<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/akpi-54756633.jpg" alt="CETAK KURATOR: Ketua Umum AKPI Imran Nating Surabaya kemarin (17/7)." width="100%">
<figcaption>CETAK KURATOR: Ketua Umum AKPI Imran Nating Surabaya kemarin (17/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pascapandemi Covid-19, banyak perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang masuk ke pengadilan niaga. Itu disebabkan perusahaan-perusahaan masih terbebani utang buntut dari pandemi. &rdquo;Kondisi dunia usaha pasca-Covid masih lesu. Baru merangkak naik, perusahaan terbebani utang sehingga sulit untuk recovery," ujar Imran Nating, ketua umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) saat membuka Pendidikan Kurator dan Pengurus AKPI di Surabaya kemarin (17/7). Menurut dia, perkara kepailitan dan PKPU pada 2021 mencapai 900 perkara. Jumlah itu masih statis. Tahun ini hingga kemarin ada 400 perkara. Di Pengadilan Niaga Surabaya, misalnya, jumlah perkara kepailitan dan PKPU tahun ini hingga kemarin tercatat 80 perkara. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah hingga akhir tahun. Sedangkan tahun 2021 mencapai 139 perkara dan 2022 sebanyak 115 perkara. Imran menambahkan, perusahaan-perusahaan yang sudah tidak dapat diselamatkan akan jatuh pailit. Dari situ kurator bakal berperan untuk mengurus pemberesan boedel pailit. &rdquo;Karena itu, dibutuhkan kurator-kurator profesional untuk menanganinya,&rsquo;&rsquo; tambahnya. Untuk itu, AKPI menyelenggarakan Pendidikan Kurator dan Pengurus. Tahun ini organisasi profesi kurator dan pengurus tersebut menyelenggarakan pendidikan di Jakarta dan Surabaya selama dua pekan. Di Jakarta diikuti 100 peserta dan di Surabaya 50 peserta. Menurut dia, calon kurator dan pengurus melalui seleksi ketat sebelum mendapatkan lisensi. &rdquo;Di akhir pendidikan kami ada dua lapis ujian. Begitu lolos, kami ajukan ke Kemenkum HAM untuk mendapat lisensi sebagai kurator dan pengurus,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. AKPI tidak hanya mencetak kurator dan pengurus yang profesional, tetapi juga berintegritas agar tidak melanggar aturan saat menjalankan tugas. Salah satunya membuat kurikulum yang memuat kode etik. &rdquo;Harapan kami, kurator-kurator AKPI bisa menjadi mitra kerja bagi dunia bisnis," kata Imran. (gas/c6/ttg)

Pascapandemi Covid-19, banyak perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang masuk ke pengadilan niaga.

Pascapandemi, Perkara Kepailitan dan PKPU Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pengacara-minta-polisi-kembalikan-aset-first-travel-untuk-bayar-utang_m_178847.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berkas perkara kasus dugaan penipuan dan pencucian uang First Travel sudah dinyatakan lengkap atau P21. Namun, hingga saat ini tiga orang tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian belum juga disidangkan. Tiga orang tersangka yang ditetapkan polisi yakni, Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, dan Direktur Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki. "Sidang pidananya belum ada pemberitahuan, priode P21 itu jaksa diberikan waktu 20 hari untuk mempersiapkan dakwaan dan apabila dianggap masih memerlukannya dia masih punya waktu 30 hari lagi," kata kuasa hukum Andika Surachman dan Annisa Hasibuan, Rusdianto kepada JawaPos.com, Selasa (2/1). Ketiga tersangka First Travel rencananya akan disidangkan di Kejaksaan Negeri Depok. Rusdianto berharap pihak kepolisian dapat mengembalikan aset yang telah disita tersebut untuk dapat mengganti rugi para korban. "Kita minta kepada polisi semua aset First Travel dikembalikan. Karena dengan dibalikinnya harta yang disita akan memperkuat permodalannya," ucap Rusdianto. Sementara itu, menurut Rusdianto sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) First Travel saat ini sedang menunggu persetujuan untuk dapat memulangkan uang para korban. "PKPU itu tinggal nunggu voting, voting proposalnya ini diterima atau nggak," terang Rusdianto. Menurut Risdianto, apabila First Travel ingin tidak pailit dalam sidang PKPU maka kewajibannya harus dapat memenuhi segala yang diinginkan oleh para korban. "Upaya kreditur tidak mempailitkan kita kan gitu. Salah satunya kita berupaya untuk memberangkatkan semua jamaah," jelas Rusdianto. Lebih jauh Rusdianto menuturkan, jumlah kerugian total yang dialami para korban mengacu pada gugatan kepailitan hampir Rp 1 triliun.

Pengacara Minta Polisi Kembalikan Aset First Travel untuk Bayar Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/demi-bayar-utang-oknum-asn-palsukan-surat-dan-stempel-polres_m_150410.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Berau berinisial RE (36), harus berurusan dengan pihak kepolisian. Wanita yang tinggal di Jalan Mangkubumi II, Kecamatan Sambaliung itu nekat memalsukan surat dan stempel dari Polres Berau. Kapolres Berau AKBP Andy Ervyn mengungkapkan, pelaku memalsukan surat keterangan dari Polres yang berisi pendampingan atau pernyataan untuk dirinya. Surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa RE bersedia mengganti uang perjalanan dinas yang diduga telah digunakannya, setelah pengajuan pinjaman uang dari bank yang diajukannya bisa dicairkan. &ldquo;Ya, dia (pelaku, red) membuat surat pernyataanlah sanggup membayar uang yang dipakainya. Kami sama sekali tidak pernah buat surat-surat seperti ini, jelas ini merupakan pemalsuan,&rdquo; tegas perwira berpangkat dua melati ini, sebagaimana dikutip dari Berau Post (Jawa Pos Group). Uang perjalanan dinas yang digunakan RE sebesar Rp 43.714.000. Dia membuat surat palsu tersebut tertanggal 8 Agustus 2017 dan paling lambat akan menggantinya tanggal 31 Agustus 2017 setelah pinjaman yang diajukannya cair. Sementara nama polisi yang dicatut adalah Brigpol Arpian Joko dari Satuan Intelkam. &ldquo;Terungkapnya kasus ini, setelah anggota saya itu (Arpian Joko, red) mendapatkan informasi ada yang menggunakan namanya dalam surat pernyataan, kemudian dilakukan penyelidikan,&rdquo; jelasnya. Untuk mempertanggungjawabkannya, polisi menjemput RE di kantor Dinas Pendidikan Berau sekitar pukul 16.00 Wita, Kamis (10/8). Kini, RE mendekam di balik jeruji ruang tahanan Mapolres Berau. Karena kasus ini, kapolres memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan indikasi keterlibatan orang lain, ataupun ada oknum ASN di instansi lain melakukan perbuatan yang sama. &ldquo;Untuk sementara murni katanya dia sendiri yang melakukan. Tapi kami coba telusuri,&rdquo; ujarnya. Terkait stempel Polres, ditegaskan Andy, tidak serta-merta sembarang orang bisa menggunakannya. Bahkan personel polres sekalipun. Selain itu, setiap stempel punya kode khusus sehingga tidak mudah untuk bisa dipalsukan. Lanjut mantan Kapolres Bontang ini, RE dijerat Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Pemalsuan, dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Dalam kasus ini, Satreskrim mengamankan barang bukti berupa 1 buah stempel polres palsu, printer, PC dan surat palsu. RE yang ditemui di Mapolres Berau, mengakui telah memakai uang perjalanan dinas dari 18 ASN di Dinas Pendidikan Berau pada Mei 2017 yang dicairkan pada Juni 2017. &ldquo;Saya gunakan uangnya untuk membayar utang, yang jelas pasti saya ganti,&rdquo; tutur RE. Ide memalsukan surat itu merupakan idenya sendiri, dengan mencontoh surat pernyataan hasil pencarian di Google, termasuk nama personel Polres Berau yang dicatut. &ldquo;Saya cari di Google karena sudah terdesak. Yang tahu baru koordinator perjalanan dinas saja kalau saya pakai uang itu,&rdquo; tuturnya. RE mengaku tidak mengetahui jika perbuatannya dinilai melanggar hukum.

Demi Bayar Utang, Oknum ASN Palsukan Surat dan Stempel Polres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kisah-wanita-yang-bayar-utang-dengan-70-kali-hubungan-badan_m_109515.jpeg" alt="Wt, korban perdagangan orang memberi keterangan dalam persidangan terkait terdakwa Laura dan Indra pada perkara tindak pidana perdagangan orang di PN Batam." width="100%">
<figcaption>Wt, korban perdagangan orang memberi keterangan dalam persidangan terkait terdakwa Laura dan Indra pada perkara tindak pidana perdagangan orang di PN Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wt (17), seorang wanita nyaris menjadi korban perdagangan orang (human trafficking) di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) pada 2016 lalu dari terdakwa Laura Risky dan Syafii alias Indra. Saat dihadirkan di persidangan, Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (13/2) Wt menceritakan kisahnya dia yang nyaris "dijual" ke Malaysia sebagai pekerja seks komesial (PSK). Semula dia berkenalan dengan Laura. Waktu itu Wt sedang bekerja di cafe Feby, belakang Kantor BCA Baloi, Juli 2016 lalu. Waktu itu Wt meminta dicarikan pekerjaan, karena gajinya di kafe sangat kecil yakni Rp 1 juta. "Kebetulan dia (Laura) bertanya, saya pun mengeluh minta tolong carikan kerja yang siang hari. Bukan kerja malam," ujar Wt di hadapan majelis hakim seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (14/2). Komunikasinya dengan Laura berlanjut hingga tawaran pekerjaan itu tiba. Lantas Wt pun menerima pekerjaanitu sebagai pemandu lagu di sebuah karaoke di sebuah hotel bilangan Batuampar, Batam. Akan tetapi pekerjaan itu hanya dilakoni sehari saja "Saya gak sanggup karena harus minum-minum beralkohol," kata wanita asal Tembilahan, Riau ini. Lalu Laura kembali menawarkan pekerjaan untuk Wt di cafe The Office daerah Kampung Bule Nagoya, sebagai penari. Hanya saja sebagai pemula dia diminta untuk latihan dalam waktu sebulan pertama. Selama masa latihan itu dia tidak menerima gaji, akhirnya Wt memilih berhenti. Dua bulan menganggur, Laura datang lagi ke Wt untuk menawarkan kerja di Malaysia. Kerjaan untuk menemani tamu minum. Untuk berangkat ke Malyasia, semua biaya, mulai dari ongkos dan pembuatan paspor telah dibiayai. "Saya tergiur karena dijanjikan dapat upah gak kurang dari Rp 40 juta," sebut saksi. Menjelang keberangkatan, Wt dikenalkan dengan Koko Angga oleh Laura untuk dibooking seharian dengan bayaran Rp 1 juta. Dibawa ke hotel, Wt harus berhubungan badan dengan Koko itu karena sudah dibayar ke Laura. Hanya sekitar dua jam, Wt dijemput Laura. "Dua kali saya mendapat perlakuan seperti itu, dan hanya terima Rp 250 ribu dari Laura," ungkapnya. Merasa ditipu, korban pun membatalkan keberangkatannya ke Malaysia. Namun Laura mengancam saksi harus membayar Rp 9 juta untuk ganti rugi pengurusan keberangkatannya seperti paspor dan dokumen lain. Saksi kemudian dibujuk oleh Indra, yang memodali keberangkatannya itu. Indra menegaskan, wt harus membayar utang Rp 9 juta itu dengan 'short time' 70 kali selama sebulan di Malaysia. "Itu biar utang saya lunas," terang Wt. Hingga akhirnya saksi dapat bercerita ke orang tua rekannya, yang kemudian membawa perkara ini sampai ke meja hijau. "Sekarang saya tinggal dengan pendampingan dari rumah singgah," sebutnya. Keterangan dari saksi korban ini, seluruhnya dibantah kedua terdakwa. Laura mengatakan, semua kejadian tersebut adalah permintaan saksi. "Saya hanya membantu yang mulia," terang Laura. Tapi Wt dengan tegas bahwa keterangannya adalah benar dan dibawah sumpah. Selanjutnya, persidangan dua terdakwa dijadwalkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, pekan depan. (nji/iil/JPG)

Kisah Wanita yang Bayar Utang Dengan 70 Kali Hubungan Badan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65070_84175_investasi.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Emiten Garment PT Pan Brothers (PBRX) menerbitkan global bond senilai USD 200 juta. Surat utang setara Rp 2,63 triliun telah mendapat restu dari pemegang saham. Pemegang saham juga menyetujui global bond itu dibanderol kupon bunga 10 persen. Meski telah mengantongi stempel pemegang saham terkait besaran kupon, perusahaan belum akan menentukan angka pastinya. Sebab, berdasar pantauan perusahaan, serapan pasar baru berada di kisaran 7 persen.&nbsp; &rdquo;Jadi, belum kami tentukan, karena masih dalam proses,&rdquo; tutur Sekretaris Perusahaan Pan Brothers Iswar Deni seperti dikutip Indopos, Jumat (18/11). Deni menyebut dana hasil emisi surat utang itu akan dipakai untuk melunasi utang dan membiayai ekspansi di masa mendatang.&nbsp; Di mana, 80 persen untuk membayar seluruh fasilitas term loan dari kredit sindikasi, seluruh fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa komitmen dan fasilitas penyelesaian impor the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta pada ESGI, seluruh fasilitas perdagangan multi opsi dalam mata uang dolar Amerika Serikat (USD) sejumlah USD 5 juta. Posisi fasilitas kredit sindikasi dan fasilitas perbankan lain yang digunakan per 30 Juni tahun ini senilai USD USD 206,33 juta. Itu terdiri dari term loan USD 36,5 juta dan revolving credit loan dan lain-lain USD 169,83 juta. Fasilitas kredit saat ini terdiri dari term loan USD 40 juta dan dua revolving credit loan masing-masing USD 200 juta dan USD 30 juta.&nbsp; Sepanjang tahun ini, perusahaan telah menambah fasilitas manufaktur baru di Demak dan Ungaran, Jawa Tengah (Jateng) melalui anak usaha PT Berkah Indo Garment.&nbsp; Fasilitas baru itu memproduksi woven top dan bottom termasuk denim (jeans product). Penambahan pabrik Eco Samrt dari semula 3 menjadi 2 dengan skala yang sama akan dimulai pada 2017 dan berproduksi dipenghujung 2017.&nbsp; Selain itu, perusahaan mengembangkan kapasitas produksi 90 juta potong tahun ini. Kemudian menjaga dan mengembangkan kemitraan dengan perusahaan garmen sub-contractor baik eksisting maupun baru.&nbsp; Memanfaatkan ketersediaan modal kerja dengan baik untuk memberi nilai tambah bagi transaksi dengan buyer (buyer of payment yang fleksibel). &rdquo;Jadi, kami optimistis hingga penghujung tahun ini, angka penjualan akan bertengger di kisaran USD 480 juta. Apalagi, September tahun ini telah berada di level USD 372,4 juta,&rdquo; tegas Deni. (far/nas/JPG)

Bayar Utang, Pan Brothers Jajakan Global Bond Rp 2,63 Triliun

bayar utang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bayar utang

Berita Terkini

Pascapandemi, Perkara Kepailitan dan PKPU Meningkat

Pengacara Minta Polisi Kembalikan Aset First Travel untuk Bayar Utang

Demi Bayar Utang, Oknum ASN Palsukan Surat dan Stempel Polres

Kisah Wanita yang Bayar Utang Dengan 70 Kali Hubungan Badan

Bayar Utang, Pan Brothers Jajakan Global Bond Rp 2,63 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com