<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="gs"> <div class=""> <div id=":19c" class="ii gt"> <div id=":19d" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/21/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-131600-465731900.jpeg" alt="Staf Khusus Presiden RI Grace Natalie. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Presiden RI Grace Natalie. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bawaslu DKI Jakarta akan kembali memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait hari ini, Jumat (6/12/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo menuturkan, pemanggilan tersebut guna menindaklanjuti adanya laporan dugaan pelanggaran terkait Pilkada DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk laporan Grace Natalie terkait keterlibatan komisaris BUMN itu dalam kampanye, Cheryl juga dimintai keterangan terkait perkara Grace. Sedangkan untuk Maruarar terkait dugaan politisasi SARA," ujar Benny saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Benny menjelaskan, pemanggilan hari ini merupakan pemanggilan yang ketiga. Mereka telah mangkir pada panggilan pertama pada Rabu (4/12/2024) dan panggilan kedua pada Kamis (5/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, hari ini pihaknya memberikan panggilan ketiga kepada mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin mereka tidak hadir tidak ada pemberitahuan. Hari ini kami panggil kembali," tegas Benny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Grace Natalie saat ini tengah menjabat sebagai komisaris BUMN Mining Industry Indonesia atau MIND ID. Politisi PSI itu jadi sorotan lantaran ikut kampanye untuk pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis (14/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat itu Grace juga viral lantaran disuruh oleh ketua Timses RIDO, Ahmad Riza Patria membagikan topi kepada para pendukung paslon nomor urut 1 itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Maruarar dilaporkan atas pernyataannya yang dianggap mengandung SARA. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pemilih non muslim akan meninggalkan Pramono Anung-Rano Karno lantaran didukung oleh Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Maruarar&nbsp; dalam sesi wawancara di sebuah di Cafe di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (22/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Benny menambahkan, saat ini pihaknya tengah menangani 13 laporan dari masyarakat. Mulai dari dugaan politik uang oleh tim paslon 01 dan tim paslon 03, pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye, politisasi SARA oleh Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait hingga masyarakat tidak mendapatkan C6 undangan memilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/015358706/bawaslu-rido-dan-pram-doel-terancam-jerat-politik-uang-buntut-pengiriman-2000-sembako-ke-kepulauan-seribu-saat-masa-tenang-pilkada-dki">Bawaslu: RIDO dan Pram-Doel Terancam Jerat Politik Uang, Buntut Pengiriman 2.000 Sembako ke Kepulauan Seribu saat Masa Tenang Pilkada DKI</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari keseluruhan laporan tersebut, terdapat tiga yang sudah diregistrasi &amp; laporan masuk tahap klarifikasi di Gakkumdu. Sementara sisanya masih tahap kajian awal dan perbaikan laporan. .</div> <div dir="auto">Bawaslu DKI mengapresiasi masyarakat Jakarta telah melapor terkait dugaan pelanggaran kepada Bawaslu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Silakan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif," ujarnya.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Bawaslu DKI Jakarta akan kembali memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait hari ini, Jumat (6/12/2024).

Dua Kali Mangkir, Bawaslu Kembali Panggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait hari ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TPS-MARUF-AMIN.jpg" alt="Ilustrasi TPS. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TPS. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan di hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024. Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha menuturkan, pemetaan dilakukan guna mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hasilnya, terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 13 indikator yang banyak terjadi, dan 5 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi," ujar Munandar, Rabu (20/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 256 kelurahan/desa di 44 Kecamatan se-Provinsi DKI Jakarta yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015334839/sejumlah-bukti-video-dihadirkan-baim-wong-ke-sidang-cerai-paula-verhoeven-mengakui">Sejumlah Bukti Video Dihadirkan Baim Wong ke Sidang Cerai, Paula Verhoeven Mengakui</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 hingga 15 November 2024," terang Munandar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun 25 indikator hasil pemetaan Bawaslu DKI Jakarta&nbsp; adalah sebagai berikut:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 7 (Tujuh) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi :</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1) 2.513 TPS terdapat jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2) 1.025 TPS terdapat pemilih pindahan (DPTb).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3) 803 TPS didirikan di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, gempa, dll).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4) 199 TPS didirikan dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5) 150 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat/TMS (Meninggal dunia, Alih Status TNI/Polri).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6) 145 TPS terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan pemilih berdomisili di luar TPS tempatnya bertugas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7) 117 TPS terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 13 Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi :</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1) 93 TPS didirikan di wilayah konflik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2) 54 TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3) 38 TPS terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4) 38 TPS di Lokasi Khusus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5) 36 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6) 35 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7) 34 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">8) 22 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">9) 19 TPS terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan SUrat Suara Ulang (PSSU).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">10) 17 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">11) 16 TPS memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">12) 15 TPS terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">13) TPS memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 5 Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1) 9 TPS terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2) 9 TPS terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3) 5 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H- 1) pada saat pemilu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4) 3 TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5) 1 TPS terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon.</div>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan di hari pemungutan suara Pilkada.

Bawaslu DKI Jakarta Identifikasi TPS Rawan di Pilkada DKI Jakarta 2024, Ini Daftar Indikatornya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/25/KPU-Jakarta-Gunakan-Putusan-MK-dalam-Proses-Pendaftaran-Cagub-Cawagub-Dery-Ridwansah-5JPG-117543242.jpg" alt="Ketua KPUD DKI Jakarta, Wahyu Dinata (tengah) memberikan keterangan pers di kantor KPU DKI Jakarta, Sabtu (24/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPUD DKI Jakarta, Wahyu Dinata (tengah) memberikan keterangan pers di kantor KPU DKI Jakarta, Sabtu (24/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengadukan KPU DKI Jakarta dan sejumlah KPU wilayah lainnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan itu buntut dari adanya temuan dugaan pelanggaran etik oleh KPU DKI.</p> <p>Langkah itu sehubungan dengan dugaan kasus pencatutan KTP oleh pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai syarat pendaftaran Pilkada Jakarta 2024. Dharma-Kun mendaftar sebagai calon perseorangan.</p> <p>Bawaslu mengadukan KPU DKI Jakarta ke DKPP berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan yang teregister 08/Reg/LP/PG/Prov/12.00/VIII/2024.</p> <p>"Bahwa pada saat klarifikasi dan kajian ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Kota Jakarta Timur, KPU Kota Jakarta Utara, KPU Kota Jakarta Barat, PPK Palmerah, PPK Kebon Jeruk, PPK Matraman, PPK Kelapa Gading," tulis dokumen yang ditandatangani Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha, dikutip Kamis (29/8).</p> <p>"Sehingga diteruskan kepada DKPP sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaran Pemilihan Umum," tandasnya.</p> <p>Diketahui bahwa surat dokumen itu menindaklanjuti laporan warga atas nama Rifkho Achmad Bawazir terkait dugaan pencatutan KTP oleh Dharma-Kun.</p>

Bawaslu DKI Jakarta mengadukan KPU DKI Jakarta dan sejumlah KPU wilayah lainnya ke DKPP. Pengaduan itu terkait dengan dugaan pelanggaran.

KPU DKI Dilaporkan ke DKPP, Diduga Langgar Etik Terkait Pencatutan KTP Dharma-Kun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-2019-Tingkat-Kecamatan-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Rekapitulasi Surat Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan - Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Rekapitulasi Surat Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan - Dery Ridwansah</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah selesai diselenggarakan. Namun, ternyata terdapat berbagai pelanggaran pemilu yang terdeteksi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.<br /> <br /> Kepala Divisi Hukum dan Penanganan Palanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyatakan, di sejumlah wilayah ibu kota pihaknya mencatat adanya kecurangan. Diantaranya terkait politik uang, dan bahkan penggunaan kertas C6 oleh orang lain.<br /> <br /> "Jadi surat suara di tanda tangani oleh pemilih atas izin KPPS. Ada juga pemilih yang berdomisili di daerah tanpa A5 di perbolehkan menyoblos oleh KPPS," jelas Puadi kepada <em>JawaPos.com</em>, Senin (22/4).<br /> <br /> Tidak sampai di situ, Puadi bahkan menemukan laporan kecurangan seperti<br /> pemilih digiring untuk tidak memilih caleg tertentu. Hal ini sangat disesalkan olehnya karena ada oknum yang berlaku curang.<br /> <br /> "Ada juga ya pengawas TPS tidak diizinkan foto pelanggaran di TPS oleh KPPS. Selain itu kekurangan surat suara DPD, Pilpres, dan DPR RI. Terus input C1 KPU ke Situng yang salah input," tegasnya.<br /> <br /> Puadi pun menyatakan pihaknya sedang mengadakan rapat untuk membahas terkait penindakan dan tindak lanjut dari 160 laporan pelanggaran pemilu yang telah diterima oleh Bawaslu DKI.<br /> <br /> Pihaknya juga mencatat ada 19 TPS yang berpotensi akan diadakan pemungutan suara ulang karena berbagai pelanggaran.

Bawaslu DKI Ungkap Laporan Kecurangan di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mui-dki-kegiatan-munajat-212-bukan-tanggung-jawab-kami_m_.jpg" alt="MUI DKI Jakarta membantah kegiatan Malam Munajat 212 adalah tanggung jawab mereka." width="100%">
<figcaption>MUI DKI Jakarta membantah kegiatan Malam Munajat 212 adalah tanggung jawab mereka.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta memenuhi panggilan&nbsp;Bawaslu DKI untuk mengklarifikasi kegiatan Malam Munajat 212 yang digelar di Lapangan Monas, pada 21 Februari lalu. MUI DKI meluruskan anggapan masyarakat bahwa merekalah yang menggagas agenda tersebut.</p><br /> <p>"MUI DKI Jakarta hanya menyelenggarakan Senandung Salawat dan Dzikir Nasional sekaligus Doa untuk Keselamatan Bangsa. Kegiatan Munajat 212 bukan tanggung jawab kami, bukan bagian dari kami," kata Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi (Kabid Infokom) MUI Provinsi DKI Jakarta, Faiz Rafdi di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Senin (11/3).</p><br /> <p>Faiz menjelaskan, MUI DKI tidak bertanggung jawab soal kegiatan selain yang digelar oleh pihaknya. Dia menyebut pihak yang berhak menanggapi isu seputar Munajat 212 adalah pihak yang melaksanakan kegiatan itu. Sebab, MUI DKI tidak mengundang tokoh politik maupun tokoh partai politik.</p><br /> <p>"Sekali lagi kami tegaskan kami tidak mengundang tokoh politik, tokoh partai politik baik dari timses 01 maupun 02," ucap Faiz.</p><br /> <p>Namun, lanjutnya, jika para tokoh tersebut datang sebagai warga negara, tentu pihaknya tidak bisa menolak. MUI DKI juga menegaskan, pihaknya tidak bertanggung jawab terkait unsur kampanye terselubung dalam kegiatan tersebut.</p><br /> <p>"Kami selesai acara pukul 21.30 WIB. Kalaupun mereka naik panggung, tentu bukan kapasitas dan kewenangan kami lagi," tegasnya.</p><br /> <p>Kedatangan Faiz ke Bawaslu DKI untuk menggantikan ketua umum MUI DKI yang berhalangan hadir. Sedianya ada empat pihak yang diundang Bawaslu DKI yakni Zulkifli Hasan, Fadli Zon, Neno Warisman, dan Ketua MUI DKI, KH Munahar Muchtar.</p><br /> <p>Zulkifli Hasan sendiri sudah hadir pada Selasa, 5 Maret lalu. Namun, Fadli Zon dan Neno Warisman masih belum memberi konfirmasi apakah pihaknya akan memenuhi undangan Bawaslu atau tidak.</p>

MUI DKI: Kegiatan Munajat 212 Bukan Tanggung Jawab Kami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bawaslu-dki-akan-periksa-neno-warisman-dan-fadli-zon_m_.jpg" alt="Warga penuhi kawasan Monas mengikuti acara Munajat 212" width="100%">
<figcaption>Warga penuhi kawasan Monas mengikuti acara Munajat 212</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta, memastikan pihaknya bakal memeriksa Neno Warisman dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Senin (11/3) ini. Mereka diperiksa terkait dugaan pelanggaran pemilu pada kegiatan 'Munajat 212' yang berlangsung pada 21 Februari lalu.</p><br /> <p>"Benar akan meminta klarifikasi dari Pak Fadli Zon dan Ibu Neno Warisman," kata anggota Bawaslu DKI, Puadi saat dikonfirmasi, Senin (11/3).</p><br /> <p>Puadi menuturkan, pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada Fadli dan Neno. Bahkan, Bawaslu DKI Jakarta juga dijadwalkan memeriksa MUI Provinsi DKI Jakarta selaku pihak penyelenggara Munajat 212.</p><br /> <p>"MUI DKI Jakarta diperiksa pukul 10.00 WIB. Kemudian Pak Fadli Zon pukul 14.00 WIB dan Bu Neno pada pukul 16.00 WIB. Nanti mereka yang datang kemari," ucap Puadi.</p><br /> <p>Sebelumnya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta KH Munahar menegaskan, kegiatan sholawat, dzikir, dan doa bersama yang digelar MUI DKI Jakarta bersama pengurus masjid, pimpinan majelis taklim, dan ormas Islam se-DKI Jakarta di Lapangan Monas, pada 21 Februari tidak bermuatan politis. Namun, acara ini mendapat protes dari sejumlah pihak.</p><br /> <p>Bahkan, sejumlah tokoh politik hadir dalam acara Malam Munajat 212. Sebagian dari mereka memberikan sambutan melalui pengeras suara dari atas panggung. Fadli Zon, Zulkifli Hasan, dan Neno Warisman. Saat memberikan sambutan, Fadli melontarkan pernyataan bernuansa kampanye pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Begitu pula Neno dan Zulhas.</p><br /> <p></p><br /> <p></p>

Bawaslu DKI Akan Periksa Neno Warisman dan Fadli Zon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-tertibkan-spanduk-hasutan-jokowi-bersama-pki-di-tanah-abang_m_.jpg" alt="Bawaslu DKI Jakarta menurunkan spanduk bermuatan negatif." width="100%">
<figcaption>Bawaslu DKI Jakarta menurunkan spanduk bermuatan negatif.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menemukan ada spanduk bermuatan ujaran kebencian di Jalan Alhabsyi RT 6 RW 7 Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (4/12). Saat ini spanduk tersebut pun sudah diturunkan.</p><br /> <p>Saat dimintai konfirmasi, Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, penurunan spanduk dilakukan berawal dari informasi warga yang resah atas pesan dari spanduk tersebut.</p><br /> <p>"Kami turunkan jam 9.40 WIB kemarin (4/12). Pokoknya kami pagi subuh sudah ada informasi ya, kami langsung menuju daerah Tanah Abang, ada satu spanduk," jelas Puadi saat dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Rabu (5/12).</p><br /> <p>Puadi menjelaskan spanduk tersebut diturunkan karena kontennya bermuatan menghasut. Menurutnya, sesuai UU Pemilu pasal 280 ayat 1 huruf b adapun peserta kampanye pelaksana dan tim kampanye dilarang menghasut dan mengadu domba.</p><br /> <p>"Walaupun kami tidak tahu siapa yang memasang, tapi kami sudah melakukan upaya. Informasi dari masyarakat ya kami turunkan," jelasnya.</p><br /> <p>Setelah adanya penurunan, pihaknya akan melakukan investigasi terhadap pihak yang memasang spanduk. Sebab, perlu bukti-bukti untuk membuat hal tersebut menjadi laporan penyelidikan.</p><br /> <p>"Pengumpulan bukti-bukti dulu siapa yang memasang sebenarnya. Kalau sudah ketahuan kemudian bukti-bukti sudah kuat baru dijadikan temuan kalah sudah baru diklarifikasi. Kalau sekarang kita mau mulai proses penyelidikan kami juga nggak tahu siapa yang pasang. Makanya diinvestigasi dulu," terang Puadi.</p><br /> <p>Kepala Satpol PP Jakpus Rahmat Lubis juga membenarkan adanya spanduk tersebut di wilayahnya. Namun bukan&nbsp;bukan Satpol PP&nbsp;yang menurunkan spanduk tersebut,&nbsp;melainkan Bawaslu DKI Jakarta, Babinsa Binmas, dan lurah.</p><br /> <p>"Iya kemarin bukan penertiban tapi penurunan saja. Kebetulan Satpol berhalangan jadi ada Pak Lurah juga yang mendampingi," tuturnya saat dikonfirmasi.</p><br /> <p>Sebelumnya, spanduk bermuatan hasutan tersebut terciduk Bawaslu di Tanah Abang. Spanduk berisi pesan #PKIBerkedokPancasila #JKWBersamaPKI #JKWHoaxNasional #JKWGunderuwoNasional #JKWSontoloyoNasional 2019 Tenggelamkan PKI.</p><br /> <p>Sedangkan, pada bagian bawah spanduk terdapat tulisan Prabowo-Sandi for Presiden Indonesia Kuat. Selain itu, pada sisi kiri spanduk terpampang foto pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.</p>

Bawaslu Tertibkan Spanduk Hasutan Jokowi Bersama PKI di Tanah Abang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prabowo-pidato-di-reuni-212-bawaslu-dki-tegaskan-tak-langgar-kampanye_m_.jpg" alt="Massa aksi Reuni 212, Minggu (2/12)." width="100%">
<figcaption>Massa aksi Reuni 212, Minggu (2/12).</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Aksi Reuni Akbar 212 menyita perhatian publik. Kawasan Monumen Nasional (Monas) dipenuhi dengan masyarakat yang ingin berpartisipasi.</p><br /> <p>Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto pun hadir dan sempat memberikan sambutan, Minggu (2/12) lalu. Meski begitu, komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta, Puadi memastikan tak ada pelanggaran kampanye.</p><br /> <p>Puadi menjelaskan, sehari sebelum kegiatan berlangsung di kawasan Monas, tidak ada bendera partai politik dan alat peraga kampanye terpasang. Termasuk pada saat acara berlangsung.</p><br /> <p>&lrm;"Kami sisir dari subuh, dari Bawaslu DKI dan Bawaslu Pusat ada lima orang, dan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan turun. Kami sisir ada enggak alat peraga kampanye, ya tidak ada," ujar Puadi kepada JawaPos.com, Senin (3/11).</p><br /> <p>Sementara apakah Prabowo Subiato melakukan kampanye, Puadi juga menegaskan, tidak ada pelanggaran kampanye. Sebab berdasarkan Pasal 1 Ayat (35) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang disebut kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu.</p><br /> <p>&lrm;"Kami kemarin melakukan pengawasan melekat ke Pak Prabowo. Kami sampaikan dengan evaluasi kami ke kepolisian akhirnya tidak temukan dari pengawas pemilu di lapangan&lrm; adanya pelanggaran," katanya.</p><br /> <p>Dia menambahkan, kalau misalkan Prabowo melakukan kampanye, maka Bawaslu bakal melakukan klarifikasi langsung ke jenderal berjulul 08 itu. &lrm; Termasuk terhadap panita.</p><br /> <p>"Kalau misalkan ada Pak Prabowo menyampaikan visi, kami akan langsung klarifikasi, kami panggil itu Pak Prabowo tidak panitianya saja. Kalau seandainya ada penyampaian visi&lrm;," pungkasnya.</p><br /> <p>Adapun &lrm;Prabowo memulai pidatonya dengan mengajak para peserta untuk memajatkan puji syukur karena masih diberi kesehatan, napas, untuk berkumpul. Dalam pidatonya dia sama sekali tidak menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri.</p><br /> <p>Berikut petikan pidato Prabowo Subianto di acara Reuni Akbar 212.</p><br /> <p><em>"Shalawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Alaihi Wasallam, yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban".</em></p><br /> <p><em>"Saya tidak boleh kampanye, jadi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih bahwa saya diundang hari ini oleh panitia.&lrm; Ini kehormatan bagi saya, ini kebanggaan bagi saya, saya bangga melihat jutaan rakyat Indonesia, jutaan umat Islam, jutaan tapi damai, tertib".</em></p><br /> <p><em>"Tadi saya datang dari Kebayoran, saya lihat keluarga-keluarga jalan dengan tertib, menggendong anaknya, tertib, damai, luar biasa, saya bangga sekali hari ini. Saya bangga sebagai anak Indonesia, dan saya bangga sebagai muslim di Indonesia".</em></p><br /> <p><em>"Muslim kita adalah yang damai, hari ini kita dihadiri oleh kawan-kawan dari agama lain, dari suku lain, dari ras macem-macem. Kita bangga karena Islam di Indonesia adalah Islam yang mempersatukan dan bersatu, dan akan menjaga perdamaian dan kedamaian semuanya".</em></p>

Prabowo Pidato di Reuni 212, Bawaslu DKI Tegaskan Tak Langgar Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelapor-videotron-jokowi-maruf-amin-lega-dengar-putusan-bawaslu_m_.jpg" alt="Sahroni pelapor dugaan pelanggaran kampanye Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Sahroni pelapor dugaan pelanggaran kampanye Jokowi-Ma</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Iklan paslon capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin di videotron berbagai titik di DKI Jakarta terbukti melanggar aturan kampanye Pilpres 2019. Hal itu berdasarkan putusan dari sidang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta, hari ini, Jumat (26/10).</p><br /> <p>Selaku pelapor, Sahroni berharap kasus ini bisa dijadikan pelajaran bagi semua paslon capres-cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2019. Dia meminta semua paslon capres-cawapres dan tim sukses untuk berkampanye sesuai dengan UU Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).</p><br /> <p>"Harapannya ke depan kepada para kontestan pemilu untuk berlaku arif, jujur dan bertanggung jawab," ujar Sahroni saat ditemui di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Sunter, Jakarta, Jumat (26/10).</p><br /> <p>"Khususnya sebagai pengingat kepada semuanya dan kontestan bahwa aturan pemilu ini wajib ditaati," tambahnya.</p><br /> <p>Menurut Sahroni, jika semua paslon dan tim sukses mengikuti aturan, maka pemilu bisa berlangsung tanpa kecurangan. "Jadi,&nbsp;dengan kejujuran akan menghadirkan pemilu yang akuntabel, pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan penting bagi generasi yang akan datang," katanya.</p><br /> <p>Sebelumnya,&nbsp;Ketua Majelis Hakim, Puadi dalam sidang memutuskan bahwa capres-cawapres&nbsp;nomor urut 01&nbsp;Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin&nbsp;terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan memasang iklan di videotron di beberapa jalan protokol di Jakarta.</p><br /> <p>"Jadi,&nbsp;itu merupakan pelanggaran administrasi pemilu terhadap tata cara dan prosedur dn mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu,"&nbsp;ujar Puadi dalam sidang putusan di Kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta, Jumat (26/10).</p>

Pelapor Videotron Jokowi-Ma'ruf Amin Lega Dengar Putusan Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-dki-putuskan-jokowi-maruf-amin-langar-kampanye-pilpres-2019_m_.jpg" alt="Majelis Hakim saat memutuskan persidangan dugaan pelanggaran administrasi kampanye Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Majelis Hakim saat memutuskan persidangan dugaan pelanggaran administrasi kampanye Jokowi-Ma</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu, dengan memasang iklan di videotron di beberapa jalan protokol di Jakarta.</p><br /> <p></p><br /> <p>"Jadi, itu merupakan pelanggaran administrasi pemilu terhadap tata cara dan prosedur dan mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu,‎" ujar Ketua Majelis Hakim, Puadi dalam sidang putusan di Kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta, Jumat (26/10).</p><br /> <p>Komisioner Bawaslu DKI Jakarta‎ ini menambahkan, pelarangan pemasangan alat peraga kampanye ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Provinsi DKI Nomor Nomor 175 PL.01.5-KPT/31/Prov/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu tahun 2019.</p><br /> <p>"Menyatakan pemasangan alat peraga kampanye berupa videotron yang memuat pasangan calon nomo 01 di Jalan MH Thamrin, Taman Tugu tani, Jalan Raya Menteng, dan Jalan Gunung Sahari Raya berada pada tempat yang dilarang," katanya.</p><br /> <p>Selanjutnya Puadi memerintahkan ‎Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk memberitahukan kepada pemilik videotron itu menghentikan tayangan kampanye yang dilakukan oleh Jokowi-Ma'ruf Amin.</p><br /> <p>"Mengingatkan pemilik videtron untuk tidak menayangkan kembali materi kampanye pemilu di lokasi yang dilarang," pungkasnya.</p><br /> <p>‎Sekadar informasi, dugaan pelanggaran kampanye ini dilaporkan oleh seorang warga bernama Sahroni ke Bawaslu DKI Jakarta setelah mendapati banyaknya videotron yang memuat kampanye Jokowi-Maruf di Jakarta.</p><br /> <p>Berdasarkan Surat Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 175 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, ada 23 titik yang dilarang dijadikan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Salah satunya adalah Jalan MH Thamrin yang didapati adanya videotron Jokowi-Ma'ruf.</p>

Bawaslu DKI Putuskan Jokowi-Ma'ruf Amin Langgar Kampanye Pilpres 2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bawaslu dki

Berita Terkini