<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hapus-tato-gratis-jelang-ramadan_m_210859.jpeg" alt="Ilustrasi menghapus tato" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi menghapus tato</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat bersama Baznas Bazis DKI mengadakan program hapus tato gratis pada 3-4 April 2023. Program itu dilakukan di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Chaidir mengatakan, kegiatan tersebut adalah bagian dari salah satu program Pemkot di bulan Ramadan. "Ini merupakan program yang sangat luar biasa, terutama di bulan suci Ramadan," ujarnya dikutip dalam laman resmi Pemprov DKI, Senin (3/4). Chaidir menuturkan, program hapus tato ini menjadi salah jalan keluar bagi warga yang hendak menghapus tato namun terkendala biaya. Pasalnya, biaya hapus tato ditaksir mencapai Rp 2jt hanya dalam hitungan centimeter. "Informasi yang saya dapat pada 2022 lalu, totalnya ada 50 kuota di Jakarta Pusat. Di 2023 ini naik menjadi 100 kuota. Kegiatan akan digelar selama dua hari dari 3-4 April 2023," jelasnya. Tak hanya itu, Chaidir juga mengimbau para peserta agar ikut membantu mensosialisasikan kegiatan penghapusan tato ini kepada keluarga, tetangga, maupun teman. "Sampaikan ke orang terdekat supaya mereka juga dapat merasakan manfaatnya," ungap dia. (*)

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat bersama Baznas Bazis DKI mengadakan program hapus tato gratis

Pemkot Jakarta Pusat-Bazis DKI Gelar Program Hapus Tato Gratits

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-dilebur-jadi-baznas-bazis-dki-masih-peroperasi-hingga-maret_m_.jpg" alt="Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Hendra Hidayat" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Hendra Hidayat</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019, BAZIS DKI Jakarta akan dilebur menjadi BAZNAS DKI Jakarta. Namun dalam melaksanakan tugasnya, akan ada tim transisi. Dalam masa transisi juga dibentuk tim seleksi pimpinan BAZNAS provinsi, pengawasan pisah batas (cut off), dan penyusunan bahan kebijakan terkait pengelolaan zakat pada BAZNAS&nbsp;provinsi untuk diusulkan kepada gubernur. Saat ini, tim transisi tersebut diketuai Asisten Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto. Sementara Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Hendra Hidayat menjabat sebagai sekretaris. "Nama-namanya (calon tim penyeleksi jajaran pengurus BAZNAS) sudah ada, kami juga menyesuaikan dengan jadwal beliau. Sekarang kami sedang kumpulkan nama-nama calonnya," ungkap Hendra, ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (21/1). Dalam Pergub tersebut, BAZIS akan menyelesaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya paling lambat sampai 7 Maret 2019.&nbsp;Namun, Hendra masih berharap agar sebelum Maret semua sudah terselesaikan. "Kami harus optimistis. Mudah-mudahan sih semuanya bisa lancar, kami doakan semua. Karena bukan apa-apa, ini buat kebaikan kita bersama. Jujur harus diakui BAZIS tuh banyak banget manfaatnya buat masyarakat Jakarta," ungkapnya. Hendra menjelaskan saat ini tim transisi sedang mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan aset, keuangan, serta SDM-nya. Jadi menurutnya, BAZIS dengan BAZNAS itu sama. "Beda nama saja. BAZIS itu disesuaikan dengan UU karena badannya tetap ada, hanya saja namanya menjadi BAZNAS. Kata BAZNAS, silahkan, pakai pola pengelolaan BAZIS DKI kalau nanti menjadi BAZNAS," pungkasnya.

Sudah Dilebur Jadi BAZNAS, BAZIS DKI Masih Peroperasi Hingga Maret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-ingin-berpolemik-anies-lebur-bazis-dki-jadi-baznas_m_.jpg" alt="Pemprov DKI Jakarta lebur BAZIS DKI menjadi BAZNAS" width="100%">
<figcaption>Pemprov DKI Jakarta lebur BAZIS DKI menjadi BAZNAS</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Gubernur DKI Jakarta&nbsp;Anies Baswedan meneken peraturan gubernur terkait BAZIS DKI. Aturan itu tertuang dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS). Hal itu menyusul polemik terkait Badan Zakat Nasional (BAZNAS) yang menyatakan BAZIS DKI adalah lembaga yang ilegal. Agar polemik tak berkepanjanga Anies pun memberikan jalan keluar dengan menandatangani Pergub pada 9 Januari 2019 dan telah diundangkan pada 16 Januari 2019. Kepala Biro Dikmental DKI Jakarta Hendra Hidayat menyatakan, Pergub ini sebagai transisi BAZIS DKI menjadi BAZNAS. Namun semua masih dalam proses penentuan tim seleksi. "Saat ini kami sudah menyiapkan SK Gubernur tentang panitia seleksi kemudian juga hal-hal lain yang&nbsp; berkaitan dengan transisi BAZIS ke BAZNAS," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (21/1). Sebagai informasi, atas polemik yang ada Pemprov DKI dan BAZNAS pun melakukan kesepakatan untuk melebur BAZIS DKI ke BAZNAS lewat proses transisi. Pergub&nbsp;3/2019&nbsp;ini menjadi dasar hukum untuk proses transisi dari BAZIS DKI menjadi BAZNAS Provinsi DKI Jakarta. Pada pasal 2 Pergub&nbsp;3/2019&nbsp;tersebut dijelaskan bahwa BAZIS menyelesaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya paling lambat sampai 7 Maret 2019. Dalam Pergub tersebut pun diatur, tim seleksi pimpinan BAZNAS Provinsi akan bertugas menyeleksi calon pimpinan BAZNAS Provinsi, disampaikan kepada Gubernur guna mendapatkan pertimbangan. "Jadi misalnya nanti kalau ada yang bilang BAZIS bubar, tidak, BAZIS tetap ada, hanya disesuaikan dengan peraturan di atasnya. Namanya jadi BAZNAS," tandasnya.

Tak Ingin Berpolemik, Anies Lebur BAZIS DKI Jadi BAZNAS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nama-bazis-dki-akan-dipertahankan-begini-alasan-sandi_m_218611.jpeg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberikan masa transisi 3 bulan kepada Bazis DKI untuk merombak seluruh sistemnya. Namun nama Bazis DKI tidak dihapus melainkan tetap dipertahankan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menyampaikan Bazis DKI sudah sangat akrab di telinga masyarakat. Maka nama tersebut, akan tetap dipertahankan walaupun tim dan kelembagaanya akan dirombak total. "Bazis itu sangat dikenal di masyarakat. Bazis DKI itu sampai ada idiom 'ingat zakat ingat Bazis'. Setiap ada musibah, ada bencana, kebakaran. Bazis DKI yang paling pertama diingat oleh warga," terang Sandi di Wisma Sirca, Jakarta Pusat, Kamis (7/6). Dirinya mengaku selalu memantau Bazis dari Jakarta Smart City. Bahwa kesigapan Bazis saat ada bencana terlalu terpatri di ingatan masyarakat baik untuk mendirikan tenda, dapur umum atau membantu masyarakat. "Masyarakat sudah terbangun suatu public-perception atau opini publik bahwa yang pertama ditelepon itu selain Damkar adalah Bazis DKI. Ini yang kita perlu sikapi dengan bijak," tuturnya. Menurutnya, banyak orang-orang cerdas di Pemprov DKI Jakarta dan Baznas yang akan merumuskan detail pengerjaannya Baznas DKI. Bahkan, sampai anggaran yang digelontorkan oleh Pemprov DKI ke Baznas atau Bazis DKI yang harus dipertanggungjawabkan. "Jadi ini adalah babak baru. Nanti tim secara detail khusus akan memberikan laporan secara periodik kepada publik," pungkasnya.

Nama Bazis DKI Akan Dipertahankan, Begini Alasan Sandi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bazis-ganti-baju-jadi-baznas-dki-begini-pesan-sandiaga-uno_m_218590.jpeg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno bersama Ketua Baznas, Bambang Sudibyo." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno bersama Ketua Baznas, Bambang Sudibyo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Perdebatan mengenai status Bazis DKI akhirnya terselesaikan. Pasalnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno telah mengadakan rapat tertutup dengan&nbsp;Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di&nbsp;Wisma Sirca, Jakarta Pusat, Kamis (7/6). Sandi menjelaskan pertemuan ini menjadi lembaran baru bagi pengelolaan zakat di&nbsp;Ibu Kota&nbsp;Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, Sandi dan Baznas menyepakati beberapa hal seperti membentuk tim untuk melakukan sinkronisasi dan transisi Bazis DKI. "Alhamdulillah kita juga ada kesepakatan bahwa nama Bazis DKI yang sudah sangat dikenal di masyarakat akan dibentuk legacy-nya dengan pendekatannya yang tentunya sesuai dengan Undang-Undang," kata Sandi. Menurut dia, ketentuan lain yaitu akan ada laporan dua kali setahun oleh Baznas DKI. Bahkan, transparansi dan akuntabilitas akan ditingkatkan, serta laporan keuangannya harus diaudit oleh kantor akuntan publik. "Jadi Bazis DKI yang sekarang menjadi Baznas DKI quote-unquote Bazis DKI itu juga harus WTP, akuntabilitasnya harus bagus. Dan kami commit untuk mengedepankan transparansi dan manfaat bagi masyarakat," tutur Sandi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Baznas, Bambang Sudibyo mengatakan Bazis DKI akan segera mengikuti peraturan perundang-undangan dengan masa transisi maksimal 3 bulan. "Nanti identitas Bazis DKI itu akan dipertahankan tetapi nama resmi Baznas DKI itu juga harus ada. Karena nama itu sudah diberikan oleh Menteri Agama secara resmi pada awal tahun 2016," jelas Bambang. "Jadi barangkali nanti ya bentuknya misalnya saja ini masih akan dirumuskan detailnya secara resmi. Nah namanya itu adalah Baznas DKI (BH Bazis DKI)," imbuhnya. Baznas mendorong agar Pemprov DKI Jakarta segera memilih komisioner Baznas DKI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme pemilihan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem yang ditekankan di sini adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan perlu membentuk panitia seleksi dan siapa saja yang boleh mendaftar untuk menjadi anggota komisioner sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Setelah itu, nama-nama hasil seleksi itu dimintakan pertimbangan kepada Baznas atau memberikan pertimbangan siapa saja yang layak untuk menjadi komisioner Baznas DKI kemudian nanti akan dipilih oleh Gubernur," terangnya. Selain itu, dikarenakan Pemda DKI Jakarta mengalokasikan dana yang besar kepada Baznas DKI. Maka nanti akan ada sekretariat yang adalah pegawai negeri, fungsinya mengurusi dana APBN yang dialokasikan oleh Pemda DKI ke Baznas DKI. "Dalam waktu 3 bulan sejak hari ini, maka itu harus sudah selesai. Untuk penyelesaian masa transisi itu sudah dibentuk tim transisi yang dari Baznas diketuai oleh Profesor Mundir Suprapta kemudian dari pihak DKI itu diketuai oleh pak Asisten Kesra bapak Catur," pungkasnya.

Bazis 'Ganti Baju' Jadi Baznas DKI, Begini Pesan Sandiaga Uno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dituding-tak-sesuai-undang-undang-sandiaga-yakin-bazis-dki-legal_m_217858.jpeg" alt="ILUSTRASI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membantah Badan Amil, Zakat, Infaq, Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta beroperasi secara ilegal." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membantah Badan Amil, Zakat, Infaq, Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta beroperasi secara ilegal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membantah Badan Amil, Zakat, Infaq, Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta beroperasi secara ilegal. Menurutnya, lembaga pengelola zakat itu sudah mulai banyak menerima donasi dari pegawai negeri sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN).&nbsp; &ldquo;Bazis DKI kita pastikan legal dan punya landasan hukum dan kita sudah memiliki legalitas yang jelas,&rdquo; ujarnya saat ditemui di Balai Kota, Senin (4/6). Untuk memastikan hal tersebut, dia mengaku tengah meminta waktu kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). &ldquo;Kita&nbsp;meminta waktu dari Ketua BAZNAS Pak Bambang Sudibyo bahwa berkaitan dengan bagaimana kita posisikan BAZIS DKI,&rdquo; kata Sandi. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dua opsi terkait posisi BAZIS DKI. Pasalnya, lembaga tersebut sudah berdiri sejak 1968 dan memiliki footprint dan sudah berdampak di masyarakat. &ldquo;Ada dua opsi yang akan kami sampaikan satu opsi bahwa BAZIS DKI bisa jadi LAZ atau lembaga amil zakat, bisa bekerja sama dengan LAZ yang lain atau kita bisa bekerja sama dengan BAZIS DKI itu dua opsinya,&rdquo; terang dia. Terpisah, Kepala BAZNAS Bambang Sudibyo menyebut BAZIS DKI sudah satu setengah tahun tidak melakukan perpanjangan izin sebagai badan pengelola zakat. Masa terakhir izin BAZIS DKI diketahui habis pada 25 November 2016 silam. &ldquo;Jadi sudah satu setengah tahun lewat sehingga demikian lembaga tersebut tidak dalam koordinasi BAZNAS,&rdquo; ujar Bambang di kantornya, Wisma Sirca, Jalan Johar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/6). Dia menegaskan, BAZIS DKI tidak pernah berkoordinasi dan tidak pernah melaporkan kegiatannya pada BAZNAS. Hal tersebut bisa dilihat dalam laporan yang kerap dimuat BAZNAS untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aktivitas pengelolaan zakat di ibu kota. Sampai saat ini, BAZNAS tidak mengakui BAZIS DKI sebagai bagian darinya. &ldquo;Bagi kami BAZIS DKI itu tidak ada. Karena masa transisinya sudah lewat. Kalau masa transisi kami masih bisa,&rdquo; pungkas Bambang. Adapun beberapa syarat yang tidak dipenuhi Bazis DKI yakni Undang-Undang 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat bahkan BAZIS DKI juga tidak menaati Peraturan Pemerintah (PP) 14/2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 23/2011.

Dituding Tak Sesuai Undang-undang, Sandiaga Yakin BAZIS DKI Legal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dianggap-ilegal-baznas-bagi-kami-bazis-dki-tidak-ada_m_217739.jpeg" alt="Kepala BAZNAS Bambang Sudibyo saat menggelar konferensi pers di kantornya, Wisma Sirca, Jalan Johar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/6)." width="100%">
<figcaption>Kepala BAZNAS Bambang Sudibyo saat menggelar konferensi pers di kantornya, Wisma Sirca, Jalan Johar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) turut angkat bicara mengenai surat edaran lurah DKI Jakarta tentang pengumpulan zakat yang menargetkan nominal uang sebesar Rp 1-1,5 juta per RT.&nbsp; Target tersebut ternyata muncul dari Badan Amal, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) DKI. Namun tak hanya mengomentari hal itu, Kepala BAZNAS Bambang Sudibyo menyebut BAZIS DKI sudah satu setengah tahun tidak melakukan perpanjangan izin sebagai badan pengelola zakat. Masa terakhir izin BAZIS DKI diketahui habis pada 25 November 2016 silam. &ldquo;Jadi sudah satu setengah tahun lewat sehingga demikian lembaga tersebut tidak dalam koordinasi BAZNAS,&rdquo; ujar Bambang di kantornya, Wisma Sirca, Jalan Johar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/6). Dia menegaskan, BAZIS DKI tidak pernah berkoordinasi dan tidak pernah melaporkan kegiatannya pada BAZNAS. Hal tersebut bisa dilihat dalam laporan yang kerap dimuat BAZNAS untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aktivitas pengelolaan zakat di ibu kota. &ldquo;Mereka enggak pernah lapor pada kami sehingga kami tidak bisa laporkan aktivitas mereka pada presiden. BAZNAS satu-satunya lembaga resmi yang salah satunya bertugas kooridnasi pengelola zakat agar lebih terintegrasi dan akuntabel,&rdquo; terangnya. Sampai saat ini, BAZNAS tidak mengakui BAZIS DKI sebagai bagian darinya. &ldquo;Bagi kami BAZIS DKI itu tidak ada. Karena masa transisinya sudah lewat. Kalau masa transisi kami masih bisa,&rdquo; pungkas Bambang. Sebelumnya, surat edaran terkait pengumpulan zakat dengan target nominal tertentu Rp 1-1,5 juta viral di tengah masyarakat. Uang zakat itu dikumpulkan ke Bazis DKI, padahal BAZNAS telah menyatakan bahwa Bazis DKI beroperasi secara ilegal. Adapun beberapa syarat yang tidak dipenuhi Bazis DKI yakni Undang-Undang 23:2011 tentang Pengelolaan Zakat bahkan Bazis DKI juga tidak menaati Peraturan Pemerintah (PP) 14/2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 23/2011.

Dianggap Ilegal, BAZNAS: Bagi Kami BAZIS DKI Tidak Ada!

bazis dki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bazis dki

Berita Terkini