<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/FgrKdx7Ydtc0pLghfv2QS9ScOv6D7tRsuyQJzx8w-1-2140506270.jpg" alt="Anggota Polairud Polres Gresik membagikan ban dan pelampung kepada nelayan dan ABK di pesisir Kabupaten Gresik. (Ludry Argo/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Polairud Polres Gresik membagikan ban dan pelampung kepada nelayan dan ABK di pesisir Kabupaten Gresik. (Ludry Argo/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Cuaca buruk dan angin kencang di wilayah perairan Utara Gresik memaksa Polairud Polres Gresik berpatroli untuk meminimalisir kecelakaan laut. Patroli itu menyasar para nelayan. mereka diimbau manunda atau setidaknya membatasi aktivitas melaut. patroli itu menjadi tindak lanjut peringatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas 1 Juanda. Yakni potensi angin kencang di wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari ke depan. Kondisi itu juga berpotensi memicu perubahan cuaca secara mendadak. "Perlu mengurangi aktivitas melaut, terutama pada siang dan malam hari," kata Kasatpolairud Gresik Iptu Arifin. Meski demikian, para nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Gresik tetap beraktivitas seperti biasa. Salah satunya di Kampung Kroman. Dalam kesempatan itu, Arifin dan jajarannya membagikan alat keselamatan dan kedaruratan, sekaligus mengimbau para nelayan agar lebih berhati-hati.&nbsp; "Wajib memastikan kondisi perahu sebelum berlayar. Termasuk kondisi kesehatan masing-masing nakhodanya," jelas Arifin. Langkah antisipasi juga dilakukan pada aktivitas perahu tambang, yang biasa mengantar ABK menuju kapal induk di wilayah perairan selat Madura. "(Kami minta) membatasi muatan logistik kapal. Agar tidak tersapu oleh ombak," papar perwira dengan dua balok di pundak itu. Arifin menjelaskan, sejauh ini belum ada peristiwa menonjol di wilayah perairan Gresik. Meski demikian, patroli akan terus dilakukan secara berkala. "Jika kondisi cuaca berangsur normal, maka aktivitas di perairan bisa kembali dilakukan seperti biasa," pungkasnya.&nbsp;

Pihak Polairud Gresik intensifkan patroli perairan untuk menjaga keselamatan nelayan di tengah cuaca buruk.

Perairan Utara Gresik Dilanda Angin Kencang, Nelayan Diimbau Batasi Aktivitas Melaut, Polairud Polres Gresik Bagikan Alat Keselamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/1000244657-2052416716.jpg" alt="Azizah Salsha istri Pratama Arhan yang sedang digugat cerai. (Instagram/@azizahsalsha_)" width="100%">
<figcaption>Azizah Salsha istri Pratama Arhan yang sedang digugat cerai. (Instagram/@azizahsalsha_)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selebgram Azizah Salsha banjir komentar negatif dari netizen di akun media sosialnya setelah terungkap fakta ke publik bahwa dia diceraikan oleh pesepakbola Pratama Arhan. Putusan cerai tersebut dibacakan pada Senin (25/8) oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Netizen pun membanjiri kolom komentar unggahan terbaru Azizah Salsha di Instagram. Tak mau netizen berkomentar lebih banyak lagi dengan nada negatif, Zize -sapaan akrabnya- akhirnya memutuskan untuk membatasi komentar. Namun, komentar-komentar negatif dari netizen tidak dihapusnya atau masih ada. Ada netizen berkomentar Azizah Salsha kini bebas melakukan hubungan dengan siapapun setelah tidak terikat pernikahan dengan Pratama Arhan.&nbsp; Ada juga netizen mengingatkan Azizah Salsha bahwa orang baik datangnya hanya satu kali seumur hidup. "Banyak tingkah kau ini Zize. Lakinya benar, kau banyak tingkah kagak bersyukur Zize," komentar salah satu netizen. "Sudahlah Han, modelan kayak gini lepasin saja. Percaya masih banyak yang mau sama kamu. Dan setelah ini semoga kamu makin sukses. Karena di balik kesuksesan da mantan yang menyesal," timpal yang lainnya. Azizah Salsha dan Pratama Arhan menikah pada 20 Agustus 2023 di masjid Indonesia di Tokyo, Jepang. Pernikahan mereka hanya dihadiri keluarga dan beberapa sahabat terdekat. Tepat di ulang tahun kedua pernikahan pada bulan Agustus 2025, Pratama Arhan menceraikan Azizah Salsha ke Pengadilan Agama Tigaraksa. Putusan cerai mereka telah diputus secara verstek atau tanpa kehadiran pihak Zize oleh majelis hakim pada Senin (25/8). &nbsp;

Azizah Salsha membatasi komentar di media sosial setelah dicerai Pratama Arhan. Netizen membanjiri akunnya dengan komentar negatif.

Banjir Nyinyiran Netizen Buntut Dicerai Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan, Azizah Salsha Batasi Komentar Instagram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/Menhan-Presiden-dan-Prajurit-di-Papua3-33781462-7697435.jpeg" alt="Ilustrasi: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengajak para prajurit TNI di Papua video call dengan Presiden Prabowo Subianto. (Tim Media Menhan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengajak para prajurit TNI di Papua video call dengan Presiden Prabowo Subianto. (Tim Media Menhan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tak memiliki rencana untuk membatasi layanan suara dan video berbasis internet atau voice over (voIP). Layanan suara dan video ini biasa digunakan pada aplikasi seperti WhatsApp hingga Face Time. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. &ldquo;Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,&rdquo; ujar Meutya Hafid di Jakarta, Sabtu (19/7). Dia menjelaskan, yang terjadi sebenarnya adalah Komdigi hanya menerima usulan dari sejumlah kalangan, seperti Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel). Kalangan tersebut sempat menyampaikan pandangan mengenai penataan ekosistem digital, termasuk relasi antara penyedia layanan over-the-top (OTT) dan operator jaringan. Meski begitu, Politikus dari Partai Golkar ini menekankan bahwa usulan tersebut belum pernah dibahas pada forum pengambilan kebijakan, belum pernah pula termasuk pada agenda resmi kementerian. &ldquo;Saya meminta maaf jika terjadi keresahan di tengah masyarakat. Saya sudah meminta jajaran terkait untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang diarahkan pada pembatasan layanan digital,&rdquo; tegasnya. Saat ini, Kemkomdigi tetap fokus pada agenda prioritas nasional, antara lain perluasan akses internet di wilayah tertinggal, peningkatan literasi digital, serta penguatan keamanan dan perlindungan data di ruang digital. <h2>Ambil Contoh Pembatasan di UEA&nbsp;</h2> Sebelumnya, kemungkinan pembuatan aturan yang membatasi layanan dasar telekomunikasi pada platform seperti WhatsApp, Face Time, dan lainnya yang gunakan VoIP disampaikan oleh Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan. Dia mengungkapkan, kebijakan serupa telah diterapkan oleh beberapa negara, salah satunya Uni Emirat Arab. &ldquo;Saya waktu itu pernah diskusi. Kita contoh di Uni Emirat atau di Arab, itu WA teks boleh, WA Call diblok. Jadi yang basic service itu tetap, tapi yang call sama video dibatasi,&rdquo; kata Denny pada diskusi &ldquo;Selular Business Forum&rdquo; di Jakarta, dikutip Jumat (18/7). Meski begitu, Denny menekankan bahwa wacana ini masih berada pada tahap awal pembahasan. Inisiatif ini dikaji untuk menemukan titik keseimbangan antara kebutuhan masyarakat akan layanan komunikasi yang terjangkau dan mudah diakses, serta beban finansial yang ditanggung operator dalam membangun infrastruktur jaringan. &nbsp;

Menteri Komunikasi Meutya Hafid menegaskan tidak ada rencana pembatasan layanan VoIP seperti WhatsApp Call, fokus pada akses internet.

Bantah Mau Batasi Layanan Video Call dan Voice Call WhatsApp hingga Face Time, Menkomdigi Meutya Hafid Mengaku Hanya Terima Usulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/07/aYdAkSnh0505Va8pLQtxopK1Ke7qloGGyJScIePh-1-2991216791.jpg" alt="Ilustrasi anak-anak bermain media sosial. (Eyezy)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anak-anak bermain media sosial. (Eyezy)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Di tengah maraknya penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mengingatkan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap generasi muda dari dampak negatif dunia digital.&nbsp; Dalam khutbah yang disampaikannya baru-baru ini, Dedi menegaskan bahwa anak-anak yang belum memiliki identitas resmi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), seharusnya tidak memiliki akun media sosial. &ldquo;Anak-anak yang di bawah umur belum layak punya akun. Jangan bikin akun, karena akun hanya diperbolehkan untuk orang yang sudah ber-NIK, ber-KTP,&rdquo; ujarnya dengan tegas. Pernyataan ini tidak hanya menyasar aspek administratif, tetapi lebih pada upaya preventif terhadap paparan konten yang belum layak dikonsumsi anak-anak. Dedi menyoroti pentingnya identitas digital yang terverifikasi untuk memastikan setiap pengguna media sosial sesuai dengan batas usia dan kapasitas mentalnya. &ldquo;Kalau handphone, tidak boleh menggunakan nama orang lain. Harus menggunakan KTP sendiri. Artinya, setiap penduduk yang memiliki nomor handphone dan nomor akun harus sesuai dengan jumlah Mobile Identification Key (MIK), jumlah KTP-nya,&rdquo; tambahnya. Kekhawatiran Dedi Mulyadi bukan tanpa alasan. Di era digital saat ini, media sosial menjadi pintu gerbang berbagai informasi&mdash;baik yang bermanfaat maupun yang berpotensi merusak perkembangan psikologis anak.&nbsp; Konten-konten kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, hingga permainan daring dengan unsur adiktif, kini mudah diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak yang belum memiliki kedewasaan berpikir untuk memilah informasi. Menurut data dari berbagai studi psikologi dan kesehatan digital, paparan media sosial yang berlebihan pada usia dini dapat memicu gangguan kecemasan, depresi, rendahnya rasa percaya diri, hingga masalah perilaku.&nbsp; Selain itu, kurangnya pemahaman anak terhadap keamanan digital juga meningkatkan risiko eksploitasi dan perundungan daring (cyberbullying). Dalam khutbahnya, Dedi Mulyadi juga menekankan bahwa peran orang tua sangat penting dalam membatasi dan mengawasi penggunaan gawai oleh anak-anak.&nbsp; Ia mengajak seluruh keluarga di Jawa Barat untuk lebih melek teknologi dan tidak memberikan akses terhadap ponsel atau media sosial kepada anak sebelum waktunya. &ldquo;Batasan itu harus dilakukan. Untuk itu, Ibu dan Bapak harus mengerti teknologi. Lihat anak-anak kita pegang HP. Kalau belum waktunya, jangan diberi HP,&rdquo; tegasnya. Dia berharap muncul kesadaran kolektif di kalangan orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk lebih aktif melindungi anak-anak dari bahaya laten dunia digital yang belum tentu ramah bagi usia mereka.&nbsp; Pembatasan bukan berarti membatasi kreativitas anak, melainkan menciptakan ruang yang aman dan sehat agar mereka tumbuh sesuai dengan tahap perkembangan yang semestinya. &nbsp; &nbsp;

Dedi menegaskan bahwa anak-anak yang belum memiliki identitas resmi seperti NIK dan KTP seharusnya tidak memiliki akun media sosial.

Dedi Mulyadi Minta Orang Tua Batasi Penggunaan Handphone dan Media Sosial oleh Anak, Perlindungan dari Dampak Negatif Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/SYARIAH-20-79781519.jpg" alt="Ilustrasi e-commerce (Foto: freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi e-commerce (Foto: freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengklarifikasi isu pembatasan gratis ongkir 3 kali sebulan untuk e-commerce. Dirjen Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan, Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial sama sekali tidak mengatur atau membatasi promosi gratis ongkir oleh e-commerce. Yang diatur, lanjutnya, adalah pemberian potongan harga ongkir oleh perusahaan kurir. Itu pun hanya dalam konteks biaya yang berada di bawah struktur biaya operasional kurir. &ldquo;Perlu kami luruskan, peraturan ini tidak menyentuh ranah promosi gratis ongkir oleh e-commerce. Yang kami atur adalah diskon biaya kirim yang diberikan langsung oleh kurir di aplikasi atau loket mereka, dan itu dibatasi maksimal tiga hari dalam sebulan,&rdquo; ujarnya, Minggu (18/5). Menurut Edwin, potongan harga yang dibatasi adalah diskon yang berada di bawah ongkos nyata pengiriman. Termasuk biaya kurir, angkutan antarkota, penyortiran, dan layanan penunjang lainnya. Bila diskon semacam ini terjadi terus-menerus, dampaknya bisa serius. Antara lain kurir dibayar rendah, perusahaan kurir merugi, dan layanan makin menurun. &ldquo;Kita ingin menciptakan ekosistem layanan pos yang sehat, berkelanjutan, dan adil. Kalau tarif terus ditekan tanpa kendali, maka kesejahteraan kurir yang jadi taruhannya. Ini yang ingin kita jaga bersama,&rdquo; katanya. Edwin juga menegaskan bahwa konsumen tetap bisa menikmati gratis ongkir setiap hari jika itu bagian dari strategi promosi dagang e-commerce. &ldquo;Kalau e-commerce memberikan subsidi ongkir sebagai bagian dari promosi, itu hak mereka sepenuhnya. Kami tidak mengatur hal tersebut,&rdquo; tambah Edwin. Menurut Edwin, kebijakan ini hadir bukan untuk membatasi konsumen atau pelaku usaha digital. Tetapi untuk melindungi pekerja kurir dan memastikan mutu layanan pengiriman. Bagi dia, kurir adalah pahlawan logistik di era digital. Sehingga layak dihargai dan diberi penghasilan yang manusiawi. &ldquo;Kami ingin pastikan para kurir bisa hidup layak dan perusahaan logistik tetap tumbuh. Ini bukan hanya soal tarif, tapi soal keadilan ekonomi,&rdquo; ujar Edwin. Edwin menambahkan, regulasi baru ini disusun melalui dialog bersama pelaku industri kurir, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Komdigi percaya bahwa keseimbangan antara efisiensi pasar dan perlindungan tenaga kerja adalah fondasi utama ekosistem digital yang sehat.

Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa promosi gratis ongkir oleh e-commerce tidak dibatasi oleh regulasi baru.

Usai Viral, Komdigi Bantah Batasi Gratis Ongkir E-commerce, Konsumen Tetap Bisa Nikmati Gratis Ongkir Setiap Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/Banjir-Perumahan-Vila-Nusa-Indah-Bogor-Dery-Ridwansah-1-1260543491.jpg" alt="Petugas mengevakuasi korban banjir di perumahan Vila Nusa Indah 3, Bogor, Selasa (4/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas mengevakuasi korban banjir di perumahan Vila Nusa Indah 3, Bogor, Selasa (4/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur Jakarta Pramono Anung tengah memikirkan cara untuk membatasi warga Jakarta membangun vila di kawasan Puncak Bogor. Pembatasan pembangunan vila dilakukan untuk mencegah banjir yang diakibatkan peralihan daerah resapan air menjadi hunian.&nbsp; "Membatasi secara (aturan) ini kan enggak, tetapi nanti kita akan menerapkan dengan cara lain," ujar Pramono di Gedung BPAD Jakarta, Selasa (11/3). Pramono mencontohkan salah satu cara pembatasan vila yang kemungkinan akan ditempuh. Yakni dengan menyesuaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk vila yang dimiliki warga Jakarta di kawasan Puncak. "Misalnya kan ada PBB, kalau dia punya vila ini kan menjadi tambahan dari PBB baru," jelasnya.&nbsp; Politikus PDIP itu mengaku akan mendukung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta agar warga Jakarta tidak membangun vila di kawasan Puncak Bogor. Pramono menilai, diperlukan aturan pembatasan pembangunan vila di Puncak Bogor.&nbsp; "Saya termasuk yang setuju kalau memang dilakukan pembatasan untuk membangun vila-vila di Puncak," ucapnya. Namun menurut Pramono, pembatasan bukan hanya dilakukan kepada warga Jakarta, tapi juga seluruh warga mana pun. Sebab, pembangunan vila secara ugal-ugalan menyebabkan penurunan daerah resapan air di hulu hingga mengakibatkan banjir kiriman.&nbsp;&nbsp; "Siapa pun itu yang akan membangun, bukan hanya warga Jakarta, warga dari mana pun harus dibatasi. Karena hal ini terlihat dari beberapa banjir yang terjadi, terutama yang terakhir kemarin, curah hujan itu tidak lagi di atas Danau Ciawi dan Sukamahi, tetapi di bawahnya," jelasnya. Pramono mengatakan, saat ini daerah resapan tersebut telah berubah menjadi vila, hotel hingga restoran. Ia pun akan memberikan dukungan penuh kepada Dedi Mulyadi untuk membatasi pembangunan vila-vila baru di kawasan Puncak.&nbsp; "Memang saya yang termasuk akan memberikan dukungan kepada bapak Gubernur Jawa Barat untuk membatasi vila-vila yang dibangun baru," ucapnya.&nbsp; Pelarangan pembangunan vila oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disampaikan saat melihat banyaknya vila dan bangunan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Hal itu diduga mengakibatkan terjadinya banjir hingga tanah longsor di kawasan Puncak.&nbsp; &ldquo;Ini menyebabkan air mengalir ke Jakarta karena mereka mencari tempat untuk berlindung,&rdquo; ujar Dedi Mulyadi kepada wartawan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jumat (7/3). Dedi kemudian menekankan kepada warga Jakarta, yang mayoritas memiliki lahan di Puncak Bogor untuk tidak lagi membangun vila. &ldquo;Utamanya warga yang tinggal di Jakarta, jangan lagi bangun bangunan villa dan sejenisnya di puncak,&rdquo; imbuhnya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung tengah memikirkan cara untuk membatasi warga Jakarta membangun vila di kawasan Puncak Bogor.

Stop Bangun Vila Baru! Ini Cara Gubernur Pramono Anung Batasi Warga Jakarta Bangun Vila di Puncak Bogor

Batasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Batasi

Berita Terkini

Perairan Utara Gresik Dilanda Angin Kencang, Nelayan Diimbau Batasi Aktivitas Melaut, Polairud Polres Gresik Bagikan Alat Keselamatan

Banjir Nyinyiran Netizen Buntut Dicerai Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan, Azizah Salsha Batasi Komentar Instagram

Bantah Mau Batasi Layanan Video Call dan Voice Call WhatsApp hingga Face Time, Menkomdigi Meutya Hafid Mengaku Hanya Terima Usulan

Dedi Mulyadi Minta Orang Tua Batasi Penggunaan Handphone dan Media Sosial oleh Anak, Perlindungan dari Dampak Negatif Medsos

Usai Viral, Komdigi Bantah Batasi Gratis Ongkir E-commerce, Konsumen Tetap Bisa Nikmati Gratis Ongkir Setiap Hari

Stop Bangun Vila Baru! Ini Cara Gubernur Pramono Anung Batasi Warga Jakarta Bangun Vila di Puncak Bogor

Download Aplikasi JawaPos.com