya Ukuran BH!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gedung-MK-Dery.jpg" alt="GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini banyak menerima gugatan terkait batas usia calon presiden dan calon wakil (capres-cawapres) jelang Pemilu 2024. Gugatan itu saat ini tengah dalam proses persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengamat komunikasi politik Universitas Bhayangkara M. Lukman mempertanyakan urgensi dari uji materi batas minimal capres-cawapres di bawah 40 tahun yang tengah diajukan beberapa pihak ke MK. Ia mengkhawatirkan uji materi ini hanya kepentingan sebagian golongan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uji materi itu salah satunya datang dari Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa yang merupakan kader Partai Gerindra. Mereka turut menggugat batas minimal usia capres-cawapres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013027211/anak-dan-cucunya-ikut-kena-bully-farida-nurhan-minta-maaf-setiap-hari">Anak dan Cucunya Ikut Kena Bully, Farida Nurhan Minta Maaf Setiap Hari</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meragukan jika uji materi yang diajukan tidak memiliki asas manfaat bagi kepentingan publik," kata Lukman kepada wartawan, Kamis (28/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyatakan, seharusnya uji materi itu batas usia capres-cawapres didasari dari kebutuhan kalangan generasi muda. Mengingat, kondisi dari partisipasi kalangan muda di Indonesia masih sangat rendah dalam dunia politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebaiknya agar syarat usia capres-cawapres diturunkan di bawah 40 tahun lantas tidak serta-merta dinilai sebagai desakan mayoritas masyarakat, dan jangan pula dianggap kehendak holistik dari lokomotif generasi muda di Indonesia," ucap Lukman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/013027217/tenis-dan-sepak-takraw-rebut-perunggu-bersama-di-asian-games-2022">Tenis dan Sepak Takraw Rebut Perunggu Bersama di Asian Games 2022</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Faktanya masih banyak generasi muda dari dekade terakhir kalangan milenial maupun generasi Z yang terlampau sibuk dengan dunianya bahkan sengaja menjauhkan diri dari hiruk-pikuk narasi politik yang mereka anggap njelimet,&rdquo; tutur Lukman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berpendapat, kondisi politik saat ini membuat generasi muda justru melihatnya sebagai sesuatu yang enggan untuk ditekuni atau hanya sekedar diketahui. Ia lantas mencontohkan, Jepang salah satunya negara yang menurunkan batas usia minimum bagi peserta Pemilu dari 20 tahun menjadi 18 tahun pada 2016 silam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alih-alih bertujuan mendongkrak partisipasi anak muda mencapai 40 persen, tetapi kecenderungan partisipasi mereka tetap lebih rendah dibandingkan usia 40 tahun ke atas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/013027218/tampil-gacor-al-nassr-cetak-32-gol-dalam-8-pertandingan-terakhir">Tampil Gacor! Al Nassr Cetak 32 Gol Dalam 8 Pertandingan Terakhir</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangan sampai upaya memperjuangkan syarat usia minimum capres-cawapres di bawah 40 tahun justru sejak awal merupakan efek frustasi partai politik atas hasrat libidinalnya demi menaikkan prestise partikular seorang atau dua orang calon muda yang jauh dari mewakili keseluruhan prestise generasi muda," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MK sedang melakukan uji materi soal batasan usia capres-cawapres, yakni dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Lalu, ada juga yang menggugat agar MK membatasi usia capres maksimal, yaitu 70 tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, MK menerima pengajuan uji materi yang meminta batas capres-cawapres minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun, dan hanya boleh mencalonkan diri maksimal sebanyak dua kali.</div> </div> </div> &nbsp;

Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini banyak menerima gugatan terkait batas usia calon presiden dan calon wakil (capres-cawapres) jelang Pemilu.

Gugatan Uji Materi Batas Usia Capres-Cawapres ke MK Dinilai Merupakan Efek Frustrasi Partai Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/tentukan-nasib-pemain-pss-tunggu-kejelasan-regulasi-liga-2_m_179607.jpeg" alt="Suasana latihan kerangka pemain skuad PSS Sleman musim ini, Jumat (5/1)" width="100%">
<figcaption>Suasana latihan kerangka pemain skuad PSS Sleman musim ini, Jumat (5/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Manajemen PSS Sleman masih menanti kejelasan regulasi dari operator Liga dalam mengisi kekuatan timnya untuk mengarungi musim 2018 ini di kompetisi Liga 2. Mereka para pemain yang sudah pra kontrak pun belum bisa ditentukan nasibnya setidaknya hingga Minggu depan. Dewanto, asisten manajer PSS mengatakan, jumlah yang sudah dilakukan pra kontrak saat ini ada 18 pemain. Termasuk 6 yang umurnya sudah senior. "Ini baru pra kontrak, mungkin sebentar lagi kontrak. Minggu depan," katanya, saat ditemui di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jumat (5/1). Kebutuhan pemain untuk mengikuti kompetisi musim ini lanjut dia, antara 23 sampai 25 tergantung juga pertimbangan dari tim pelatih. Kedepannya juga masih akan datang beberapa yang akan diseleksi oleh head coach, Hery Kiswanto. "Kami masih mengikuti regulasi yang lama, memakai lima pemain senior. Sekarang ada enam. Nanti tergantung pelatih bagaimana. Kita masih menunggu regulasinya," ucapnya. Beberapa pemain yang ikut berlatih di antaranya Ega Risky, Wahyu Sukarta, Teddy Berlian, Ari Sandy, Rangga Muslim, Slamet Budiono. Serta ada 6 lainnya yang masih terikat kontrak dengan klub lain. Mereka juga dijadwalkan akan mengikuti tes fisik pada Sabtu (6/1) nanti. Soal standar, menurut Dewanto, sudah diserahkan ke tim pelatih seperti apa keinginannya. "Yang pasti kami kan juga mempunyai standar," ucapnya. Sementara itu, asisten pelatih PSS, Seto Nurdiyantara menambahkan, jadwal dan regulasi pelaksanaan Liga 2 diharapkan untuk bisa lebih jelas. Dari awal mulai pertandingan maupun sampai selesainya. "Regulasinya jelas, dengar-dengar regulasinya seperti ini tapi tahu-tahu seperti ini (berubah). Kan repot kalau berubah lagi," pungkasnya.

Tentukan Nasib Pemain, PSS Tunggu Kejelasan Regulasi Liga 2

batasan umur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#batasan umur

Berita Terkini

Kebijakan Australia Batasi Usia Anak Pengguna Medsos Dianggap Bisa Tempatkan Remaja dalam Kondisi Rentan

Syarat Batasan Umur hingga Good Looking di Lowongan Kerja Bakal Dihapus, Akankah Kemnaker Terbitkan SE Terkait Aturannya?

Kemenaker Bakal Hapus Syarat Batasan Umur hingga Good Looking di Lowongan Kerja, Wamenaker Ebenezer: HRD Jangan Tanya Ukuran BH!

Gugatan Uji Materi Batas Usia Capres-Cawapres ke MK Dinilai Merupakan Efek Frustrasi Partai Politik

Tentukan Nasib Pemain, PSS Tunggu Kejelasan Regulasi Liga 2

Download Aplikasi JawaPos.com