<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/Satpol-2971933531.jpg" alt="Dokumentasi penyegelan unit rusunawa./Dok Antara." width="100%">
<figcaption>Dokumentasi penyegelan unit rusunawa./Dok Antara.</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot), mengamnil tindak tegas terhadap penghuni&nbsp;rumah susun sederhana sewa (rusunawa), yang tidak melakukan pembayaran. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) daerah setempat, Pemkot Surabaya telah melakukan tindakan penyegelan terhadap unit di rusunawa yang tidak membayar biaya retribusi sewa. Penyegelan dilakukan di Rusun Gunung Anyar dengan lima unit dan Rusun Keputih dengan satu unit. Dikutip dari ANTARA, Selasa (27/2), Bagus Tirta, Sub Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Surabaya, menjelaskan bahwa saat penyegelan, pihak DPRKPP, Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Sukolilo, ketua RT, serta Ketua Paguyuban setempat turut hadir untuk mengawasi kondisi unit dan memeriksa apakah ada barang milik penghuni rusun. &ldquo;Sebelum melakukan segel unit, kami buka dulu untuk unitnya, memastikan tidak ada barang yang tertinggal, jika ada kami lakukan pengosongan. Tetapi untuk hari ini hanya beberapa saja yang tersisa di tiap unit, seperti selimut dan ada beberapa baju,&rdquo; ucapnya. Bagus menjelaskan bahwa tindakan penyegelan dilakukan untuk menegakkan peraturan daerah terkait pemakaian rumah susun. Bagus menjelaskan, penyegelan rusun tersebut dilakukan guna menegakkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemakaian Rumah Susun. Sebelumnya, DPRKPP bersama Satpol PP Kota Surabaya telah mengirimkan surat peringatan kepada penghuni rusun, namun tidak mendapat respons dari mereka. &ldquo;Sudah kami berikan surat pemberitahuan hingga surat peringatan kepada penyewa, termasuk ditempelkan juga pada bagian pintu unit. Namun dari yang bersangkutan tidak hadir, sehingga kami lakukan sesuai prosedur berupa penyegelan dan pengosongan,&rdquo; ujarnya. Adinda Setyoningrum, Kepala UPTD Rusun DPRKPP Kota Surabaya, mengatakan bahwa sebelum memberikan surat peringatan, pihaknya telah mencoba menghubungi penghuni rusun untuk konfirmasi status hunian mereka. &ldquo;Sebelum kami melayangkan surat pemberitahuan dan peringatan, kami berusaha menghubungi penghuni rusun. Mereka dipanggil untuk konfirmasi terkait ditempati atau tidak unitnya, lalu diberikan surat peringatan, yang selanjutnya jika tidak ada jawaban maka dikenakan sanksi berupa penyegelan,&rdquo; ujar Adinda. Namun, jika tidak ada tanggapan, tindakan penyegelan dilakukan. Pihaknya dan pengawas dari tiap rusun secara masif melakukan pengawasan guna memeriksa apakah unit rusun dihuni atau tidak. &ldquo;Kami lakukan pengecekan baik dari pihak kami maupun pihak rusun, sehingga kami tau unit mana saja yang penghuninya melanggar aturan dengan tidak menempati rusun milik mereka,&rdquo; ucapnya. Harapannya, tindakan penyegelan ini dapat memberikan efek jera kepada penghuni rusun agar selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Adinda juga menekankan bahwa bagi penghuni yang tidak membutuhkan unit rusun atau sudah memiliki tempat tinggal lain, mereka dapat menyerahkan kunci agar unit tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga Surabaya lainnya. Adinda menegaskan bagi yang melanggar aturan, akan dikenakan sanksi dan unitnya akan diisi oleh penghuni lain sesuai dengan antrian yang ada. &ldquo;Untuk penghuni yang sudah tidak membutuhkan unit rusun atau sudah memiliki tempat tinggal lain, bisa menyerahkan kunci kepada kami agar unitnya lebih bermanfaat untuk warga kota Surabaya lainnya. Untuk yang melanggar, akan kami tertibkan dan selanjutnya akan diisi oleh penghuni lainnya sesuai dengan antrian,&rdquo; tuturnya. ***

Pemkot Surabaya telah melakukan tindakan tegas penyegelan terhadap penghuni unit di rusunawa yang tidak membayar.

Tidak Bayar Sewa Retribusi, Pemkot Surabaya Lakukan Penyegelan Rusunawa di Gunung Anyar dan Keputih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/sby-1-2809534322.jpg" alt="Sejumlah perwakilan penghuni Rusunawa Gunungsari berdialog dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kamis (11/1). (Mus Purmadani/Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perwakilan penghuni Rusunawa Gunungsari berdialog dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kamis (11/1). (Mus Purmadani/Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masih belum menemukan solusi terkait jaringan listrik yang dipadamkan oleh pengelola Rusunawa Gunungsari, delapan orang perwakilan dari 68 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di rusunawa tersebut akhirnya menemui Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, pada Kamis (11/1). Dilansir Radar Surabaya (JawaPos Grup), tujuan utama mereka menemui Wakil Gubernur Jawa Timur itu adalah untuk meminta solusi terkait permasalahan mereka. Dalam pertemuannya, beberapa warga penghuni&nbsp; Rusunawa Gunungsari mulai mengeluarkan keluh kesahnya. Koordinator warga Rusunawa Gunungsari, Bayu Kuntoro mengatakan, aliran listrik untuk 68 dari 260 warga penghuni Rusunawa Gunungsari dipadamkan oleh Cipta Karya selaku pengelola rusunawa. Pemadaman itu sudah berlangsung selama 1,5 bulan. Diketahui, pemadaman terhadap 68 unit di Rusunawa Gunungsari itu terjadi karena para penghuni menunggak sewa rusunawa selama dua tahun. Rata-rata, ke-68 warga itu merupakan warga eks stren Kali Jagir yang sulit bekerja setelah mereka di relokasi. Mereka yang listriknya dipadamkan ini sudah tinggal di Rusunawa Gunungsari sejak tahun 2011. &ldquo;Rata-rata yang menunggak ini warga eks stren Kali Jagir. Setelah direlokasi dari Jagir, banyak yang tidak bisa bekerja. Kerjanya serabutan. Ada yang jual nasi bungkus, ojek online tapi sepi order, akhirnya menunggak sewa. Selama ini tidak ada pembicaraan dari Dinas Sosial maupun pengelola,&rdquo; jelas Bayu. Menurutnya, pihak pengelola sangat sulit diajak bicara secara baik-baik untuk mencari solusi. Pengelola rusunawa tersebut ingin langsung dibayar lunas dan tak boleh dicicil. &ldquo;Bahkan, ada yang sudah membayar Rp 2 juta dengan harapan listriknya bisa nyala, tetap saja gak ada solusi. Padahal, warga itu nyari uangnya dari utang sana-sini,&rdquo; imbuhnya. Bayu juga mengungkapkan bahwa, berbagai solusi sudah diupayakan oleh 68 penghuni tersebut. Mulai dari menemui Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.&nbsp; &ldquo;Tapi gak mau ditemui. Maunya lunas,&rdquo; terangnya. Sementara itu, Hendro, salah satu warga Rusunawa Gunungsari, berharap agar harga sewa yang sempat dinaikan menjadi Rp295 ribu dari yang awalnya Rp 235 ribu itu bisa diturunkan kembali.&nbsp; &ldquo;Lha wong Rp 235 ribu saja kita keberatan kok malah dinaikkan,&rdquo; ujarnya. Merespon hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, pihaknya telah menelpon Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui kondisi sebenarnya. &ldquo;Pak Kadis siap dari 260 penghuni, hampir 200 warganya siap memenuhi kewajiban. Nah, versi tim kami untuk yang 68 warga ini jika diberikan keistimewaan, maka tidak adil bagi warga lainnya,&rdquo; ungkap Emil. Menurut Emil, 68 warga yang listriknya dipadamkan itu dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Sehingga, dirinya meminta agar Dinsos dapat membantu mencarikan solusi untuk ke-68 warga rusunawa tersebut. &ldquo;Kami juga menjaga apa yang sudah disepakati oleh warga yang hampir 200 ini terdemotivasi untuk memenuhi kewajiban hunian. Nah, untuk yang 68 ini kalau memang sudah konkret kondisinya, maka perlu adanya intervensi dari pemerintah,&rdquo; jelas Emil.

Delapan orang perwakilan dari 68 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Rusunawa Gunungsari menemui Wagub Jawa Timur, Emil Dardak

Nunggak Bayar Sewa dan Listrik Dipadamkan Selama 1,5 Bulan, Penghuni Rusunawa Gunungsari Mengadu ke Wagub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tak-mampu-bayar-sewa-warga-korban-gusur-bakal-terusir-dari-rusunawa_m_153805.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah warga penghuni rumah susun sewa (rusunawa) terancam diusir oleh pengelola karena tidak mampu membayar tunggakan sewa. Mereka mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengadukan nasibnya. "Saya sudah dapat surat peringatan dua kali. Pengelola mengancam rusun saya akan disegel awal September 2017 ini," ujar Erni Estamaya, penguhuni Blok A 1 Rusunawa Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, ditemui di Gedung DPRD Jalan Kebon Sirih, Senin (28/8). Erni yang datang bersama kedua anaknya, serta puluhan warga rusun lainnya mendatangi gedung dewan untuk meminta pertolongan pada wakil rakyat. Sayangnya, setelah ditunggu sampai sore hari, belum ada satu orang anggota dewan yang mau menemui mereka.  "Harapan kami tinggal pada DPRD untuk menyelamatkan nasib kami agar tidak diusir. Tapi sampai sore belum ada yang bisa ditemui," kata dia dilansir Indopos (Jawa Pos Group). Diungkapkan Erni, dia adalah korban penggusuran lahan di kawasan Rasuna Sahid, Jakarta Selatan. Rumah mereka empat tahun lalu dibongkar, karena lahannya dijadikan gedung KPK. Kemudian ia dan suami serta anaknya pindah ke Rusunawa Pinus Elok, namun karena lokasinya sangat jauh sang suami yang tadinya bekerja di kawasan Jakarta Selatan menjadi kesulitan. Akhirnya penghasilannyapun menurun drastis, sampai akhirnya tidak mampu lagi membayar sewa rusun. "Kami berharap tunggakan kami dihapuskan, kemudian kami tidak diusir. Suami saya juga berjanji akan bekerja lebih keras lagi agar ke depan mampu membayar sewa rusun dan tidak menunggak lagi," tutur Erni. Menanggapi hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, tunggakan yang ada di rusun merupakan bukti bahwa Pemprov DKI abai terhadap pemenuhan hak-hak penghuni. Pemenuhan hak tersebut di antaranya pelatihan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi warga. "Kami belum tahu sudah berapa banyak yang tersentuh pelatihan UMKM di rusun itu. Ketika bilang ingub (instruksi gubernur) kok tidak patuh dengan ingub sendiri," tegas Bestari. Politisi Partai Nasdem itu merujuk pada Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pengelolaan Rumah Susun Sewa. Dia mengatakan, bila Ingub telah diterapkan, warga akan lebih mandiri dan sejahtera sehingga tidak ada lagi yang tidak mampu membayar sewa rusun. "Ketika mereka tidak bisa membayar, padahal janjinya apakah sudah dilakukan dengan pemberdayaan UMKM. Rp 1 triliun kami alokasikan kepada mereka. Jangan main usir begitu saja," kata Bestari. Berdasar data, sebanyak 9.522 kepala keluarga (KK) penghuni rumah susun sewa (rusunawa) menjadi korban penggusuran. Mereka ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah kehilangan rumah karena digusur kemudian dipindah ke rusun, namun kini mereka juga terancam diusir karena tidak mampu membayar sewa. "Warga miskin di Jakarta ini nampaknya akan digusur dua kali. Pertama digusur dari tempat tinggal miliknya, kemudian kini digusur dari rusunsewa milik pemerintah," ujar Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta). Tigor mengatakan, menunggaknya biaya sewa pengguni rusunawa hingga Rp 33 miliar, menjadi bukti buruknya solusi dalam kegiatan penggusuran di Ibu Kota. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja tanpa standar operasional (SOP) yang baik, sehingga membuat relokasi ke rusunawa berujung kegagalan. "Warga yang tadinya memiliki pekerjaan saat tinggal di tempat tinggalnya yang lama, tiba-tiba menjadi pengangguran saat mendiami rusun. Karena pemprov hanya sekedar memindahkan tempat tinggal, tanpa memikirkan bagaimana caranya warga mendapat penghasilan seperti dulu," kata Tigor. Ketika di lingkungan yang lama, warga memeliki pekerjaan non formal, seperti berjualan kaki lima, asongan, buruh cuci gosok, pemulung, dan sebagainya. Sedangkan ketika di rusunawa, keahlian tersebut tidak bisa diterapkan karena kondisi lingkungannya tidak memungkinkan. Belum lagi jarak rusun jauh dari lokasi mencari nafkah, sehingga membuat kesulitan dijangkau. "Akibatnya mereka menjadi pengangguran," terang Tigor. Tigor mengaku, saat ini tengah melakukan gugatan di Pengadilan, terhadap penggusuran di Jakarta. "Kami berharap gugatan ini dapat dimenangkan, sehingga kesewwnang-wenangan pemerintah daerah ini tidak terulang kembali di masa mendatang," tutur dia. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta warga yang menunggak tagihan sewa keluar dari rumah susun jika tidak berusaha melunasinya. Djarot menyampaikan hal itu untuk penghuni rusun sederhana sewa yang tidak mau membayar, bukan karena tidak mampu. "Kalau mereka sudah lama di situ dan tidak ada niat untuk melunasi kewajibannya, ya sudah keluar saja," tandas politisi PDI Perjuangan itu. Djarot mengungkapkan, saat ini ada sekitar 11.000 warga yang antre ingin mendapatkan unit rusun dengan biaya sewa rata-rata sekitar Rp 400.000 per bulan. Jika ada penghuni yang tidak membayar sewa karena alasan mahal, Djarot meminta mereka keluar dan mencari tempat tinggal yang lebih murah. "Barangkali sudah enggak kerasan di sana, enggak mau bayar, enggak ada tanggung jawabnya, bisa sewa ke tempat lain, barangkali lebih murah," kata dia. Dia juga mengingatkan para penghuni agar tidak selalu mengharapkan bantuan dan tinggal di rusun secara gratis. Djarot pun menyinggung soal penghuni rusun yang mampu membeli rokok, tapi tak mampu membayar uang sewa rusun. "Beli pulsa bisa, beli bensin bisa, beli rokok bisa, masa kewajiban untuk membayar sewa iuran untuk merawat, memfungsikan rumah susun enggak mampu," ketus Djarot. Djarot mempersilakan warga yang tak lagi ingin tinggal di rusun untuk keluar dari huniannya. Dia tidak ingin penghuni rusun hanya berdiam diri dan tidak berusaha. "Barangkali punya tempat yang lain, ada kontrakan yang lebih murah, silakan. Mereka yang tinggal di situ (rusun) kan tidak bisa ongkang-ongkang, hidup itu kan juga harus berjuang, enggak bisa semuanya gratisan," pungkas dia. (wok)

Tak Mampu Bayar Sewa, Warga Korban Gusur Bakal Terusir dari Rusunawa

bayar sewa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bayar sewa

Berita Terkini

Tidak Bayar Sewa Retribusi, Pemkot Surabaya Lakukan Penyegelan Rusunawa di Gunung Anyar dan Keputih

Nunggak Bayar Sewa dan Listrik Dipadamkan Selama 1,5 Bulan, Penghuni Rusunawa Gunungsari Mengadu ke Wagub

Tak Mampu Bayar Sewa, Warga Korban Gusur Bakal Terusir dari Rusunawa

Download Aplikasi JawaPos.com