<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/BBPOM-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kaum perempuan, kini mesti lebih berhati-hati dalam memilih produk kecantikan. Sebab, masih banyak ditemukan produk kosmetik di pasaran mengandung senyawa berbahaya. Sepanjang 2022, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya telah menemukan ribuan item produk kosmetik ilegal.  Kepala BBPOM Surabaya Rustyawati mengatakan, temuan itu dilakukan berdasarkan pengawasan timnya melalui inspeksi maupun penindakan. Sepanjang 2022, temuan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya mencapai 2.455 item dengan jumlah 249.339 pieces dan nilai ekonomi Rp 7,15 miliar.  “Sediaan kosmetik tanpa izin edar (TIE) yang paling banyak ditemukan adalah pencerah kulit 58,91 persen,” katanya kepada Jawa Pos kemarin.  Selain pencerah kulit, juga ada krim, emulsi, cair, gel, dan minyak untuk kulit 13,09 persen. Lalu, 8,36 persen rias mata, wajah serta pembersih wajah. Hasil temuan tersebut paling besar dari hasil penindakan yang dilakukan pada produsen atau distributor kosmetik ilegal besar. “Temuan kami paling banyak berada di Surabaya dan Lamongan,” ujarnya.  Pada Januari 2023, BBPOM Surabaya juga telah melakukan inspeksi dan pendindakan. Total ada sebanyak 108 item dengan 21.247 pieces yang ditemukan, dengan nilai keekonomian hingga Rp 1,6 miliar lebih. “Yang terbaru lebih banyak ditemukan dari hasil inspeksi. Artinya, sarananya legal, tetapi produk yang dijual ilegal,” jelasnya.  Modus penjualan produk kosmetika TIE melalui multi level marketing (MLM) dan dijual juga secara online. Sementara itu, temuan dari hasil penindakan dilakukan di klinik kecantikan, toko kosmetik dan distributor kosmetik di Lamongan. “Sepanjang 2022 dari hasil temuan kami memang mengalami peningkatan,” ujarnya.  Rustyawati menuturkan, temuan kosmetik ilegal tersebut paling banyak dari penjualan secara online. BBPOM Surabaya telah memiliki tim untuk melakukan patroli cyber untuk mengawasi peredaran penjualan kosmetik ilegal. Namun, penjualan secara online yang kian masif tentu tidak bisa semua terjangkau oleh pengawasan.  “Jadi, yang terpenting saat ini adalah kesadaran dari masyarakat sendiri. Fakta di lapangan masih banyak penjual produk-produk kosmetik ilegal,” kata dia.  Selama ini, pengawasan produk kosmetik online dilakukan dengan cara sampling di peredaran. Pengawasan iklan di media online dan patrol siber juga rutin untuk mengajukan takedown terhadap link penjualan kosmetik ilegal di sejumlah marketplace.  “Kami juga mendalami akun-akun yang melakukan penjualan kosmetik ilegal secara online sebagai dasar informasi awal untuk ditindaklanjuti secara onsite oleh petugas di lapangan,” katanya.  Rustyawati menambahkan, hasil temuan kosmetik ilegal oleh BBPOM juga dilakukan pengecekan laboratorium. Hasilnya, banyak produk yang mengandung bahan merkuri dan hidrokinon pada krim pemutih. Hal itu dapat membahayakan kulit manusia.  “Krim pemutih secara instan sangat berbahaya. Merkuri menyebabkan karsinogenik dan teratogenik. Sementara, hidrokinon menyebabkan iritasi kulit, kemerahan dan rasa terbakar,” ujarnya.  Tips Memilih Produk Kosmetik Yang Aman  <ul> 	<li>Jangan mudah percaya dengan iklan atau klaim berlebihan dari kosmetik. Contohnya, dapat mencerahkan kulit dan menghilangkan jerawat secara instan.</li> 	<li>Membeli kosmetik dari sumber/penjual yang resmi dan terpercaya.</li> 	<li>Jangan tergoda harga yang jauh lebih murah dari pada pasaran.</li> 	<li>Jangan membeli kosmetik dalam kemasan repacking karena tidak terjamin keamanannya.</li> 	<li>Selalu ingat CEK KLIK sebelum membeli.</li> 	<li>Cek kemasan : Pastikan kemasan masih baik, labelnya masih terbaca jelas, bersegel dan tidak bocor atau penyok.</li> </ul> <ol> 	<li style="list-style-type: none;"> <ol> 	<li>Cek Label : baca seluruh keterangan label. Termasuk komposisi dan peringatan khusus.</li> 	<li>Cek Izin Edar : Izin edar produk kosmetik berupa notifikasi kosmetik yang dapat dicek kebenarannya melaluui aplikasi BPOM mobile atau website cekbpom.pom.go.id</li> 	<li>Cek Kadaluwarsa : Pastikan produk yang dibeli belum melewati masa kedaluwarsa.</li> </ol> </li> </ol> Sumber : Kepala BBPOM Surabaya Rustyawati Apt MKes Epid

Awas! Ribuan Kosmetik Berbahaya Beredar di Surabaya dan Lamongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/bbpom-surabya.png" alt="Ilustrasi kosmetik impor ilegal. (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kosmetik impor ilegal. (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya kembali menemukan produk kosmetik ilegal dan berbahaya Senin (16/1). Total 23.984 produk pun telah disita dengan nilai ekonomi mencapai Rp 1,8 miliar. Hasil uji laboratorium sebagian produk sitaan tersebut mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon.  Kepala BBPOM Surabaya Rustyawati mengatakan, produk kosmetik ilegal itu ditemukan sejak Jumat (13/1). Yakni, melalui patroli siber dan secara offline. Paling banyak merupakan produk-produk multilevel marketing (MLM).  ’’Bermula maraknya perdagangan online, kami melakukan patroli siber. Dari penelusuran tersebut, ditemukan produk-produk yang dijual ilegal,” katanya kepada Jawa Pos, Senin.  Rustyawati menuturkan, total ekonomi dari puluhan ribu produk yang disita tersebut sekitar Rp 1,8 miliar. Meliputi produk kosmetik yang ditemukan tanpa izin edar (TIE) dan berbahaya serta makanan dengan TIE.  ’’Kami temukan paling banyak di Surabaya dan Lamongan. Total ada 95 jenis produk,” ujarnya.  Menurut Rustyawati, selama pandemi Covid-19, mulai marak perdagangan online. Peningkatan konsumen dari penjualan online begitu tinggi. Hanya, konsumen harus lebih berhati-hati dalam membeli produk secara online maupun offline.  ’’Pastikan produk yang dibeli itu aman. Caranya, bisa melihat dari aplikasi yang ada di BBPOM,” kata dia.  Ingat selalu cek KLIK. Yakni, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluwarsa. Bahkan, produk yang memiliki barcode bisa di-scan langsung ke aplikasi sehingga muncul izin edar dan sebagainya.  ’’Yang sulit itu online. Sebab, produknya tidak bisa dilihat. Jadi, harus lebih cermat sebelum membeli produk,” imbuhnya.  Rustyawati menambahkan, sebagian besar temuan produk kosmetik tersebut sudah diuji laboratorium. Hasilnya, banyak produk yang tidak punya izin edar itu mengandung merkuri dan hidrokuinon. BBPOM akan melanjutkan uji lab untuk produk lainnya.

BBPOM Surabaya Temukan Kosmetik Mengandung Merkuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/bbpom1.jpg" alt="BB POM Surabaya sita Kosmetik, obat, dan produk olahan makanan ilegal. Istimewa" width="100%">
<figcaption>BB POM Surabaya sita Kosmetik, obat, dan produk olahan makanan ilegal. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan POM terus berupaya menurunkan tingkat peredaran obat dan makanan ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya. Itu untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penggunaan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu. Balai Besar POM di Surabaya melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Baik secara rutin maupun penanganan kasus. Nah, selama kurun waktu dua bulan terakhir, Balai Besar POM di Surabaya menemukan produk kosmetik dan pangan ilegal. Totalnya 95 item yang terdiri atas 23.984 pcs dengan nilai ekonomi Rp. 1.838.436.000. Kepala Balai Besar POM Surabaya Rustyawati mengatakan, kejahatan peredaran obat dan makanan ilegal adalah kejahatan kemanusiaan. Produk ilegal tersebut berisiko membahayakan kesehatan. ”Terutama untuk masyarakat dengan penyakit yang sedang membutuhkan pengobatan, bayi, anak kecil, ataupun orang tua,” terang Rustyawati. Dia menjelaskan, ada dua hasil pemeriksaan di dua daerah sekaligus. Yakni, Surabaya dan Lamongan. Hasil pemeriksaan toko kosmetik di Lamongan ditemukan kosmetik tanpa izin edar (TIE) sebanyak 15 item, 5.658 pcs, nominal keekonomian Rp 284.675.000. ”Kosmetika TIE yang ditemukan mayoritas berupa kosmetik perawatan dan pemutih wajah. Seperti LC Beauty Luxury Day Cream, LC Beauty Luxury Night Cream, LC Beauty Perfectly Clean Face Wash, dan LC Beauty Facial Wash,” papar Rustyawati. Modus penjualan produk tersebut secara online di marketplace dan offline di toko kosmetik. Sementara itu, hasil pemeriksaan sarana distribusi (kosmetik dan pangan) di Surabaya, ditemukan kosmetik tanpa izin edar (TIE) sebanyak 76 item 17.008 pcs. Jika dirupiahkan nominalnya mencapai Rp 1.470.791.000. ”Kemudian ada juga pangan tanpa izin edar (TIE) sebanyak 4 item 1.318 pcs setara Rp 82.970.000. Modus penjualan produk kosmetik TIE dan pangan TIE melalui MLM (multilevel marketing),” terang Rustyawati.  Dia menyampaikan, sistem pengawasan obat dan makanan tersebut tidak hanya dijalankan BPOM, tetapi perlu dibangun dengan kontribusi tiga pilar pengawasan. Siapa saja mereka? ”Tiga pilar pengawasan tersebut pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat,” jelas Rustyawati.

Balai Besar POM Surabaya Temukan Obat dan Makanan Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_504435211.jpg" alt="Kosmetik ilegal disita BBPOM Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kosmetik ilegal disita BBPOM Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tingginya kebutuhan untuk mempercantik diri membuat peredaran kosmetik ilegal meningkat. Apalagi, semasa pandemi, masyarakat banyak menghabiskan waktu untuk menonton tayangan dari Korea Selatan.  ”Karena selama pandemi masyarakat banyak yang menonton drama Korea, mungkin ya, sehingga membuat mereka ingin tampil cantik dan putih seperti idola mereka,” kata Rusyawati, kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya, Senin (19/12).  Ribuan kosmetik ilegal dari berbagai merek pun telah diamankan BBPOM.  ”Untuk total produk yang dimusnahkan ada 1.673 item, 333.806 pcs,” terang Rusyawati.  Rustyawati menjelaskan, dari jumlah itu, 210.282 pcs di antaranya merupakan kosmetik ilegal. Nilai ekonominya mencapai Rp 4 miliar atau senilai Rp 4.333.407.950.  BBPOM meminta masyarakat untuk mengantisipasi peredaran dan konsumsi obat dan barang-barang ilegal tanpa izin edar dengan aplikasi BPOM Mobile. Aplikasi itu bisa digunakan untuk mengecek dan melaporkan bahan dan barang yang tidak lolos BPOM.  Dengan aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengetahui legalitas produk dalam memenuhi standar kesehatan. Sehingga masyarakat tidak takut lagi bila akan mengonsumsi produk tertentu.  ”Tinggal difoto atau scan barcode. Barang yang ditemui bisa diketahui apakah sudah lolos izin edar dari BPOM atau belum,” ujar Rusyawati.  Selain kosmetik, BBPOM juga mengamankan ribuan produk ilegal lain. Produk yang dimusnahkan memiliki nilai ekonomi sebesar Rp 5,6 miliar. Mayoritas barang yang dimusnahkan adalah kosmetik dan obat kuat jenis jamu.  Dari catatan Rustyawati, ribuan barang bukti itu didapatkan dari 10 perkara yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Surabaya. ”Untuk total produk yang dimusnahkan ada 1.673 item, 333.806 pcs,” terang Rusyawati ketika ditemui pada Senin (19/12).  Rustyawati menjelaskan, dari jumlah itu, 210.282 pcs di antaranya merupakan kosmetik ilegal. Nilai ekonominya mencapai Rp 4 miliar atau senilai Rp 4.333.407.950.  ”Kemudian 47.593 pcs atau 202 item di antaranya adalah obat tradisional ilegal senilai Rp 675.694.000,” ujar Rusyawati.  Lalu jenis bahan pangan tanpa izin edar sebanyak 75.005 pcs atau sembilan item. Jumlah itu senilai Rp 622.380.000. ”Selanjutnya 900 pcs atau sebanyak 549 item obat keras senilai Rp 28.393.000 dan dua item (26 pcs) obat tanpa izin edar senilai Rp 28.393.000,” papar Rustyawati.

Ingin Cantik Seperti Artis Korea, Ribuan Kosmetik Ilegal Beredar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_507366411.jpg" alt="Beberapa produk ilegal yang dimusnahkan BBPOM Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Beberapa produk ilegal yang dimusnahkan BBPOM Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan produk ilegal yang beredar dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir dimusnahkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya. Pemusnahan itu berlangsung pada Senin (19/12).  Bila ditotal, ribuan produk ilegal yang dimusnahkan memiliki nilai ekonomi sebesar Rp 5,6 miliar. Mayoritas barang yang dimusnahkan adalah kosmetik dan obat kuat jenis jamu.  Dari catatan Kepala BBPOM Surabaya Rustyawati, ribuan barang bukti itu didapatkan dari 10 perkara yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Surabaya. ”Untuk total produk yang dimusnahkan ada 1.673 item, 333.806 pcs,” terang Rustyawati ketika ditemui pada Senin (19/12).  Rustyawati menjelaskan, dari jumlah itu, 210.282 pcs di antaranya merupakan kosmetik ilegal. Nilai ekonominya mencapai Rp 4 miliar atau senilai Rp 4.333.407.950.  ”Kemudian 47.593 pcs atau 202 item di antaranya adalah obat tradisional ilegal senilai Rp 675.694.000,” ujar Rustyawati.  Lalu jenis bahan pangan tanpa izin edar sebanyak 75.005 pcs atau sembilan item. Jumlah itu senilai Rp 622.380.000. Selanjutnya 900 pcs atau sebanyak 549 item obat keras senilai Rp 28.393.000 dan dua item (26 pcs) obat tanpa izin edar senilai Rp 28.393.000.  Rustyawati menjelaskan, proses pemusnahan dilakukan secara virtual yang ditandai dengan pengangkutan produk ilegal itu memakai tiga truk di Lawang (Malang) sebagai lokasi pemusnahan barang. ”Masyarakat harus lebih waspada terhadap peredaran produk ilegal karena akan mengganggu kesehatan,” terang Rustyawati.  Dia juga memperkenalkan aplikasi bertajuk BPOM Mobile. Aplikasi itu bisa digunakan untuk mengecek dan melaporkan bahan dan barang yang tidak lolos BPOM.  ”Dengan aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengetahui legalitas produk dalam memenuhi standar kesehatan. Sehingga masyarakat tidak takut lagi bila akan mengonsumsi produk tertentu,” ucap Rustyawati.

Ribuan Produk Ilegal Dimusnahkan BBPOM Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_504330251.jpg" alt="Obat kuat yang akan dimusnahkan BBPOM Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Obat kuat yang akan dimusnahkan BBPOM Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selama pandemi hingga kini, peredaran obat kuat penambah stamina ilegal meningkat. Di Jawa Timur, peredaran obat paling masif dan besar terjadi di Kota Surabaya.  Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya Rusyawati menjelaskan, peredaran obat itu terjadi di kios dan toko kecil di sejumlah pasar. ”Kalau standar BPOM di kemasan produk seperti ini (obat penambah stamina pria) tampilannya tidak mungkin sevulgar ini,” kata Rustyawati sambil menunjukkan produk ketika ditemui pada Senin (19/12).  Bila dijumlahkan, menurut dia, ribuan produk ilegal yang dimusnahkan memiliki nilai ekonomi sebesar Rp 5,6 miliar. Mayoritas barang yang dimusnahkan adalah kosmetik dan obat kuat jenis jamu.  Dari catatan Rustyawati, ribuan barang bukti itu didapatkan dari 10 perkara yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Surabaya. ”Untuk total produk yang dimusnahkan ada 1.673 item atau 333.806 pcs,” terang Rustyawati ketika ditemui pada Senin (19/12).  Rustyawati menjelaskan, dari jumlah itu, 210.282 pcs di antaranya merupakan kosmetik ilegal. Nilai ekonominya mencapai Rp 4 miliar atau senilai Rp 4.333.407.950. ”Kemudian 47.593 pcs atau 202 item di antaranya adalah obat tradisional ilegal senilai Rp 675.694.000,” ujar Rustyawati.  Lalu jenis bahan pangan tanpa izin edar sebanyak 75.005 pcs atau sembilan item. Jumlah itu senilai Rp 622.380.000. Selanjutnya 900 pcs atau sebanyak 549 item obat keras senilai Rp 28.393.000 dan dua item (26 pcs) obat tanpa izin edar senilai Rp 28.393.000.  Konsumsi obat ilegal itu disebut Ristyawati, lebih masif dan tinggi ketika pandemi dibandingkan sebelum masa pandemi maupun pada 2022. Mengingat kasus pandemi mulai berkurang dan menurun tahun ini.  Hal itu, kata dia, dipengaruhi aktivitas masyarakat yang cukup landai selama masa pandemi. Sebagaimana diketahui masyarakat lebih banyak beraktivitas di dalam rumah selama pandemi.  ”Peredaran obat jamu dan obat kuat tinggi. Salah satu alasannya karena pandemi tidak ada aktivitas sehingga mengonsumsi obat tersebut,” ungkap Rustyawati.  Dia mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi peredaran dan konsumsi obat dan barang-barang ilegal tanpa izin edar dengan aplikasi BPOM Mobile. Aplikasi itu bisa digunakan untuk mengecek dan melaporkan bahan dan barang yang tidak lolos BPOM.  Dia menambahkan, dengan aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengetahui legalitas produk dalam memenuhi standar kesehatan. Sehingga masyarakat tidak takut lagi bila akan mengonsumsi produk tertentu.  ”Tinggal difoto atau scan barcode. Barang yang ditemui bisa diketahui apakah sudah lolos izin edar dari BPOM atau belum,” terang Rustyawati.

Selama Pandemi, Peredaran Obat Kuat Ilegal Tinggi di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/1005-bbpom.jpeg" alt="Tim dari BBPOM Surabaya merilis temuan produk pangan tak mempunyai izin edar di Surabaya, Senin (10/5). Willy Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim dari BBPOM Surabaya merilis temuan produk pangan tak mempunyai izin edar di Surabaya, Senin (10/5). Willy Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menemukan sebanyak 78,9 persen produk pangan yang beredar menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di Jawa Timur tanpa dilengkapi izin. Temuan itu merupakan hasil intensifikasi pengawasan pangan di Jatim pada 2021.  Kepala BBPOM Surabaya Rustyawati seperti dilansir dari Antara mengatakan, intensifikasi dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan. Khususnya, selama Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah.  ”Target diutamakan pada pangan olahan tanpa lzin edar (TIE), kedaluwarsa dan rusak (kemasan penyok, kaleng berkarat, dan lain-lain) pada sarana distribusi pangan (importir/distributor, toko, swalayan, supermarket. hypermarket, pasar tradisional, para pembuat dan/atau penjual parsel), serta pangan berbuka puasa atau takjil,” ucap Rustyawati.  Dia menyampaikan, mendekati Lebaran cenderung ada peningkatan konsumsi pangan dan bervariasi. Hal tersebut, kerap dimanfaatkan pedagang dengan meningkatkan suplai bahan makanan.  ”Tak jarang ditemukan bahan pangan yang disuplai tidak memenuhi standar pangan. Sehingga kami mengadakan intensifikasi pangan menjelang hari besar keagamaan,” kata Rustyawati.  Menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri intensifikasi dilakukan setiap pekan sejak April hingga usai Idul Fitri 1442 H. Menurut Rustyawati, intensifikasi pemeriksaan produk pangan selama enam pekan itu mengalami peningkatan kepedulian pelaku usaha dibandingkan tahun lalu.  Hasil intensifikasi pengawasan pangan sampai dengan 7 Mei, jumlah sarana distribusi pangan yang diperiksa sebanyak 23 sarana di tujuh kabupaten/kota yakni Surabaya, Pamekasan, Jombang, Gresik, Batu, Ponorogo, dan Lamongan. Hasilnya 14 sarana memenuhi ketentuan atau 61 persen dan sembilan sarana tidak memenuhi ketentuan atau 31 persen.  ”Pada produk pangan di luar parsel, terdapat 109 produk atau 19 item tidak memenuhi ketentuan, dengan rincian produk tanpa izin edar sebanyak 86 produk atau 78,9 persen, rusak sebanyak 22 produk atau 20,2 persen dan kedaluwarsa satu produk atau 0,9 persen,” tutur Rustyawati.  Jumlah temuan ini, lanjut dia, terbilang berkurang dibandingkan temuan tahun lalu. Itu menunjukkan kesadaran produsen dan pelaku usaha akan aturan pangan dan distribusi pangan.  Dia menambahkan, produk tanpa izin edar biasanya karena kurang pemahaman produsen akan perlunya izin edar untuk produk pangan yang lebih dari tujuh hari. ”Izin edar penting karena menjadi tanda awal bahwa produknya sudah dilaporkan keberadaannya dan telah dilakukan evaluasi pemerintah bahwa produk aman,” kata Rustyawati.  Untuk temuan produk impor dimusnahkan produknya karena tidak ada pabriknya di Indonesia. Sementara itu, produk dalam negeri, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan pembinaan agar lebih memahami produksi yang baik.  ”Kedaluwarsa masih ada tapi sangat kecil, harapannya nanti pemilik ritel atau toko akan perlunya mengecek produk pangan untuk melihat kondisi produk,” ujar Rustyawati.

BBPOM Surabaya Temukan 78,9 Persen Produk Pangan Tanpa Izin Edar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bbpom-ungkap-kosmetik-dan-obat-berbahaya-yang-dijual-online_m_.jpg" alt="Kasie Penyidikan BBPOM Surabaya Siti Amanah menjelaskan cara pencegahan alternatif bagi masyarakat yang akan atau sudah terlanjur membeli obat, makanan, dan kosmetik impor secara online." width="100%">
<figcaption>Kasie Penyidikan BBPOM Surabaya Siti Amanah menjelaskan cara pencegahan alternatif bagi masyarakat yang akan atau sudah terlanjur membeli obat, makanan, dan kosmetik impor secara online.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menyita 2.600 produk makanan, obat dan kosmetik ilegal senilai Rp 3,1 miliar. Beberapa diantaranya, disita dari sejumlah toko online. Kepala BBPOM Surabaya, Sapari tidak menyebut berapa produk online yang disita. Yang jelas, produk tanpa izin edar itu, disita dari dua situs online yang diketahui punya toko di Surabaya. Pelaku, juga diduga memiliki jaringan pedagang online di kota lain. Hal itu diketahui, saat dilakukan penyitaan, pelaku tidak dapat menunjukkan bukti pembelian. "Kami menemukan peredarannya sejak tiga bulan lalu. Kami cari dan temukan. Ternyata, memang industri rumahan," kata Sapari di kantor BBPOM Surabaya, Senin (13/8). Selain tanpa izin edar, produk tersebut juga mengandung sejumlah zat berbahaya. Antara lain, zat Sibutramine dan Furosemid. Bahayanya, dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke. Sedangkan Furosemide, memiliki efek samping yang menyebabkan gangguan pencernaan, pendengaran dan alergi. Karena, Furosemida adalah bahan obat penyakit darah tinggi. Pemakaiannya pun harus melalui resep dokter. "Kami beli dan diuji. Ternyata, mengandung bahan kimia obat yang berbahaya. Efek samping sangat cepat terasa," kata Sapari. Sapari mengimbau, agar masyarakat waspada. Karena selain sangat mudah beredar dan didapat, cara memeriksa produknya pun berbeda dengan saat membeli di toko fisik. Sementara itu, Kasie Penyidikan BBPOM Surabaya Siti Amanah mengatakan, ada cara alternatif bagi masyarakat yang akan atau sudah terlanjur membeli. Siti menuturkan, produk online yang disita itu mayoritas harganya Rp 200 ribuan per 10 kapsul. Selain itu, produknya juga akan bereaksi sangat cepat. Siti mencontohkan jika ada produk obat pelangsing yang mampu melangsingkan tubuh hanya dalam waktu 1 minggu. "Memang efeknya ces pleng. Sesuai harapan. Tapi justru saat itulah, masyarakat perlu waspada. Efek negatifnya berdampak pada kesehatan liver dan ginjal," kata Siti. Yang ketiga, masyarakat perlu waspada terhadap respon pelanggan lain yang kerap diposting pada situsnya. Biasanya, penjual nakal memanfaatkan testimoni pelanggan lain yang sebenarnya sudah terdampak. Misalnya, artis. "Ya kalau artis, memang sejak awal bodinya langsing. Jadi harus waspada. Malah ada penjual online yang memanfaatkan akun palsu dan berpura-pura menjadj konsumen dan memberikan komentar positif tentang produknya sendiri," katanya.

BBPOM Ungkap Kosmetik dan Obat Berbahaya yang Dijual Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bbpom-surabaya-sita-barang-ilegal-senilai-rp-3-miliar_m_.jpg" alt="Kepala BBPOM Surabaya Sapari memberikan keterangan pers soal penyitaan barang-barang ilegal." width="100%">
<figcaption>Kepala BBPOM Surabaya Sapari memberikan keterangan pers soal penyitaan barang-barang ilegal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menyita lebih dari 2.600 item barang ilegal. Antara lain obat, makanan dan kosmetik. Produk yang disita sejak Januari lalu itu bernilai Rp 3,1 miliar. Kepala BBPOM Surabaya Sapari mengatakan, semua barang sitaan beredar di Surabaya dan Sidoarjo. Mayoritas adalah barang impor dan lokal. Tergantung produknya. "Kalau kosmetik, mayoritas impor. Kalau obat, mayoritas setelan. Maksudnya, beberala obat yang dicampur dan dimasukkan dalam kapsul. Itu bahaya sekali," kata Sapari di Kantor BBPOM Surabaya, Senin (13/8). Atas penyitaan tersebut, BBPOM Surabaya sudah melakukan penindakan. Sapari tidak menyebut berapa orang yang dinyatakan sebagai tersangka. Yang jelas, berkas kasusnya sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Tersangka terjerat pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009. Ancamannya 15 tahun penjara. Sapari menambahkan, penindakan belum diberlakukan kepada semua penjual atau pengedar dan pengimpor barang ilegal tersebut. Kasusnya sendiri masih dalam tahap pemeriksaan. "Tentunya kami akan proses sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku. Karena tindak pidana semacam ini memang menjadi perhatian kami," tandasnya. Kasie Penyidikan BBPOM Surabaya Siti Amanah menyampaikan, pelaku memasarkan produknya dengan beberapa modus. Antara lain dengan menduplikasi kemasan produknya. Ada pula modus lain yang dilakukan penjual nakal. Biasanya, pelaku tidak secara terang-terangan menawarkan dan menjual produk ilegalnya kepada konsumen. Mereka kerap menggunakan kedok sebagai pedagang peralatan rumah tangga. Sasarannya mayoritas konsumen pada kalangan remaja putri. "Penjual menganggap hal itu sebagai peluang," lanjut Siti. Karenanya, Siti mengimbau kepada masyarakat agar selalu memeriksa kemasan produk. Jika ada efek janggal setelah menggunakan produknya, segera laporkan ke BBPOM Surabaya. "Makanya selalu cek kemasan. Ada izin edarnya atau tidak. Cek tanggal masa kadaluarsa dan edarnya. Karena mencetak kemasan itu sekarang mudah sekali," beber Siti.

BBPOM Surabaya Sita Barang Ilegal Senilai Rp 3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sidak-takjil-bbpom-surabaya-temukan-jajanan-berbahaya_m_216555.jpeg" alt="Kabid Pengujian Mikrobiologi BBPOM Surabaya Puryani menunjukkan hasil uji cepat terhadap kue mangkok dan kolang-kaling yang positif mengandung Rhodamin B." width="100%">
<figcaption>Kabid Pengujian Mikrobiologi BBPOM Surabaya Puryani menunjukkan hasil uji cepat terhadap kue mangkok dan kolang-kaling yang positif mengandung Rhodamin B.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak). Lokasinya di Pasar Pucang, Jalan Pucang Anom, Surabaya. Hasilnya ditemukan tiga jajanan yang dijual di pinggir pasar positif mengandung bahan Rhodamin B dan Boraks. Kabid Pengujian Mikrobiologi BBPOM Surabaya Puryani mengatakan, temuan tersebut berasal dari 20 sample jajanan. Puluhan makanan dijajakan sejumlah pedagang untuk takjil berbuka puasa di sekitaran Pasar Pucang. Hasil sementara, 1 kue mangkok dan kolang-kaling positif mengandung Rhodamin B. Lalu ada kerupuk kuning yang positif mengandung Boraks. Sedangkan sisa sample jajanan lainnya dibawa ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Itu hasil sementara. Selanjutnya akan kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan di laboratorium," kata Puryani kepada JawaPos.com di depan Pasar Pucang, Rabu (30/5). Pemeriksaan terhadap jajanan tersebut melalui sejumlah parameter. Yakni, kandungan zat tambahan dan yang berbahaya bagi kesehatan. Antara lain pewarna makanan, Rhodamin B, Metanil Yellow, Boraks dan Formalin. Puryanti menyatakan tidak ada tindakan tegas terhadap pedagang dari hasil temuan tersebut. Pihaknya hanya memberikan teguran dan pembinaan. Supaya para pedagang lebih berhati-hati dalam hal memilih bahan pangan. "Dinas Kesehatan yang akan memanggil dan melakukan pembinaan terhadap para pedagang," terang Puryanti. Sebagai informasi, BBPOM mengadakan pembinaan kepada produsen dan pedagang makanan setiap bulan. Termasuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sidak Takjil, BBPOM Surabaya Temukan Jajanan Berbahaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bbpom surabaya

Berita Terkini